ruangkota

Tag: lingkungan

  • Tak Tahan dengan Pencemaran Lingkungan di Wilayahnya, Warga Pesisir Rembang Bakal Menempuh Langkah Hukum

    Tak Tahan dengan Pencemaran Lingkungan di Wilayahnya, Warga Pesisir Rembang Bakal Menempuh Langkah Hukum

    7cloud.asia – Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Pesisir Rembang siap menempuh jalur hukum setelah bertahun-tahun menjadi korban pencemaran lingkungan oleh industri pengolahan ikan di Desa Banyudono, Kecamatan Kaliori.

    Pantauan lapangan yang dilakukan SlapTVGroup menemukan, bau menyengat, polusi udara, hingga kerusakan ekosistem laut yang kian parah dikeluhkan warga, diduga berasal dari pembuangan limbah pabrik pengolahan ikan di wilayah itu.

    Ketua Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Pesisir Rembang, Afif Awaluddin, menyebut tingkat kerusakan lingkungan di wilayah tersebut sudah masuk kategori ekstrem.

    Kondisi lingkungan saat ini, kata Afif kian memprihatinkan ditandai dengan perubahan warna pasir pantai yang semula bersih kini menjadi kuning kecokelatan sehingga tidak lagi layak menjadi tempat bermain anak-anak.

    Sementara air laut yang terpapar limbah memicu berbagai penyakit kulit seperti gatal-gatal, biduran, hingga memar jika terjadi kontak langsung.

    “Kami sangat prihatin, warga sudah banyak mengeluh akibat dampak limbah pabrik itu. Pasir pantai sudah berubah dan tidak bisa dipakai bermain anak-anak. Air laut juga terpapar, ini sudah masuk kategori ekstrem,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (14/3/2026).

    Baca: Teknologi tepat guna untuk atasi limbah cair

    Afif menambahkan, kerusakan ini telah menyebabkan kepunahan biota laut lokal seperti hilangnya swasembada kerang batik, kerang lorek, dan rajungan yang dulu melimpah.

    Saat ini warga hanya bisa menemukan kerang berwarna hitam yang sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi.

    Menanggapi mandeknya solusi dari pemerintah daerah dan instansi terkait, Afif menyatakan pihaknya siap mengambil langkah hukum. Sasaran utama gugatan bukan hanya pabrik, tapi juga Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Surat akan dilayangkan ke DPRD, warga juga akan menuntut KLH. Afif menegaskan, pihak-pihak ini yang memberikan izin, mereka yang mengadministrasi, tapi seolah membiarkan kerusakan ini terjadi.

    “Saat audiensi ketiga, terjadi saling lempar tanggung jawab antara pusat, provinsi, dan daerah. Ini lucu,” tegasnya.

    Afif mengaku telah mengantongi data sertifikasi hasil uji lab terkait kualitas air, tanah, dan udara yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

    Baca: Perjanjian dagang resiprokal RI-AS mengancam ruang hidup perempuan

    “Kami tantang pihak KLHK untuk tinggal di sini dua hari dua malam saat ketiga pabrik beroperasi. Rasakan sendiri lingkungannya, jangan hanya bicara data di kantor. Jika tidak ada tindakan tegas, kami akan tempuh jalur hukum di pengadilan,” pungkasnya.

    Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang bersama Bupati Rembang Harno telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik pengolah ikan di Desa Banyudono, Kecamatan Kaliori pada Selasa (24/2/2026) lalu.

    Namun hingga saat ini, warga setempat mengaku belum merasakan perubahan signifikan dan masih menunggu informasi lanjutan dari hasil inspeksi mendadak (sidak) Bupati Rembang.

    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang, Ika Himawan Affandi menyatakan, pihaknya telah menindaklanjuti temuan tersebut.

    “Nggih, sudah kita tindaklanjuti. Ada indikasi pelanggaran, nanti akan kita bahas dulu sanksinya apa. Senin kepastiannya,” ujarnya melalui pesan singkat.

  • Perdagangan Karbon Jadi Opsi Pilihan untuk Pendanaan Alternatif Taman Nasional

    Perdagangan Karbon Jadi Opsi Pilihan untuk Pendanaan Alternatif Taman Nasional

    ruangkotacom – Pemerintah mempertimbangkan memanfaatkan potensi perdagangan karbon untuk memenuhi kebutuhan pendanaan alternatif yang dicari Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional.

    Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki mengatakan 57 taman nasional yang ada di Indonesia saat ini dikelola dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Hal ini dilakukan mengingat perannya yang sangat penting sebagai kawasan konservasi flora dan fauna dilindungi, sekaligus untuk menjaga kelestarian ekologi.

    Ke depan bagaimana bisa menggalang dana-dana alternatif inovasi pembiayaan untuk pengelolaan taman nasional. Sehingga, tidak hanya dari APBN saja.

    Baca: Opsi pendanaan iklim selain dari perdagangan karbon

    “Kita butuh penggalangan pendanaan alternatif, bukan hanya APBN, misalkan pendanaan dari internasional, terutama melalui skema perdagangan karbon. Yang khusus untuk ARR, yaitu Afforestation, Reforestation, dan Revegetation,” ujar Rohmat usai upacara Hari Bakti Rimbawan ke-43 di Jakarta, Senin (16/3/2026).

    Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional.

    Satgas itu diketuai Hashim Djoyohadikusumo, dengan didukung oleh Menhut Raja Juli dan beberapa tokoh lain, termasuk Mari Elka Pangestu.

