ruangkota

Tag: aksi iklim

  • UNEP Merilis Program Senilai 100 Juta Dolar untuk Mendorong Aksi Iklim Dunia

    UNEP Merilis Program Senilai 100 Juta Dolar untuk Mendorong Aksi Iklim Dunia

    7cloud.asia – Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP) dan Fasilitas Lingkungan Hidup Global (GEF), bersama dengan Bank Pembangunan Amerika Latin (CAF) dan Bank Pembangunan Asia (ADB), baru-baru ini meluncurkan Net-Zero Nature-Positive Accelerator Integrated Programme.

    Dengan pendanaan sebesar 100 juta dolar AS dari GEF dan pembiayaan bersama sebesar 700 juta dolar AS, program ini akan dipimpin oleh UNEP, dengan CAF dan ADB sebagai pemimpin bersama.

    Inisiatif ini berupaya menyelaraskan pelestarian keanekaragaman hayati dan aksi iklim beserta tujuan-tujuannya, dengan mendorong transformasi sistemik di sektor ekonomi dan keuangan.

    Inisiatif ini akan memobilisasi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat untuk mengambil tindakan terpadu yang mendesak dilakukan untuk mengatasi krisis iklim.

    Inisiatif ini dimunculkan, karena adanya kesadaran meskipun terdapat konsensus ilmiah yang jelas tentang keterkaitan antara perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, respons global masih terfragmentasi dan kekurangan dana.

    Baca: Dana untuk konservasi hutan global tidak mencukupi dan banyak salah sasaran

    Anggaran publik seringkali tidak selaras dengan tujuan lingkungan, dan sistem fiskal jarang memberikan insentif bagi modal swasta dalam skala yang dibutuhkan. Kurangnya koherensi ini mengancam kemajuan target iklim dunia.

    Program ini bertujuan untuk mendukung negara-negara di dunia dalam menyelaraskan tujuan iklim mereka, termasuk mencapai emisi nol dan upaya mereka untuk melindungi keanekaragaman hayati – dengan mengintegrasikan keduanya ke dalam rencana nasional mereka.

    Program ini mendukung implementasi Perjanjian Paris, Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal, dan komitmen global lainnya melalui pendekatan inklusif yang melibatkan semua sektor ekonomi dan masyarakat.

    Program ini akan mendukung 12 negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin, untuk memadukan proyek tingkat nasional dan platform global untuk berbagi pengetahuan, pengembangan kapasitas, dan inovasi terkait aksi iklim.

    Adapun ke-12 negara tersebut adalah Chili, Kosta Rika, Pantai Gading, Indonesia, Mauritius, Meksiko, Maroko, Nigeria, Tanzania, Thailand, Trinidad dan Tobago, dan Vietnam.

    Baca: UNEP dorong peningkatan investasi untuk pelestarian hutan global

    Implementasi program di negara-negara tersebut akan didukung oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO), dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

    “Peluncuran Program Akselerator Terpadu Net-Zero Nature-Positive menandai tonggak penting dalam menyelaraskan pendanaan dengan tujuan iklim dan keanekaragaman hayati,” kata Carlos Manuel Rodríguez, CEO dan Ketua GEF.

    Dia menambahkan, pendanaan GEF membantu negara-negara di seluruh dunia meningkatkan ketahanan, dan mengatasi risiko krisis.

    “Program ini akan membantu negara-negara memobilisasi pendanaan dalam skala besar, mengintegrasikan solusi berbasis alam ke dalam strategi dekarbonisasi, dan mempercepat perubahan sistemik yang diperlukan untuk masa depan yang berkelanjutan,” ujar Carlos.

    Peluncuran inisiatif ini diumumkan pada acara tingkat tinggi yang diselenggarakan di sela-sela Pertemuan Tahunan Grup Bank Dunia/IMF 2025, dengan tema “Mengkatalisasi Keuangan Publik dan Swasta untuk Mempercepat Aksi Positif Net-Zero terhadap Alam”.

    Para Menteri Keuangan dari negara-negara peserta, para pemimpin bank pembangunan multilateral, perwakilan sektor swasta, dan organisasi internasional dipertemukan yang semuanya bersatu dalam tujuan mendorong investasi dan aksi bersama.

    Baca: Jelang COP 30, Brasil dorong inisiatif TFFF untuk pelestarian hutan tropis

    Program Terpadu ini dirancang untuk memberikan hasil yang terukur, termasuk restorasi atau peningkatan pengelolaan 1 juta hektare lahan dan pengurangan sekitar 75 juta ton emisi karbon.

    Langkah ini, diharapkan akan secara langsung mendukung upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membalikkan hilangnya keanekaragaman hayati dan semua pihak bekerja sama untuk mengatasi tiga krisis planet: perubahan iklim, hilangnya alam dan keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah.

    Wakil Ketua Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (CFMCA), Dr. Sam Mugume dalam pidatonya menyatakan apresiasinya atas Program Akselerator Net-Zero Nature-Positive sebagai inisiatif yang tepat waktu dan transformatif.

    Dia menegaskan, saat dunia menghadapi realitas perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, menyelaraskan sistem keuangan dengan prioritas lingkungan bukan hanya dibutuhkan, tapi mendesak dilakukan.

    Program ini, ujarnya, menawarkan peluang unik untuk memobilisasi pendanaan publik dan swasta, membangun kapasitas kelembagaan, dan mengintegrasikan solusi berbasis alam ke dalam strategi pembangunan nasional kita.

