ruangkota

Tag: disabilitas

  • Cara Kota Surabaya untuk Menjadi Ramah Disabilitas: JPO dengan Lift Hingga Taman Bicara

    Cara Kota Surabaya untuk Menjadi Ramah Disabilitas: JPO dengan Lift Hingga Taman Bicara

    7cloud.asia – Kota Surabaya disebut sebagai salah satu kota di Indonesia yang ramah disabilitas. JIk atidka percaya mari kita simak data-data berikut ini. 

    Menurut data Dinas Sosial Kota Surabaya, pada tahun 2019, setidaknya terdapat 7.112 orang penyandang disabilitas.

    Kondisi membuat pemerintah Kota Surabaya menata wilayahnya dengan melengkapi berbagai fasilitas yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam kegiatan sehari-harinya.

    Fasilitas pendukung untuk penyandang disabilitas dapat membantu kemandirian mereka agar tidak selalu tergantung pada bantuan dari orang/pihak lain.

    Baca Juga: Pramusapa, Cara TransJakarta dan Commuter Line Melayani Disabilitas dan Penumpang Prioritas

    Pembangunan fasilitas untuk penyandang disabilitas ini dilakukan sejak tahun 2016. Beberapa fasilitas untuk penyandang disablitas yang dibangun Pemerintah Kota Surabaya antara lain adalah: 

    Penyediaan lift di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
    Sejak pemerintah kota Surabaya membangun fasilitas lift di berbagai jembatan penyeberangan, penyandang disabilitas dapat menyeberang jalan dengan nyaman.

    Tidak hanya bagi kaum difabel, layanan ini juga sangat bermanfaat bagi lansia yang biasanya kesulitan untuk dapat menaiki dan menuruni tangga. Biaya pembangunan fasilitas ini bekerjasama dengan pihak swasta, penyewa JPO dan tidak menggunakan APBD.

    Baca Juga: Hari Ozon Sedunia, KLHK Ajak Masyarakat Bijak Gunakan Barang Perusak Ozon

    Pemasangan alat berbasis sensor yang bisa berbicara
    Pemasangan alat berbasis sensor yang bisa berbicara ini tidak hanya digunakan pada jalur penyeberangan pejalan kaki (Pelican Crossing Traffic Light).

    Sensor juga disediakan di sejumlah taman untuk memberikan penjelasan kepada kelompok disabilitas tentang tanaman/tumbuhan di sekitar sensor.

    Penyediaan sensor ini dapat membantu penyandang disabilitas untuk memberikan arah serta memberikan penjelasan kepada mereka terhadap suatu informasi.

    Suroboyo Bus
    Suroboyo Bus merupakan layanan transportasi umum di Surabaya. Berbeda dengan fasilitas transportasi umum lainnya, sarana transportasi ini  ramah penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lansia.

    Adanya tombol khusus yang dapat memberikan bantuan tambahan bagi mereka yang membutuhkan, terutama untuk penyandang disabilitas.

    Pembayaran untuk transportasi juga tidak menggunakan uang tunai dan e-money, tetapi dengan sampah plastik berupa botol air minum kemasan.

    Baca Juga: Lantik Penjabat Bupati, Khofiffah Ingatkan Pentingnya Pembanngunan Berkelanjutan

    Taman Bicara
    Diresmikan pada bulan Mei 2017, Taman Bicara merupakan taman yang dilengkapi dengan fasilitas sensor yang dapat mengeluarkan suara ketika sensor tersebut disentuh atau ketika sensor mendeteksi keberadaan seseorang.

    Sensor suara akan memberikan penjelasan mengenai tanaman yang ada di sekitar sensor sehingga taman ini dapat digunakan oleh mereka yang tuna netra.

    Fasilitas ini tidak hanya membantu para penyandang disabilitas, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi/pembelajaran baru tentang tanaman di sekitar mereka.