    Menhut menilai, diperlukan pendekatan baru dalam pembiayaan dan pengelolaannya agar taman nasional tidak hanya menjadi pusat konservasi, tetapi juga mampu mendukung pengembangan ekowisata yang berkelanjutan.

    Baca: Perdagangan karbon dinilai sebagai solusi palsu bagi krisis iklim

    Sebagai langkah awal, pemerintah akan menyiapkan beberapa proyek percontohan pengelolaan taman nasional, salah satunya di kawasan Taman Nasional Way Kambas.

    Program ini juga akan mengatasi konflik antara manusia dan gajah yang selama ini terjadi di wilayah sekitar taman nasional tersebut melalui pembangunan pagar atau kanal pembatas, serta program pemberdayaan masyarakat.

    Sebelumnya, perdagangan karbon dan dekarbonisasi yang dijadikan pemerintah Indonesia sebagai solusi iklim ditolak oleh berbagai masyarakat sipil, termasuk WALHI.

    Perdagangan karbon dinilai solusi sesat yang merupakan cara untuk mengamankan rezim industri ekstraktif serta finansialisasi alam, yang faktanya selama ini menjadi penyebab utama krisis iklim dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

      

  • KLH Masih Periksa Kandungan Pestisida, Warga Diimbau Tak Konsumsi Ikan Tangkapan dari Sungai Cisadane

    KLH Masih Periksa Kandungan Pestisida, Warga Diimbau Tak Konsumsi Ikan Tangkapan dari Sungai Cisadane

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) masih memeriksa endapan pestisida di Sungai Cisadane dan meminta masyarakat untuk sementara waktu tidak mengonsumsi ikan berasal dari wilayah setempat yang sempat tercemar.

    Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pihaknya belum men-declare bahwa telah selesai masalah endapan dari pestisida karena masih dalam pengambilan masa kedua

    Dilansir Antaranews.com, pengambilan sampel ini direncanakan akan dilakukan awal bulan April mendatang.

    “Sebagaimana kita sampaikan, satu bulan sekali kita akan cek sedimentasinya, apakah masih ada endapan-endapan dari pestisidanya yang masih tertahan di sana,” katanya di Jakarta, Senin (16/3/2026) malam.

    Baca: DLH Kota Tangerang sebut air Sungai Cisadane kembali penuhi baku mutu

    Dia menyebut pestisida itu berpotensi masih berada di dalam endapan Sungai Cisadane, meski belum dapat mengonfirmasi apakah kandungannya masih berada jumlah yang membahayakan atau tidak.

    Untuk itu, pengambilan sampel masih akan dilakukan di sejumlah lokasi untuk memastikan sudah tidak ada lagi kandungan pestisida dengan jumlah yang membahayakan.

    Terkait dengan hal tersebut, dia meminta kepada masyarakat untuk sementara waktu menghindari mengonsumsi ikan di wilayah tercemar.

    “Kalau saran saya lebih baik cari ikan di tempat lain,” kata Hanif.

    Baca: Kebakaran mengakibatkan Sungai Cisadane tercemar pestisida

    Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup menemukan adanya pencemaran cairan bahan pestisida yang mengalir ke Sungai Jeletreng hingga Sungai Cisadane dengan luasan kurang lebih 22,5 kilometer (km).

    Pencemaran ini meliputi wilayah Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.

    Cairan itu bocor ke badan air setelah terjadi kebakaran di gudang milik PT Biotek Saranatama pada awal Februari lalu.

    Pada 19 Februari, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang memastikan kualitas air Sungai Cisadane telah kembali memenuhi baku mutu pascainsiden pencemaran ini.

  • Penerapan Prinsip Guna Ulang di Restoran dan Kafe Cukup Menjanjikan, Namun Tetap Hadapi Tantangan

    Penerapan Prinsip Guna Ulang di Restoran dan Kafe Cukup Menjanjikan, Namun Tetap Hadapi Tantangan

    7cloud.asia – Untuk mengurangi sampah plastik, salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memanfaatkan potensi guna ulang atau prinsip reuse di sektor perhotelah, bar dan kafe.

    Jan Lee, dalam tulisannya di Earth.org, sejumlah negara mulai mendorong restoran, bar, dan kafe di wilayahnya untuk beralih dari gelas dan piring sekali pakai yang murah ke barang-barang yang tahan lama dan dapat digunakan kembali.

    Dengan diluncurkannya peraturan baru tentang sampah plastik pada tahun 2024 di sejumlah kota di Eropa, Hong Kong, dan Toronto, Kanada, sejumlah pemerintah kota telah meluangkan energinya untuk mencari solusi bagi plastik sekali pakai seperti gelas dan mangkuk untuk dibawa pulang.

    Jan Lee menyenut, gerakan menuju guna ulang ini mungkin berubah dan akan semakin banyak yang melakukannya di masa yang akan datang.

    PR3, sebuah organisasi yang mempromosikan sistem penggunaan kembali dengan mengembangkan standar untuk mendukung ekonomi penggunaan kembali yang berkembang, telah mengembangkan standar untuk pencucian, inspeksi, dan pengemasan wadah untuk distribusi.

    Di bawah sistem CopoMais, gelas dikumpulkan secara teratur dan dibawa ke lokasi di luar tempat untuk dicuci, dan kemudian didistribusikan kembali ke bar.

    Pertanyaan terpenting adalah apakah sistem tersebut mencapai tujuannya untuk menghindari limbah plastik.