    “Kami bangga dapat berdiri bersama mitra kami dalam memajukan masa depan yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif bagi semua,” ujar Muguma

    Kontribusi tambahan juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Chili, Meksiko, Indonesia, dan Nigeria.

    Baca: Kerusakan hutan tropis sudah sangat meresahkan

     

  • Jelang COP 30: Kepala Iklim PBB Serukan Dunia Serius Lakukan Aksi Iklim

    Jelang COP 30: Kepala Iklim PBB Serukan Dunia Serius Lakukan Aksi Iklim

    7cloud.asia – Kepala Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, Simon Stiell menyerukan kepada masyarakat global untuk meningkatkan aksi iklim menjelang KTT COP 30 di Brasil pada bulan November mendatang.

    “Era baru aksi iklim ini haruslah tentang mendekatkan proses kita dengan ekonomi riil, mempercepat implementasi, dan menyebarkan manfaat kolosal aksi iklim kepada miliaran orang lebih banyak lagi,” ujar Stiell saat peluncuran New York Climate Week, acara iklim tahunan terbesar di dunia, September lalu.

    Pertemuan New York Climate Week ini diselenggarakan oleh Climate Group bekerja sama dengan PBB.

    Adapun COP 30 di Belem Brasil pada 10-21 November adalah Konferensi Para Pihak ke-30 yang dihadiri Penanda-tangan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim.

    Dalam COP 30 ini, 198 negara akan bertemu untuk melaporkan langkah-langkah dan kemajuan mereka dalam memerangi perubahan iklim.

    Amerika Serikat, yang untuk kedua kalinya menarik diri dari perjanjian tersebut di bawah Presiden Trump pada bulan Januari, tidak akan memiliki suara dalam konferensi tersebut.

    Baca: Brasil dorong inisiatif TFFF di COP 30 untuk pelestarian hutan tropis

    Bagi Stiell, satu-satunya cara untuk memerangi perubahan iklim secara efektif adalah dengan membangun koneksi dan komunikasi yang kuat antara ruang-ruang pengambilan keputusan utama dan masyarakat umum.

    “Menghubungkan ruang kabinet yang lebih dekat dengan ruang rapat ke ruang keluarga adalah cara kita meningkatkan aksi iklim, dan menyelesaikan pekerjaan ini (menghadapi perubahan iklim, red).” tandasnya, seperti dilansir Earth.org

    Stiell menyoroti kecepatan dan jangkauan investasi global dalam energi terbarukan selama dekade terakhir. Transisi energi bersih, ujarnya, menghasilkan investasi hampir 2 triliun dolar AS pada tahun 2024.

    Ia juga menunjukkan bahwa, meskipun Bumi saat ini berada di jalur berbahaya menuju pemanasan 3°C, tanpa kerja sama iklim PBB, pemanasan tersebut akan menjadi bencana besar, yaitu 5°C.

    Bencana iklim semakin menghantam perekonomian di seluruh dunia, tetapi manfaat dari transisi ini tidak merata, dengan proyek senilai 1,6 triliun dolar AS yang masih menganggur, lanjutnya.

    Untuk mengatasi tantangan ini, Stiell merekomendasikan program-program seperti inisiatif Build Clean Now, yang diluncurkan pada konferensi New York untuk mempercepat pergeseran ke industri bersih.

    Baca: Alasan mengapa perjanjian lingkungan global tidak berjalan efektif

    Ia mendesak para pembuat kebijakan untuk “memperluas keselarasan Paris ini dari negara ke negara, sektor ke sektor, ke seluruh aliran keuangan.”

    Dengan pendekatan ini, ia berharap akan “keputusan yang lebih cepat, inklusif, dan berkualitas tinggi” yang akan membawa proses panjang kebijakan iklim “semakin dekat dengan ekonomi dan kehidupan nyata.”

    Ini akan mencakup peta jalan menuju pendanaan aksesibel senilai $1,3 triliun dolar per tahun dan demonstrasi efektivitas multilateralisme iklim yang “tidak meninggalkan siapa pun.”

    Stiell juga menyoroti kontroversi seputar kecerdasan buatan (AI), menggemakan peringatan terbaru dari Sekretaris Jenderal PBB António Guterres. Ia mengatakan bahwa meskipun AI bukanlah “solusi siap pakai”, AI tetap dapat menjadi “pengubah permainan”.

    Stiell menegaskan, masyarakat global perlu menumpulkan sisi-sisi berbahaya AI, mempertajam sisi katalitiknya, dan memanfaatkan AI dengan cerdas.

    “Jika Anda menjalankan platform AI utama, gunakan energi terbarukan, dan berinovasi untuk mendorong efisiensi energi. Yang terpenting, AI diberdayakan untuk mendorong hasil nyata: mengelola jaringan mikro, memetakan risiko iklim, memandu perencanaan ketahanan,” ujarnya.

    Stiell, mantan eksekutif teknologi yang memegang peran senior di pemerintahan Grenada, ditunjuk untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2022.

    Baca: Indonesia jajagi potensi perdagangan karbon di COP 30

  • Mengapa COP 30 Jadi Momen Penting Bagi Aksi Iklim Global

    Mengapa COP 30 Jadi Momen Penting Bagi Aksi Iklim Global

    7cloud.asia – Konferensi Iklim tahunan PBB yang ke-30 atau COP 30 tahun ini akan berlangsung di Belém, Brasil, di gerbang hutan hujan Amazon. Ini satu faktor yang juga membuat COP 30 kali ini amat penting.

