ruangkota

Tag: aksi iklim

  • Aksi iklim di Era Pemerintahan Joko Widodo

    Aksi iklim di Era Pemerintahan Joko Widodo

    7cloud.asia – Bertepatan dengan penyelenggaraan konferensi perubahan iklim (COP 28) di Dubai, Ica Wulansari, Lecturer of International Relations, Paramadina University membuat refleksi aksi iklim yang dilakukan Indonesia.

    Dalam tulisannya yang telah dimuat di The Conversation, Ica menyebut refleksi aksi iklim juga penting bagi Indonesia yang sedang menjalani pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.

    “Evaluasi penting dilakukan agar aksi iklim kita tak hanya berdampak bagi Bumi, tapi juga bagi kesejahteraan masyarakat global,” tulisnya.

    Menurut Ica, sejak era Yudhoyono hingga Jokowi, aksi Iklim Indonesia mengalami banyak perbaikan.

    Namun, masih ada satu hal besar yang belum mereka selesaikan: energi fosil.Sektor energi berperan penting mengurangi emisi karbon.

    Di lain pihak, ketergantungan Indonesia pada minyak dan gas bumi serta batu bara masih tinggi.

    Baca: Komitmen Indonesia tekan deforestasi mendapat apresiasi

    Padahal, subsidi BBM dan PLTU terus menguras kas negara. Polusi udara kian mencekik warga, termasuk bayi dan balita, di kota-kota.

    Ke depannya, aksi iklim di Indonesia mesti signifikan mengurangi energi fosil agar benar-benar berdampak penanganan perubahan iklim Bumi.

    Presiden periode selanjutnya harus mengarahkan aksi iklim untuk menggenjot transisi energi menuju sumber-sumber yang lebih ramah lingkungan.

    Dalam tulisan sebelumnya kita telah melakukan refleksi aksi iklim yang dilakukan di era Susilo Bambang Yudhoyono.

    Sementara dalam tulisan kali ini, kita akan merefleksikanaksi iklim di bewah pemerintahan Joko Widodo.

    Berkebalikan dengan pendahulunya, Presiden Joko Widodo menjalankan kepemimpinannya dengan corak inward looking yaitu dengan fokus pada politik domestik.

    Baca: Aksi iklim di era Susilo Bambang Yudhoyono

    Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia berperan aktif dalam pentas internasional dengan motif untuk menjaga kepercayaan asing agar memperbanyak investasi ke tanah air.

    1. Bahan bakar minyak sawit
    Pemerintahan Joko widodo berupaya menggenjot penggunaan bahan bakar nabati (BBN) sebagai salah satu komitmen Indonesia mengurangi emisi global di sektor energi.

    Pada 2015, Jokowi memberdayakan produsen kelapa sawit lokal untuk menghasilkan BBN, kemudian mewajibkan produsen BBM untuk mencampurkannya ke dalam solar.

    Kebijakan ini bukan hanya turut menguatkan dokumen komitmen iklim Indonesia, tapi juga menggeliatkan produksi BBN domestik. Walhasil, konsumsi BBN nasional melonjak dari 915 ribu kiloliter pada 2015 menjadi 2,5 juta kiloliter pada 2017.

    Kendati begitu, kebijakan ini gagal memoles citra sawit di mata dunia. Uni Eropa pada 2016 tetap melarang penggunaan sawit sebagai BBN pada 2030 karena komoditas ini dituding sebagai biang deforestasi hutan tropis.

    Indonesia kemudian menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menganggap aturan tersebut diskriminatif.

    Sejauh ini tidak ada informasi publik yang tersedia mengenai kelanjutan gugatan ini.

    Baca: Indonesia menata ulang perdagangan karbon

    2. Restorasi gambut dan mangrove
    Kebakaran hebat 2015 yang menghanguskan 2,6 juta hektare hutan dan lahan membuat Indonesia mendapatkan banyak tekanan internasional.

    Merespons hal ini, Jokowi membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 2016 untuk mempercepat pemulihan kawasan-kawasan gambut yang rusak, termasuk di kawasan konsesi perusahaan.

    Badan ini penting untuk memastikan pencapaian komitmen iklim global Indonesia di sektor hutan dan lahan.

    Meski begitu, per 2019, pemulihan kawasan gambut baru mencapai 1,3 juta ha, alias separuh dari target 2,6 juta ha pada 2020.

    Usaha BRG masih menuai kritik karena kurangnya transparansi seputar pemulihan di lapangan. Kebakaran bahkan masih terjadi di kawasan gambut yang diklaim telah pulih.

    Terlepas dari kritik itu, pola kerja BRG tetap dipertahankan. Presiden bahkan menambahkan tugasnya berupa pemulihan kawasan mangrove Indonesia.

    Baca: Indonesia targetkan rehabilitasi 600.000 hentare hutan mangrove

    3. Kendaraan listrik
    Ambisi Jokowi untuk menggenjot penggunaan dan produksi kendaraan listrik Indonesia dimulai sejak akhir periode pertama kepemimpinannya.

    Rencana ini berbuah kebijakan percepatan kendaraan listrik, disusul larangan ekspor bijih nikel untuk mendorong suburnya produksi baterai untuk kendaraan listrik di dalam negeri.

    Namun, ambisi Jokowi terbentur oleh gugatan Uni Eropa seputar larangan ekspor bijih nikel ke WTO pada tahun yang sama.

    Menurut Eropa, aturan Indonesia melanggar logika perdagangan bebas karena membatasi lalu lintas barang dan jasa.

    Sementara, Indonesia mengklaim larangan ekspor adalah bentuk pelaksanaan hak mereka untuk mengembangkan industri dalam negeri. Namun WTO menolak klaim tersebut. Menurut WTO, pengecualian hanya berlaku atas suatu produk penting yang sedang mengalami situasi kritis pasokan.

    Indonesia sudah mengajukan banding, tapi perubahan besar-besaran majelis banding WTO sedang dilaksanakan sehingga prosesnya tak kunjung dimulai.

    Baca: Berbagai insentif untuk dorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik

    4. Transisi energi
    Aksi iklim Presiden Jokowi mendapatkan kembali panggungnya dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, tahun lalu. Kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20 berbuah manis.

    Ini karena berhasil membawa pulang Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) hasil kerja sama negara-negara maju G7 plus Uni Eropa.

    Dalam dokumen JETP terbaru, Indonesia membidik ekspansi energi terbarukan besar-besaran hingga 44% pada tujuh tahun mendatang. Namun, target wah ini membutuhkan dana ekstra besar pula, sekitar Rp1.500 triliun.