    Keberadaan fasilitas ini tidak hanya menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya dilakukan di ruang kelas dengan membaca buku, tetapi pembelajaran juga dapat dilakukan di ruang terbuka dengan cara yang inovatif seperti ini.

    Fasilitas ramah disabilitas juga disediakan di berbagai fasilitas publik, seperti penggunaan ramp di Museum Pendidikan, tempat wudhu, penyediaan kursi roda di Masjid Al Akbar Surabaya.

    Baca Juga: PT KAI Berlakukan Harga Khusus untuk Penumpang Disabilitas mulai 17 September 2023

    Trotoar khusus yang dilengkapi ubin penuntun tuna netra dan patok penghalang kendaraan bermotor, serta lift, jalur khusus, dan tempat parkir penyandang disabilitas di gedung pemerintahan Kota Surabaya.

    Inisiatif untuk lebih ramah disabilitas ini berjalan dengan baik dan telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di kota Surabaya.

    Inisiatif yang ramah penyandang disabilitas ini juga telah membawa kota Surabaya untuk memperoleh berbagai penghargaan, seperti Penghargaan Dalam Rangka Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2014.

    Kota Surabaya jug atelah meraih Penghargaan kota inklusif di tahun 2014, Kabupaten/Kota Peduli HAM 2020 dari Kementrian KUMHAM, dan lainnya.

    Keberadaan fasilitas penyandang disabilitas di Taman Bicara menjadi lokasi pembelajaran tidak hanya bagi para tuna netra tapi juga para siswa/i.

    Mereka yang mungkin tidak pernah mengetahui apa nama tumbuhan di sekitar mereka serta beragam macam warna dapat memperoleh informasi itu secara langsung di Taman Bicara ini.

    Baca Juga: Surat Cinta dari Penyandang Disabilitas Membuat Ganjar Pranowo Terharu

    Keberadaan guru pendamping akan sangat membantu dan dapat menjadi pelengkap bagi siswa/siswi tersebut.

    Banyak pihak yang belum mengetahui tentang keberadaan fasilitas JPO dan sensor di jalur penyeberangan. Selain karena kurangnya sosialisasi, jumlah pejalan kaki di Indonesia masih relatif sangat rendah.

    Untuk Taman Bicara, salah satu tantangan yang dihadapi inisiatif ini yaitu perlunya anggaran pengadaan alat yang tidak murah.

    Kota Surabaya membutuhkan anggaran lebih dari Rp 100 juta untuk pengadaan 14 sensor alat bicara di satu ruang terbuka hijau.

    Selain itu, perlu adanya pengamanan yang lebih di lingkungan ruang terbuka hijau tersebut.Tidak sedikit fasilitas umum yang pernah diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

    Penyediaan fasilitas seperti ini sangat memungkinkan untuk direplikasi di kota lain. Pengadaan berbagai fasilitas ini dapat dengan mudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

    Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penyediaan fasilitas seperti ini membutuhkan pendanaan yang cukup besar, terutama dalam pengadaan teknologi dan system di tempat umum.

    Sumber: localisesdgs

  • Ganjar Pranowo di Mata Penyandang Disabilitas: Humble dan Sangat Peduli

    Ganjar Pranowo di Mata Penyandang Disabilitas: Humble dan Sangat Peduli

     

    7cloud.asia – Di sela kesibukannya menyiapkan diri di kontestasi Pilpres 2024, Ganjar Pranowo menemui penyandang disabilitas yang bekerja di Badan Usaha Mandiri, Posko Perjuangan Rakyat (Bumi Pospera) di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (28/9/2023).

    Di mata penyandang disabilitas, Ganjar Pranowo dinilai sebagai figur yang terbukti peduli 

    Hal itu bisa dilihat dari berbagai kebijakan Ganjar Pranowo saat menjabat gubernur Jawa Tengah (Jateng). 

    Pendamping penyandang disabilitas di Jakarta Timur, Mustar Bona Ventura.Mustar yang juga Ketua Umum Pospera mengatakan, selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah, perhatian kepada Ganjar Pranowo kepada disabilitas betul-betul nyata.