    Amazon merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa dan jutaan penduduk, termasuk banyak komunitas adat.

    Hutan hujan ini juga salah satu penyimpan karbon paling penting di planet Bumi, menyerap miliaran ton karbondioksida (CO2) setiap tahunnya.

    Namun para ilmuwan memperingatkan bahwa Amazon mendekati titik kritis, di mana karbon yang dilepas bisa lebih banyak daripada yang disimpan akibat pembukaan hutan,

    Berlangsung 10 tahun sejak Perjanjian Paris ditandatangani, COP 30 juga menjadi momen evaluasi penting bagi aksi iklim dunia.

    Negara-negara anggota diharapkan membawa komitmen iklim yang lebih kuat selaras dengan target 1,5°C, ambang batas pemanasan global berbahaya yang tak boleh dilampaui.

    Baca: Jelang COP 30, PBB serukan dunia serius lakukan aksi iklim

    Sederhananya: para pemimpin dunia harus membuktikan komitmen mereka terhadap Perjanjian Paris.

    Taruhannya tak pernah sebesar ini. COP 30 adalah kesempatan bagi pemerintah menunjukkan keberanian, bukan kegagalan. Waktunya beralih dari negosiasi menuju aksi iklim nyata.

    Bagi sebagian orang, COP terdengar seperti rangkaian pidato dan sesi foto yang berlarut-larut. Terkadang, kesan itu benar adanya. Namun di balik itu, COP adalah salah satu forum penting yang kita punya untuk mengatasi krisis iklim bersama-sama.

    Menjelang COP 30 yang akan digelar di Belém, Brasil, di tepi hutan hujan Amazon, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui tentang COP.

    COP adalah singkatan dari Conference of the Parties, yaitu konferensi iklim tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Konferensi ini diselenggarakan di bawah naungan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah perjanjian internasional yang dibentuk tahun 1992.

    Baca: Brasil dorong inisiatif pelestarian hutan tropis di COP 30

    Saat ini ada 198 negara yang berpartisipasi dalam UNFCCC–menjadikan konvensi salah satu badan multilateral terbesar dalam sistem PBB.

    Negara-negara tersebut bertemu di COP untuk merundingkan langkah-langkah menahan pemanasan global, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung masyarakat yang sudah terdampak krisis iklim.

    Di dalam COP hadir para kepala negara, negosiator pemerintah, ilmuwan, pemimpin Masyarakat Adat, aktivis muda, jurnalis, dan juga para pelobi.

    Proses COP itu rumit, berantakan, dan sering kali bikin frustasi. Namun, inilah satu-satunya forum global yang mempertemukan negara-negara kepulauan kecil dan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia untuk duduk bersama dan merumuskan kesepakatan.

    Bayangkan ini sebagai kerja kelompok global yang besar. Tidak semua orang menjalankan tugasnya, bahkan beberapa berusaha menyabotase kerja kelompok tersebut. Namun dunia tetap membutuhkan keterlibatan semua orang supaya bisa lulus.

    Walau syak wasangka bisa dimengerti, harapan tetap penting. Perubahan tidak datang dari para pemimpin, tetapi dari setiap orang yang bertindak: mereka yang turun ke jalan dan bersuara lantang, menuntut para pencemar, melindungi hutan, berbagi kisah, dan memperjuangkan keadilan.

    Itulah salah satu arti penting COP, termasuk COP 30 yang akan berlangsung 10-21 November, pekan depan.

    Baca: Lambannya adaptasi iklim mengancam kelangsungan lingkungan

  • Sejumlah Hal yang Perlu Diketahui Soal COP 30: Penting untuk Solusi Iklim Global

    Sejumlah Hal yang Perlu Diketahui Soal COP 30: Penting untuk Solusi Iklim Global

    7cloud.asia – COP 30 tahun ini yang akan berlangsung di Belém, Brasil pada 10-21 November 2025 menjadi momen evaluasi penting bagi aksi iklim dunia.

    Negara-negara anggota diharapkan membawa komitmen iklim yang lebih kuat selaras dengan target 1,5°C, ambang batas pemanasan global berbahaya yang tak boleh dilampaui.

    Sederhananya: para pemimpin dunia harus membuktikan komitmen mereka terhadap Perjanjian Paris.

    Mengapa COP, termasuk COP 30 penting untuk solusi iklim global? Berikut penjelasan yang kami kutip dari laman Greenpeace Indonesia.

    Krisis iklim tidak mengenal batas negara. Kekeringan di satu wilayah dapat memicu kenaikan harga pangan di seluruh dunia. Gletser yang mencair di Himalaya mengancam masyarakat yang tinggal ribuan kilometer di hilirnya.

    Sementara itu, gelombang panas di Asia Selatan merenggut nyawa orang-orang yang nyaris tidak berkontribusi memicu krisis iklim ini.

    Inilah alasan mengapa COP ada. Forum ini adalah satu-satunya tempat di mana pemerintah bisa—setidaknya secara teori—bekerja sama untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja.

    Multilateralisme mungkin terdengar seperti kata yang rumit, tapi artinya sederhana: kerja sama negara-negara. Dalam urusan iklim, masalah global hanya dapat diselesaikan lewat solusi global.

    Tanpa COP, tiap negara akan berjuang sendiri di tengah kedaruratan yang mengancam planet ini. Kita sudah melihat betapa berbahayanya jika itu terjadi.

