ruangkota

Tag: kesehatan

  • Update Banjir Sumatera: Tiga Puskesmas di Daerah Terdampak Belum Beroperasi

    Update Banjir Sumatera: Tiga Puskesmas di Daerah Terdampak Belum Beroperasi

    7cloud.asia – Memasuki hari ke-41 pasca bencana ekologi banjir Sumatera, masih ada tiga pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang belum beroperasi.

    Ketiga puskesmas tersebut yakni Puskesmas Rusip Antara di Aceh Tengah, Puskesmas Jambur Lak Lak di Aceh Tenggara, dan Puskesmas Lokop di Aceh Timur.

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada Konferensi Pers Update Penanganan Bencana Sumatra di Grha BNPB, Jakarta, Rabu (7/1/2025) menjelaskan, Puskesmas Lokop mengalami kerusakan paling parah akibat tertimpa kayu besar hingga bangunannya hancur.

    “Yang (di) Lokop ini benar-benar sudah hancur, jadi sekarang sedang kita bangun baru,” ujarnya.

    Baca: Seluruh Rumah Sakit terdampak banjir Sumatera telah kembali beroperasi

    Untuk memastikan layanan tetap berjalan, operasional puskesmas yang rusak dialihkan sementara ke gedung lain, seperti kantor dinas atau fasilitas pemerintah setempat.

    Menkes Budi menambahkan bahwa tahap pemulihan puskesmas menjadi tantangan yang lebih berat karena jumlah fasilitas yang terdampak jauh lebih banyak dibandingkan rumah sakit.

    Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 867 puskesmas terdampak bencana di tiga provinsi. Dari jumlah tersebut, 152 puskesmas mengalami kerusakan berat hingga harus menghentikan operasional sementara.

    Upaya pemulihan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembersihan lokasi, relokasi layanan sementara, hingga pembangunan ulang bagi fasilitas yang mengalami kerusakan total.

    Baca: Pembatasan pemberitaan penanganan banjir Sumatera

    Hingga awal Januari 2026, sebagian besar puskesmas di daerah terdampak banjir Sumatera telah kembali melayani masyarakat.

    Menkes Budi menekankan bahwa peran puskesmas sangat vital, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan harian bagi masyarakat, tetapi juga dalam melayani ratusan ribu pengungsi yang tersebar di lebih dari seribu titik pengungsian.

    Kemenkes mencatat sebanyak 87 rumah sakit terdampak, dengan sembilan di antaranya sempat tidak dapat beroperasi. Namun, berkat dukungan lintas sektor, seluruh rumah sakit tersebut kini telah kembali berfungsi.

    “Dalam waktu dua minggu, dengan bantuan semua pihak, seluruh rumah sakit yang terdampak sudah bisa beroperasi kembali,” kata Budi Gunadi Sadikin pada (2/1/2025) lalu.

  • Dunia Sesalkan AS Keluar dari WHO: Dunia Menjadi Kurang Aman

    Dunia Sesalkan AS Keluar dari WHO: Dunia Menjadi Kurang Aman

    7cloud.asia – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyesalkan keputusan Amerika Serikat (AS) menarik diri dari badan PBB tersebut dan menyatakan harapannya agar AS dapat kembali berpartisipasi secara aktif di masa mendatang.

    Dalam pernyataannya, WHO menyebut keputusan itu “membuat Amerika Serikat dan dunia menjadi kurang aman,” RIA Novosti melaporkan pada Minggu (25/1/2026).

    AS secara resmi mengumumkan penarikan diri dari WHO pada 22 Januari, tepat satu tahun setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memulai proses tersebut.

    Kantor Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa AS tidak lagi berpartisipasi dalam kegiatan WHO.

    Namun, pernyataan itu kemudian diklarifikasi dengan menyebutkan bahwa AS belum memenuhi seluruh persyaratan mundur secara formal, termasuk memberitahukan WHO secara tepat waktu dan menyelesaikan pembayaran iuran.

    Pada Kamis (22/1/2026), Washington resmi mengumumkan telah menyelesaikan proses pengunduran diri dari keanggotaan WHO, yang mereka tuding salah urus pandemi Covid-19 dan memiliki kerentanan terhadap “pengaruh politik.”

    Langkah tersebut adalah sesuai dengan janji pemilu Donald Trump, dan dalam pidato pertamanya usai dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025, ia langsung memerintahkan AS mengambil langkah untuk keluar dari WHO.

    Selain WHO, Trump juga mengumumkan pengunduran diri AS dari Kesepakatan Paris mengenai perubahan iklim, mengulang lagi langkah yang ia lakukan pada masa jabat pertamanya.

    Mundurnya AS dari WHO mencerminkan skeptisisme Trump terhadap multilateralisme serta dipastikan akan berdampak besar pada upaya global dalam mencegah dan mengendalikan penyakit menular.

    Selama beberapa dekade, AS merupakan kontributor finansial terbesar bagi WHO, yang bermarkas di Jenewa dan memiliki lebih dari 190 negara anggota dan bertugas menyusun kebijakan kesehatan global yang koheren.

    Dalam proses pembatalan keanggotaan AS di WHO selama setahun belakangan, pemerintahan Trump telah menghentikan pendanaan, menarik seluruh pejabat AS, dan mengalihkan semua aktivitas yang sebelumnya dilakukan via WHO menjadi “pendekatan bilateral” dengan negara-negara ataupun organisasi lain.

    Sejak saat ini, kerja sama antara AS dengan WHO akan dilakukan secara terbatas dan hanya untuk memuluskan pengunduran diri AS dari badan itu.

    Pembatalan keanggotaan WHO memerlukan pemberitahuan awal, yang sudah dilakukan AS tahun lalu, serta pelunasan semua biaya keanggotaan yang tertunggak.