    Hingga saat ini, Indonesia baru merilis Rencana Investasi Komprehensif JETP. Belum ada kepastian pendanaan, termasuk duit US$21,5 miliar yang dijanjikan oleh negara-negara maju.

  • Sambut Konferensi Iklim COP 28 Uni Emirat Arab, Masyarakat Sipil Serukan Langkah Nyata

    Sambut Konferensi Iklim COP 28 Uni Emirat Arab, Masyarakat Sipil Serukan Langkah Nyata

    7cloud.asia -Menyambut momen COP 28 Uni Emirat Arab pada 30 November hingga 12 Desember 2023, masyarakat sipil Indonesia menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk merilis komitmen politik dan aksi iklim yang nyata.

    Berkaitan dengan momen COP 28 Uni Emirat Arab ini, pemerintah juga diminta merilis mandat yang tegas untuk meningkatkan aksi iklim secara berkeadilan.

    Tuntutan akan aksi iklim yang nyata di COP 28 Uni Emirat Arab ini karena perubahan iklim sudah menjadi krisis global. Sekjen PBB menyebut dunia telah memasuki era pendidihan global sehingga butuh aksi iklim yang nyata.

    Dampak krisis iklim sudah sangat nyata dirasakan masyarakat Indonesia, seperti meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana banjir, topan, badai, gelombang tinggi, kekeringan, dan cuaca ekstrem lainnya.

    Krisis iklim juga memicu memburuknya karhutla yang telah melalap 1 juta ha lahan di 2023, gagal panen, menyebarnya penyakit dan pandemi baru, kerusakan terumbu karang dan ekosistem laut, hingga hilangnya pulau-pulau dan daerah di Indonesia.

    Baca: Peluang Indonesia mendapat dana loss and damage

    Sebagai negara kepulauan di wilayah tropis, kerentanan Indonesia terhadap dampak krisis iklim adalah yang ke-3 tertinggi di dunia (Bank Dunia, 2021).

    Jika krisis iklim memburuk, perekonomian (GDP) Indonesia diperkirakan akan tergerus hingga 7% pada 2100, demikian 

    Belum lagi, dampak terburuk krisis iklim justru ditanggung oleh kelompok masyarakat rentan yang berkontribusi paling kecil atas krisis tersebut (Laporan Sintesis IPCC AR6).

    Untuk menghindarkan bahaya krisis iklim, dunia membutuhkan aksi iklim segera. Kesempatan terakhir bagi kita untuk bertindak adalah di dekade ini (2020-2030).

    Aksi yang diambil sekarang akan menentukan nasib bumi, manusia, dan segala makhluk di dalamnya selama ribuan tahun ke depan.

    Tidak hanya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (mitigasi), negara-negara juga harus meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bertahan di tengah krisis iklim (adaptasi) serta mengatasi kehilangan dan kerusakan akibat krisis iklim (loss & damage).

    Baca: Negara miskin paling merasakan dampak krisis iklim

    Aksi iklim juga harus adil, artinya berupaya menghilangkan ketidakadilan ekologis, sosial-ekonomi, dan politik yang ada saat ini serta mencegah timbulnya ketidakadilan-ketidakadilan baru akibat aksi iklim itu sendiri.

    Sayangnya, komitmen dan aksi global masih sangat jauh dari cukup untuk menghindarkan masyarakat dunia dari bahaya krisis iklim.

    Global Stocktake pertama yang dikeluarkan UNFCCC pada 8 September 2023 lalu menemukan bahwa emisi global masih terus naik.

    Komitmen pendanaan dari negara-negara maju belum terpenuhi, dan dukungan untuk adaptasi masih sangat jauh dari memadai (WRI, 2023).

    Oleh karenanya, ada 7 hal yang diharapkan masayarakat untuk menjadi keluaran COP 28 Uni Emirat Arab, yaitu:

    Baca: Negara miskin butuh bantuan ratusan triliun untuk atasi krisis iklim

    1.Asistensi bagi negara-negara dan komunitas yang paling terdampak serta memiliki kapasitas terendah dalam merespon krisis iklim.

    COP 28 harus menyepakati target besaran dana yang dibutuhkan untuk mengatasi kerusakan dan kerugian akibat krisis iklim (Loss & Damage).

    “Negara-negara maju berdasarkan prinsip CBDR (Common But Differentiated Responsibility) harus secepatnya memberikan porsi pendanaan yang adil, memadai, serta baru sehingga operasionalisasi pendanaan Loss & Damage yang paling efektif dapat segera dilaksanakan.”

    Operasionalisasi mekanisme pendanaan Loss & Damage yang dialokasikan bagi negara dan komunitas yang paling membutuhkan harus didasarkan pada penilaian kerentanan dan kapasitas dengan mempertimbangkan batasan-batasan adaptasi.

    Mekanisme pendanaan harus didesain secara sederhana tanpa terjebak dalam proses birokrasi yang rumit dan segera dapat diakses oleh masyarakat terdampak secara efektif dan efisien.

    Loss & Damage harus berfokus pada rekonstruksi, restorasi, dan rehabilitasi dan memberikan dukungan finansial bagi komunitas yang kehilangan tempat tinggal baik sementara maupun permanen.

    Baca: Negara maju diminta lebih berperan dalam mengatasi krisis iklim

    Loss & Damage juga harus memberikan dukungan finansial bagi kerugian ekonomi maupun non-ekonomi seperti hilangnya warisan budaya dan keanekaragaman hayati. 

    2.Perkuat komitmen iklim (NDC) sesuai dengan hasil Global Stocktake;

    Keluaran Global Stocktake harus menjadi acuan untuk memperkuat komitmen iklim setiap negara. Juga untuk re-setting the course setiap negara dalam menentukan arah penurunan emisinya dan bentuk NDC berikutnya.

    NDC pada putaran selanjutnya harus menutup emission gap sebesar 20.3–23.9 Gt CO2 eq pada tahun 2030 tanpa menurunkan kemampuan adaptasi di negara lain khususnya di negara-negara berkembang dan miskin serta tetap melindungi hak asasi manusia warga lokal. 

    Selain itu, momen ini perlu dipergunakan untuk meningkatkan proses yang lebih partisipatif dan inklusif dalam melibatkan Non-State Actors dalam revisi NDC berikutnya.

    Baca: Peringatan krisis iklim sudah diserukan sejak 70 tahun lalu

    3.Adopsi target global untuk phasing out all fossil fuels;
    Menghentikan pemanfaatan fossil fuel untuk semua jenis dan negara tanpa pengecualian baik on-grid dan off-grid termasuk captive, karena kita sudah pada tahapan krisis.

    Sehingga semua negara berkewajiban untuk phasing out bahan bakar fosil dan bertransisi menuju energi terbarukan.