    “Mempekerjakan, melatih, dan lebih penting tidak ada jarak, Kita melihat itu ada pada Pak Ganjar,” ujar Mustar.

    Baca: Muhaimin prioritaskan penanganan polusi udara 

    Mustar juga mengungkapkan kebahagiaan teman-teman disabilitas dengan kedatangan Ganjar Pranowo.

    Dalam kesempatan itu Ganjar Pranowo meninjau unit usaha yang semuanya pekerjanya disabilitas, seperti usaha car wash, salon mobil, bengkel hingga kedai kopi yang adai di Bumi Pospera.

    Mustar menyebut harapan para penyandang disabilitas ialah kehadiran Negara kepada mereka, serta terkait pemberdayaan kaum disabilitas.

    “Kita senang, kita bangga, hari ini Pak Ganjar Pranowo datang dengan senang hati dengan betul-betul ketulusan mau menemui, mengajak bicara, dan berinteraksi dengan teman-teman disaibiltas, ini sesuatu yang luar biasa,” tutur Mustar.

    Baca: Risiko obral izin lahan jelang Pemilu 2024

    Sementara itu, Ganjar Pranowo mengungkapkan keinginannya untuk memberikan peluang lebih besar kepada penyandang disabilitas di Indonesia dalam dunia kerja.

    Bakal calon presiden yang diusung PDIP ini memaparkan gagasan pentingnya memberikan kuota khusus dalam pemerintahan dan perusahaan untuk mendukung inklusi sosial dan ekonomi bagi kaum disabilitas.

    Ganjar menekankan bahwa pemerintah harus mengambil tindakan afirmatif dengan memberikan kuota pekerjaan khusus bagi disabilitas.

    Selain kuota pekerjaan, Ganjar juga memandang pentingnya persiapan sumber daya manusia (SDM) dari kalangan disabilitas. Hal ini melibatkan pelatihan dan peningkatan keterampilan agar mereka siap mengisi posisi yang tersedia.

    Baca: Tiga bacapres adu gagasan

    Untuk peningkatan SDM secara merata, khususnya bagi penyandang disabilitas, Ganjar mendorong sekolah inklusi di seluruh daerah di Indonesia.

    Ketika menjabat gubernur Jateng, Ganjar Pranowo terus mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas di Jateng dengan memberikan pendampingan dan berbagai pelatihan keterampilan hingga wirausaha.

    Ganjar juga telah melakukan terobosan luar biasa dengan menyiapkan SMA dan SMK Negeri di Jateng menjadi sekolah inklusi, di mana anak-anak berkebutuhan khusus bisa belajar di sekolah umum.

    Ganjar Pranowo juga meningkatkan kualitas SLB Negeri di Jateng. Serta banyak lagi kebijakan Ganjar yang berpihak pada kaum disabilitas.

  • Masih Kurang, Jumlah Pendidik Terlatih untuk Pendidikan Inklusi bagi Penyandang Disabilitas

    Masih Kurang, Jumlah Pendidik Terlatih untuk Pendidikan Inklusi bagi Penyandang Disabilitas

    7cloud.asia – Sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terbit, pertumbuhan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia berjalan ke arah positif.

    Saat ini setidaknya sudah ada 40.928 sekolah di Indonesia yang melaksanakan pendidikan inklusi yakni sekolah yang menyediakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan disabilitas.

    Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya mengapresiasi implementasi dari penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas di sekolah-sekolah umum di Indonesia ini.  

    Baca: Cerita-cerita tuli, kisah keseharian disabiltas tuli di Kota Solo

    Dilansir Parlementaria, Wisnu menyampaikan hal ini saat berbicara di Forum Tingkat Tinggi ASEAN atau “The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership Beyond 2025” di Hotel Four Points, Makassar, Rabu (11/10/2023).