    Sementara Muuse, salah satu generasi baru bisnis yang menciptakan platform untuk meninggalkan plastik sekali pakai mengklaim bahwa platformnya telah mengalihkan 1,5 juta barang sekali pakai dari tempat pembuangan sampah.

    Satu barang yang dapat digunakan kembali sama dengan satu barang sekali pakai yang dihindari), dan telah menghindari 175.000 kilogram emisi gas rumah kaca dalam prosesnya.

    Bahkan tanpa mempertimbangkan tujuan lingkungan mereka, sistem guna ulang itu dapat memiliki manfaat yang tidak terduga untuk konsumennya.

    Dilansir Earth.org, seorang pemilik bar di kawasan wisata Bairro Alto, Lisabon mengungkapkan manfaat yang dirasakannya dengan gerakan ke guna ulang ini.

    Biasanya dia harus membersihkan radius lima meter di sekitar pintu saya setiap hari,

    Tetapi setelah gerakan guna ulang diterapkan di kawasan itu, dia mengatakan dengan adanya gelas yang dapat digunakan kembali yang dapat dikembalikan untuk mendapatkan deposit, orang akan melakukannya untuk dia.

    “Dan dengan itu, saya menghemat uang dan plastik. Dari perspektif ekonomi, ini sangat bagus,” kata Pinto,

    Selain itu, bagi pemerintah kota yang diwajibkan untuk melaporkan tentang sampah dan penggunaan gelas, sistem seperti CopoMais dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh tempat makan.

    Namun demikian, masih perlu dilihat bagaimana proyek-proyek ini akan berkembang.

    “Untuk menerapkan sistem baru, untuk mengubah perilaku, itu tidak mudah. ​​Kami masih belajar,” kata João Jalé, Manajer Bisnis di Tomra Reuse, penyedia RaaS yang berbasis di Norwegia.

  • Tradisi Nyepi dan Manfaatnya untuk Lingkungan

    Tradisi Nyepi dan Manfaatnya untuk Lingkungan

     
    7cloud.asia – Umat Hindu baru saja merayakan hari raya Nyepi untuk menyambut tahun baru 1948 Saka.

    Bagi umat Hindu Bali, tradisi Nyepi adalah momen refleksi diri dan konservasi alam, di mana umat Hindu menghentikan total aktivitasnya (Catur Brata Penyepian) selama 24 jam penuh.

    Catur Brata Penyepian itu meliputi Amati Geni (tidak menyalakan api/lampu), Amati Karya (tidak bekerja), Amati Lelunganan (tidak bepergian), dan Amati Lelanguan (tidak hiburan/puasa).

    Saat Nyepi, suasana Bali menjadi hening total, tanpa penerbangan, internet terbatas, dan aktivitas luar ruangan dihentikan.

     
    Keheningan saat hari raya Nyepi ini memaknai hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan.

    Dengan situasi ini, ritual Nyepi akhirnya memberikan jeda bagi Bumi untuk bernapas, mengurangi polusi udara, serta menekan emisi karbon secara signifikan.

    Berikut sederet manfaat Nyepi untuk lingkungan:

    Pengurangan Polusi Udara & Suara: Dengan berhentinya kendaraan bermotor dan mesin industri, kualitas udara meningkat dan polusi suara menurun drastis.

    Efisiensi Energi: Pemadaman lampu dan listrik mengurangi beban konsumsi energi secara signifikan.

    Pemulihan Ekosistem: Alam mendapatkan kesempatan untuk melakukan kalibrasi alami (istirahat sejenak) dari aktivitas manusia yang intens.

    Refleksi Hidup Ramah Lingkungan: Nyepi mendorong kesadaran untuk hidup lebih bijak, hemat energi, dan merawat lingkungan demi keberlanjutan.

     
    Artikel ini disusun dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI.
     
  • Transisi Energi Harus Adil: Menggali Makna Adil untuk Masyarakat Indonesia

    Transisi Energi Harus Adil: Menggali Makna Adil untuk Masyarakat Indonesia

     

    7cloud.asia – Kebanyakan dari kita mungkin ingin cepat-cepat beralih ke energi terbarukan untuk mengatasi persoalan krisis iklim. Namun, bagi masyarakat di sekitar lingkar tambang, transisi energi bisa berarti menutup lubang-lubang tambang batu bara yang selama ini ‘memberi makan’ mereka beserta keluarga.

    Ada pertaruhan besar untuk menuju energi yang lebih bersih. Oleh karenanya, aspek keadilan harus menjadi perhatian utama dalam agenda transisi energi. Jika manfaatnya akan kita rasakan bersama, maka dampak kerugiannya pun tidak boleh ditanggung sebelah pihak saja.

    Namun, sebelum lebih jauh berbicara tentang transisi energi yang berkeadilan, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana sebetulnya masyarakat Indonesia memaknai dan memahami arti dari “keadilan” itu sendiri. Ini penting agar agenda transisi energi benar-benar bisa diterima oleh semua.

    Memaknai ‘keadilan’

    Konsep adil bisa dimaknai berbeda-berbeda. Namun secara umum, ada dua pemahaman yang paling sederhana, yakni kesamarataan alias semua orang mendapat hak/kesempatan yang sama (equality) dan kesetimpalan (equity) alias semua memperoleh jatah sesuai porsi kebutuhan atau kontribusinya masing-masing.

    Namun, di Indonesia, pemaknaan keadilan ternyata lebih kompleks daripada dua konsep tersebut.

    Studi kami menemukan bahwa pemaknaan keadilan bagi masyarakat Indonesia tidak murni equality atau equity saja, melainkan perpaduan keduanya.

