ruangkota

Tag: gaza

  • PBB: Lebih dari 430.000 Warga Palestina Kembali ke Gaza Utara

    PBB: Lebih dari 430.000 Warga Palestina Kembali ke Gaza Utara

    7cloud.asia – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (29/1/2025) melaporkan lebih dari 430.000 warga Palestina telah berpindah dari Gaza bagian selatan ke Gaza utara.

    “Mitra kemanusiaan kami memperkirakan bahwa lebih dari 423.000 orang telah melintasi wilayah dari selatan ke utara sejak dibukanya Jalan Salah ad-Din dan Al Rashid pada Senin,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers.

    Ia menambahkan bahwa para pekerja kemanusiaan di lapangan menyediakan makanan, air, dan perlengkapan kebersihan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan.

    Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) juga membagikan gelang identifikasi bagi anak-anak untuk membantu keluarga tetap aman dan terhubung selama perjalanan.

    “Mereka yang berpindah termasuk anak-anak tanpa pendamping, perempuan hamil, lansia, orang dengan penyakit kronis, penyandang disabilitas, dan mereka yang membutuhkan perawatan medis berkelanjutan,” tambah Dujarric.

    Baca: Donald Trump kembali lempar wacana relokasi warga Palestina dari Gaza

    Dujarric juga menyoroti “situasi kemanusiaan dan perlindungan yang memburuk secara drastis” di Tepi Barat.

    “Pasukan Israel terus melakukan operasi di wilayah Jenin dan Tulkarm di Tepi Barat bagian utara. Kami telah berulang kali menyatakan keprihatinan atas penggunaan taktik militer mematikan dalam operasi ini,” katanya.

    Mengutip Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Dujarric melaporkan bahwa “infrastruktur sipil telah dihancurkan dan layanan penting terganggu” di Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Kondisi ini mengakibatkan hampir 1.000 warga Palestina terpaksa mengungsi.

    Ketika ditanya tentang larangan Israel terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang mulai berlaku pada Kamis, Dujarric mengatakan bahwa PBB telah “mengambil beberapa langkah”.

    Baca: Israel sempat menghambat warga Palestina kembali ke Gaza

    Dia menegaskan bahwa UNRWA “akan terus menjalankan mandatnya hingga tidak memungkinkan secara fisik.”

    Terkait ancaman tindakan hukum Israel terhadap UNRWA dan stafnya, Dujarric menegaskan bahwa “staf, baik nasional maupun internasional, harus dilindungi sesuai hukum internasional dan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional.”

    Namun, ia juga mencatat bahwa Israel tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap staf PBB.

    Parlemen Israel (Knesset) pada Oktober lalu memutuskan untuk melarang operasi UNRWA di wilayah yang didudukinya, dengan tuduhan bahwa pegawai badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, klaim yang dibantah oleh UNRWA.

    Baca: Israel halangi truk pembawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza

    Larangan tersebut, yang diberlakukan di tengah konflik yang terus berlanjut di Gaza, memicu kekhawatiran akan terhentinya bantuan krusial bagi jutaan pengungsi Palestina.

    Pejabat PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa tindakan ini dapat memperparah krisis kemanusiaan yang sudah sangat parah.

    UNRWA, yang telah beroperasi sejak 1949, menyediakan layanan esensial seperti pendidikan dan kesehatan bagi pengungsi Palestina di Tepi Barat, Gaza, Lebanon, Yordania, dan Suriah.

    Meskipun menghadapi tantangan politik dan keuangan, badan ini tetap menjadi penyelamat bagi komunitas yang rentan.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • PBB: Pelarangan Operasional UNRWA Memiliki Konsekuensi Mengerikan Bagi Warga Gaza

     

    7cloud.asia – Pengiriman bantuan pangan dan kemanusiaan ke Jalur Gaza kembali tidak mencapai jumlah yang ditargetkan dalam beberapa bulan terakhir, meski tercapai kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas.

    Larangan Israel terhadap badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA untuk beroperasi di Gaza dikhawatirkan membawa konsekuensi yang mengerikan. Hal ini disampaikan beberapa pejabat PBB dalam konferensi pers di Jenewa akhir pekan lalu.

    Direktur Komunikasi UNRWA, Juliette Touma mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyediakan layanan penyelamat kehidupan bagi pengungsi Palestina, karena jalan keluar jangka panjang bagi krisis ini masih belum jelas.