    Mengacu pada data pokok pendidikan (Dapodik) per Desember 2022, paparnya, sebanyak 40.928 sekolah telah melaksanakan pendidikan inklusif baik di jenjang SD, SMP, SMA dan SMK baik negeri maupun swasta.

    Dari jumlah satuan pendidikan tersebut, sebanyak 135.946 peserta didik berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas telah melaksanakan pembelajaran di dalamnya.

    Baca: Jawa Tengah punya bus ramah disabilitas di beberapa kota

    Jumlah peserta didik yang menikmati pendidikan inklusi telah mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2010 dari angka 15 ribu orang menjadi 135 ribu orang pada tahun 2022.

    Hal ini menurut Wisnu, tidak lepas juga dari peran sekolah dalam menyediakan guru pembimbing khusus yang mendidik, melatih, dan mengevaluasi peserta didik dalam melaksanakan pendidikan inklusi.

    “Kendati demikian, kurang dari 13 persen sekolah yang memiliki pendidik terlatih dalam pendidikan inklusi” terang Wisnu.

    Baca: Pramusapa ada untuk mereka yang membutuhkan

    Padahal peran dan tugas dari guru pembimbing khusus dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi sangat penting.

    Karena itu, Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah I itu mendorong pemerintah menyediakan anggaran tersendiri untuk memenuhi kebutuhan tenaga terlatih di sekolah inklusi.

    DPR, ujarnya, siap menjembatani Kemenkeu, Kemendikbud, dan Kemensos untuk mendiskusikan kebijakan anggaran yang tepat untuk mendorong lebih banyak tenaga profesional di sekolah inklusi.

    Baca: Cara Kota Surabaya menjadi kota ramah lingkungan

    “Kami tidak ingin sekolah inklusi hanya sekadar pelabelan dan formalitas semata,” katanya. 

    Aspek kesiapan infrastruktur sekolah, lanjut Wisnu, dan kesejahteraan guru harus sepadan dengan besarnya tanggung jawab yang diembankan kepada mereka.

    Tujuan dari pendidikan inklusi yakni untuk memastikan terbukanya dan keberlanjutan akses yang layak bagi semua anak sesuai kebutuhannya mesti betul-betul tercapai, sambungnya.

  • Siti Atikoh Ganjar Akan Terus Perjuangkan Kesetaraan untuk Kelompok Disabilitas

    Siti Atikoh Ganjar Akan Terus Perjuangkan Kesetaraan untuk Kelompok Disabilitas

    7cloud.asia – Siti Atikoh mengungkapkan keprihatinannya seputar adanya perbedaan upah dan jenjang karir yang masih terjadi dalam memperlakukan kaum disabilitas.

    Padahal meski sama-sama karyawan di perusahaan, namun ternyata upah yang diterima kaum disabilitas berbeda dengan mayarakat dengan pekerja non disabilitas.

    Keprihatinan Siti Atikoh Ganjar  ini disampaikan pada wartawan di sela-sela kunjungannya dalam rangka memperingati hari Penyandang Disabilitas Internasional (3/12/2023 ) di Jakarta siang.

    “Meski pun sama-sama karyawan di perusahaan, tenyata UMR kaum disabilitas berbeda ya. Dari sisi penjenjangan karir, meski produktivitas mereka tinggi, tekun, tapi kok perjenjangan karirnya berbeda,” ucap perempuan yang dinobatkan sebagai ibu asuh Disabilitas ini.

    Baca: YCAB perjuangkan batik untuk tunanetra

    Siti Atikoh juga mencontohkan adanya seorang tunanetra yang mengatakan padanya, seolah perusahaannya bekerja hanya bertujuan untuk menggugurkan kewajiban normatif saja.

    Sementara perlakuan yang diterima, masih dibedakan dengan karyawan normal lainnya.

    “Kemarin ada difabel tuna netra yang mengatakan seolah-olah perusahaannya itu hanya seperti menggugurkan kewajiban normatif, bahwa perusahaan itu telah melibakan teman-teman difabel. Namun perlakuan perusahaan berbeda dengan yang mereka terima,” imbuhnya. 