    Upaya ini harus dilakukan secara berkeadilan dengan melindungi hak-hak penerima yang paling terdampak dan yang berkontribusi paling sedikit, termasuk buruh, dengan memperhatikan hak-hak gender dan sosial, termasuk hak-hak atas tanah, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

    4.Adopsi target global untuk menghentikan kerusakan dan memulihkan seluruh ekosistem alam termasuk hutan, pesisir, mangrove, dan laut pada 2030;

    Enam dari sembilan ambang batas aman planet bumi (planetary boundaries) yang dapat mendukung kehidupan dan kesejahteraan manusia sudah terlewati, termasuk perubahan sistem lahan akibat hilang dan rusaknya hutan dan perubahan sistem air tawar.

    Oleh karena itu, COP 28 harus menyepakati target global untuk menghentikan kerusakan dan memulihkan seluruh ekosistem alam sebelum seluruh ambang batas aman planet bumi terlampaui.

    5.Perubahan radikal dalam hal produksi pangan, energi, penggunaan hutan dan lahan, dan pembangunan;
    Melakukan perubahan sistem secara fundamental untuk mengembalikan fokus penyediaan pangan pada skala lokal sebagai antitesis dari revolusi hijau.

    Pola produksi dan konsumsi untuk pangan, energi, pemanfaatan lahan dan pembangunan harus mencerminkan nilai emisi sesungguhnya, pada seluruh rangkaian rantai nilai yang ada.

    Hal ini juga mencakup penggunaan energi terbarukan dan praktik-praktik ramah lingkungan dalam pengelolaan hutan dan lahan, dengan tujuan utama mengurangi emisi karbon dan dampak negatif terhadap lingkungan.

    Baca: Mungkinkah dunia wujudkan emisi nolpada 2050

    6.Rekognisi peran dan hak masyarakat adat dan lokal serta solusi lokal perubahan iklim.
    Rekognisi peran dan hak masyarakat adat harus dimulai dari kepastian hak tenurial sebagai prasyarat utama sebelum yang lainnya.

    Diikuti dengan menjamin pendanaan langsung, salah satunya melalui penentuan dan pemenuhan target konkret untuk pendanaan yang bisa diakses oleh masyarakat adat, masyarakat lokal, masyarakat pesisir dan kelompok rentan lainnya.

    Seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak dan orang muda, perempuan termasuk remaja perempuan, petani, nelayan, buruh dan pekerja.

    Memastikan bahwa solusi dan dukungan yang diberikan mencerminkan keanekaragaman kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak.

    7.Mengakui gagalnya kepemimpinan negara-negara kaya dalam mencegah kerusakan bumi
    Menyerahkan kepemimpinan negosiasi pada negara-negara miskin dan terdampak menuju transformasi ekonomi yang bervisi pada meratanya akses dan pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan,

    Pencabutan utang luar negeri yang memberatkan dan menghasilkan kolonialisme iklim yang menunjang kenikmatan segelintir warga di negara-negara kaya atas pengorbanan sumberdaya baik alam maupun ekonomi warga di negara-negara miskin dan terdampak.

  • Greenpeace Kritik COP 28: Dampak Krisis Iklim Kian Nyata Tapi Aksi Iklim Masih Basa-Basi

    Greenpeace Kritik COP 28: Dampak Krisis Iklim Kian Nyata Tapi Aksi Iklim Masih Basa-Basi

    7cloud.asia – Konferensi iklim global atau COP 28 Dubai yang berakhir 13 Desember 2023 belum mampu menghasilkan kesepakatan aksi iklim yang ambisius untuk mencegah Bumi mengalami dampak krisis iklim yang lebih buruk.

    Kepentingan industri bahan bakar fosil masih mendominasi, sehingga kesepakatan aksi iklim yang tercapai di COP 28 Dubai penuh dengan celah dan kekurangan.

    Padahal, jelang berakhirnya COP 28  begitu banyak desakan untuk aksi iklim yang nyata dengan mengakhiri era bahan bakar fosil, dan masih terdapat ruang pembahasan untuk bertransisi ke energi terbarukan dan efisiensi energi.

    “Sayangnya aspirasi global ini tidak didengarkan oleh peserta COP 28 Dubai,” ucap Adila Isfandiari, Pengkampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia dalam pernyataan tertulis yang dirilis di laman greenpeace.org.

    Pada teks draf global stocktake, seluruh delegasi negara mengakui dan peduli bahwa tahun ini merupakan tahun terpanas sejak pencatatan suhu bumi mulai dilakukan.

    Baca: Transisi ke ekonomi hijau akan hasilkan pendapatan yang berkelanjutan

    Dalam dokumen yang dihasilkan di COP 28 tersebut juga termuat beberapa penekanan di sektor energi seperti menaikkan target pemanfaatan energi terbarukan hingga tiga kali lipat dan melipatgandakan laju efisiensi energi pada 2030.

    Negara-negara juga sepakat melibatkan secara komprehensif kelompok rentan termasuk di dalamnya masyarakat adat, masyarakat terdampak, penyandang disabilitas dalam proses transisi yang berkeadilan, serta mencapai emisi nol bersih di 2050.

    Namun, di dalam teks kesepakatan tersebut tidak terdapat mandat untuk menghapus pemakaian energi fosil (fossil fuel phase out), padahal komitmen ini diperlukan untuk mempercepat transisi energi dan pencapaian target 1.5 derajat.

    Mobilisasi pendanaan iklim sebesar 700 juta dolar AS telah tercapai untuk ‘mengganti’ kehilangan dan kerusakan yang dialami oleh negara-negara terdampak krisis iklim.

    Tentu, hal tersebut tidak cukup bagi masyarakat terdampak krisis iklim, yang memerlukan komitmen tegas terhadap penghentian penggunaan bahan bakar fosil secara cepat dan adil.

    Baca: COP 28 Tak hasilkan mandat tegas kurangi bahan bakar fosil, bagaimana dampaknya bagi bumi

    Juga diperlukan skema pendanaan komprehensif bagi negara-negara berkembang, untuk melakukan transisi ke energi terbarukan, untuk mengatasi dampak krisis iklim yang makin katastropik.

    Lalu, bagaimana kesepakatan ini akan diturunkan dalam kebijakan iklim di Indonesia?

    Makalah kebijakan yang diluncurkan oleh Greenpeace Indonesia dan LPEM UI baru-baru ini menyebut Indonesia masih akan terkunci oleh batu bara (coal lock-in).

    Hal ini terlihat pada ketergantungan terhadap ekspor batu bara sebesar 16% dari ekspor nasional pada 2022 (BPS 2023).