    UNRWA, ujarnya, berkomitmen untuk melanjutkan pengiriman layanan penyelamatan jiwa dan layanan mendasar lainnya termasuk untuk Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk juga Yerusalem Timur,

    “Implementasi penuh UU yang dibuat Knesset di seluruh wilayah Palestina yang diduduki, berupaya mencegah UNRWA dalam memberikan layanan dan akan memiliki konsekuensi mengerikan bagi kehidupan dan masa depan pengungsi Palestina,” kata Touma.

    Baca: Lebih dari 200 staf UNRWA meninggal selama perang Gaza

    Dia menambahkan, UNRWA belum menerima komunikasi resmi apapun dari pemerintah Israel terkait bagaimana larangan itu akan diterapkan.

    Pada Kamis (27/1/2025) Israel secara resmi melarang badan PBB, yang dikenal sebagai UNRWA, untuk beroperasi di Gaza, meskipun ada penolakan diplomatik yang besar.

    Keputusan ini dinilai oleh pejabat-pejabat organisasi kemanusiaan dapat memberikan dampak sangat buruk terhadap pengiriman bantuan dan membahayakan stabilitas regional dalam jangka panjang.

    Sementara itu, anggota Knesset Israel, Yulia Malinovsky mengatakan pada Senin (3/2/2025) bahwa “banyak informasi sudah dikumpulkan terkait hubungan dekat antara UNRWA dengan Hamas.

    “Banyak informasi sudah dikumpulkan terkait hubungan dekat antara UNRWA dan Hamas dan organisasi teroris. Tidak mungkin untuk menyembunyikan itu, itu adalah sebuah fakta, itu sudah menjadi sebuah kenyataan.“ kata Malinovsky.

    Baca: Israel melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya

    ”Dan kemudian, saya meloloskan sebuah undang-undang yang pada dasarnya memotong hubungan apapun, memotong kontak apapun antara pejabat Israel manapun atau organisasi Israel dengan UNRWA,” lanjutnya

    Malinovsky yang berasal dari partai sayap kanan Yisrael Beiteinu menyampaikan pernyataan itu di depan gedung kantor pusat UNRWA di Yerusalem Timur.

    Untuk saat ini, sejumlah sekolah dan klinik kesehatan yang dioperasikan UNRWA di Yerusalem Timur tetap melanjutkan operasionalnya, dan badan itu mengatakan bahwa tidak ada perubahan dalam pengiriman bantuan di Jalur Gaza.

    UNRWA menyediakan bantuan dan pelayanan bagi sekitar 2,5 juta pengungsi Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki serta Yerusalem Timur, begitu juga sekitar 3 juta pengungsi lainnya di Suriah, Yordania dan Lebanon.

    Sejak perang Israel-Hamas dimulai pada Oktober 2023, badan itu telah menjadi tumpuan hidup utama bagi populasi yang bergantung pada bantuan kemanusiaan.

    Baca: Serangan Israel sering menyasar fasilitas milik UNRWA

    Larangan terhadap UNRWA diloloskan oleh parlemen Israel pada Oktober 2024, menyusul serangan selama berbulan-bulan terhadap badan itu.

    PM Benyamin Netanyahu dan sekutu sayap kanannya menuding badan tersebut telah disusupi secara mendalam oleh Hamas.

    UNRWA sendiri menolak klaim semacam itu. UU itu juga melarang kontak antara pejabat-pejabat Israel dengan staf UNRWA.

    UNRWA didirikan pada 1949 untuk memberikan layanan bagi lebih dari 700 ribu warga Palestina yang terusir atau melarikan diri dari rumah-rumah mereka di tengah perang sebagai dampak pembentukan negara Israel.

  • Rencana Donald Trump Mengambil Alih Gaza Menuai Penolakan

    Rencana Donald Trump Mengambil Alih Gaza Menuai Penolakan

    7cloud.asia – Proposal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” Gaza dan memindahkan secara paksa warga Palestina dari Jalur Gaza menuai reaksi keras dari sejumlah negara.

    China yang selama ini mendukung dua negara Palestina dan Israel yang merdeka menentang “pemindahan paksa” warga Palestina dari Jalur Gaza.