    Untuk itu, Siti Atikoh menilai, perlunya kesiapan lingkungan kerja dan sekolah dalam menerima kehadiran kaum disabilitas.

    Baca: Pendidik untuk disabilitas masih kurang

    Lingkungannya dulu yang harus dipersiapkan agar bisa menerima teman-teman kita ini dengan baik.

    Bahwa mereka punya hak yang sama untuk dapat berkinerja dengan baik. Karena sebetulnya bila setiap individu digali potensninya maka akan memiliki sumber daya yang luar biasa,” paparnya.

    Lebih lanjut Siti Atikoh mengungkapkan, seharusnya pembangunan di Indonesia ada kesetaraan bagi semua orang termasuk disabilitas, dalam mengakses pendidikan atau infrastruktur agar bisa melakukan aktivitas ekonomi dan sosial yang sama.

    Siti Atikoh menegaskan, selama ini dirinya sudah mempunyai komitmen untuk mendampingi dan selalu bergandengan tangan dalam menyuarkan hak-hak disabilitas sejak sebelum pencapresan.

    Baca: Cerita tuli, potret keseharian disabilitas tuli di Solo

    Memang diakuinya, hal ini tentu saja diperlukan kerjasama dari seluruh kelompok, elemen masyarakat dan stake holder agar hak-hak kaum disabilitas terpenuhi.

    “Jangan lihat labelnya, tapi lihatlah orangnya. Karena setiap manusia, setiap individu memliki hak untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya dan dengan kesetaraan,” pungkasnya.

    Dalam kunjungannnya ini, Siti Atikoh juga mengunjungi beberapa stan hasil karya kaum disabilitas. Ia juga menyempatkan diri menyanyikan lagu “Matahari” yang dipopulerkan Agnes Monica, bersama dua tunanetra dan berfoto bersama.

  • Staf Khusus Jokowi, Angkie Yudhistira Dukung Ganjar karena Peduli Kelompok Disabilitas

    Staf Khusus Jokowi, Angkie Yudhistira Dukung Ganjar karena Peduli Kelompok Disabilitas

    7cloud.asia – Di Hari Disabilitas Internasional 2023, Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Angkie Yudistia secara gamblang menyatakan dukungan kepada capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo.

    Dukungan untuk Ganjar ini muncul dinyatakan Angkie saat menghadiri acara Hari Disabilitas Internasional 2023 di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (3/12/23).

    Dukungan Angkie ini atas dasar optimismenya bahwa Ganjar akan mampu mengafirmasi dan memprioritaskan kepentingan disabilitas.

    Perempuan kelahiran 5 Juli 1987 ini menyebutkan akan terus mengawal apa yang akan menjadi fokus perhatian Ganjar Pranowo untuk penyandang disabilitas.

    Baca: Bantu penyandang disabilitas, YCAB bangun rumah belajar batik

    Ia menyebut sejumlah hal yang harus disediakan untuk disabilitas yaitu kemudahan aksesibilitas sarana prasarana publik, pendidikan inklusi, lapangan pekerjaan, hingga ekonomi.

    “Pak Ganjar mendatangi kita teman-teman disabilitas dengan program-program unggulan beliau. Jadi harapannya semoga Indonesia jauh lebih inklusi dengan kepemimpinan Pak Ganjar nanti, jangan lupa ya pilih Pak Ganjar!,” ucap Angkie. 

    Angkie yang juga penyandang disabilitas itu merasa peran Ganjar Pranowo ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah maupun anggota DPR RI dua periode sudah sangat mendukung kawan-kawan disabilitas.

    Selama mengambil kebijakan, Ganjar selalu menempatkan penyandang disabilitas pada posisi penting. Bukan itu saja, para disabilitas di Jawa Tengah juga dilibatkan dalam musyawarah pembangunan.