    Lantas, apa yang sudah dicapai dari penyelanggaraan COP yang tahun ini merupakan yang ke-30?

    Di satu sisi, mudah bagi kita untuk merasa pesimis terhadap pertemuan-pertemuan iklim global seperti COP. Namun sejarah membuktikan COP bisa menghasilkan suatu terobosan ketika ada tekanan kuat dari publik.

    Berikut ini beberapa kesepakatan penting yang lahir dari beberapa COP sebelumnya.

    COP21 (Paris, 2015): Perjanjian Paris (Paris Agreement). Pemerintah negara-negara sepakat membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C dan berupaya mencapai ambang batas aman 1,5°C. Meski tak sempurna, perjanjian ini adalah titik balik penting.

    COP27 (Sharm el-Sheikh, 2022): COP menyepakati dana kerugian dan kerusakan (loss and damage) untuk membantu negara-negara rentan yang paling terdampak bencana iklim. Aktivis lingkungan telah mendesak pembentukan dana ini selama puluhan tahun.

    COP28 (Dubai, 2023): Untuk pertama kalinya, keputusan COP secara eksplisit menyebut bahan bakar fosil sebagai akar penyebab krisis iklim.

    Kala itu Greenpeace menyebutnya bersejarah, tetapi juga mengingatkan bahwa para pemimpin harus berkomitmen pada penghentian total bahan bakar fosil secara penuh, cepat, adil, dan dengan dukungan pendanaan.

    COP29 (Baku, 2024): Perundingan didominasi oleh isu pendanaan iklim. Kendati pemerintah menjanjikan pendanaan baru, Greenpeace mengkritik nilainya yang sangat tak memadai mengingat besarnya kebutuhan dunia untuk mengatasi dampak iklim. Menunda pendanaan sama saja menyemai bencana.

    Semua capaian tersebut tidak terjadi begitu saja. Itu semua lantaran kekuatan rakyat: mulai kepemimpinan Masyarakat Adat, desakan dari negara-negara yang rentan terhadap krisis iklim, aktivis yang menolak menyerah, hingga jutaan orang yang terus menuntut tindakan nyata.

  • Jelang COP 30: 79 Negara Sudah Serahkan SNDC

    Jelang COP 30: 79 Negara Sudah Serahkan SNDC

    7cloud.asia – Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) menetapkan September 2025 sebagai tenggat waktu penyerahan dokumen aksi iklim (Second Nationally Determined/SNDC) bagi negera-negara penandatangan Perjanjian Paris.

    UNFCCC adalah perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mencegah dampak berbahaya yang dipicu aktivitas mansia terhadap sistem iklim.

    Adapun SNDC merupakan revisi kedua terhadap rencana iklim nasional yang harus diserahkan oleh setiap penandatangan Perjanjian Paris kepada UNFCCC.

    Rencana ini merinci tujuan mitigasi dan adaptasi, yang menjadi fondasi bagi upaya kolektif dunia untuk mengatasi perubahan iklim. Rencana ini harus diperbarui setiap lima tahun, mencerminkan ambisi yang semakin tinggi dan mempertimbangkan kapasitas masing-masing negara.

    Dilansir Earth.org, puluhan negara melewatkan tenggat waktu bulan September 2025 untuk menyerahkan rencana terbaru aksi iklim (SNDC) mereka.

    Baca: COP 30 jadi momen penting bagi aksi iklim global

    Menurut Climate Watch, baru 79 dari total 195 negara penandatangan Perjanjian Paris yang sejauh ini telah menyerahkan SNDC yang menguraikan rencana aksi iklim mereka hingga tahun 2035.

    Negara-negara yang telah menyerahkan SNDC ini mewakili 64 persen emisi gas rumah kaca global.

    Bulan lalu, PBB menerbitkan Laporan Sintesis terbarunya tentang Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC), yang mengkaji komitmen iklim terkini dan kemajuan menuju tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris.

    Laporan ini didasarkan pada 64 SNDC yang diajukan antara Januari 2024 dan September 2025.

    Secara kolektif, SNDC tersebut hanya mewakili sepertiga emisi global, dan menempatkan dunia pada jalur yang tepat untuk memangkas emisi gas rumah kaca sebesar 17 persen di bawah tingkat emisi tahun 2019 pada tahun 2035.

    Baca: COP 30 jadi pertarungan antara kekuatan lobi korporasi dengan perjuangan masyarakat sipil

    Namun, para ilmuwan mengatakan bahwa untuk tetap berada dalam batas pemanasan 1,5°C, diperlukan pengurangan emisi gas rumah kaca global sekitar 43 persen pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat emisi tahun 2019.

    Adapun puncak emisi gas rumah kaca dibatasi paling lambat pada tahun 2025 atau tahun ini.

    “Kemanusiaan kini jelas-jelas menurunkan kurva emisi untuk pertama kalinya, meskipun masih belum cukup cepat. Kita sangat membutuhkan kecepatan yang lebih tinggi,” kata Simon Stiell, Sekretaris Eksekutif UNFCCC.

    Karena itu di gelaran COP 30 yang dibuka hari ini, Senin (10/11/2025) di Belem, Brasil akan dihasilkan kesepakatan yang lebih progresif dalam aksi iklim global.

  • Gelisah dengan Dampak Perubahan Iklim? Kamu Bisa Jadi Delegasi Rakyat di COP 30 Lewat Aplikasi Ini

    Gelisah dengan Dampak Perubahan Iklim? Kamu Bisa Jadi Delegasi Rakyat di COP 30 Lewat Aplikasi Ini

    7cloud.asia – Dampak perubahan iklim diperkirakan merugikan ekonomi nasional hingga Rp44 triliun, di mana masyarakat rentan yang akan paling merasakan dampak ini.

    Manajer Kebijakan dan Advokasi Coaction Indonesia, A Azis Kurniawan mengatakan dampak ekonomi perubahan iklim termasuk terjadinya penurunan produksi dan gagal panen, hingga peningkatan jumlah penyakit terkait iklim.

    Di sisi lain, mengacu riset pada 2024, 39,8 persen anak mudah mengalami eco-anxiety lantaran mengkhawatirkan dampak krisis iklim pada lingkungan dan ekonomi ke depan.

    “Padahal kalau pengambil kebijakan lebih serius, ada beberapa manfaat aksi iklim yang positif, yaitu green jobs,” ujar Azis saat berbicara dalam diskusi “Drop the COP: Memantau Komitmen dan Menanti Aksi Iklim Indonesia di COP 30”, Senin (10/11/2025)

    Oleh sebab itu, lanjutnya, aksi iklim oleh anak muda penting untuk mendorong transformasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang saat ini dibutuhkan masyarakat.

    Azis juga berharap, dalam penyelenggaraan COP 30 ini, masyarakat ikut mengkritisi kebijakan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) milik Indonesia.

    Baca: Pemerintah diminta tak jadikan COP 30 sebagai panggung memoles citra

    Dalam diskusi ini, sejumlah kelompok masyarakat sipil (CSO) mengajak masyarakat untuk memantau negosiasi Indonesia di Konferensi ke-30 Perubahan Iklim Perserikatan
    Bangsa-bangsa atau COP 30 di Belém, Brasil pada 10-21 November ini.

    Purpose Indonesia, CERAH, Enter Nusantara, Greenpeace Indonesia, Coaction Indonesia, Katadata Green, Climate Rangers Jakarta, dan The Habibie Center mengajak masyarakat menyuarakan keresahannya tentang dampak krisis iklim, dan bersama-sama mendesak pemerintah hasilkan kesepakatan yang dapat mengatasinya.

    Diskusi ini juga menjadi peluncuran laman Indonesiadicop.id sebagai hub komunikasi yang menyediakan informasi terkait agenda dan kemajuan negosiasi delegasi Indonesia dalam COP 30.

    Junior Campaigner Purpose Indonesia, Tsabita Rantawi menyampaikan, dari berbagai diskusi terbukti masyarakat rentan merupakan kelompok yang paling terdampak krisis iklim, sehingga penting bagi masyarakat untuk menggaungkan suaranya di ajang COP 30 ini.

    “Itu jadi alasan suara kita penting, tapi biasanya masyarakat bingung mau diamplifikasi ke mana suaranya? Mereka bingung juga mempelajari dan mencari data tentang isu iklim ini di mana? Maka dari itu Indonesiadicop.id lahir untuk menjadi hub informasi,” kata Tsabita.

    Dengan banyaknya hal yang menjadi pembahasan dan negosiasi dalam COP 30, Iqbal Damanik, Climate and Energy Manager Greenpeace Indonesia mengapresiasi adanya laman Indonesiadicop.id ini sebagai wadah yang bisa membantu masyarakat memahami dan menyuarakan isu maupun informasi mengenai COP30 ini.

    Baca: JustCOP desak Negara hentikan perampasan hutan adat

    Apalagi, ujarnya, delegasi Indonesia dalam gelaran COP 30 belum membawa isu keadilan iklim.

    “Agenda para delegasi sama sekali tidak menyentuh keadilan generasi, padahal yang akan
    paling terdampak adalah generasi yang baru tumbuh atau baru lahir,” kata Iqbal.

    Karenanya, Iqbal mendorong anak-anak muda untuk bersuara dan berisik di media sosial mengenai COP 30 sehingga bisa mempengaruhi para pengambil kebijakan yang saat ini tengah berdiskusi di forum global tersebut.

    Peneliti The Habibie Center, Kunny Izza menambahkan aksi individu bisa menjadi langkah
    kecil yang berdampak besar, terlebih di ajang COP30 ini. Gelombang aksi dari akar rumput
    yang dapat memberikan tekanan hingga level implementasi kebijakan perlu terus muncul.

    “Aksi individu masih diperlukan dan perlu diperkuat. Isu prioritas itu pada peningkatan ekonomi, tetapi ada bencana yang mengancam, karenanya perlu memperkuat aksi individu,” katanya.

    Baca: Paradoks kebijakan iklim pemerintahan Prabowo Subianto dan Jokowi

    Agung Budiono, Direktur Eksekutif CERAH menyebut aksi individu penting dan bisa
    dilakukan salah satunya dengan menjadi Delegasi Rakyat Indonesia melalui laman
    Indonesiadicop.id.

    Desakan dari seluruh masyarakat menjadi penting mengingat komitmen iklim yang dibuat oleh Indonesia dalam level global belum dibuktikan dengan implementasi nyata di lapangan.

    Kebijakan iklim dan transisi energi Indonesia yang berlaku saat ini pun masih jauh dari ideal untuk menjadi solusi krisis iklim.

    Sebagai contoh, di sektor energi, terdapat inkonsistensi atau gap kebijakan antara apa yang disampaikan pemerintah di level global dan dokumen kebijakan.

    Agung menjelaskan, target 100 persen energi terbarukan pada 2035 misalnya, tidak tercermin dalam dokumen aksi iklim. Pemerintah justru masih menempatkan energi fosil sebagai pipeline, contohnya di RUPTL 2025-2034 dan RUKN.

    Karenanya, COP 30 seharusnya menjadi ajang pembuktian keseriusan Pemerintah Indonesia
    mengatasi krisis iklim. “Kita semua menanti Indonesia punya komitmen yang lebih serius,” tandasnya

    Baca: Masyarakat Adat Tehit gelar ritual mendesak Negara kembalikan hutan adat mereka

  • Hari Perempuan Internasional: Memperjuangkan Kesetaraan Gender dalam Aksi iklim Global

    Hari Perempuan Internasional: Memperjuangkan Kesetaraan Gender dalam Aksi iklim Global

    7cloud.asia – Menyambut Hari Perempuan Internasional, Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP), Inger Andersen mengingatkan kesetaraan gender dalam aksi iklim global.

    Dalam sambutannya yang disampaikan di kantor pusat UNEP di Nairobi, Kenya pada Jumat (6/3/2026) Inger mengatakan kesetaraan gender telah diterapkan di sektor pendidikan, pun demikian dengan kesetaraan pendapatan.

    Tetapi kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud dalam aksi iklim, keanekaragaman hayati dan di kota-kota.

    “Seseorang lupa. Dan kita tidak boleh lupa. Ketika kita memikirkan gender, kita harus melihatnya melalui setiap lensa SDGs. Karena gender adalah elemen yang melampaui semuanya. Lagipula, kita berbicara tentang separuh umat manusia,” ujarnya

    Dia mengingatkan kepada segenap orang yang hadir, untuk tidak melupakan peran perempuan dalam mengelola dan melindungi sumber daya yang diandalkan, energi, keanekaragaman hayati, air, dan banyak lagi.

    Baca: Perubahan Iklim memicu kemunduran pemenuhan hak perempuan

    Itulah mengapa kita harus berpikir secara terintegrasi. Dan itulah yang dibawa oleh UNEP dan UN Habitat. Karena gender penting di semua bidang.

    Inger menambahkan, masyarakat dunia memiliki jalan panjang yang harus ditempuh. Secara global, perempuan hanya memegang 64 persen hak yang dimiliki laki-laki.

    Ada masalah terkait kepemilikan tanah, hak waris, kebebasan bergerak, hak atas tubuh kita, dan hak perempuan untuk mengambil keputusan dan membuat pilihan hidup. Ini bukan hanya masalah terisolasi. Kita melihat ini di sejumlah besar negara.

    Dan ketika perempuan terpapar kekerasan atau penolakan hak-hak setara mereka, ujarnya, tidak jarang, dunia melihat hukum yang diskriminatif, norma sosial yang berbahaya, perlindungan yang tidak memadai.

    Dan juga, sistem penegakan hukum yang bias yang tidak mempercayai perempuan, tetapi cenderung mempercayai laki-laki.

    Baca: Perempuan bicara soal keadilan iklim

    “Oleh karena itu, keadilan harus menjadi fondasi kesetaraan yang kita cari,” tambahnya.

    Inger menekankan, keadilan adalah sesuatu yang harus dibicarakan. Keadilan yang berasal dari akses yang sama terhadap pendidikan, yang berasal dari memiliki suara, yang berasal dari kesetaraan di bawah hukum, yang berasal dari hak atas tubuh dan keputusan hidup kita.

    Inger mengingatkan, masyarakat global tidak dapat membangun masa depan yang berkelanjutan hanya dengan setengah dari populasi.

    Dalam kesempatan itu, Inger juga menyoroti keselamatan para pembela lingkungan. Kita tahu, ujarnya, bahwa hampir 200 aktivis lingkungan dibunuh setiap tahunnya. Dan banyak di antaranya adalah perempuan.

    Mereka membela lingkungan, ujarnya, mereka melawan industri yang mencemari lingkungan. Mereka melawan kejahatan lahan. Mereka membela hak-hak mereka, hak-hak keluarga mereka, dan masa depan mereka.

    Baca: COP 30 gagal hasilkan rencana dan aksi iklim yang konkret

    Karena itu sangat penting bagi kita untuk mendengar suara-suara ini dan bahwa kita di UNEP melakukan semua yang kita bisa untuk bekerja melindungi para pembela lingkungan dan keluarga mereka.

    Inger juga menekankan pentingnya perempuan menjadi bagian dari sektor sains, teknik, teknologi, dan matematika (STEM).

    Ketika perempuan memiliki tempat di meja perundingan, kita melihat bagaimana perempuan berkontribusi untuk membangun masa depan yang berkelanjutan.

    Dalam menjalankan program-programnya, Inger mengatakan, UNEP selalu bertujuan untuk mendukung lebih banyak penelitian yang dipimpin perempuan dengan ilmuwan perempuan.

    Inger menegaskan bahwa salah satu bidang kerja utama UNEP adalah menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

    Dan dari ilmu pengetahuan, ujarnya, masyarakat dunia tahu bahwa ekosistem yang kaya keanekaragaman hayati lebih kuat, lebih tahan terhadap jamur, patogen, atau penyakit apa pun yang mungkin menyerangnya.

    Keanekaragaman hayati dan ekosistem membuat planet Bumi lebih kuat.

    Prinsip yang sama berlaku untuk masyarakat kita: ketika keanekaragaman tercermin sepenuhnya, masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih kuat, menghasilkan ide-ide yang lebih baik dan inovasi yang lebih tajam.

    Foto: Mama Aleta Fund

  • Dari Rahim ke Bumi: Ketimpangan Gender Disebut Akar Krisis Iklim di Indonesia

    Dari Rahim ke Bumi: Ketimpangan Gender Disebut Akar Krisis Iklim di Indonesia

    7cloud.asia – Kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan dinilai bukan sekadar pelengkap, melainkan kunci utama dalam mendorong aksi iklim yang berkeadilan di Indonesia.

    Hal ini terungkap dalam Seminar Hari Kartini bertajuk “Dari Emansipasi ke Aksi Iklim: Memperkuat Kesetaraan Gender, Partisipasi, dan Kepemimpinan Perempuan dalam Aksi Iklim di Indonesia” yang diselenggarakan di kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta pada Senin (27/04/2026).

    Para pembicara menegaskan bahwa krisis iklim tak bisa diselesaikan tanpa membongkar ketimpangan gender yang mengakar.

    Eva Kusuma Sundari dari Sarinah Institute memperkenalkan konsep “ekologi rahim” sebagai cara pandang alternatif terhadap relasi manusia dan alam.

    Baca: Memperjuangkan Kesetaraan Gender Dalam Aksi Iklim Global

    Dia menegaskan bahwa rahim bukan sekadar organ biologis, melainkan ruang kehidupan yang mengajarkan kesetaraan.

    “Dalam rahim, semua setara, tidak ada dominasi. Prinsip asih, asah, asuh itulah yang seharusnya diterapkan dalam mengelola bumi,” kata Eva.

    Politikus Partai Nasdem ini menerangkan, kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini berakar dari cara pandang manusia yang menempatkan diri sebagai penguasa alam.

    Sikap eksploitatif dan dominatif terhadap bumi dinilai bertentangan dengan prinsip dasar kehidupan yang seharusnya memelihara, bukan mengendalikan.

    Baca: Perubahan Iklim Memicu Kemunduran Pemenuhan Hak Perempuan

    “Jangan main-main dengan alam, agar alam tidak ‘membalas’ manusia. Ketika kita merusak lingkungan, itu menunjukkan ketidakmampuan mencintai dan menghormati kehidupan,” tegasnya.

    Dia juga menekankan pentingnya kesadaran individu sebagai fondasi perubahan. Tanpa kesadaran tersebut, transformasi menuju keadilan ekologis hanya akan menjadi wacana kosong.

    Pembicara lainnya, dosen Program Studi Kajian Gender UI, Dr. rer. pol. Hariati Sinaga, S.Sos.,M.A., menyoroti bahwa keadilan iklim tidak dapat dipisahkan dari keadilan lingkungan.

    Menurutnya selama ini kebijakan pembangunan kerap mengabaikan kelompok paling rentan, termasuk perempuan.

    Baca: Perempuan Bicara Soal Keadilan Iklim

    “Keadilan lingkungan berangkat dari pengalaman kelompok yang paling terdampak. Dampak pembangunan tidak pernah netral—ada kelompok yang diuntungkan, tapi ada juga yang dikorbankan,” jelas Hariati.

    Lebih jauh, dia menjelaskan relasi gender memainkan peran penting dalam menentukan akses, kontrol, dan kepemilikan atas sumber daya alam.

    Ketimpangan ini, lanjut Hariati, membuat perempuan lebih rentan terhadap dampak krisis iklim, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun kesejahteraan sosial.

    “Lingkungan tidak dialami secara sama oleh semua orang. Faktor gender, kelas, ras, hingga orientasi seksual menentukan siapa yang paling menderita akibat krisis ekologis,” katanya.

    Baca: Koalisi Perempuan indonesia Desak Negara Benahi Ketimpangan Struktural

    Ia menegaskan bahwa tanpa membongkar ketimpangan gender, upaya mengatasi krisis iklim hanya akan memperdalam ketidakadilan yang sudah ada.

    Seminar ini menutup dengan satu pesan tegas: krisis iklim bukan semata persoalan lingkungan, melainkan krisis keadilan.

    Tanpa kepemimpinan perempuan serta perspektif gender, solusi yang dihasilkan berisiko mengulang pola eksploitasi yang sama, hanya dalam wajah yang berbeda.

     

     

  • Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026: Saatnya Dunia Bertindak Memperlambat dan Beradaptasi dengan Perubahan Iklim

    Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026: Saatnya Dunia Bertindak Memperlambat dan Beradaptasi dengan Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, pada Jumat (5/6/2026) dipusatkan di Baku Azerbaijan dengan menyerukan aksi iklim global.

    Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB, Inger Andersen mengatakan, Azerbaijan terus memainkan peran penting dalam aksi iklim global.

    Azerbaijan menjadi tuan rumah pembicaraan iklim COP29 di sini pada tahun 2024 dan memandu dunia menuju kesepakatan untuk memobilisasi dana iklim sebesar 300 miliar dolar pada tahun 2035.

    Bulan lalu, Baku juga menjadi tuan rumah Forum Perkotaan Dunia, yang berfokus pada kebutuhan akan ketahanan iklim di kota-kota. Dan sekarang Azerbaijan membantu UNEP untuk memfokuskan perhatian dan tindakan pada perubahan iklim pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ke-54 ini.

    Inger menambahkan, perubahan iklim memang merupakan isu yang harus menjadi perhatian utama masyarakat dunia

    Suhu global meningkat dan dampak iklim semakin intensif. Planet ini mengirimkan sinyal kepada kita. Gelombang panas. Kekeringan. Banjir. Penggurusan dan badai debu dan pasir.

    “Dampak-dampak ini merugikan kita semua, dengan kaum miskin dan paling rentan menderita yang terburuk. Azerbaijan menghadapi banyak tantangan iklim, mulai dari degradasi ekosistem pegunungan hingga penurunan permukaan air di Laut Kaspia, yang mengancam pelabuhan, perikanan, infrastruktur, dan komunitas pesisir,” ujarnya.

    Namun, Inger menegaskan, kondisi ini tidak seharusnya menjadi kisah bencana dan keputusasaan. Masa depan belum tertulis.

    Kita, lanjutnya, dapat menciptakan kisah kita sendiri dengan bertindak untuk memperlambat dan beradaptasi dengan perubahan iklim – mewujudkan masyarakat yang lebih aman, lebih sehat, lebih makmur, dan lebih adil.

    Aksi iklim merupakan peluang besar bagi bangsa dan masyarakat di dunia. Jika dunia bertindak sekarang, sebagai komunitas global, maka jutaan kematian dan triliunan kerugian ekonomi pada tahun 2050 dapat dicegah.

    “Kita dapat mendorong pertumbuhan, lapangan kerja, ketahanan, dan investasi. Kita semua dapat berkembang,” imbuhnya.

    Namun, Inger menegaskan, solusi iklim bukan teoritis tapi harus nyata. Solusinya ada di sini. Solusinya berkembang pesat. Dan solusinya menawarkan banyak manfaat.

    Energi bersih dan mobilitas listrik berkembang pesat, menjanjikan keamanan energi dan kemandirian energi yang lebih besar bagi berbagai negara. Energi terbarukan melampaui batu bara sebagai sumber listrik terbesar di dunia pada tahun 2025.

    Pun demikian dengan pergerakan energi bersih yang pesat ini tidak akan berhenti. Namun, kita tetap perlu lebih cerdas dan fleksibel dalam menggunakan listrik untuk meminimalkan emisi dan mencegah kelebihan beban jaringan listrik.

    Kota-kota memimpin dalam solusi iklim. Mulai dari mengatasi panas ekstrem dengan pendinginan berkelanjutan dan bangunan tahan panas, hingga alam perkotaan dan desain cerdas iklim, pemerintah daerah sedang mempersiapkan ruang kota untuk menghadapi perubahan iklim.

    Kombinasi strategis dari berbagai langkah pendinginan pasif dapat mengurangi suhu dalam ruangan hingga 8°C.

    Di sisi lain, momentum politik global untuk aksi iklim semakin meningkat. Bulan lalu, Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi yang mendukung putusan Mahkamah Internasional yang mewajibkan negara-negara di dunia memiliki kewajiban hukum untuk melindungi manusia dan planet dari emisi gas rumah kaca.

    “Namun, kita masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kenaikan suhu global kemungkinan besar akan segera melampaui batas 1,5°C yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, Inger mengajak semua pihak untuk berupaya lebih keras untuk kembali ke tingkat ini pada akhir abad ini, sambil melindungi masyarakat dan negara – khususnya Negara-Negara Kepulauan Kecil yang Sedang Berkembang – dari dampak yang lebih kuat dan lebih sering yang akan datang.

    Ini berarti beralih dari bahan bakar fosil dalam sistem energi dengan cara yang adil, teratur, dan merata.

    Ini berarti berinvestasi dan menerapkan setiap solusi yang tersedia secara mendesak dan dalam skala besar. Ini berarti pendanaan yang kuat dan langkah-langkah adaptasi, peringatan dini, dan kesiapan bencana yang bermakna. Dan masih banyak lagi.

    Inger menambahkan, aksi multilateral terhadap perubahan iklim dapat membuat perbedaan. Pada saat diadopsinya Perjanjian Paris, pada tahun 2015, suhu global diprediksi akan meningkat hingga 3,5°C pada akhir abad ini.

    “Sekarang kita melihat peningkatan 2,3-2,5°C, jika kebijakan diterapkan untuk memenuhi semua janji iklim. Jadi mari kita terapkan kebijakan-kebijakan ini, mulai mengimplementasikannya, dan berupaya lebih keras untuk mencapai emisi nol bersih dan menurunkan suhu lebih jauh,” tandasnya.

    Kita dapat menang dalam perjuangan ini untuk masa depan planet ini. Tetapi ini membutuhkan kita semua: dari negara-negara dan individu terkaya, yang memegang tanggung jawab terbesar atas krisis iklim dan karenanya dapat membuat perbedaan terbesar, hingga aktivis iklim akar rumput dan masyarakat biasa.

    Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan hanya mengirimkan pesan; tetapi juga meneruskan pesan tersebut. Selama bertahun-tahun, planet ini telah mengirimkan sinyal bahwa batas kemampuannya semakin mendekat.

    Hari ini, pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ribuan acara yang berfokus pada iklim berlangsung di seluruh dunia dan jutaan orang menyuarakan pendapat mereka secara daring, menyerukan aksi iklim. Azerbaijan menunjukkan pentingnya upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

    “Mereka mendengar pesan tersebut. Kita semua harus melakukan hal yang sama, dan bertindak mengatasi perubahan iklim seolah-olah hidup kita bergantung padanya,” pungkasnya.