    “China selalu menyatakan bahwa pemerintahan Palestina atas warga Palestina adalah prinsip dasar pemerintahan Gaza pascaperang,” tegas pemerintah Presiden Xi Jinping, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian, Rabu (5/2/2025).

    “Kami menentang pemindahan paksa penduduk Gaza,” tambahnya.

    Kelompok Hamas juga menolak tegas usulan Donald Trump untuk ‘mengambil alih’ Gaza, dan menggambarkan pernyataannya itu “tidak bertanggung jawab.”

    Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan ucapan Trump “menyerang rakyat dan tujuan kami, dan tidak akan memberikan manfaat bagi stabilitas di kawasan tersebut.”

    Dilansir Anadolu, Hamas menekankan bahwa mereka tidak akan mengizinkan negara manapun untuk menduduki tanah mereka atau memaksakan perwalian pada rakyat Palestina.

    Untuk itu Hamas mendesak Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk segera bertemu membahas “pernyataan berbahaya” Trump, dan mengambil posisi tegas dan bersejarah yang melindungi hak-hak nasional rakyat Palestina.

    Sebelumnya, Izzat Al-Rishq, anggota biro politik gerakan Hamas, mengatakan pernyataan Trump tersebut mencerminkan “kebingungan dan ketidaktahuan yang mendalam tentang perjuangan Palestina dan kawasan secara keseluruhan.”

    “Gaza bukan hanya wilayah biasa bagi suatu negara untuk menentukan nasibnya, Gaza adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanah Palestina,” ujar Al-Rishq.

    Ia menegaskan bahwa “resolusi apa pun harus didasarkan pada penghentian pendudukan dan pemenuhan hak-hak nasional yang sah dari rakyat kita, bukan pada logika kekuasaan, dominasi, atau pola pikir pedagang real estat.”

    Pemimpin Hamas itu menambahkan bahwa pernyataan Trump menunjukkan keberpihakan penuh AS terhadap pendudukan Israel dan agresi yang terus dilakukannya terhadap rakyat kami dan hak-hak mereka.”

    Donald Trump menegaskan rencananya untuk memaksa warga Palestina keluar dari Gaza, saat ia menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada hari Selasa (4/2/2025).

    “Saya kira mereka [warga Palestina di Gaza.red] harus mendapatkan sebidang tanah yang bagus, baru, indah, dan kita mendapatkan orang-orang yang dapat mengumpulkan dan untuk membangun Gaza, menjadikannya indah, dapat dihuni dan dapat dinikmati, menjadikannya sebagai rumah,” ujar Trump saat berbicara dengan wartawan menjelang pertemuannya dengan Netanyahu.

    Dengan menyebut Gaza sebagai “wilayah yang hancur,” Trump menggambarkan rencananya ini sebagai “alternatif” yang lebih disukai oleh penduduk di wilayah yang dilanda perang itu.

    “Saat ini mereka tidak punya pilihan. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka ingin kembali ke Gaza. Tapi apa itu Gaza? Tidak ada satu bangunan pun yang masih berdiri di sana,” ujar Trump dilansir VOA Indonesia.

    Beberapa hari terakhir ini ratusan ribu warga Palestina di bagian selatan Gaza sudah bergerak ke utara menuju rumah-rumah mereka setelah Israel mengizinkan mereka kembali sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata dengan Hamas.

  • WHO: Butuh Lebih Banyak Jalur Evakuasi dari Daerah Kantong Gaza

    WHO: Butuh Lebih Banyak Jalur Evakuasi dari Daerah Kantong Gaza

    7cloud.asia – Pejabat tinggi Badan Kesehatan Dunia (WHO) di Gaza, Dr. Rik Peeperkorn mengatakan, butuh lebih banyak rute keluar dari daerah kantong Gaza untuk evakuasi medis terhadap ribuan warga Palestina, termasuk anak-anak.

    Dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis (6/2/2025), Peeperkorn mengatakan anak-anak ini sangat membutuhkan perawatan medis untuk menyelamatkan nyawa mereka.

    “Seharusnya ada lebih banyak pasien yang melewati Rafah menuju Mesir, tapi kami juga menginginkan koridor medis lainnya,” ungkap Peeperkorn yang berbicara dalam telekonferensi dari Gaza.