    Di satu sisi, masyarakat ingin semua orang punya kesempatan yang sama, tapi di saat yang sama, masyarakat juga sangat menghargai usaha dan kerja keras. Dengan kata lain, “siapa yang bekerja keras, maka dia dinilai pantas mendapatkan hasil lebih”.

    Nah, pemaknaan ini memengaruhi pandangan masyarakat tentang siapa yang dianggap pantas mendapatkan bantuan. Mereka yang miskin karena memang tidak giat berusaha atau keliru dalam membuat keputusan, dinilai tidak pantas mendapat bantuan.

    Inilah mengapa banyak stigma negatif kemudian dilekatkan pada program bantuan sosial.

    “Menurut saya bantuan tunai itu tidak mendidik kemandirian, kenapa nggak diperbanyak di pemberdayaan atau memperbanyak alat kerja? Kalau tunai alangkah baiknya ditambahkan ke subsidi bahan bakar.” – Warga Gunung Kidul, (laki-laki, 55 tahun).

    Bansos dituding membuat orang malas, tidak mendidik, dan sering kali diberikan kepada mereka yang dianggap seharusnya tidak berhak, hanya karena masyarakat menganggap keterbatasannya belum memenuhi ambang batas “pantas” untuk mendapatkan bantuan.

    “Menurut saya itu (bantuan tunai) tepat, tapi juga tidak tepat. Dampaknya ke beberapa orang itu kurang mendidik. Kalau kata orang, “jangan beri ikan, tapi beri pancing.”. Sehingga menurut saya yang hidup di kampung, ternyata ada yang menerima banyak bantuan, tapi hidupnya malah semakin tertinggal, bukan semakin maju. Kalau menurut saya lingkungan seharusnya menolong untuk bisa mengalokasikannya ke yang berhak.“ – Warga Gunung Kidul, (laki-laki, 45 tahun).

    Adapun yang dinilai berhak adalah mereka yang keterbatasannya benar-benar ada di luar kendali, atau yang bisa disebut “korban sempurna” (perfect victim).

    Dalam konsep perfect victim, seseorang dianggap korban ideal jika dia memang sudah benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa selain menerima secara pasif.

    Apa kaitan bantuan dengan transisi energi?

    Transisi energi pun tidak bisa lepas dari risiko seperti ketimpangan. Akan ada pihak-pihak yang terdampak, terutama mereka yang bekerja di sektor ekstraktif, kemungkinan bisa kehilangan pekerjaan. Tanpa perlindungan sosial, perubahan ini berisiko menimbulkan resistensi publik.

    Namun, sebuah studi menyebut, masyarakat terdampak bisa mendukung reformasi energi sepanjang mereka mendapatkan kompensasi yang adil, seperti bantuan ekonomi dan perlindungan sosial sebagai bantalan selama masa peralihan.

    Tapi masalahnya, apakah kelompok masyarakat lain menganggap mereka pantas menerima bantuan?

    Masyarakat umumnya menganggap pekerja tambang atau migas sebagai kelas menengah atau bahkan menengah atas.

    Jika merujuk pada studi kami, mereka bisa dianggap bukan “korban sempurna” dan dinilai masih “mampu” atau konsekuensi atas pilihan mata pencaharian sehingga tidak pantas mendapat bantuan, meski terkena PHK akibat penutupan tambang atau migas.

    Padahal, perlindungan sosial ini penting agar pekerja sektor energi fosil bisa menghadapi perubahan ekonomi dan mencari mata pencaharian baru.

    Lantas, mesti bagaimana?

    Riset kami memberi masukan penting tentang cara menggalang dukungan publik dalam agenda transisi energi.

    Bingkai narasi dan orientasi kebijakan perlindungan sosial perlu bergeser dari “bansos untuk yang terdampak” menjadi “jembatan nafkah bagi pekerja yang sudah berkontribusi dan sedang beralih ke pekerjaan baru”.

    Menurut kami, narasi ini akan lebih bisa diterima oleh mayoritas warga, maupun mereka yang terdampak.

    Selain itu, kita perlu meluruskan pandangan publik yang masih menganggap bahwa energi bersih itu hanya untuk orang kaya yang bisa membeli mobil listrik atau memasang panel surya saja.

    Eksperimen survei yang kami lakukan menunjukkan indikasi bahwa transisi energi cenderung dipandang sebagai “barang mewah” yang akan dinikmati segelintir orang saja. Hal ini tentunya disebabkan oleh masih terbatasnya literasi dasar publik mengenai energi fosil dan energi terbarukan.

    Kalau narasi ini tidak diluruskan dan disepakati bersama, akan ada banyak masyarakat yang merasa cuma jadi ‘tumbal’ demi gaya hidup elit.

    Praktik transisi energi harus menjamin pemerataan manfaat bagi semua orang, baik secara fisik maupun kapabilitas.

    Dan tentunya tanpa perlindungan sosial, transisi energi akan melanggengkan preseden bahwa agenda pembangunan selalu menumbalkan sebagian masyarakat demi keuntungan sebagian kelompok lain, sehingga mencederai rasa keadilan: dalam arti kesamarataan maupun kesetimpalan.