    Selain itu, persepsi yang dibangun bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan membutuhkan keamanan energi yang saat ini disediakan oleh batubara.

    Baca: Ironis, polusi udara di Dubai memburuk saat gelaran COP 28

    Hal ini, membuat Indonesia sulit untuk melakukan transisi energi. Makalah kebijakan tersebut juga menyoroti keberpihakan pemerintah pada batu bara.

    Seperti kebijakan kewajiban pasar domestik (DMO), batu bara bersih, kebijakan fiskal pro batu bara, royalti 0%, hingga pembangunan PLTU yang masih terus berlanjut.

    Sementara kebijakan yang diperuntukkan untuk pengembangan energi terbarukan masih dibatasi, iklim investasi energi terbarukan tidak cukup menarik, serta regulasi EBT yang kerap berubah sehingga memberikan ketidakpastian hukum bagi investor.

    “Jebakan coal lock in ini membuat Indonesia makin sulit untuk melakukan transisi energi,” ucap Adila Isfandiari, Pengkampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

    Ia menekankan pentingnya reformasi kebijakan dan kemauan politik yang kuat untuk keluar dari ketergantungan pada energi fosil.

    Baca: Organisasi lingkungan serukan aksi iklim yang nyata 

    Dampak krisis iklim sudah sampai di meja makan kita, kehilangan dan kerugian akibat gagal panen dan gagal tanam sudah terjadi dimana-mana.

    “Penghapusan penggunaan batu bara harus dilakukan secara cepat dan adil, hapus solusi palsu seperti PLTU kawasan, co-firing biomassa dan gasifikasi batu bara dari skema transisi energi, serta mendorong peran PLN untuk menghasilkan regulasi turunan yang memperkuat proses transisi energi,” tegasnya.

     

  • Aksi Iklim di Indonesia Meningkat Tapi Belum Pengaruhi Kebijakan

    Aksi Iklim di Indonesia Meningkat Tapi Belum Pengaruhi Kebijakan

    7cloud.asia – Aksi protes perubahan iklim bukan hal yang baru di Indonesia. Namun, memang baru pada 2019 bisa disebut sebagai tahun kebangkitan aksi protes perubahan iklim.

    Selama pandemi, protes iklim virtual di Indonesia pernah berhasil mengumpulkan kurang lebih 1.000 orang yang tergabung dalam zoom dan siaran langsung YouTube tahun lalu.

    Selain itu, para pemuda mengajak masyarakat terdampak, rohaniawan, hingga musisi, dalam aksi iklim secara virtual ini.

    Di satu sisi, protes yang masih berjalan meski pandemi menunjukkan animo masyarakat dalam memperjuangkan soal krisis iklim.

    Sayangnya, gerakan ini masih belum bisa memengaruhi kebijakan iklim di Indonesia karena setidaknya butuh 9 jutaan orang untuk turun ke jalan dan melakukan protes.

    Dari masyarakat terdampak hingga fans K-Pop
    Protes iklim setiap hari Jumat oleh Greta Thunberg, remaja asal Swedia, sejak 2018 atau dikenal sebagai Fridays for Future memang memengaruhi maraknya aksi protes iklim di Indonesia.

    Berdasarkan perhitungan Fridays for Future, sudah ada 116 aksi protes iklim di Indonesia sejak 15 Maret 2019 hingga 26 Maret 2021.

    Jumlah ini relatif banyak mengingat dalam jangka waktu 2 tahun sudah ada ratusan aksi protes muncul di Indonesia.

    Baca juga: Riset awal tunjukkan nilai kesadaran perubahan iklim Gen-Z di Indonesia sangat tinggi

    Pada 17 Maret 2021, puncak aksi protes iklim virtual di Indonesia berhasil melibatkan banyak pihak, tidak hanya kelompok lingkungan.

    Mulai dari ibu-ibu pejuang Kendeng, Solidaritas Perempuan Kinasih, masyarakat terdampak banjir Kalimantan Selatan, hingga perempuan nelayan di Pulau Pari, sebagai masyarakat terdampak dari krisis iklim, juga mengikuti protes daring ini.

    Selain itu, ada juga gerakan pemuda, seperti Youth Act Kalimantan, Federasi Pelajar Jakarta, NGO HAkA (Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh), serta tokoh agama dan musisi.

    Keikutsertaan mereka menggambarkan dampak krisis iklim akan menghantam semua lapisan masyarakat.

    Selama beberapa tahun belakangan, koalisi dan kelompok lingkungan peduli iklim mulai banyak bermunculan di Indonesia, seperti Jeda Untuk Iklim, Extinction Rebellion Indonesia, Jaga Rimba, Golongan Hutan, Koprol Iklim, dan Climate Rangers.

    Ada juga kop4planet, kelompok peduli lingkungan yang terbentuk karena terinspirasi oleh Blackpink, grup penyanyi perempuan asal Korea Selatan, yang menjadi duta untuk Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) tahun 2021.

    Selama pandemi, kelompok-kelompok ini mampu beradaptasi dan tetap melanjutkan aksi protes, bahkan sejak September 2020.

    Tidak akan mengejutkan apabila pandemi berakhir, aksi protes turun ke jalan skala besar akan bertambah besar di Indonesia dan global.

    Belum cukup pengaruhi kebijakan
    Secara umum, gerakan ini di Indonesia belum cukup kuat untuk memengaruhi kebijakan iklim pemerintah.

    Dalam presentasi di TEDxTalk pada 2013, profesor kebijakan publik dari Universitas Harvard AS Erica Chenoweth mengatakan bahwa perlawanan nirkekerasan kemungkinan besar dapat berhasil apabila melibatkan setidaknya 3,5% dari total populasi.

    Sebagai ilustrasi, gerakan iklim di Indonesia perlu melibatkan setidaknya 9.457.000 orang untuk berhasil, ini mengacu kepada total penduduk Indonesia saat ini, yaitu 270,2 juta jiwa.

    Jumlah ini masih terlampau jauh dari angka massa yang terlibat saat aksi protes, baik daring dan luring, pada Maret lalu.

    Sehingga, aksi protes iklim ini masih membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya anak muda.

    Riset terbaru dari Dana R. Fisher dan Sohana Nasrin, peneliti dari Universitas Maryland AS tentang aktivisme iklim dan dampaknya menemukan bahwa aksi protes digital memiliki kelebihan bisa menghubungkan orang dari berbagai lokasi secara bersamaan.

    Namun, aksi daring cenderung hanya melibatkan peserta dan perspektif yang terbatas.

    Aksi protes digital belum efektif untuk menarik lebih banyak massa seperti aksi turun ke jalan, tempat aktivis dapat berinteraksi dengan masyarakat umum secara langsung untuk menarik perhatian.