    “Dan koridor medis pertama yang benar-benar ingin kami lihat dipulihkan adalah jalur rujukan tradisional ke Tepi Barat dan Yerusalem timur. Rumah sakit-rumah sakit di Yerusalem timur dan Tepi Barat sudah siap untuk menerima pasien.” imbuhnya.

    Peeperkorn mengatakan berdasarkan perjanjian gencatan senjata, mereka dapat mengevakuasi hingga 50 pasien Palestina setiap hari. Sejauh ini, mereka hanya mampu mengevakuasi tidak lebih dari 39 pasien setiap harinya.

    Baca: Rencana Donald Trump ambil alih Gaza tuai penolakan

    Menurutnya tindakan ini harus ditingkatkan karena terdapat 12.000 hingga 14.000 pasien yang harus dievakuasi, termasuk setidaknya 5.000 anak-anak.

    Para pasien ini menderita trauma, masalah jantung dan sejumlah penyakit, termasuk kanker.

    Sebelum serangan teror Hamas ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang, terdapat 50 hingga 100 pasien di Gaza yang dirujuk setiap hari ke rumah sakit di Yerusalem Timur dan Tepi Barat, terutama untuk masalah jantung dan pengobatan kanker, kata Peeperkorn.

    Selama bulan-bulan pertama perang antara Israel dan Hamas, hampir 5.000 pasien dievakuasi melalui penyeberangan Rafah ke Mesir – dan beberapa ke negara lain – untuk mendapatkan perawatan.

    Namun setelah militer Israel menutup penyeberangan Rafah pada awal Mei tahun lalu menjelang serangannya ke bagian selatan Jalur Gaza, jumlah orang yang dievakuasi menurun drastis.

    Baca: Konsekuensi dilarangnya UNRWA beroperasi di Gaza

    Dari bulan Mei hingga gencatan senjata diberlakukan pada pertengahan Januari, kurang dari 500 pasien Palestina dievakuasi.

    “Padahal warga, dan beberapa pasien kritis, termasuk anak-anak, yang tidak dapat mendapat pertolongan medis, berada dalam kondisi sekarat,” kata Peeperkorn.

    Perawatan khusus di Gaza yang dilanda perang sulit dilakukan. WHO mengatakan hanya 18 dari 36 rumah sakit di Jalur Gaza yang masih berfungsi sebagian.

    Beberapa di antara rumah sakit bahkan berada di dalam reruntuhan.

    Banyak di antara mereka kekurangan pasokan dasar dan bahan bakar yang memadai. Peralatan penting telah hancur, kata Peeperkorn, dan hanya tersisa satu pemindai CT dan mesin MRI di seluruh Gaza.

    Baca: Lebih dari 430.000 warga palestina kembali ke Gaza Utara

    Kebutuhan layanan kesehatan sangat besar bagi seluruh warga Palestina di Gaza karena trauma fisik dan psikologis, kata Peeperkorn.

    Gencatan senjata saat ini memungkinkan WHO untuk meningkatkan tanggapannya terhadap masyarakat umum, termasuk rencana untuk menyediakan lebih banyak tempat tidur di beberapa rumah sakit yang masih beroperasi, katanya.

    Dalam beberapa minggu sejak gencatan senjata dimulai, WHO telah mengirimkan 105 truk berisi pasokan medis untuk memenuhi kebutuhan kesehatan 1,6 juta warga Palestina.

    PBB juga melaporkan ratusan warga Palestina telah berpindah dari Gaza bagian selatan ke Gaza utara pasca gencatan senjata diberlakukan pada 19 Januari 2025.

  • Israel Tarik Mundur Tentaranya dari Koridor Nektarim: Warga Palestina Leluasa Kembali ke Gaza Utara

    Israel Tarik Mundur Tentaranya dari Koridor Nektarim: Warga Palestina Leluasa Kembali ke Gaza Utara

    7cloud.asia – Pasukan Israel, Minggu (9/2/2025) menarik diri dari koridor Netzarim, sebidang tanah sempit yang memisahkan wilayah Gaza Utara dan Gaza Selatan.

    Penarikan pasukan Israel dari Netzarim ini dinilai sebagai sebuah terobosan baru dalam gencatan senjata Israel-Hamas yang rapuh di Gaza, dan memungkinkan lebih banyak warga Palestina untuk kembali ke Gaza utara tempat mereka pernah tinggal.

    Meski demikian, sebagian besar wilayah di Gaza utara telah hancur oleh pertempuran selama 15 bulan agresi Israel.