    CEO of Communication for Change, Paramita Mohamad, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

    Elghafiky Bimardhika, Executive Director, Bahana

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Hari Gletser Sedunia: Ini yang Terjadi pada Lingkungan Jika Gletser Hilang

    Hari Gletser Sedunia: Ini yang Terjadi pada Lingkungan Jika Gletser Hilang

    7cloud.asia – Pemanasan global dan perubahan iklim mengakibatkan laju hilangnya gletser berlangung lebih cepat. Kabar baiknya, mulai terlihat adanya tanda-tanda bahwa dunia mulai menanggapi hilangnya gletser.

    Pada Sidang Majelis Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa ketujuh (UNEA-7) pada Desember 2025, negara-negara di dunia mengadopsi resolusi penting yang didedikasikan untuk pelestarian gletser dan kriosfer yang lebih luas, khususnya di wilayah pegunungan.

    Resolusi tersebut, yang diusulkan oleh Tajikistan dan disponsori bersama oleh Bhutan dan Peru yang merupakan negara yang tergantung pada gletser.

    Isinya menyerukan kerja sama yang lebih kuat, pendanaan, peningkatan kapasitas, dan tindakan untuk membantu negara dan komunitas yang rentan menanggapi percepatan hilangnya gletser.

    Resolusi ini juga meminta UNEP untuk memperkuat antarmuka sains-kebijakan dengan mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan, dan dengan mendukung pertukaran pengetahuan tentang pendekatan untuk melindungi ekosistem pegunungan dan pasca-gletser.

    “Resolusi UNEA-7 mengirimkan pesan yang jelas: perlindungan gletser dan kriosfer yang lebih luas adalah tanggung jawab global bersama dan investasi strategis dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, keseimbangan ekologis, ketahanan, dan kesejahteraan manusia,” kata Bahodur Sheralizoda, Ketua Komite Perlindungan Lingkungan Tajikistan.

    Dia berharap hal ini akan diterjemahkan menjadi tindakan nyata, kemitraan yang lebih kuat, dan investasi yang lebih besar untuk generasi sekarang dan mendatang.

    Berbagai upaya ini dilakukan untuk menjaga kelestarian gletser yang menyimpan sederet manfaat untuk lingkungan dan kehidupan penghuni planet Bumi.

    Baca: Emisi gas rumah kaca mengancam keberadaan gletser dunia

    Berikut sejumlah manfaat gletser bagi Bumi yang dikutip dari laporan terbaru Program Lingkungan PBB bertajuk Mountains in Motion: Global Linkages from Ridge to River:

    Melindungi memori ekosistem
    Meskipun beberapa gletser saat ini hanya berusia beberapa ratus tahun, sebagian besar merupakan sisa-sisa dari Zaman Es global terakhir yang berakhir lebih dari 10.000 tahun yang lalu.

    Dengan demikian, gletser bukan hanya es – tetapi juga arsip yang menyimpan catatan iklim, polusi, dan perubahan planet.

    Aerosol, bakteri, biomassa, dan partikel lain yang tertanam dalam gletser adalah petunjuk tentang atmosfer dan biosfer masa lalu, membantu para ilmuwan memahami bagaimana sistem alam telah berevolusi dari waktu ke waktu.

    Saat gletser menyusut, dunia berisiko kehilangan bukti yang tak tergantikan yang dapat memperdalam pemahaman kita tentang masa lalu dan memberikan informasi untuk proyeksi iklim di masa depan.

    Sumber air tawar yang penting
    Diperkirakan bahwa 70 persen air tawar dunia tersimpan di gletser, yang berarti bahwa gletser membantu menopang kehidupan di wilayah-wilayah utama dunia.

    Bersama dengan air lelehan salju dan curah hujan, air lelehan gletser mengalir ke sistem air hilir yang luas yang mendukung air minum, pertanian, produksi energi, dan perekonomian.

    Namun, laporan tersebut memperingatkan bahwa hal ini sedang berubah. Banyak cekungan sungai telah melewati “puncak air,” yaitu titik di mana jumlah air lelehan gletser beralih dari meningkatkan aliran permukaan menjadi menyebabkan penurunan aliran permukaan.

    Baca: Menipisnya gletser mengancam sumber air di Tajikistan

    Sepertiga dari cekungan sungai terbesar di dunia diproyeksikan akan mengalami penurunan aliran permukaan lebih dari 10 persen pada tahun 2100 karena hilangnya gletser.

    “Gletser adalah penjaga kita yang diam,” kata Sonam Tashi, Direktur Departemen Lingkungan dan Perubahan Iklim Bhutan.

    Dia menambahkan, ketika gletser mencair terlalu cepat, bukan hanya lanskap lingkungan yang berubah – tetapi juga keamanan air, sistem pangan, ekonomi, dan keselamatan rakyat juga terancam.”

    Landasan pendaratan polusi
    Saat ini, puncak gunung pun tidak terlepas dari polusi. Kontaminan yang terbawa angin dari industri, transportasi, dan pertanian sampai ke lanskap dataran tinggi terpencil, di mana mereka menumpuk di salju dan es.

    Seringkali berwarna hitam, polusi yang mengendap di gletser memerangkap panas, mempercepat pencairan gletser dan melepaskan polutan lain yang telah lama tersimpan di dalam es.

    Laporan ini menyoroti logam berat, polutan organik persisten, dan kontaminan lainnya sebagai bagian dari risiko yang meningkat ini, menghubungkan hilangnya gletser secara langsung dengan kualitas air, kesehatan ekosistem, dan kesejahteraan manusia.

    Penjaga keanekaragaman hayati
    Meskipun gletser merupakan lanskap yang cukup terpencil, kehidupan di sekitarnya berkembang pesat. Air lelehnya mendukung berbagai sistem air tawar, sementara lahan baru yang terbuka akibat penyusutan gletser siap untuk dikolonisasi oleh spesies perintis.