    Namun, menurut badan WHO tersebut, AS masih belum membayarkan tunggakan biaya keanggotaan pada 2024 dan 2025 yang jumlahnya mencapai 260 juta dolar AS.

    Atas tunggakan yang belum terselesaikan tersebut, WHO akan membahas sah atau tidaknya pengunduran diri AS dari badan tersebut dalam rapat organisasi pada Februari mendatang serta dalam kesempatan lain.

    Sumber: Antaranewscom/Sputnik-RIA Novosti-Kyodo

  • DPR: Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI Jangan Putus Layanan Pasien Kronis

    DPR: Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI Jangan Putus Layanan Pasien Kronis

    7cloud.asia – Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengingatkan, penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan dari Penerima Bantuan Iuran (PBI)  berpotensi memicu keadaan darurat kesehatan.

    Hal ini terutama akan dirasakan bagi pasien penyakit kronis dan anak-anak yang membutuhkan terapi berkelanjutan.

    Sorotan ini menguat seiring laporan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang mencatat sedikitnya 30 kasus pasien gagal ginjal kehilangan akses layanan hemodialisis akibat status PBI yang tiba-tiba nonaktif tanpa pemberitahuan.

    Padahal, bagi pasien cuci darah, hemodialisis merupakan layanan penyelamat nyawa yang tidak dapat ditunda.

    “Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut hidup dan kesehatan pasien,” kata Edy dikutip Parlementaria, Kamis (5/2/2026).

    Baca: Pasien cuci darah kehilangan akses karena BPJS Kesehatan PBI dinonaktikan

    Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI tersebut merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026 sebagai bagian dari pembaruan data PBI Jaminan Kesehatan oleh Kementerian Sosial.

    Dalam kebijakan ini, peserta BPJS Kesehatan PBI yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru sehingga jumlah total PBI secara nasional tetap.

    BPJS Kesehatan menyatakan bahwa peserta nonaktif masih dapat mengajukan reaktivasi melalui mekanisme verifikasi lapangan, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, pasien penyakit kronis, serta kondisi gawat darurat medis.

    Namun menurut Politisi PDI Perjuangan itu, praktik di lapangan menunjukkan banyak penonaktifan BPJS Kesehatan PBI dilakukan secara sepihak, tanpa komunikasi, dan tidak obyektif.

    Bahkan, kebijakan tersebut kerap mengabaikan ketentuan PP Nomor 76 Tahun 2015 yang secara tegas melindungi orang miskin dan tidak mampu agar tidak dikeluarkan dari skema jaminan sosial.

    Baca: Ratusan Ribu Kepesertaan BPJS Kesehatan dinonaktifkan tanpa pemberitahuan

    “Kasus penonaktifan PBI dan PBPU Pemda ini bukan hal baru. Sudah berulang dan selalu masalahnya sama, yakni tidak ada komunikasi ke masyarakat. Warga baru tahu kepesertaannya nonaktif saat datang berobat, ketika sudah sakit dan butuh layanan,” ujar Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.

    Dia mengingatkan bahwa dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, prinsip continuity of care adalah fondasi utama.

    Pasien gagal ginjal yang harus cuci darah rutin, pasien kanker yang menjalani kemoterapi berkala, hingga anak-anak dengan kebutuhan terapi tumbuh kembang, tidak bisa menunggu proses administratif.

    Jika layanan dihentikan, pasien cuci darah dipaksa membayar biaya besar yang jelas tidak mampu mereka tanggung.

    Edy menilai pembaruan dan pemutakhiran data melalui DTKS maupun peralihan ke DTSEN sebagaimana Inpres Nomor 4 Tahun 2025 memang penting agar bantuan tepat sasaran.

    Namun, negara wajib menyediakan policy safeguard agar masyarakat yang secara faktual masih miskin atau rentan miskin tidak menjadi korban proses cleansing data.

    “Hak atas kesehatan tidak boleh kalah oleh prosedur administratif,” ujarnya.

  • Sebagian Kanker yang Dapat Dicegah Terkait dengan Hanya Dua Kebiasaan

    Sebagian Kanker yang Dapat Dicegah Terkait dengan Hanya Dua Kebiasaan

    7cloud.asia – Banyak orang merasa tak berdaya saat divonis menderita kanker, tetapi sebuah studi baru telah mengidentifikasi beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kanker.

    Menurut analisis terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organisation/WHO), lebih dari sepertiga dari semua kasus kanker di seluruh dunia dapat dicegah. Kanker paru-paru, lambung, dan serviks mencakup hampir setengah dari kasus tersebut.

    Ini berarti bahwa jutaan kasus kanker mematikan setiap tahun dapat dicegah melalui intervensi medis, perubahan perilaku, pengurangan risiko pekerjaan, atau penanganan polutan lingkungan.

    “Mengatasi penyebab yang dapat dicegah ini merupakan salah satu peluang paling ampuh untuk mengurangi beban kanker global,” kata Isabelle Soerjomataram, ahli epidemiologi medis di WHO dan penulis senior analisis tersebut.

    Studi yang diterbitkan di Nature Medicine ini menemukan bahwa pada tahun 2022, terdapat hampir 19 juta kasus kanker baru. Sekitar 38 persen dari diagnosis tersebut terkait dengan 30 faktor risiko yang dapat diubah.

    Baca: Sel kanker bisa bersembunyi lalu hidup lagi setelah puluhan tahun

    Faktor-faktor tersebut meliputi merokok tembakau, konsumsi alkohol, indeks massa tubuh yang tinggi, kurangnya aktivitas fisik, tembakau tanpa asap (seperti tembakau kunyah).

    Stimulan tradisional yang dikenal sebagai kacang areca, pemberian ASI yang tidak optimal, polusi udara, radiasi ultraviolet, agen infeksi, dan lebih dari selusin paparan pekerjaan juga dapat memicu kanker.