    Mobil-mobil yang penuh dengan barang-barang, termasuk tangki air dan koper, terlihat menuju ke utara melalui jalan yang melintasi jalur Netzarim sepanjang enam kilometer.

    Di bawah gencatan senjata itu, Israel diharuskan membiarkan mobil-mobil itu melintas tanpa pemeriksaan, dan tidak ada pasukan di sekitar jalan tersebut.

    Baca: Butuh lebih banyak jalur evakuasi dari daerah kantong Gaza

    Juru bicara Hamas Abdel Latif Al-Qanoua mengatakan bahwa penarikan tersebut menunjukkan bahwa Hamas telah “memaksa musuh untuk tunduk pada tuntutan” dan bahwa hal tersebut menggagalkan ilusi Perdana Menteri Israel Benjamin “Netanyahu untuk mencapai kemenangan total.”

    Para pejabat Israel tidak mengungkapkan berapa banyak tentara yang mundur atau ke mana.

    Tentara saat ini masih berada di sepanjang perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir dan penarikan penuh diperkirakan akan dirundingkan pada tahap selanjutnya dari gencatan senjata semula selama 42 hari yang akan diperpanjang hingga awal Maret 2025

    Namun hampir tidak ada kemajuan yang dicapai dalam menegosiasikan perpanjangan gencatan senjata, yang seharusnya mengarah pada pembebasan lebih banyak sandera yang ditahan oleh Hamas dan para tahanan Palestina yang dipenjara di Israel.

    Baca: Konsekuensi pelarangan operasional UNRWA di Gaza

    Netanyahu mengirimkan sebuah delegasi ke Qatar, mediator utama dalam pembicaraan antara kedua belah pihak, namun misi tersebut juga mencakup para pejabat tingkat rendah.

    Pemimpin Israel tersebut juga diperkirakan akan mengadakan pertemuan dengan para menteri utama Kabinet minggu ini untuk membahas gencatan senjata tahap kedua, yang perpanjangannya tidak dijamin.

    Secara terpisah pada hari Minggu, kementerian kesehatan Palestina mengatakan bahwa dua perempuan berusia 20-an, termasuk seorang wanita yang sedang hamil delapan bulan, tewas oleh tembakan Israel di Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Dalam beberapa waktu terakhir, saat dijalankan gencatan senjata di Gaza, pasukan Israel telah melakukan operasi besar-besaran di Tepi Barat.

  • Menakar Kemungkinan Perpanjangan Gencatan Senjata di Gaza

    Menakar Kemungkinan Perpanjangan Gencatan Senjata di Gaza

    7cloud.asia – Sejak 19 Januari 2025 lalu Kelompok Hamas dan Israel sepakat menjalankan gencatan senjata di Gaza. Dan, saat ini sedang berlangsung perundingan kesepakatan gencatan senjata selanjutnya.

    Selama fase enam minggu pertama gencatan senjata, Hamas secara bertahap membebaskan 33 sandera Israel yang ditangkap dalam serangan 7 Oktober 2023 kepada Israel.

    Sebagai imbalan jeda pertempuran, Israel membebaskan ratusan tahanan Palestina, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Kesepakatan tersebut juga menetapkan bahwa pasukan Israel akan mundur dari daerah berpenduduk di Gaza serta koridor Netzarim.

    Pada tahap kedua, semua sandera yang masih hidup akan dibebaskan sebagai imbalan atas penarikan mundur Israel sepenuhnya dari Gaza dan sebuah “ketenangan yang berkesinambungan.”

    Baca: Saat gencatan senjata, Israel intensifkan operasi militer ke Tepi Barat

    Namun rincian perjanjian gencatan senjata tahap kedua antara Israel-Hamas ini masih belum jelas dan belum dinegosiasikan.

    Perjanjian gencatan senjata tersebut makin kacau pekan lalu, saat Presiden AS Donald Trump, kembali menyerukan pengambilalihan Gaza oleh AS di akhir perang.

    Trump yang berdiri di samping Netanyahu dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih, kemudian menyatakan bahwa Israel akan menyerahkan wilayah di sepanjang Laut Tengah itu.

    Hamas, negara-negara Arab, mengecam proposal tersebut, meskipun Netanyahu memuji proposal tersebut sebagai sebuah terobosan potensial yang dapat mengubah keadaan, mengarah pada perdamaian Timur Tengah.