    Seiring waktu, area yang terbuka ini dapat berkembang menjadi padang rumput, hutan, lahan basah, dan ekosistem lain yang mendukung beragam keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem.

    Namun transisi ini tidak selalu merupakan kabar baik: penyusutan gletser merupakan tanda perubahan iklim yang semakin parah, dan spesies yang telah beradaptasi secara khusus dengan lingkungan gletser berisiko kehilangan satu-satunya habitat mereka setelah gletser hilang.

    Baca: Ketebalan gletser di Pegunungan Jayawijaya terus menipis

    Pengatur risiko
    Gletser tidak hanya mengatur air – tetapi juga memengaruhi pola bahaya di wilayah pegunungan. Seiring menyusutnya lapisan es, laporan tersebut memperingatkan peningkatan risiko banjir, longsoran salju, dan tanah longsor.

    Pencairan gletser berarti peningkatan limpasan dan meningkatkan kemungkinan banjir selama beberapa musim, sementara perubahan pola juga dapat memperparah kekeringan di musim lainnya.

    Bagi masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, hilangnya gletser dapat membawa konsekuensi besar bagi rumah, pertanian, infrastruktur, dan mata pencaharian mereka.

    Pengatur iklim
    Gletser bukanlah sekadar pengamat krisis iklim. Gletser merupakan bagian aktif dari sistem iklim, dan penurunan gletser dapat memperkuat perubahan yang mendorong hilangnya gletser itu sendiri.

    Permukaan putih cerahnya (ketika polusi tidak banyak terendapkan) memantulkan sinar matahari kembali ke atmosfer, membantu mengurangi pemanasan di lingkungan pegunungan – sesuatu yang dikenal sebagai albedo.

    Saat es dan salju menyusut, perisai reflektif tersebut berkurang, sehingga permukaan yang lebih gelap yang menyerap lebih banyak panas dan dapat mempercepat pemanasan dan pencairan.

    Laporan tersebut juga mencatat bahwa gletser berperan dalam mengatur sistem cuaca lokal serta pola hidrologi global yang sudah mulai berubah.

    Jadi tonggak budaya
    Gletser penting dalam berbagai hal yang tidak dapat diukur dalam meter persegi atau ton.

    Laporan ini menggambarkan identitas budaya dan spiritual yang telah dibangun di sekitar pegunungan dan gletser, dan bahwa hilangnya gletser telah menyebabkan upacara, sastra, seni, dan acara publik berfokus pada penurunannya.

    Bagi banyak masyarakat adat dan lokal, gletser terjalin dalam rasa tempat dan ingatan kolektif mereka, dan kehilangan tersebut tidak hanya mewakili gangguan lingkungan tetapi juga kesedihan budaya.

    Mengenali gletser dan tonggak budaya memperluas kisah mereka di luar sains dan risiko, mengingatkan kita bahwa hilangnya kriosfer juga tentang rasa memiliki, warisan, dan bagaimana masyarakat memahami perubahan lanskap yang mendalam.

    Baca: Sebuah desa di Swiss hancur tertimpa bongkahan gletser

  • Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Berkomitmen Kurangi Sampah dari Sumbernya

    Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Berkomitmen Kurangi Sampah dari Sumbernya

    7cloud.asia – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menegaskan komitmen pengurangan sampah dari sumber melalui pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, Idulfitri tahun ini harus dimaknai sebagai ruang refleksi memperbaiki cara kerja yang lebih disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

    “Ini adalah momentum untuk berbenah. Persoalan sampah masih menjadi tantangan besar di Jakarta. Karena itu, pengelolaan sampah tidak bisa lagi bertumpu pada pengangkutan dan pembuangan di akhir, tetapi harus dimulai dari pemilahan sejak dari sumber,” ujarnya, Jumat (27/3/2026) di sela acara halal bihalal di lingkungan DLH DKI Jakarta.

    Asep menekankan, penguatan pemilahan dan pengurangan sampah di tingkat masyarakat harus menjadi prioritas utama.

    Dia meminta seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta agar memastikan sistem pengelolaan berjalan konsisten dari hulu hingga hilir tanpa terputus.

    Baca: Bencana di TPST Bantargebang jadi alarm dalam pengelolaan sampah di Jakarta

    Ia juga meminta para PJLP Pendamping Bidang Pengelolaan Sampah di tingkat RW (BPS RW) untuk terus memperkuat edukasi dan pendampingan kepada warga, agar budaya memilah dan mengurangi sampah menjadi kebiasaan sehari-hari.

    “Di sisi lain, petugas pengumpul sampah atau tukang gerobak agar terus menjaga agar sampah yang sudah dipilah tidak kembali tercampur,” katanya.

    Asep menyampaikan, dalam proses pengangkutan, tidak boleh ada lagi pencampuran sampah hingga ke fasilitas pengolahan.

    Hal yang sama juga berlaku di TPS, di mana sampah yang masuk harus tetap dalam kondisi terpilah dan dikelola sesuai kategorinya.

    “Termasuk petugas Penanganan Sampah Badan Air agar melakukan pemilahan dan pengolahan di fasilitas UPSBA,” ucapnya.

    Baca: Menagih tanggung jawab produsen dalam mengurangi produksi sampah

    Lebih lanjut, Asep menegaskan pengelolaan di TPST Bantargebang harus berjalan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), sekaligus mengoptimalkan seluruh proses pengolahan secara terpadu.

