7cloud.asia – Dampak perubahan iklim diperkirakan merugikan ekonomi nasional hingga Rp44 triliun, di mana masyarakat rentan yang akan paling merasakan dampak ini.
Manajer Kebijakan dan Advokasi Coaction Indonesia, A Azis Kurniawan mengatakan dampak ekonomi perubahan iklim termasuk terjadinya penurunan produksi dan gagal panen, hingga peningkatan jumlah penyakit terkait iklim.
Di sisi lain, mengacu riset pada 2024, 39,8 persen anak mudah mengalami eco-anxiety lantaran mengkhawatirkan dampak krisis iklim pada lingkungan dan ekonomi ke depan.
“Padahal kalau pengambil kebijakan lebih serius, ada beberapa manfaat aksi iklim yang positif, yaitu green jobs,” ujar Azis saat berbicara dalam diskusi “Drop the COP: Memantau Komitmen dan Menanti Aksi Iklim Indonesia di COP 30”, Senin (10/11/2025)
Oleh sebab itu, lanjutnya, aksi iklim oleh anak muda penting untuk mendorong transformasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang saat ini dibutuhkan masyarakat.
Azis juga berharap, dalam penyelenggaraan COP 30 ini, masyarakat ikut mengkritisi kebijakan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) milik Indonesia.
Baca: Pemerintah diminta tak jadikan COP 30 sebagai panggung memoles citra
Dalam diskusi ini, sejumlah kelompok masyarakat sipil (CSO) mengajak masyarakat untuk memantau negosiasi Indonesia di Konferensi ke-30 Perubahan Iklim Perserikatan
Bangsa-bangsa atau COP 30 di Belém, Brasil pada 10-21 November ini.
Purpose Indonesia, CERAH, Enter Nusantara, Greenpeace Indonesia, Coaction Indonesia, Katadata Green, Climate Rangers Jakarta, dan The Habibie Center mengajak masyarakat menyuarakan keresahannya tentang dampak krisis iklim, dan bersama-sama mendesak pemerintah hasilkan kesepakatan yang dapat mengatasinya.
Diskusi ini juga menjadi peluncuran laman Indonesiadicop.id sebagai hub komunikasi yang menyediakan informasi terkait agenda dan kemajuan negosiasi delegasi Indonesia dalam COP 30.
Junior Campaigner Purpose Indonesia, Tsabita Rantawi menyampaikan, dari berbagai diskusi terbukti masyarakat rentan merupakan kelompok yang paling terdampak krisis iklim, sehingga penting bagi masyarakat untuk menggaungkan suaranya di ajang COP 30 ini.
“Itu jadi alasan suara kita penting, tapi biasanya masyarakat bingung mau diamplifikasi ke mana suaranya? Mereka bingung juga mempelajari dan mencari data tentang isu iklim ini di mana? Maka dari itu Indonesiadicop.id lahir untuk menjadi hub informasi,” kata Tsabita.
Dengan banyaknya hal yang menjadi pembahasan dan negosiasi dalam COP 30, Iqbal Damanik, Climate and Energy Manager Greenpeace Indonesia mengapresiasi adanya laman Indonesiadicop.id ini sebagai wadah yang bisa membantu masyarakat memahami dan menyuarakan isu maupun informasi mengenai COP30 ini.
Baca: JustCOP desak Negara hentikan perampasan hutan adat
Apalagi, ujarnya, delegasi Indonesia dalam gelaran COP 30 belum membawa isu keadilan iklim.
“Agenda para delegasi sama sekali tidak menyentuh keadilan generasi, padahal yang akan
paling terdampak adalah generasi yang baru tumbuh atau baru lahir,” kata Iqbal.
Karenanya, Iqbal mendorong anak-anak muda untuk bersuara dan berisik di media sosial mengenai COP 30 sehingga bisa mempengaruhi para pengambil kebijakan yang saat ini tengah berdiskusi di forum global tersebut.
Peneliti The Habibie Center, Kunny Izza menambahkan aksi individu bisa menjadi langkah
kecil yang berdampak besar, terlebih di ajang COP30 ini. Gelombang aksi dari akar rumput
yang dapat memberikan tekanan hingga level implementasi kebijakan perlu terus muncul.
“Aksi individu masih diperlukan dan perlu diperkuat. Isu prioritas itu pada peningkatan ekonomi, tetapi ada bencana yang mengancam, karenanya perlu memperkuat aksi individu,” katanya.
Baca: Paradoks kebijakan iklim pemerintahan Prabowo Subianto dan Jokowi
Agung Budiono, Direktur Eksekutif CERAH menyebut aksi individu penting dan bisa
dilakukan salah satunya dengan menjadi Delegasi Rakyat Indonesia melalui laman
Indonesiadicop.id.
Desakan dari seluruh masyarakat menjadi penting mengingat komitmen iklim yang dibuat oleh Indonesia dalam level global belum dibuktikan dengan implementasi nyata di lapangan.
Kebijakan iklim dan transisi energi Indonesia yang berlaku saat ini pun masih jauh dari ideal untuk menjadi solusi krisis iklim.
Sebagai contoh, di sektor energi, terdapat inkonsistensi atau gap kebijakan antara apa yang disampaikan pemerintah di level global dan dokumen kebijakan.
Agung menjelaskan, target 100 persen energi terbarukan pada 2035 misalnya, tidak tercermin dalam dokumen aksi iklim. Pemerintah justru masih menempatkan energi fosil sebagai pipeline, contohnya di RUPTL 2025-2034 dan RUKN.
Karenanya, COP 30 seharusnya menjadi ajang pembuktian keseriusan Pemerintah Indonesia
mengatasi krisis iklim. “Kita semua menanti Indonesia punya komitmen yang lebih serius,” tandasnya
Baca: Masyarakat Adat Tehit gelar ritual mendesak Negara kembalikan hutan adat mereka
Leave a Reply