    Baca: Rencana Donald Trump ambil alih Gaza tuai penolakan

    Namun Netanyahu berada di bawah tekanan besar dari sekutu politik sayap kanannya untuk melanjutkan perang setelah tahap pertama, sehingga Hamas, yang melakukan serangan paling mematikan terhadap warga Israel dalam sejarah mereka, dapat dikalahkan.

    Dia juga menghadapi tekanan dari warga Israel yang sangat ingin melihat lebih banyak sandera kembali ke rumah dan ingin gencatan senjata terus berlanjut.

    Desakan ini menguat, terutama setelah warga Israel menyaksikan kondisi tiga tawanan laki-laki yang dibebaskan pada hari Sabtu (9/2/2025) yang sangat mengejutkan negara itu.

    Perang di Gaza dipicu oleh serangan Hamas pada Oktober 2023 terhadap Israel yang menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan penangkapan 250 sandera.

    Baca: Butuh lebih banyak jalur evakuasi dari daerah kantong Gaza

    Serangan balasan Israel menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina, lebih dari separuhnya adalah perempuan dan anak-anak, menurut otoritas kesehatan setempat.

    Israel mengatakan bahwa jumlah korban tewas termasuk 17.000 militan yang telah mereka bunuh.

    Hamas, yang oleh pemerintah AS ditetapkan sebagai kelompok teror membebaskan tiga sandera Israel lagi pada hari Sabtu (9/2/2025).

    Sementara Israel menanggapi dengan membebaskan 183 tahanan Palestina dalam pertukaran sandera kelima sejak gencatan senjata berlaku bulan lalu.

  • PBB: Gencatan Senjata di Gaza Harus Tetap Ditegakkan

    PBB: Gencatan Senjata di Gaza Harus Tetap Ditegakkan

    7cloud.asia – Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Farhan Haq dalam konferensi pers pada Selasa (11/2/2025) menekankan bahwa gencatan senjata antara Israel dan Hamas harus ditegakkan.

    Pernyataan Haq muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan mundur dari gencatan senjata di Gaza yang mulai diterapkan pada 19 Januari lalu.

    Ia memerintahkan pasukan untuk bersiap melanjutkan pertempuran dengan Hamas jika kelompok militan itu tidak membebaskan sandera lagi pada Sabtu.

    Sebelumnya, pada Senin (10/2/2025), kelompok Hamas menyatakan — dan menegaskannya kembali pada Selasa — bahwa mereka berencana menunda pembebasan tiga sandera lagi.

    Hal ini, menurut Hamas, karena Israel gagal memenuhi persyaratan gencatan senjata, antara lain dengan tidak mengizinkan sejumlah tenda dan bantuan lain yang disepakati, masuk ke Gaza.

    Baca: Kelompok Hamas umumkan akan tunda pembebasan sandera

    Di tengah meningkatnya ketegangan, Presiden AS Donald Trump membuat Israel berani untuk menuntut pembebasan lebih banyak sandera yang tersisa pada Sabtu (15/2/2025), lebih cepat daripada jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian gencatan senjata.

    Pembicaraan tentang apa yang harus dilakukan dengan populasi pengungsi Gaza muncul sementara Raja Yordania Abdullah II mengunjungi Gedung Putih pada Selasa (11/2/2025)

    Dalam pertemuannya dengan Raja Abdullah, Trump kembali melontarkan gagasan agar negara-negara Arab menerima pengungsi Palestina.

    Berulang kali ditanya tentang rencana Trump membersihkan Gaza dan mengubahnya menjadi resor di Laut Tengah, Abdullah tidak memberikan komentar substantif.

    Dia juga tidak berkomitmen pada gagasan bahwa negaranya akan menerima sejumlah besar pengungsi baru dari Gaza.

    Baca: Menakar kemungkinan perpanjangan gencatan senjata di Gaza

    Selain kekhawatiran akan membahayakan tujuan lama solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, Mesir dan Yordania secara pribadi telah menyuarakan keprihatinan akan keamanan jika menerima sejumlah besar tambahan pengungsi ke negara mereka meskipun untuk sementara.

    Sejak 19 Januari 2025 lalu Kelompok Hamas dan Israel sepakat menjalankan gencatan senjata di Gaza. Dan, saat ini sedang berlangsung perundingan kesepakatan gencatan senjata selanjutnya.