    Selain itu, jajaran Suku Dinas dan Satuan Pelaksana diminta mengoptimalkan berbagai fasilitas pengolahan di lingkungan warga, mulai dari bank sampah, komposting, hingga biokonversi maggot BSF.

    Menurutnya, langkah ini penting agar sampah dapat diselesaikan sejak dari sumber dan tidak seluruhnya bermuara ke TPST Bantargebang.

    Pengelolaan sampah di Jakarta kembali menjadi sorotan menyusul terjadinya longsor di TPST Bantargebang yang memakan korban jiwa. Sejumlah organisasi lingkungan menilai belum ada langkah serius untuk mengurangi produksi sampah.

    Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar, menilai sistem yang selama ini bertumpu pada TPA perlu beralih dengan memprioritaskan pengurangan plastik dari hulu, sistem guna ulang, dan pemilahan dari hulu.

    “Pemerintah, khususnya Provinsi DKI Jakarta, perlu memperbaiki tata kelola persampahan, mulai dari pengurangan sampah organik dari rumah tangga hingga penyediaan infrastruktur pemilahan di tingkat RW,“ ujar Ibar dalam pernyataan tertulisnya beberapa waktu lalu.

  • WALHI: Krisis Energi Global Harus Jadi Momentum untuk Membangun Kedaulatan Energi

    WALHI: Krisis Energi Global Harus Jadi Momentum untuk Membangun Kedaulatan Energi

    7cloud.asia – Krisis energi global yang dipicu oleh dinamika geopolitik, termasuk penutupan Selat Hormuz, harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangun kedaulatan energi.

    Dalam pernyataan tertulis kepada 7cloud.asia, Jumat (27/3/2026) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memperingatkan bahwa kedaulatan energi ini harus selaras dengan potensi, daya dukung dan daya lingkungan, serta keseimbangan ekologis.

    WALHI mendesak pemerintah agar tidak terjebak dalam kebijakan pragmatis jangka pendek yang justru memperdalam krisis ekologi melalui apa yang disebut sebagai “solusi palsu” energi

    Sebutan solusi palsu ini oleh WALHI ditujukan pada upaya pemerintah mengganti seluruh kendaraan menjadi kendaraan listrik, sebagaimana yang disebutkan presiden Prabowo beberapa waktu lalu.

    Ketika harga bahan mentah energi (minyak, bahan bakar) meningkat bahkan sulit untuk didapatkan, beban subsidi pemerintah ikut melonjak, sehingga menekan ruang fiskal dalam APBN.

    Dampak lanjutannya adalah meningkatnya inflasi, terutama melalui kenaikan biaya transportasi dan logistik yang kemudian merembet ke harga pangan.

    Baca: Krisis energi global jadi alarm untuk tinggalkan energi fosil

    Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian mengatakan gangguan rantai pasok global juga berpotensi menyebabkan keterlambatan impor hingga kelangkaan energi dalam jangka pendek.

    “Kondisi ini bukan sekadar persoalan ekonomi yang akan berdampak besar bagi rakyat Indonesia, tetapi juga manifestasi dari ketidakseimbangan sistem energi modern dengan daya tampung lingkungan akibat ketergantungan kronis pada energi fosil,“ ujarnya.

    Dia mendesak pengurus negara juga pasti menjadikan kondisi ini sebagai alasan untuk mempercepat dan memperluaskan pengembangan energi berbasis bio energi, seperti biodisel, bioetanol, biomassa kayu (co-firing), mengganti seluruh kendaraan ke kendaraan listrik, dan juga terus membangun pembangkitan energi berbasis panas bumi.

    Uli juga menambahkan bahwa pilihan untuk kembali membangun ketergantungan pada solusi sesat energi seperti ini sudah pasti akan memperbesar dampak-dampak ekologis dan pelanggaran HAM sebagaimana yang telah banyak terjadi saat ini.

    Deforestasi, degradasi lahan, pencemaran lingkungan, konflik agraria, kriminalisasi, kekerasan dan bencana ekologis adalah konsekuensi logis dari eksploitasi bisnis energi. Uli menegaskan, pada titik ini konsepsi kedaulatan energi menemukan titik pentingnya.

    Jika model pembangkitan energi dibangun secara demokratis, berbasis potensi wilayah, dan berkesesuaian dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka krisis energi akibat geopolitik global tidak menekan Indonesia terlalu dalam.

    ”Dalam jangka panjang dibutuhkan reformasi kebijakan, salah satunya penyusunan RUU EBET yang secara tegas memprioritaskan energi terbarukan yang berkeadilan dan menutup celah bagi solusi palsu yang memperpanjang ketergantungan pada fosil,” imbuhnya.

    Baca: Kebijakan WFH sehari seminggu dinilai takkan efektif kurangi konsumsi BBM

    Pemerintah juga harus dapat memastikan bahwa masyarakat luas dapat mengakses bahan bakar sebagai sumber energi. Hal tersebut mengingat bahwa hak atas akses energi adalah prinsip yang mendasari keberlanjutan dan martabat hidup manusia.

    Dengan meningkatnya harga bahan bakar, maka akses terhadap energi dikhawatirkan hanya akan dapat diakses oleh segelintir orang. Sektor transportasi mengonsumsi sekitar 52 persen dari total BBM nasional, dengan 93 persen di antaranya digunakan oleh kendaraan pribadi.

    Artinya, krisis BBM di Indonesia bukan sekadar persoalan pasokan, tetapi cermin ketimpangan.

