7cloud.asia – Panen raya tahun ini terjadi secara serempak di berbagai wilayah. Pemerintah mengklaim produksi padi nasional kali ini merupakan yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
Namun, dalam kunjungan kerja ke gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Komisi IV DPR selaku Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Gabah dan Jagung menyoroti penyerapan hasil panen oleh pemerintah.
Anggota Komisi IV DPR, Guntur Sasono, mengungkapkan optimisme terhadap kemampuan pemerintah dalam menyerap hasil panen raya kali ini secara maksimal.
“Sangat memungkinkan kita jadi lumbung pangan dunia, bahkan dalam waktu 6 bulan ini saja menurut Bulog, serapan panen kali ini paling besar sepanjang sejarah Indonesia. Jadi kalau memang niatnya baik tentu akan didukung para petani,” ujar Guntur.
Meski demikian, Guntur juga mencatat adanya sejumlah kendala yang dihadapi dalam proses penyerapan panen raya ini.
Salah satunya adalah keluhan dari petani mengenai minimnya infrastruktur pertanian yang memadai, serta kurangnya dukungan operasional dari pemerintah untuk menangani volume panen yang sangat besar.
Dengan keberanian pemerintah dalam mengambil sikap ini, panen raya yang datang bersamaan, dengan regulasi yang diharuskan cepat, tentu saja ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.
”Seperti tadi kami baru tahu, Bulog menyerap dengan HPP Rp6.500, tetapi kenyataannya petani tidak mungkin cukup dengan Rp6.500 saja. Perlu ada tambahan-tambahan seperti infrastruktur sawah, aliran sungai, bagaimana mengolah gabah kering, ya intinya banyak yang harus dipikirkan agar petani tidak dirugikan,” ujarnya.
Kunjungan ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan dunia, realisasi target tersebut memerlukan dukungan infrastruktur, regulasi yang responsif, dan insentif yang berpihak pada kesejahteraan petani.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV DPR, Slamet, menyampaikan kekhawatirannya terhadap potensi kerugian yang dapat dialami petani akibat terbatasnya penyerapan hasil panen oleh pemerintah.
Menurut Slamet, tidak semua petani mendapatkan harga Rp6.500 sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Hal itu karena, berdasarkan keterangan dari Bulog, yang diserap hanya sekitar 10 persen dari total hasil panen.
Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu masalah di lapangan, terutama ketika target penyerapan di suatu daerah seperti Jombang telah terpenuhi, sementara masih banyak petani yang baru memasuki masa panen.
“Yang kita khawatirkan adalah, ketika, mungkin, target (penyerapan hasil panen di) Jombang sudah terpenuhi sementara masih banyak petani yang panen. Nah, di situlah tengkulak akan memainkan peran.
Kalau petani memaksa menjual dengan harga Rp6.500 sesuai HPP sedangkan target pemerintah sudah terpenuhi maka mau tidak mau petani akan menurunkan harga agar hasil panennya bisa dijual,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan petani, terutama dengan memastikan hasil panen mereka dibeli dengan harga yang layak.
Slamet juga mendorong pemerintah agar benar-benar menguasai sistem logistik pangan, sehingga pihak swasta tidak memiliki ruang untuk memainkan harga di tengah kondisi panen raya.
Di samping itu, ia menilai neraca pangan nasional harus dikelola dengan data yang jelas dan transparan, agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan tidak merugikan petani.
“Jika neraca pangan kita jelas dan transparan, maka semua akan jauh lebih mudah,” tutupnya.
Leave a Reply