    Selama fase enam minggu pertama gencatan senjata, Hamas secara bertahap membebaskan 33 sandera Israel yang ditangkap dalam serangan 7 Oktober 2023 kepada Israel.

    Sebagai imbalan jeda pertempuran, Israel membebaskan ratusan tahanan Palestina, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Kesepakatan tersebut juga menetapkan bahwa pasukan Israel akan mundur dari daerah berpenduduk di Gaza serta koridor Netzarim.

  • Negara-negara Arab Tolak Usulan Trump Agar Amerika Ambil Alih Gaza

    Negara-negara Arab Tolak Usulan Trump Agar Amerika Ambil Alih Gaza

    7cloud.asia – Para duta besar PBB dari 22 negara Arab pada Jumat (14/2/2025) menolak usulan Trump agar Amerika mengambil alih kendali di Jalur Gaza dan merelokasi warga Palestina ke tempat lain.

    Negara-negara Arab menegaskan keinginan mereka agar Gaza dibangun kembali untuk rakyat Palestina.

    Ketua kelompok negara-negara Arab, Duta Besar Kuwait untuk PBB Tareq Albanai, di markas besar PBB di New York, menyatakan bahwa usulan pemindahan warga Palestina dari Gaza merupakan “pelanggaran yang jelas terhadap Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat 1949.

    Aturan, ini melarang pemindahan paksa penduduk yang dilindungi dari wilayah yang diduduki, apa pun alasannya.”

    Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan bahwa warga Palestina ingin melihat Gaza dibangun kembali seperti yang dibayangkan Trump, tetapi hanya untuk rakyat Palestina.

    Baca: Rencana Donald Trump ambil alih Gaza tuai penolakan

    “Kami tidak memiliki tanah air selain Palestina,” katanya. “Kami mencintai Palestina. Kami akan membangun kembali Jalur Gaza. Kami akan membangun kembali Palestina.”

    Mansour menegaskan bahwa para duta besar PBB dari 22 negara Arab bersatu dalam mendukung perjanjian gencatan senjata saat ini dan mendorong agar perjanjian tersebut menjadi permanen.

    Ia juga mendorong gencatan senjata diperluas mencakup Gaza dan Tepi Barat yang diduduki. Mereka juga mengundang Dewan Keamanan PBB untuk mengunjungi Gaza.

    Sementara, Sekjen PBB, Antonio Guterres di markas besar di New York pada Jumat mendesak Dewan Keamanan dan seluruh negara anggota PBB untuk mendukung upaya penerapan gencatan senjata serta penghentian permusuhan secara permanen.

    Guterres juga meminta agar media internasional diberi akses masuk ke Gaza untuk melaporkan kondisi di lapangan.

    Baca: Indonesia tolak relokasi warga Palestina dari Gaza

    Dia mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa lebih dari 630 truk bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Gaza pada Kamis, setidaknya 300 di antaranya menuju Gaza utara.

    Pada Sabtu (15/2/2025) Kelompok Hamas kembali membebaskan tiga sandera dalam pertukaran dengan tahanan Palestina.

    Hamas menyerahkan ketiga sandera itu kepada Komite Palang Merah Internasional di Khan Younis, Gaza, sebelum diantarkan ke pasukan Israel.

    Pembebasan sandera ini merupakan pertukaran keenam antara sandera Israel dan tahanan Palestina sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata yang disepakati pada 19 Januari antara kedua belah pihak.

    Hamas menyatakan para sandera itu akan ditukar dengan 369 tahanan Palestina. Gencatan senjata tetap berlangsung di Gaza meskipun ketegangan terasa meningkat.

  • Uni Emirat Arab Tolak Rencana Trump Merelokasi Rakyat Palestina di Gaza

    Uni Emirat Arab Tolak Rencana Trump Merelokasi Rakyat Palestina di Gaza

    7cloud.asia – Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bahwa UEA menolak “upaya apa pun untuk memindahkan rakyat Palestina dari tanah mereka.”

    Hal itu dikemukakan Rabu (19/2/2025) sewaktu Rubio mengunjungi Abu Dhabi. Dilansir VOA Indonesia, media pemerintah UEA melaporkan pernyataan tersebut dan mengatakan presiden menyoroti perlunya mencegah perluasan konflik di Gaza.