    Tapi ada faktor yang paling dapat dicegah yang terkait dengan kanker, yakni merokok tembakau. Hal ini dikaitkan dengan 15 persen dari semua kasus kanker pada tahun itu.

    Bagi laki-laki, risiko yang ditimbulkan merokok tembakau sangat tinggi. Merokok berkontribusi pada 23 persen dari semua kasus kanker baru secara global pada laki-laki pada tahun 2022.

    Namun merokok bukanlah satu-satunya penyebab; polusi udara juga berperan, dan dampaknya bervariasi menurut wilayah. Di Asia Timur, misalnya, sekitar 15 persen dari semua kasus kanker paru-paru pada perempuan disebabkan oleh polusi udara.

    Baca: Perubahan warna kuku bisa jadi indikasi kanker

    Dilansirs sciencealert.com, sementara di Afrika Utara dan Asia Barat, sekitar 20 persen dari semua kasus kanker paru-paru pada pria disebabkan oleh polusi udara.

    Setelah merokok tembakau, faktor gaya hidup yang dapat diubah berikutnya adalah konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol menyumbang 3,2 persen dari semua kasus kanker baru (sekitar 700.000 kasus).

    Sementara itu, infeksi dikaitkan dengan sekitar 10 persen kasus kanker baru. Di antara perempuan, sebagian besar kanker yang dapat dicegah disebabkan oleh human papillomavirus (HPV) berisiko tinggi, yang dapat menyebabkan kanker serviks.

    Untungnya, sekarang kita memiliki vaksin untuk HPV yang mencegah banyak penyakit terkait ini, namun cakupannya di banyak bagian dunia masih rendah.

    Kasus kanker lambung lebih tinggi di kalangan laki-laki dan cenderung dikaitkan dengan merokok dan infeksi akibat kepadatan penduduk, sanitasi yang tidak memadai, dan akses yang buruk terhadap air bersih.

    “Dengan meneliti pola di berbagai negara dan kelompok populasi, kita dapat memberikan informasi yang lebih spesifik kepada pemerintah dan individu untuk membantu mencegah banyak kasus kanker sebelum dimulai,” kata André Ilbawi, Ketua Tim Pengendalian Kanker WHO dan salah satu penulis analisis tersebut.

    Baca: Wujudkan sikap empati untuk pasien kanker dengan empat cara ini

  • Heboh Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI: Pemerintah Diminta Jelaskan Kriteria Desil 6

    Heboh Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI: Pemerintah Diminta Jelaskan Kriteria Desil 6

    7cloud.asia – Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, meminta pemerintah memberikan gambaran yang jelas mengenai batas penghasilan masyarakat yang masuk kategori Desil 6 guna memastikan alokasi bantuan kesehatan dari pemerintah.

    Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dewas dan Dirut BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    “Masa sebagai perwakilan pemerintah Pak Menkes tidak punya gambaran masyarakat dengan penghasilan berapa yang dikategorikan sudah di Desil 6 dan tidak lagi mendapatkan bantuan, sekarang 270 juta rakyat Indonesia sedang menunggu,” ujar Charles dalam rapat tersebut.

    Mewakili Komisi IX DPR, ia menyoroti ketidakjelasan indikator Desil 6 yang dinilai menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

    Baca: Layanan BPJS Kesehatan PBI tetap aktif hingga tiga bulan ke depan

    Berdasarkan laporan yang diterima, simpang siur mengenai hal ini mengakibatkan banyak warga yang ragu berobat karena khawatir status kepesertaan bantuan kesehatan mereka dinonaktifkan.

    Ia pun juga menyinggung adanya informasi bahwa masyarakat dengan penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan sudah masuk kategori Desil 6.

    Menurutnya, hal tersebut perlu diklarifikasi pemerintah mengingat angka tersebut masih jauh di bawah standar upah minimum di sejumlah daerah.

    “Ya mungkin ada yang mengatakan bahwa sekitar 2 jutaan sudah dianggap Desil 6 perbulan. Apakah dengan penghasilan 2 juta sampai 3 juta bisa dianggap bisa hidup layak di Indonesia dan tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah,” tegasnya.

    Baca: Pasien Cuci Darah kehilangan akses karena penonaktifan BPJS Kesehatan

    Lebih lanjut, Charles juga menilai pemerintah perlu memberikan gambaran umum mengenai kriteria Desil 6.

    Peran pemerintah ini penting, menurutnya, supaya masyarakat dapat memahami posisi sosial ekonominya sekaligus mempersiapkan diri terhadap kemungkinan perubahan status bantuan Kesehatan demi mencegah kebingungan di tengah masyarakat.

    “Supaya masyarakat bisa jelas, kalau misalnya penghasilannya di atas 3 juta berarti kemungkinan sudah di non-aktifkan,” tegas politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.

    Charles Honoris, menilai negara seharusnya mampu menggratiskan iuran BPJS Kesehatan untuk seluruh warga. Charles mengajak pemerintah memikirkan skenario di luar pola yang ada saat ini.

    Baca: Negara tak bisa menafsirkan pemenuhan hak dasar warga secara sempit

    Dia memaparkan, dari total 280 juta penduduk Indonesia, setelah dikurangi 38 juta pekerja formal, 20 juta PNS/TNI-Polri, dan 4,5 juta pensiunan PNS/TNI-Polri, maka jika dikurangi terdapat sekitar 216,5 juta warga yang harus dilindungi negara melalui BPJS Kesehatan.

    “Kalau 216,5 juta penduduk dikalikan Rp 42.000 (besaran iuran BPJS Kesehatan) berarti Rp 9,07 triliun per bulan. Dikalikan 12 (bulan) berarti Rp 108,8 triliun per tahun,” katanya.

    Menurutnya, dengan Rp 108,8 triliun per tahun, Indonesia bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100 persen. “Keaktifan peserta juga 100 persen. Mampu nggak? Mampu! Kemarin Pak Menkeu sudah ngomong kok, duit saya banyak katanya,” tegas politikus PDI-Perjuangan ini.

    Dia menilai yang dibutuhkan saat ini ialah kemauan politik (political will) dan keputusan politik negara. Dia pun mencontohkan keputusan pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Sama seperti halnya ketika pemerintah memutuskan untuk mencanangkan program MBG. Ketika ada political will kan bisa dijalankan,” kata Charles.

  • KLB Campak Jadi Alarm Serius, Percepatan Imunisasi Harus Merata

    KLB Campak Jadi Alarm Serius, Percepatan Imunisasi Harus Merata

    7cloud.asia – Posisi Indonesia yang oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) disebut berada di peringkat kedua dunia dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) campak, harus menjadi peringatan serius bagi sistem kesehatan nasional.

    Peringkat ini berdasarkan pada data pengawasan bulanan periode Juli 2025 – Desember 2025 yang dilaporkan kepada WHO per Januari 2026.

    Urutan pertama diduduki oleh Yaman dengan 11.288 kasus campak. Sementara Indonesia memiliki 10.744 kasus campak, lebih tinggi dari India yang memiliki populasi jauh lebih banyak dibanding Indonesia, dengan 9.666 kasus.

    Jumlah kasus campak di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022, jumlah kasus campak terkonfirmasi sebanyak 4.800 kasus. Kemudian naik menjadi 10.600 kasus di 2023, dan sempat menurun menjadi lebih dari 3.500 kasus.

    Namun, pada tahun 2025, terjadi peningkatan kembali sampai lebih 3.400 kasus hanya sampai bulan Agustus. Dilaporkan juga ada total 46 kejadian luar biasa (KLB) campak sepanjang tahun 2025 hingga bulan Agustus.

    Baca: Penyakit Campak kembali merebak karena masyarakat takut vaksin

    Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan, kondisi tersebut harus menjadi alarm bersama untuk mempercepat dan meratakan cakupan imunisasi campak di seluruh daerah.

    Menurut Nurhadi, campak merupakan penyakit yang secara ilmiah dapat dicegah melalui imunisasi. Karena itu, peningkatan kasus menunjukkan bahwa cakupan imunisasi nasional belum mencapai target minimal 95 persen secara merata.

    “Target (cakupan imunisasi) 95 persen bukan sekadar angka administratif, melainkan ambang batas untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity,” ujar Nurhadi dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Senin (23/2/2026).

    Dia menambahkan, jika ada daerah yang cakupannya rendah, maka di situlah potensi wabah muncul. Dan yang paling rentan terdampak adalah anak-anak

    Menurut Nurhadi persoalan ini bukan semata soal peringkat global, melainkan soal komitmen negara dalam melindungi generasi masa depan.

    “Imunisasi adalah hak anak dan kewajiban negara untuk memastikannya terpenuhi tanpa diskriminasi wilayah maupun latar belakang sosial,” tandasnya.

    Baca: Otoritas AS laporkan tingginya kasus Campak pada 2025

    Ia menilai ada sejumlah faktor yang perlu dievaluasi secara jujur. Pertama, dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan cakupan imunisasi rutin sempat menurun dan belum sepenuhnya pulih.

    Kedua, ketimpangan akses layanan kesehatan di sejumlah wilayah, terutama daerah terpencil dan kepulauan. Ketiga, masih adanya misinformasi yang memengaruhi kepercayaan sebagian masyarakat terhadap imunisasi.

    Legislator Partai NasDem itu menegaskan bahwa perlindungan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama negara.

    Ia menyatakan DPR akan mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan percepatan imunisasi kejar secara nasional, memperkuat sistem surveilans, serta memastikan respons cepat terhadap setiap potensi KLB.

    “Kami juga akan memastikan distribusi vaksin dan tenaga kesehatan benar-benar merata hingga ke daerah. Target 95 persen harus tercapai bukan hanya secara nasional, tetapi merata di setiap kabupaten dan kota,” tegas Politisi asal dapil Jawa Timur VI itu.

    Nurhadi menekankan, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diperkuat karena keberhasilan program imunisasi sangat bergantung pada pelaksanaan di tingkat daerah.

  • Koperasi Merah Putih Sedot Dana Desa: Hak Kesehatan Masyarakat Daerah Terancam

    Koperasi Merah Putih Sedot Dana Desa: Hak Kesehatan Masyarakat Daerah Terancam

     

    7cloud.asia – Keberlangsungan Koperasi Merah Putih tidak hanya mengganggu pembangunan infrastruktur daerah, tapi juga mengancam program kesehatan masyarakat di desa.

    Program ini menyedot sekitar 58 persen dana kas daerah (APBD) atau setara Rp34,57 triliun. Akibatnya, sekitar Rp200 – 300 juta dana desa tidak dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan kesehatan prioritas, termasuk posyandu dan puskesmas.

    Sejumlah kepala desa pun memprotes penyerapan dana untuk Koperasi Merah Putih karena keputusannya hanya berasal dari pusat.

    Padahal, aturan pemerintah menyatakan bahwa penyusunan anggaran untuk kebutuhan desa memerlukan masukan dari kepala desa dan masyarakat lokal agar efisien dan tepat sasaran.

    Anggaran kesehatan masyarakat dibabat

    Alokasi dana desa untuk kesehatan biasanya ditentukan oleh masing-masing desa berdasarkan kebutuhan prioritas spesifik, analisis sumber daya, serta otoritas lokal.

    Dana desa untuk kesehatan diprioritaskan untuk pengembangan dan pemeliharaan program kesehatan masyarakat seperti posyandu. Tujuannya, agar masyarakat dapat mengelola masalah kesehatan mereka secara mandiri.

    Selain itu, dana desa digunakan untuk memberikan dukungan finansial langsung kepada kader kesehatan (seperti gaji atau ongkos transportasi untuk mengunjungi rumah pasien), pelatihan keterampilan, hingga mengelola transisi ke sistem pencatatan dan pelaporan kesehatan digital terpadu bernama Integrasi Layanan Primer (ILP).

    Dana desa juga dialokasikan untuk layanan kesehatan (pemberian makan tambahan, imunisasi, vitamin A), edukasi pencegahan penyakit, serta pembangunan dan pengadaan sarana posyandu.

    Namun sejak ada Koperasi Merah Putih, pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan secara sepihak mengalokasikan dana desa untuk keperluan operasional koperasi.

    Skema pembiayaannya adalah modal koperasi berasal dari pinjaman bank negara (Himbara), tapi cicilannya harus dibayar menggunakan dana desa. Pemerintah pusat pun mewajibkan kepala desa menyetujui proposal bisnis Koperasi Merah Putih.

    Kami menilai aturan ini tidak sesuai dengan asas kehati-hatian maupun proses verifikasi atas kebutuhan masyarakat setempat.

    Survei CELIOS mengungkapkan bahwa 76persen kepala desa menolak skema pembiayaan bank Himbara karena berisiko menambah jumlah utang. Dalam hal ini, pemerintah desa berisiko dijadikan “tumbal” yang menanggung biaya pengelolaan koperasi, padahal mereka tidak punya kontrol penuh.

    Anggaran dana desa yang dialokasikan sendiri hanya berkisar Rp25 triliun untuk membiayai kurang lebih 75.218 desa di Indonesia. Turun 64 persen dari rata-rata Rp70 triliun total anggaran di tahun-tahun sebelumnya.

    Artinya, tiap desa mendapatkan dana sekitar Rp300 juta per tahun mulai 2026. Penelusuran kami menemukan rata-rata dana desa yang dialokasikan untuk kesehatan (2023-2025) berkisar antara 10 – 50% dari total dana desa.

    Dengan hitungan kasar, dana desa yang dialokasikan untuk insentif kader dan kegiatan kesehatan lainnya hanya berkisar Rp30-150 juta per tahun.

    Di Desa Ngampel Wetan, Jawa Tengah, misalnya, dana desa berkurang dari Rp676 juta pada 2025 menjadi Rp 252 juta. Anggaran posyandu yang awalnya Rp36 juta, lantas menyusut jadi sekitar Rp10 juta.

    Pemangkasan ini jelas akan berimbas besar pada program kesehatan masyarakat yang sangat bertumpu pada kader dan posyandu.

    Mengancam kesehatan masyarakat desa

    Pemerintah pusat berargumen bahwa alokasi dana kesehatan telah diberikan lewat program unggulan lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan program pengentasan tuberkulosis (TB).

    Namun, program-program tersebut juga diterapkan secara top-down (dari pusat ke daerah), tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat yang sangat bervariasi.

    Ditambah lagi, dana untuk program unggulan lain tidak mencakup insentif dan pelatihan untuk kader, maupun pemeliharaan dan penambahan infrastruktur dan program kesehatan di desa.

    Kegiatan posyandu berupa Pemberian Makan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita, misalnya, kini tersisihkan. Kegiatan ini dianggap dapat ditunjang dari MBG. Padahal kedua program tersebut memiliki tujuan dan standar yang berbeda.

    PMT menyasar pemenuhan gizi kelompok rentan, terutama anak-anak usia balita yang berstatus gizi kurang. Sedangkan MBG lebih berusaha mencegah kasus kekurangan gizi, termasuk stunting pada kelompok anak usia sekolah.

    Baik MBG atau program CKG juga tidak mencakup deteksi dini proaktif untuk status gizi anak di masyarakat, yang sebelumnya masuk dalam anggaran dana desa. Akibatnya, kita sangat mungkin mendapatkan lebih banyak kasus anak kekurangan gizi dan stunting.

    Pemangkasan dana desa juga bisa berdampak terhadap program penuntasan TB di desa, yang fokus utamanya menemukan pasien sejak dini dan memastikan mereka tidak berhenti berobat.

    Praktiknya membutuhkan dukungan kader kesehatan lokal yang bisa melakukan pendekatan langsung sesuai budaya dan adat masyarakat setempat. Hal ini terutama pada pasien yang putus berobat.

    Namun, pemangkasan dana desa berisiko meniadakan anggaran dan uang transportasi kader kesehatan. Dampaknya bisa menghambat skrining dini dan menyebabkan kasus TB di desa melonjak.

    Kebijakan yang perlu dikaji ulang

    Selain menyalahi aturan, kebijakan pemerintah pusat menyedot dana desa untuk kepentingan Koperasi Merah Putih jelas merugikan masyarakat lokal.

    Pemerintah pusat tidak boleh menyusun anggaran tanpa melibatkan kepala desa, perangkatnya, serta warga desa. Sebab, kebijakan publik yang efektif tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah daerah dan masukan masyarakat lokal.

    Kebijakan Koperasi Merah Putih pun perlu dikaji ulang. Jangan sampai janji-janji manis membangun ekonomi justru membuat masyarakat desa makin sulit mengakses layanan kesehatan.

    Amanda Tan, Kandidat Doktoral Kebijakan Publik, Monash University dan Grace Wangge, Associate Proffesor, Monash University

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Mayoritas Pasien Tuberculosis Berisiko Kurang Gizi: Pemenuhan Nutrisi Bisa Percepat Pemberantasan

    Mayoritas Pasien Tuberculosis Berisiko Kurang Gizi: Pemenuhan Nutrisi Bisa Percepat Pemberantasan

     

    7cloud.asia – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2024 memperkirakan ada lebih dari satu juta kasus TB dengan 125 ribu kematian di Indonesia.

    Salah satu faktor yang meningkatkan risiko kematian pasien Tuberculosis adalah malnutrisi alias asupan gizi tidak seimbang seperti kekurangan gizi.

    Kekurangan gizi bisa mengganggu sistem kekebalan tubuh pasien dan membuat bakteri Mycobacterium tuberculosis kebal obat. Akibatnya, penyebaran infeksi Tuberculosis makin parah, menjangkiti organ-organ vital, dan meningkatkan risiko kematian.

    Data Kementerian Kesehatan pada 2022 mengungkapkan 60 persen pasien Tuberculosis di Indonesia berisiko mengalami malnutrisi. Angka ini melebihi rata-rata dunia sebesar 57 persen.

    WHO merekomendasikan pemenuhan nutrisi untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan dan peluang hidup pasien TuberculoisiB.

    Pemenuhan gizi harus diprioritaskan dalam standar perawatan pasien Tuberculosis global. Idealnya, berupa bantuan pangan dan konseling gizi, terutama bagi pasien Tuberculosis malnutrisi.

    Sebagai peneliti kesehatan masyarakat, saya melihat upaya pemenuhan gizi ini sayangnya belum diterapkan dengan maksimal dalam penanganan kasus tuberkulosis di Indonesia.

    Program gizi untuk pasien TB masih terbatas

    Pemberian makanan bergizi secara signifikan meningkatkan berat badan, serta mengurangi risiko kematian pasien Tuberculosis dengan kekurangan gizi.

    Nutrisi yang baik mendukung regenerasi jaringan tubuh dan meningkatkan respons imun terhadap infeksi. Dengan begitu, tubuh lebih bisa menoleransi dan menyerap obat-obatan Tuberculosis dengan lebih efektif.

    Sayangnya, penyaluran program pemenuhan gizi untuk pasien TB di Indonesia masih sangat terbatas dan tidak merata. Padahal, Kemenkes telah mengeluarkan Pedoman Pelayanan Gizi pada Pasien Tuberculosis sejak 2014.

    Laporan Center for Tropical Medicine UGM
    pada 2020 mengungkapkan hanya 8 persen pasien Tuberculosis yang menerima bantuan berupa paket makanan bergizi tinggi ataupun pemberian makanan tambahan.

    Bentuk bantuan sosial untuk pasien Tuberculosis tiap daerah di Indonesia juga tidak seragam. Masing-masing pemerintah daerah memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyalurkan bantuan, baik berupa bahan pangan maupun dana tunai.

    Di Pekanbaru, Riau, misalnya, orang dengan Tuberculosis menerima bantuan tunai sebesar Rp750 ribu per bulan. Sementara itu, Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, memberikan dua kilogram telur ayam dan dua kotak susu tinggi protein kepada setiap pasien.

    Di Kabupaten Jembrana, Bali, pasien Tuberculosis mendapatkan makanan tambahan beragam, mulai dari susu, buah-buahan, sayuran, hingga aneka sumber protein lainnya.

    Keberagaman ini menunjukkan bahwa kebijakan penanganan Tuberculosis di tingkat daerah masih berjalan sesuai kapasitas anggaran dan prioritas masing-masing.

    Di sejumlah daerah, pasien Tuberculosis sering kali terpinggirkan dalam skema bantuan sosial karena kurangnya koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan pemerintah desa.

    Ditambah lagi, sistem kesehatan kita masih berfokus pada deteksi dini dan pengobatan tuberkulosis, sehingga pemenuhan gizi belum menjadi prioritas.

    Ketergantungan terhadap mitra donor juga menyebabkan program pemenuhan gizi pasien Tuberculosis rentan mandek saat pendanaan berhenti.

    Pentingnya dukungan sistem kesehatan

    Program pemenuhan gizi seharusnya tak terpisahkan dalam program pemberantasan Tuberculosis di Indonesia. Namun, penerapannya memerlukan pendekatan yang tepat dan terstruktur.

    Hal ini mencakup skrining gizi rutin pada fase diagnosis pasien, dukungan gizi selama pengobatan, pemantauan status gizi setelah pengobatan, hingga dukungan gizi untuk orang yang serumah dengan pasien Tuberculosis.

    Hasil uji coba acak Reducing Activation of Tuberculosis by Improvement of Nutritional Status (RATIONS) di India pada 2023 menunjukkan bahwa pemenuhan gizi untuk anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TB mengurangi risiko penularan penyakit sebesar 50 persen. Penelitiannya melibatkan 10.345 anggota keluarga dari 2.800 pasien TB paru.

    Dalam riset ini, semua pasien Tuberculosis memperoleh paket bahan makanan bulanan (berisi beras, kacang-kacangan, susu bubuk, minyak, dan multivitamin) selama enam bulan pengobatan.

    Kemenkes pun telah merekomendasikan komposisi pola makan bergizi seimbang untuk mendukung ketahanan tubuh pasien Tuberculosis dan meningkatkan keberhasilan pengobatan.

    Dalam sehari, pasien Tuberculosis perlu mengonsumsi masing-masing 3 – 4 porsi karbohidrat, protein hewani dan nabati, serta sayur dan buah.

    Sumber karbohidrat, misalnya, nasi, roti, singkong, jagung, ubi, atau kentang. Adapun lauk hewani meliputi daging sapi, ayam, ikan, dan telur. Sementara lauk nabati mencakup tahu, tempe, dan kacang-kacangan.

    Selain pasien Tuberculosis dan kontak erat, pemenuhan gizi sebaiknya juga diberikan kepada kelompok rentan, seperti orang dengan HIV/AIDS.

    Edukasi dan suplementasi gizi untuk kelompok rentan merupakan bagian penting dalam program pemenuhan gizi dan penanganan Tuberculosis. Tujuannya, agar kasus tuberkulosis tidak meluas.

    Pendekatan komprehensif ini perlu didukung dengan sistem pemantauan yang baik untuk mengevaluasi efektivitas program.

    Butuh kerja sama lintas sektor

    Upaya pemadanan program pemenuhan gizi dalam penanganan Tuberculosis akan sia-sia jika tidak didukung sistem kesehatan yang memadai. Sebab, kasus kekurangan gizi pada pasien TB bukan masalah kesehatan semata.

    Akar masalah gizi buruk adalah kerawanan pangan, yang sangat dipengaruhi oleh kesehatan ekosistem dan sistem pangan berkelanjutan.

    Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini harus melibatkan kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian untuk ketahanan pangan. Libatkan pula Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk kelestarian lingkungan.

    Pemerintah juga perlu memadankan data ketahanan pangan dengan data surveilans (sistem pemantauan) Tuberculosis. Tujuannya untuk mengidentifikasi dini daerah yang berisiko tinggi mengalami peningkatan kasus Tuberculosis akibat kerawanan pangan.

    Tantangannya, menurut analisis CISDI yang terbit tahun 2024, sistem pemantauan dan informasi kesehatan Indonesia saat ini masih terkotak-kotak sehingga menghambat deteksi dini dan respons penanganan Tuberculosis.

    Kementerian Kesehatan harus menggencarkan sistem notifikasi aktif Tuberculosis di fasilitas-fasilitas kesehatan maupun lewat skrining di komunitas—yang mencakup kontak serumah, kontak erat pasien, dan orang dengan HIV/AIDS.

     

    Deyo Alfa Christian, Researcher and Senior Officer for Advocacy, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI)

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Seberapa Sering Anda Buang Air Besar Tunjukkan Kondisi Kesehatan

    Seberapa Sering Anda Buang Air Besar Tunjukkan Kondisi Kesehatan

    7cloud.asia – “Seberapa sering Anda buang air besar?” mungkin terdengar seperti pertanyaan yang sangat pribadi, tetapi jawaban Anda dapat mengungkapkan banyak hal tentang kesehatan Anda secara keseluruhan.

    Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2024 meneliti seberapa sering orang buang air besar dan membandingkan statistik tersebut dengan data demografis, genetik, dan kesehatan mereka.

    Penelitian ini mengamati rutinitas sehari-hari orang, dan mengungkapkan bagaimana versi ‘normal’ setiap orang terkait buang air besar dapat mengisyaratkan masalah kesehatan yang tidak kita sadari.

    Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal Cell Reports Medicine. Versi sebelumnya dari artikel ini diterbitkan pada Juli 2025.

    Orang-orang yang paling sehat di antara 1.425 peserta yang melaporkan buang air besar, sekali atau dua kali sehari – sebuah ‘zona ideal’ frekuensi buang air besar.

    Buang air besar terlalu sering atau terlalu jarang dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan yang mendasarinya, demikian temuan tim yang dipimpin oleh para peneliti di Institute for Systems Biology (ISB).

    Dilansir sciencealert.com, studi ini menunjukkan bagaimana frekuensi buang air besar dapat memengaruhi semua sistem tubuh dan bagaimana frekuensi buang air besar yang tidak normal dapat menjadi faktor risiko penting dalam perkembangan penyakit kronis.

    ”Wawasan ini dapat memberikan informasi untuk strategi pengelolaan frekuensi buang air besar, bahkan pada populasi yang sehat, untuk mengoptimalkan kesehatan dan kesejahteraan seseorang,” kata ahli mikrobiologi ISB, Sean Gibbons, penulis utama laporan tersebut.

    Baca: Tata kelola kesehatan yang buruk korbankan pasien dan fasilitas kesehatan

    Studi ini meneliti kebiasaan buang air besar orang-orang yang “secara umum sehat” – yaitu, tanpa riwayat masalah ginjal atau usus seperti penyakit ginjal, sindrom iritasi usus besar, atau penyakit Crohn.

    Para peserta melaporkan sendiri seberapa sering mereka buang air besar, dan para peneliti mengelompokkannya ke dalam empat kategori: sembelit untuk mereka yang melaporkan satu atau dua kali buang air besar per minggu;

    Normal rendah untuk tiga hingga enam kali buang air besar per minggu; normal tinggi untuk satu hingga tiga kali buang air besar per hari; dan diare untuk empat kali atau lebih buang air besar encer per hari.

    Para peneliti juga menganalisis metabolit dan kimia darah pasien, genetika mereka, dan mikroba usus yang ada dalam sampel tinja mereka.

    Tim tersebut mencari kemungkinan hubungan antara frekuensi buang air besar dan penanda kesehatan ini, serta faktor lain seperti usia dan jenis kelamin mereka.

    Secara umum, mereka yang melaporkan buang air besar lebih jarang cenderung perempuan, lebih muda, dan memiliki indeks massa tubuh (BMI) yang lebih rendah.

    Namun, bahkan dengan memperhitungkan faktor-faktor ini, orang dengan sembelit atau diare menunjukkan hubungan yang jelas dengan masalah kesehatan yang mendasarinya.

    Bakteri yang biasanya ditemukan di saluran pencernaan bagian atas lebih umum ditemukan dalam sampel tinja dari peserta dengan diare. Sementara itu, sampel darah mereka menunjukkan biomarker yang terkait dengan kerusakan hati.

    Baca: Mayoritas pasien tuberculosis berisiko kurang gizi

    Sampel tinja dari orang dengan buang air besar lebih jarang memiliki kadar bakteri yang lebih tinggi yang terkait dengan fermentasi protein. Ini adalah bahaya yang diketahui dari sembelit.

    “Jika tinja terlalu lama berada di usus, mikroba akan menggunakan semua serat makanan yang tersedia, yang kemudian difermentasi menjadi asam lemak rantai pendek yang bermanfaat,” kata Johannes Johnson-Martinez, seorang insinyur biologi di ISB.

    “Setelah itu, ekosistem beralih ke fermentasi protein, yang menghasilkan beberapa racun yang dapat masuk ke aliran darah.”

    Memang benar, beberapa produk sampingan ini ditemukan dalam sampel darah pasien-pasien ini. Yang paling banyak ditemukan adalah metabolit yang disebut indoksil-sulfat, produk fermentasi protein yang diketahui dapat merusak ginjal.

    Tim tersebut menyarankan bahwa temuan ini merupakan bukti potensial adanya hubungan sebab-akibat antara frekuensi buang air besar dan kesehatan secara keseluruhan.

    Ada harapan bahwa orang dapat mengubah kebiasaan mereka dan, sebagai hasilnya, kesehatan mereka. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mikrobioma usus Anda dapat berubah jauh lebih cepat daripada yang Anda bayangkan.

    Misalnya, sebuah studi tahun 2025 dari Jerman melacak orang dewasa yang tidak aktif yang mulai melakukan latihan beban dua atau tiga kali seminggu.

    Baca: Narasi antivaksin memicu lonjakan kasus campak di Indonesia

    Mereka yang mendapatkan peningkatan kekuatan paling besar menunjukkan perubahan dalam susunan bakteri usus mereka hanya dalam delapan minggu.

    Perubahan semacam ini mungkin membantu beberapa orang keluar dari kategori sembelit atau diare dan masuk ke kisaran buang air besar yang lebih sehat.

    Mereka yang berada di zona ideal buang air besar melaporkan makan lebih banyak serat, minum lebih banyak air, dan berolahraga lebih sering.

    Sampel tinja mereka juga menunjukkan tingkat bakteri yang tinggi yang terkait dengan fermentasi serat.

    Sebuah uji klinis yang diterbitkan pada tahun 2025 oleh para peneliti AS menemukan bahwa orang-orang dengan banyak mikroba penghasil metana di usus mereka sangat efisien dalam mengubah serat makanan menjadi asam lemak rantai pendek.

    Ini menunjukkan, baik jumlah serat maupun campuran mikroba spesifik di usus seseorang itu penting, yang menjelaskan mengapa dua orang yang mengonsumsi makanan yang sama dapat mengalami hasil kesehatan yang berbeda.

    Tentu saja, setiap orang pernah berada di salah satu ekstrem atau lainnya pada suatu titik dalam hidup mereka, setelah terkena penyakit perut atau makan terlalu banyak keju.

     

  • Tenaga Medis Meninggal Diduga Akibat Campak: Kemenkes Lakukan Penyelidikan Epidemiologi

    Tenaga Medis Meninggal Diduga Akibat Campak: Kemenkes Lakukan Penyelidikan Epidemiologi

    7cloud.asia – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pihak terkait akan melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada Jumat (27/3/2026), menyusul meninggalnya seorang dokter di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akibat suspek penyakit campak.

    Almarhum laki-laki berinisial AMW (26 tahun) dilaporkan mengalami gejala klinis berupa demam, ruam merah, serta sesak napas berat.

    “Berdasarkan hasil investigasi sementara, pasien mengalami penyakit campak dengan komplikasi pneumonia yang memperburuk kondisi kesehatannya,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Kemenkes Muhawarman di Jakarta, Jumat seperti dilansir Antaranews.com.

    Kemenkes menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya tenaga medis tersebut dan menyatakan kasus tersebut mengingatkan bahwa penyakit campak bukan hanya dapat menyerang anak-anak.

    Orang dewasa yang belum pernah divaksinasi atau belum pernah terinfeksi campak tetap memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi serius dan berakibat fatal.

    Baca: Campak bisa berimplikasi serius pada penderitanya

    Aji menjelaskan pihak RSUD Cimacan telah melakukan penanganan medis sesuai standar pada 26 Maret 2026. Namun demikian pasien kemudian dinyatakan meninggal dunia setelah pihak RS mengupayakan penanganan maksimal.

    “Sebagai langkah respon cepat, pihak Dinkes Cianjur, Dinkes Provinsi Jawa Barat bersama Kemenkes akan melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) di lapangan pada tanggal 27 Maret 2026,” katanya.

    Tim kesehatan, kata Aji, akan melakukan penelusuran kontak erat, mencari sumber penularan, melakukan penilaian risiko dan memberikan vitamin A guna mencegah penularan lebih luas di wilayah setempat.

    Kemenkes mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan penyakit campak.

    Baca: Hoaks dan narasi antivaksin memicu lonjakan kasus campak di Indonesia

    Dia mendorong untuk segera melengkapi status imunisasi karena vaksinasi merupakan perlindungan paling efektif untuk mencegah gejala berat dan kematian akibat penyakit campak.

    “Masyarakat juga diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala penyakit campak berupa demam tinggi dan ruam merah,” katanya.

    Untuk pencegahannya, masyarakat juga diimbau tetap menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti rajin mencuci tangan pakai air dan sabun, konsumsi makanan bergizi serta menggunakan masker jika sedang sakit campak.

    Data Badan Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan Indonesia berada di peringkat kedua dunia dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) campak.

    Peringkat ini berdasarkan pada data pengawasan bulanan periode Juli 2025 hingga Desember 2025 yang dilaporkan kepada WHO per Januari 2026.