    Mayoritas rakyat menanggung dampak kenaikan harga dan kelangkaan, sementara konsumsi energi terbesar justru berasal dari 1 persen kelompok kaya dan korporasi dengan jejak emisi tinggi.

    ”Karena itu, solusi adil bukan menambah beban publik, tetapi mengenakan pajak pada kelompok pengemisi terbesar tersebut sebagai bentuk keadilan iklim sekaligus sumber pendanaan untuk transisi energi yang berpihak pada rakyat dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” kata Uli.

    Dia juga menambahkan, dalam jangka pendek pengurus negara harus memastika kewajiban subsidi BBM terus berjalan dan tidak membebankan APBN lebih besar, yaitu dengan memangkas anggaran dari pos-pos yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar.

    Misalnya MBG, anggaran kepolisian dan TNI. Selain itu alokasi subsidi transportasi publik secara besar-besaran dianggap jauh lebih efektif untuk menekan konsumsi BBM secara nasional dibandingkan dengan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH).

    Baca: Harga BBM bersubsidi belum akan dinaikkan

  • Setelah 20 Tahun Berjalan, Earth Hour Kian Relevan untuk Pelestarian Lingkungan

    Setelah 20 Tahun Berjalan, Earth Hour Kian Relevan untuk Pelestarian Lingkungan

    7cloud.asia – Pada Sabtu, 28 Maret 2026 mulai pukul 20.30 waktu masing-masing daerah, dunia secara serempak kembali merayakan Earth Hour.

    Earth Hour yang mulai digelar pada 2007 mengajak individu, komunitas, dan bisnis di seluruh dunia untuk berkontribusi dengan mematikan lampu mereka dan Memberikan Satu Jam untuk Bumi.

    Hanya dengan menghabiskan 60 menit untuk melakukan apa pun sesuatu yang positif bagi lingkungan dan planet Bumi dengan mengurangi emisi.

    Baik Anda menyukai makanan, kebugaran, seni, atau kegiatan luar ruangan, setiap orang dapat Meluangkankan Satu Jam untuk Bumi dengan terhubung kembali dengan planet kita.

    Dengan Earth Hour, kita membantu memulihkan planet Bumi, mempelajari lebih lanjut tentang planet kita, atau menginspirasi orang lain untuk peduli pada lingkungan, semua dilakukan bersama-sama hal-hal yang Anda sukai!

    Earth Hour mengajak Anda untuk mematikan lampu dan meluangkan 60 menit untuk melakukan sesuatu—apa pun—yang positif bagi planet kita. Saat ini, lebih dari tahun-tahun sebelumnya, Earth Hour menjadi mercusuar penting akan urgensi untuk bertindak untuk lingkungan.

    Baca: Jelang Earth Hour, Sekjen PBB serukan transisi energi yang cepat dan adil

    Hanya 60 menit? Ya, hanya satu jam. Mungkin tidak terlalu lama, tetapi keajaiban terjadi ketika Anda, dan ratusan juta orang dari seluruh dunia di lebih dari 190 negara memberikan satu jam untuk satu rumah kita, menciptakan Jam Terbesar untuk Bumi.

    Sejak awal berdirinya pada tahun 2007, Earth Hour dikenal dengan momen “mematikan lampu”, di mana individu dari seluruh dunia mematikan lampu untuk menunjukkan dukungan simbolis bagi Bumi dan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah lingkungan yang mempengaruhinya.

    Selama 20 tahun kemudian, kita sekarang berada di titik kritis dengan krisis iklim dan alam kita, yang membahayakan nasib satu rumah kita dan masa depan kita semua.

    Kita berada di jalur yang akan melampaui batas kenaikan suhu global 1,5°C yang ditetapkan oleh Perjanjian Iklim Paris pada tahun 2030.

    Alam dan lingkungan yang menjadi sumber penghidupan kita dan salah satu sekutu terbesar kita dalam melawan krisis iklim, kini berada di bawah ancaman serius, menghadapi tingkat kehilangan yang mengkhawatirkan dan belum pernah terjadi sebelumnya secara global.

    Planet Bumi menghadapi krisis ganda perubahan iklim dan hilangnya alam. Laporan Living Planet 2024 dari WWF mengungkapkan sistem yang terancam, dengan populasi spesies satwa liar menurun hingga 73 persen sejak tahun 1970.

    Baca: Earth Hour 2025 berlangsung di tengah pemanasan global yang makin mengkhawatirkan

    Amazon, terumbu karang, dan lapisan es kutub mendekati titik kritis yang dapat memicu kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Perubahan iklim dan hilangnya alam mengancam kelangsungan hidup kita, tetapi kita belum melewati titik tanpa kembali.

    Oleh karena itu, beberapa tahun ke depan sangat penting bagi masa depan kita semua – kita harus tetap berada di bawah ambang batas iklim 1,5°C untuk menghindari kerusakan yang tidak dapat dipulihkan pada planet kita.

    Kita perlu membalikkan kehilangan alam pada tahun 2030, mengakhiri dekade ini dengan lebih banyak berbuat untuk lingkungan daripada yang pernh kita lakukan, bukan menguranginya.

    Untuk mewujudkan hal ini, individu, komunitas, bisnis, dan pemerintah harus segera meningkatkan upaya mereka untuk melindungi dan memulihkan rumah kita bersama.

    Dilansir di laman resminya, earthhour.org menyerukan, dengan tujuan 2030 yang tertanam dalam pikiran, kita juga harus meningkatkan upaya kita dalam menjaga lingkungan.