    Meski demikian, aksi ini efektif dan tetap penting untuk menjaga momentum pergerakan.

    Menuntut penurunan emisi
    Meski karakter protes berubah, seruan global para aktivis iklim tidak bergeming. Mereka menuntut agar negara-negara di dunia menurunkan emisi karbon secara ambisius untuk mencegah dampak perubahan iklim yang lebih parah.

    Kelompok ini menuntut 5 hal kepada pemerintah Indonesia, yaitu:
    1) mendeklarasikan darurat iklim.

    2) meningkatkan komitmen iklim Indonesia sesuai dengan Perjanjian Paris, yaitu mencegah suhu Bumi lebih dari 1,5 derajat Celsius.

    3) menghentikan investasi di sektor energi kotor (terutama batu bara) dan memilih energi bersih terbarukan untuk pertumbuhan ekonomi yang sehat.

    4) menjamin keadilan bagi semua pejuang lingkungan.

    5) mencabut seluruh kebijakan yang merusak lingkungan dan memastikan kebijakan baru yang fokus pada penanggulangan krisis iklim.

    Menyambut hari Bumi 22 April 2021, koalisi lingkungan kembali menggelar aksi luring, Joget Jagat, aksi joget bersama sebagai ekspresi keresahan atas krisis iklim yang terjadi.

    Mereka juga menambah 2 tuntutan yang lebih spesifik, yaitu mengembalikan hutan melalui reboisasi (mencapai 600.000 hektare per tahun) dan memangkas penggunaan serta produksi batu bara sampai nol pada 2030.

    Pada Februari, Badan PBB untuk Perubahan Iklim mengeluarkan laporan bahwa total target penurunan emisi sukarela negara-negara saat ini hanya akan mengurangi sekitar 2,8% pada 2030.

    Ini tidak cukup untuk bisa menahan suhu Bumi melampaui 1,5 derajat Celsius dan mencegah dampak dari krisis iklim.

    Mekanisme negosiasi internasional dalam Perjanjian Paris belum efektif untuk mengubah kebijakan iklim Pemerintah Indonesia.

    Namun, tekanan domestik yang persisten terhadap pemerintah dari koalisi kelompok-kelompok lingkungan bisa mengubah kebijakan yang lebih menjanjikan.

    Penulis dari The Conversation mewawancarai Melissa Kowara, Koordinator Nasional Extinction Rebellion Indonesia dan Steering Committee Jeda Untuk Iklim, dan Syaharani, salah satu mahasiswi dan penggiat aksi Jeda Untuk Iklim untuk kelengkapan artikel ini.

  • Kemenangan Donald Trump Dinilai Akan Berdampak Buruk pada Aksi iklim Dunia

    Kemenangan Donald Trump Dinilai Akan Berdampak Buruk pada Aksi iklim Dunia

    7cloud.asia – Dunia bereaksi terhadap kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden atau Pilpres AS yang dipastikan pada hari Rabu (6/11/2024).

    Kembali terpilihnya Donald Trump dinilai akan berdampak negatif pada aksi menanggulangi perubahan iklim atau aksi yang berlangsung saat ini.

    Para analis dan komentator mempertimbangkan apa arti kepresidenan periode kedua Donald Trump bagi perjuangan melawan perubahan iklim atau aksi iklim di dalam dan di luar Amerika.

    Dalam sebuah pernyataan, Partai Hijau Irlandia Utara menggambarkan hasil Pilpres AS ini sebagai hal yang “sangat meresahkan,” dan mengisyaratkan “kekacauan dan kerusakan” dari masa kepresidenan Trump terhadap aksi iklim secara global.

    Sementara itu, Pusat Hukum Lingkungan Internasional mengatakan kemenangan Trump akan mempunyai “dampak besar” terhadap perlindungan lingkungan, aksi iklim dan hak asasi manusia.

    Baca: Sekutu AS di Asia Was-was dengan kembali terpilihnya Donald Trump

    Dan Lashof, Direktur AS di World Resources Institute, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa “tidak dapat disangkal bahwa kembalinya kepemimpinan Trump akan menghambat upaya nasional untuk mengatasi perubahan iklim dan melindungi lingkungan.”

    Analisis Carbon Brief yang diterbitkan pada bulan Maret menemukan bahwa kemenangan kedua Trump dalam pemilu dapat menambah 4 miliar ton emisi AS pada tahun 2030.

    Angka ini setara dengan gabungan emisi tahunan Uni Eropa dan Jepang.

    “Kita hanya bisa berharap bahwa Donald Trump akan mengesampingkan teori konspirasi dan mengambil tindakan tegas untuk mengatasi krisis iklim yang layak diterima rakyat Amerika,” tambah Lashof.

    Negara ini juga akan gagal memenuhi janji pengurangan emisinya dengan “margin yang besar,” menurut Carbon Brief, dimana emisi akan turun hanya 28 persen dari tingkat emisi tahun 2005 pada akhir dekade ini.

    Baca: Simak pidato kemenangan Donald Trump

    Berdasarkan Perjanjian Paris, AS berkomitmen untuk mencapai pengurangan sebesar 50-52 persen pada saat itu.

    “Kita siap memasuki masa yang jauh lebih gelap dan lebih menakutkan, yang konsekuensinya akan kita alami seumur hidup, bahkan hanya dari perspektif iklim,” kata Alexandria Ocasio-Cortez, pemimpin organisasi tersebut.

    Kelompok ini tergolong progresif dan pendukung Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat yang dikenal sebagai “Pasukan.”

    “Saya harap saya dapat mengatakan bahwa kita dapat memperbaiki semua kerusakan yang harus kita tanggung, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat kita pulihkan. Kita tidak akan pulih setelah suhu pemanasan melebihi 1,5 derajat celcius, atau 2 derajat celcius.

    Dan kita akan menanggung konsekuensinya sepanjang sisa hidup kita,” kata Ocasio-Cortez, yang pada Selasa (5/11/2024) memenangkan pemilu kembali mewakili Bronx di New York. Sumber: Earth.org

  • COP 29: Pegiat Lingkungan Tanggapi Positif Pernyataan Kelompok G20 Soal Aksi Iklim

    COP 29: Pegiat Lingkungan Tanggapi Positif Pernyataan Kelompok G20 Soal Aksi Iklim

    7cloud.asia – Para pegiat lingkungan yang hadir di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 atau COP 29 menanggapi positif pernyataan kelompok G20 yang menyerukan langkah nyata untuk menanggulangi pemanasan global.

    Saat ini negosiasi-negosiasi terkait aksi iklim pun pendanaan iklim di COP 29 sudah memasuki tahap-tehap akhir.

    World Resources Institute (WRI) menyambut gembira sikap G20 yang mendukung platform negara, yang bertujuan mengatasi penyaluran pendanaan iklim yang terfragmentasi,

    Demikian juga dengan sikap G20 untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik untuk proyek-proyek berdampak tinggi juga mendapat apresiasi.

    Komitmen baru G20 untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan dan adil serta mengurangi keterbuangan dan pemborosan pangan menunjukkan bahwa negara-negara memprioritaskan isu-isu ini sebagai bagian integral dari aksi iklim

    Hal ini mengingat adanya keterkaitan sistem pangan yang luas dengan aksi iklim global.

    Baca: Brasil serukan negara-negara G20 lebih nyata lakukan aksi iklim

    Ani Dasgupta, Presiden dan CEO WRI mengatakan bahwa KTT G20 telah menegaskan kembali bahwa aksi iklim yang adil dan setara harus tetap menjadi pusat agenda global.

    “Para negosiator di Baku harus membangun itu berdasar KTT G20, dan bersatu di belakang tujuan pendanaan iklim baru yang kuat,” ujarnya.

    Dasgupta juga mengatakan, terpilihnya kembali Donald Trump di Pilpres Amerika Serikat baru-baru ini, diperkirakan akan membayangi KTT G20.

    Namun dia mendesak, para pemimpin G20 tetap teguh pada dedikasi mereka, untuk bekerja sama dalam beberapa isu paling mendesak di dunia, termasuk reformasi keuangan, kemiskinan, kelaparan, dan energi bersih.

    “Meskipun mengirimkan sinyal positif tentang transisi energi dan kebutuhan untuk meningkatkan energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi, sangat disayangkan bahwa G20 gagal menegaskan kembali komitmen untuk beralih dari bahan bakar fosil, yang disetujui semua negara di COP28 di Dubai,” ujar dia.

    Baca: KTT G20 tahun lalu gagal capai kesepakatan soal bahan bakar fosil

    Dasgupta menambahkan, pada intinya, pendanaan iklim adalah persoalan keadilan. Para pemimpin mengakui, bahwa ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara, merupakan akar dari sebagian besar tantangan global dan harus ditangani.

    Dia menambahkan, para negara-negara G20 harus menyadari perlunya meningkatkan pendanaan iklim dengan cepat dan mencapai tujuan baru di Baku, dan mereka menekankan bahwa kolaborasi internasional adalah kunci untuk melakukannya.

    Para pemimpin G20, ujarnya, menyerukan agar bank pembangunan multilateral menjadi lebih besar, lebih baik, dan lebih efektif.

    ”Langkah maju penting lainnya adalah dukungan untuk pajak kekayaan, yang dapat meningkatkan sumber daya secara signifikan untuk membantu negara-negara berkembang mengekang emisi dan mengurangi dampak perubahan iklim,” imbuhnya.

  • Ini Manfaatnya Jika Negara-negara di Dunia Serius Jalankan Aksi Iklim

    Ini Manfaatnya Jika Negara-negara di Dunia Serius Jalankan Aksi Iklim

     

    7cloud.asia – Akhir tahun ini, puluhan negara yang telah menandatangani Perjanjian Paris akan menyerahkan rencana iklim nasional (Nationally Determined Contributions/NDC).

    Jika dilakukan dengan benar, para ahli mengatakan rencana aksi iklim ini tidak hanya dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim.

    Rencana Iklim ini juga dapat berfungsi sebagai cetak biru untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan manusia, memperkuat ketahanan pangan dan memperluas akses energi, sekaligus menciptakan peluang investasi triliunan dolar.

    “Ketika kita berbicara tentang perubahan iklim, kita biasanya berbicara tentang apa yang akan hilang seiring dengan meningkatnya suhu bumi,” kata Martin Krause, Direktur Divisi Perubahan Iklim di Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP).

    “Namun, kita perlu berbicara lebih jauh tentang manfaat yang dapat mengubah masyarakat yang dapat kita peroleh dengan mengatasi perubahan iklim.” imbuhnya.

    Dengan mengingat hal itu, berikut adalah beberapa manfaat terbesar dari aksi iklim, menurut para ahli.

    Ciptakan lapangan kerja dan peluang investasi
    Transisi ke energi bersih telah disebut sebagai salah satu peluang bisnis terbesar sejak Revolusi Industri.

    Pada tahun 2024 saja, investasi dalam proyek energi ramah iklim mencapai 2,1 triliun dolar, menurut Bloomberg, dan masih memiliki ruang untuk tumbuh.

     Baca: Dokumen target pengurangan emisi gas rumah kaca

    Sementara itu, mencapai emisi gas rumah kaca nol bersih pada tahun 2050 dapat mendorong produk domestik bruto global 7 persen lebih tinggi, kata Dana Moneter Internasional,

    Sementara, temuan Badan Energi Internasional mengungkap aksi iklim bisa menciptakan 14 juta pekerjaan energi bersih,

    Selamatkan nyawa dan meningkatkan kesehatan manusia
    Peristiwa cuaca ekstrem, yang diperparah oleh perubahan iklim, telah menyebabkan lebih dari 2 juta kematian dan kerugian ekonomi 4,3 triliun dolar selama 50 tahun terakhir.

    Memperlambat pemanasan global dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim akan mengurangi beban yang semakin besar ini. Faktanya, hal itu dapat mencegah sekitar 14,5 juta kematian dan kerugian ekonomi 12,5 triliun dolar, demikian temuan Forum Ekonomi Dunia.

    Manfaatnya tidak berhenti di situ. Banyak sumber polusi udara luar ruangan—seperti mobil—juga merupakan sumber karbon dioksida dan emisi gas rumah kaca lainnya.

    Membatasi polusi udara juga akan menyelamatkan jutaan nyawa dan ratusan miliar dolar biaya perawatan kesehatan setiap tahun.

    Penghematan uang
    Setiap tahun, konsumen dan bisnis membuang-buang energi dalam jumlah besar. Hal itu tidak hanya merugikan mereka secara finansial tetapi juga berkontribusi secara tidak perlu terhadap perubahan iklim.

    Menurut Badan Energi Internasional, tindakan efisiensi energi dapat menghemat pengeluaran rumah tangga secara global sebesar 201 miliar dolar untuk listrik dan gas pada tahun 2040.

    Baca: Rata-rata suhu global 2024 lampaui ambang batas Perjanjian Paris

    Mempercepat transisi ke energi terbarukan juga membantu negara-negara berhemat. Biaya energi terbarukan, seperti angin dan matahari, seringkali lebih rendah daripada biaya alternatif berbahan bakar fosil.