    “Ia juga menggarisbawahi pentingnya mengaitkan pembangunan kembali Gaza dengan jalur yang mengarah pada perdamaian yang komprehensif dan abadi berdasarkan solusi dua negara, sebagai satu-satunya cara memastikan stabilitas di kawasan,” kata laporan itu.

    Sebelumnya, pemimpin negara-negara Arab juga telah menolak rencana yang diusulkan presiden Amerika Serikat, Donald Trump agar rakyat Palestina meninggalkan Gaza.

    Kunjungan Rubio itu merupakan bagian dari lawatan ke beberapa negara yang juga mencakup pembicaraan dengan para pemimpin di Israel dan Arab Saudi, yang berlangsung sewaktu tahap pertama gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza memasuki pekan-pekan terakhirnya.

    Baca: Negara-negara Arab tolak relokasi penduduk Palestina dari Gaza  

    Pembebasan sandera
    Seorang pemimpin tertinggi Hamas, Selasa (18/2) mengatakan bahwa kelompok militan itu berencana membebaskan lagi enam orang Israel yang disandera dari penahanan mereka di Gaza pada hari Sabtu dan menyerahkan empat jenazah lainnya pada hari Kamis.

    Pemimpin Hamas Khalil al-Hayya mengeluarkan pengumuman mengejutkan itu dalam sebuah pernyataan yang direkam, tampaknya merupakan tanggapan atas keputusan Israel untuk mengizinkan rumah mobil dan peralatan konstruksi yang telah lama diminta memasuki Jalur Gaza.

    Enam sandera yang masih hidup itu merupakan kelompok terakhir yang akan dibebaskan berdasarkan tahap pertama dalam perjanjian gencatan senjata yang berakhir pada awal Maret.

    Hamas diyakini masih menahan sekitar 70 sandera lainnya, setengahnya masih hidup. Empat jenazah sandera lainnya akan diserahkan pekan depan.

    Baca: China dan Hamas tolak relokasi penduduk Palestina dari Gaza

    Sejauh ini selama gencatan senjata, Hamas telah membebaskan 24 sandera, dan Israel membebaskan lebih dari 1.000 orang Palestina yang dipenjarakan.

    Pihak-pihak yang berperang, yakni kelompok Hamas dan Israel belum merundingkan tahap kedua gencatan senjata yang lebih sulit.

    Dalam tahap tersebut, Hamas mengatakan hanya akan membebaskan sisa sandera sebagai imbalan atas penghentian pertempuran yang permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

    Sementara itu, Israel belum mundur dari tujuannya, yang didukung Amerika Serikat, untuk menghapuskan peran militer atau pemerintahan apa pun bagi Hamas di Gaza.

  • Rumah Modular dari Mesir Mulai Dikirim ke Gaza

    Rumah Modular dari Mesir Mulai Dikirim ke Gaza

    7cloud.asia – Pengiriman pertama rumah modular dari Mesir menuju Jalur Gaza dimulai pada Kamis (20/2/2025) di bawah kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel.

    Saluran televisi Mesir, Al-Qahera News, melaporkan bahwa sebanyak lima truk yang membawa 15 rumah modular dan satu buldoser melintasi perbatasan Mesir melalui Rafah menuju terminal Kerem Shalom (Karam Abu Salem) sebelum diizinkan masuk ke Gaza.

    Saluran tersebut juga menayangkan rekaman yang memperlihatkan truk-truk yang mengangkut rumah modular bergerak dari perbatasan Rafah menuju terminal Kerem Shalom.

    Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari otoritas Palestina di Gaza tentang pengiriman rumah moduler ini.

    Selama beberapa pekan, pihak Zionis Israel menolak mengizinkan masuknya rumah modular ke Gaza sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata untuk menampung warga Palestina yang mengungsi di tengah cuaca dingin.

    Namun, para mediator akhirnya turun tangan untuk menegakkan kesepakatan tersebut.

    Kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan mulai berlaku bulan lalu, menghentikan sementara perang genosida brutal oleh pasukan Israel yang telah menewaskan hampir 48.300 warga Palestina dan menghancurkan wilayah Gaza.

    Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel, Benjamin Netanyahu.

    ICC perintahkan penangkapan terhadap mantan kepala otoritas pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang yang dilancarkannya di Jalur Gaza.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu