7cloud.asia – Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, meminta pemerintah memberikan gambaran yang jelas mengenai batas penghasilan masyarakat yang masuk kategori Desil 6 guna memastikan alokasi bantuan kesehatan dari pemerintah.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dewas dan Dirut BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
“Masa sebagai perwakilan pemerintah Pak Menkes tidak punya gambaran masyarakat dengan penghasilan berapa yang dikategorikan sudah di Desil 6 dan tidak lagi mendapatkan bantuan, sekarang 270 juta rakyat Indonesia sedang menunggu,” ujar Charles dalam rapat tersebut.
Mewakili Komisi IX DPR, ia menyoroti ketidakjelasan indikator Desil 6 yang dinilai menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Baca: Layanan BPJS Kesehatan PBI tetap aktif hingga tiga bulan ke depan
Berdasarkan laporan yang diterima, simpang siur mengenai hal ini mengakibatkan banyak warga yang ragu berobat karena khawatir status kepesertaan bantuan kesehatan mereka dinonaktifkan.
Ia pun juga menyinggung adanya informasi bahwa masyarakat dengan penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan sudah masuk kategori Desil 6.
Menurutnya, hal tersebut perlu diklarifikasi pemerintah mengingat angka tersebut masih jauh di bawah standar upah minimum di sejumlah daerah.
“Ya mungkin ada yang mengatakan bahwa sekitar 2 jutaan sudah dianggap Desil 6 perbulan. Apakah dengan penghasilan 2 juta sampai 3 juta bisa dianggap bisa hidup layak di Indonesia dan tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah,” tegasnya.
Baca: Pasien Cuci Darah kehilangan akses karena penonaktifan BPJS Kesehatan
Lebih lanjut, Charles juga menilai pemerintah perlu memberikan gambaran umum mengenai kriteria Desil 6.
Peran pemerintah ini penting, menurutnya, supaya masyarakat dapat memahami posisi sosial ekonominya sekaligus mempersiapkan diri terhadap kemungkinan perubahan status bantuan Kesehatan demi mencegah kebingungan di tengah masyarakat.
“Supaya masyarakat bisa jelas, kalau misalnya penghasilannya di atas 3 juta berarti kemungkinan sudah di non-aktifkan,” tegas politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Charles Honoris, menilai negara seharusnya mampu menggratiskan iuran BPJS Kesehatan untuk seluruh warga. Charles mengajak pemerintah memikirkan skenario di luar pola yang ada saat ini.
Baca: Negara tak bisa menafsirkan pemenuhan hak dasar warga secara sempit
Dia memaparkan, dari total 280 juta penduduk Indonesia, setelah dikurangi 38 juta pekerja formal, 20 juta PNS/TNI-Polri, dan 4,5 juta pensiunan PNS/TNI-Polri, maka jika dikurangi terdapat sekitar 216,5 juta warga yang harus dilindungi negara melalui BPJS Kesehatan.
“Kalau 216,5 juta penduduk dikalikan Rp 42.000 (besaran iuran BPJS Kesehatan) berarti Rp 9,07 triliun per bulan. Dikalikan 12 (bulan) berarti Rp 108,8 triliun per tahun,” katanya.
Menurutnya, dengan Rp 108,8 triliun per tahun, Indonesia bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100 persen. “Keaktifan peserta juga 100 persen. Mampu nggak? Mampu! Kemarin Pak Menkeu sudah ngomong kok, duit saya banyak katanya,” tegas politikus PDI-Perjuangan ini.
Dia menilai yang dibutuhkan saat ini ialah kemauan politik (political will) dan keputusan politik negara. Dia pun mencontohkan keputusan pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sama seperti halnya ketika pemerintah memutuskan untuk mencanangkan program MBG. Ketika ada political will kan bisa dijalankan,” kata Charles.
Leave a Reply