    Kanada dapat menghemat hingga 15 miliar dolar Kanada per tahun dalam biaya energi dengan mentransisikan jaringan listriknya ke nol bersih pada tahun 2050, menurut temuan Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan.

    Itu akan menghemat biaya rumah tangga Kanada rata-rata sebesar 1.500 dolar Kanada (1.000 dolar) setiap tahunnya.

    Melindungi alam dan keanekaragaman hayati
    Umat ​​manusia bergantung pada alam dan keanekaragaman hayati untuk segalanya: dari makanan dan air hingga udara yang dapat dihirup dan perlengkapan bangunan.

    Menurut Forum Ekonomi Dunia, lebih dari setengah produk domestik bruto dunia sebenarnya cukup atau sangat bergantung pada alam.

    Namun perubahan iklim dan hilangnya alam saling terkait erat. Konversi alam, seperti penggundulan hutan, bertanggung jawab atas sebagian besar emisi gas rumah kaca.

    Sementara perubahan iklim mendorong fenomena seperti kebakaran hutan dan penggurunan, yang merusak alam.

    Baca: Mitigasi dan adaptasi tuk antisipasi pemanasan global sebesar 2°C

    Pengelolaan dan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan merupakan solusi utama untuk mengatasi perubahan iklim.

    Menurut Laporan Kesenjangan Emisi UNEP 2024, pengurangan deforestasi, peningkatan reboisasi, dan perbaikan pengelolaan hutan saja dapat menghasilkan sekitar 20 persen pengurangan yang dibutuhkan pada tahun 2030 untuk memenuhi tujuan Perjanjian Paris.

    Sementara itu, memulihkan 15 persen lahan terdegradasi dan menghentikan alih fungsi lahan dapat menghindari hingga 60 persen kepunahan spesies yang diperkirakan.

    Membangun keamanan nasional
    Perubahan iklim merupakan ancaman yang melipatgandakan masalah keamanan, meningkatkan konflik atas sumber daya yang langka seperti air dan tanah, dan mendorong migrasi paksa.

    Setidaknya 25 juta orang diperkirakan akan bermigrasi pada tahun 2050 sebagai akibat dari perubahan iklim.

    Bertindak untuk menurunkan emisi dan membangun ketahanan akan menciptakan kondisi yang lebih baik untuk perdamaian dan mengurangi migrasi paksa – mengurangi tekanan pada perbatasan dan anggaran – dengan melindungi sumber daya alam.

    Selain itu, negara-negara yang berinvestasi dalam energi terbarukan dan efisiensi energi menjadi kurang rentan terhadap harga bahan bakar fosil yang tidak stabil dengan mengurangi impor.

  • Xi Jinping Tegaskan Komitmen China Menahan Laju Perubahan Iklim

    Xi Jinping Tegaskan Komitmen China Menahan Laju Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Presiden China Xi Jinping membagikan pandangannya kepada komunitas internasional tentang bagaimana negara-negara di seluruh dunia dapat bersatu menghadapi perubahan iklim dalam Pertemuan Para Pemimpin tentang Iklim dan Transisi yang Adil.

    Dalam pidatonya pada Rabu (23/4/2025), Xi Jinping mengatakan bahwa China akan segera mengumumkan kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) untuk 2035.

    NDC yang mencakup semua sektor ekonomi dan semua gas rumah kaca ini akan diumumkan sebelum Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP 30 di Belem, Brasil.

    Selanjutnya, Xi Jinping juga menegaskan bahwa seberapapun dunia berubah, China tidak akan memperlambat aksi iklimnya, tidak akan mengurangi dukungannya terhadap kerja sama internasional.

    Beijing, lanjut Xi Jinping, juga tidak akan menghentikan upayanya untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia.

    Baca: Komitmen aksi iklim Xi Jinping tuai pujian

    Komitmen berkelanjutan China untuk memangkas emisi adalah hal yang “sangat penting” bagi aksi iklim global, kata Sekjen PBB Antonio Guterres.

    Selama ini China dikenal sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim.

    Tetapi China juga merupakan pemimpin global dalam mengembangkan sumber-sumber yang disebut teknologi hijau, seperti tenaga surya dan angin.

    Guterres menyebut pertemuan iklim tersebut sebagai salah satu pertemuan kepala negara paling beragam yang difokuskan secara eksklusif pada iklim dalam beberapa waktu terakhir.

    “Namun, saya mendengar satu pesan yang menyatukan untuk bertindak,” ujar Guterres dalam konferensi pers setelah pertemuan iklim daring tersebut.

    Baca: China hasilkan emisi terbesar tapi juga memimpin perlawanan terhadap  perubahan iklim

    “Dunia terus melangkah maju menuju emisi nol bersih,” kata Gareth Redmond-King, kepala Program Internasional di Energy and Climate Intelligence Unit, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Inggris.

    “Negara-negara yang berkomitmen untuk menetapkan target iklim baru menunjukkan bahwa proses multilateral, dengan segala rintangannya, masih terus berjalan,” ujar Redmond-King.

    “Menjunjung tinggi multilateralisme, mendorong transisi yang adil, dan berbagi inovasi hijau adalah hal yang penting untuk masa depan yang aman dan sejahtera,” kata Nanda Kumar Janardhanan, wakil direktur bidang iklim dan energi di Institute for Global Environmental Strategies yang berbasis di Jepang.

    “Bersama-sama, dunia dapat membangun sebuah planet tangguh yang melayani kesejahteraan seluruh umat manusia,” ucap Janardhanan.

  • Arah Aksi Iklim Dunia Setelah AS Hengkang dari Perjanjian Paris

    Arah Aksi Iklim Dunia Setelah AS Hengkang dari Perjanjian Paris

    7cloud.asia – Pada awal 2025 lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa ia menarik AS dari Perjanjian Paris atau Paris agreement untuk kedua kalinya.

    Keputusan tersebut memicu kekhawatiran banyak pihak. Sebab, langkah AS akan melemahkan upaya dunia mengatasi perubahan iklim atau yang lebih dikenal dengan aksi iklim.

    Pertanyaan besar pun muncul: siapa yang akan mengisi kekosongan kepemimpinan ini?Penulis mempelajari dinamika politik lingkungan global, termasuk melalui negosiasi iklim PBB.

    Meski masih terlalu dini untuk menilai dampak jangka panjang pergeseran politik AS terhadap kerja sama global dalam perubahan iklim, ada tanda-tanda bahwa sejumlah pemimpin baru mulai mengambil peran.

    Respons dunia terhadap penarikan diri AS
    Komitmen awal AS dalam Perjanjian Paris diumumkan pada 2015 oleh Presiden Barack Obama bersama Presiden China, Xi Jinping.

    Saat itu, AS sepakat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26–28 persen di bawah tingkat emisi tahun 2005 dengan target capaian pada 2025. 

    Baca: Mayoritas penandatangan Perjanjian Paris telat serahkan dokumen NDC

    AS juga menjanjikan bantuan dana untuk membantu negara berkembang beradaptasi terhadap risiko iklim dan mengembangkan energi terbarukan.

    Bagi sebagian pihak, komitmen ini merupakan langkah positif. Sebagian lainnya menilai komitmen ini masih terlalu lemah.

    Sejak kesepakatan itu, AS baru bisa memangkas emisi sebesar 17,2 persen, atau jauh di bawah target, sebagian karena hambatan politik di dalam negeri.

    Hanya dua tahun setelah Perjanjian Paris disahkan, pada 2017 Trump berdiri di Taman Mawar Gedung Putih dan mengumumkan penarikan diri AS dari kesepakatan global tersebut.

    Alasannya, kesepakatan tersebut mengancam lapangan kerja dan membebani ekonomi AS. Selain itu, Trump berpendapat perjanjian ini tidak adil karena China—penghasil emisi karbon terbesar dunia—diperkirakan tidak akan menurunkan emisinya dalam waktu dekat.

    Baca: Rata-rata suhu global 2024 lampaui ambang batas Perjanjian Paris

    Para ilmuwan, politisi, dan pelaku bisnis mengkritik keputusan Trump tersebut. Mereka menyebutnya ‘berpikir pendek’ dan ‘ceroboh’.

    Beberapa pihak bahkan khawatir bahwa Perjanjian Paris, yang ditandatangani oleh hampir semua negara itu akan bubar. Untungnya, itu tidak terjadi.

    Di Amerika Serikat, sejumlah perusahaan besar seperti Apple, Google, Microsoft, dan Tesla berkomitmen untuk tetap mematuhi target Perjanjian Paris.

    Negara bagian Hawaii menjadi yang pertama mengesahkan undang-undang selaras dengan kesepakatan tersebut. Koalisi kota dan sejumlah negara bagian di AS bersama-sama membentuk United States Climate Alliance untuk tetap bekerja mengatasi perubahan iklim.

    Secara global, pemimpin dari Italia, Jerman, dan Prancis menolak ide Trump untuk menegosiasikan ulang perjanjian. Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru pun semakin mempertegas dukungan mereka.

    Baca: Dampak lingkungan jika pemanasan global mencapai 2°C

    Pada 2020, Presiden Joe Biden sempat membawa AS kembali bergabung. Namun kini, Trump kembali menarik AS keluar—seraya membatalkan kebijakan iklim AS, mendorong bahan bakar fosil, dan memperlambat energi bersih di dalam negeri.

    Negara-negara lain tampaknya mulai mengambil alih peran kepemimpinan global. Pada 24 Juli 2025, China dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama berjanji memperkuat capaian target iklim mereka.

    Mereka menyinggung “situasi internasional yang bergejolak” dan menyerukan agar “ekonomi-ekonomi besar meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim.”

    Kekuatan Perjanjian Paris terletak pada sifatnya yang tidak mengikat secara hukum—tiap negara bebas menentukan targetnya sendiri. Fleksibilitas ini membuat perjanjian tetap hidup meski AS atau anggota lain keluar.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris, Penulis: Shannon Gibson (Professor of Environmental Studies, Political Science and International Relations, USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences). Asisten riset Emerson Damiano, lulusan studi lingkungan USC, turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

     

  • Mengapa Inggris Disebut Akan Memimpin Aksi Iklim Dunia

    Mengapa Inggris Disebut Akan Memimpin Aksi Iklim Dunia

    7cloud.asia – Selain China, pemerintah Inggris juga disebut berpeluang untuk memimpin aksi iklim dunia, setelah Amerika Serikat menarik diri dari Perjanjian Paris.

    Dilansir The Conversation, pemerintah Inggris di bawah Perdana Menteri Rishi Sunak menaikkan komitmennya untuk membangun kekuatan energi bersih guna mengatasi laju perubahan iklim.

    Inggris berkomitmen mengurangi emisi 77 persen emisinya dibandingkan level 1990 dengan target capaian pada 2035, disertai rencana terperinci untuk sektor listrik, transportasi, konstruksi, dan pertanian.

    Pemerintah Inggris juga berjanji mendukung pembangunan berkelanjutan dan transisi ke energi bersih di negara-negara selatan termasuk Indonesia.

    Inggris kini memiliki kerangka regulasi paling ambisius untuk peralihan ke kendaraan listrik dibandingkan negara mana pun di dunia, berkat undang-undang yang mulai berlaku pada Januari 2024.

    Baca: China dan Inggris berpeluang memimpin aksi iklim dunia

    Dilansir www.gov.uk, setelah melalui konsultasi ekstensif dengan industri dan produsen, mandat ini memberikan kepastian yang dibutuhkan untuk melindungi lapangan kerja terampil di Inggris.

    Mandat kendaraan tanpa emisi (ZEV) menetapkan persentase mobil dan van tanpa emisi baru yang wajib diproduksi oleh produsen setiap tahun hingga tahun 2030.

    Sebanyak 80 persen mobil baru dan 70 persen van baru yang dijual di Inggris kini akan bebas emisi pada tahun 2030, dan akan meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2035.

    Hal ini menyusul keputusan yang diambil oleh Perdana Menteri untuk menunda larangan mobil diesel dan bensin baru dari tahun 2030 ke tahun 2035

    Kondisi ini menempatkan Inggris sejajar dengan negara-negara ekonomi global utama lainnya seperti Prancis, Jerman, Swedia, dan Kanada.

    Baca: Langkah Inggris memangkas emisi tuai pujian

    Mandat ini memberikan waktu bagi konsumen untuk membuat pilihan beralih ke kendaraan listrik, sementara pemerintah terus meningkatkan infrastruktur pengisian daya.

    Inggris telah melampaui semua anggaran karbon hingga saat ini, dengan memangkas emisi gas rumah kaca hampir 50 persen sejak 1990.

    Analisis Komite Perubahan Iklim terkini menunjukkan pendekatan yang lebih pragmatis tidak menyebabkan kerugian material yang berarti terhadap kemajuan dalam memangkas emisi

    Kebijakan ini juga memberi kesempatan bagi warga Inggris akan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan transisi, sekaligus membuat mereka bisa menghemat ribuan poundsterling di saat biaya hidup sedang melambung tinggi.

    Baca: Inggris tunjuk aktivis lingkungan menjadi duta besar khusus