    Baca: Seperti ini Ganjar Pranowo di mata disabilitas Jawa Tengah

    Ganjar sebagai Gubernur Jateng juga tiga kali berturut-turut menyabet penghargaan sebagai pembina memberikan hak disabilitas di d

    Ganjar sebagai Gubernur Jateng juga tiga kali berturut-turut menyabet penghargaan sebagai pembina memberikan hak disabilitas di dunia kerja inklusif.

    Tercatat, hingga Oktober 2022, di Jawa Tengah terdapat 216 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja difabel mencapai 2.057 orang.

    “Kita yakin pilih Ganjar, pak Ganjar karena rekam jejak beliau, beliau sangat mengerti dan memahami penyandang Disabilitas. Beliau merangkul teman-teman disabilitas sebagai inisiator merangkul teman-teman disabilitas se-Indonesia Raya,” tutup Angkie.

    Baca: Cara Surabaya menjadi kota ramah disabilitas

    Dalam kesempatan itu Ganjar Pranowo juga menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional 2023. Ganjar mendengarkan beragam masukan dari para penyandang disabilitas di Graha Futsal, Kota Mataram, NTB.

    Ganjar menerima beberapa masukan terkait kesetaraan hak aksesibilitas kaum disabilitas, khususnya di ruang-ruang publik.

    Kepada Ganjar, mereka mengeluhkan selama ini kebutuhan akses disabilitas acapkali terpinggirkan.

    Untuk itu, Ganjar berkomitmen mendorong penyediaan inklusivitas infrastruktur seperti ruang publik dan kantor-kantor pemerintahan yang ramah bagi penggunanya, termasuk disabilitas pada masa pemerintahannya mendatang.

    Baca: Pramusapa, layanan khusus dari TransJakarta untuk penyandang disabilitas 

    Saya, ujar Ganjar, sudah punya pengalaman pada saat jadi gubernur, waktu itu kelompok disabilitas adalah salah satu kelompok yang selalu kami ajak dalam musyawarah perencanaan pembangunan di samping kelompok perempuan dan anak.

    Inilah cara membuat setara semuanya dan tidak ada yang ditinggalkan, no one left behind,” kata Ganjar.

  • Terala Foundation: Belum Ada Kebijakan Inklusif untuk Penyandang Disabilitas dan Perempuan Kepala Keluarga

    Terala Foundation: Belum Ada Kebijakan Inklusif untuk Penyandang Disabilitas dan Perempuan Kepala Keluarga

    ruangkotacom – Memperingati Hari Disabilitas Internasional, Komunitas Teman Terala (Tetra) mengoptimalkan terwujudnya hak disabilitas mendapatkan ruang dan kesempatan yang sama menyalurkan aspirasi, minat, bakat.

    Bertempat di Sunyi Kafe, Jakarta, puluhan anggota Komunitas Teman Terala berkumpul pada Minggu, 17 Desember 2023 kemarin. Mereka datang dengan beragam disabilitas baik fisik, intelektual dan psikososial dan tuli.

    Salah satunya adalah Amel Rizky, anak tunagrahita dari Kabupaten Bogor yang memilki multi talenta seperti menari dan memiliki usaha berjualan telur asin.

    Di ujung acara diselenggarakan workshop untuk membuat buket tangan yang ditutori Adita Cahyaningrum dari Komunitas Krafter Depok, dan workshop membuat poster kampanye dengan Canva yang dipandu Hafida Fifi

     

    Baca: Siti Atikoh Ganjar siap fasilitasi penyandang disabilitas

    Acara ini untuk menggaungkan pentingnya pemenuhan hak-hak disabilitas harus terus digaungkan.

    “Agar semua orang mulai mendengar, merasakan dan sampai melakukan aksi-aksi kecil yang bisa membantu terwujudnya lingkungan yang setara dan Indonesia yang inklusif disabilitas,” ujar Tien Mulyanthi, ketua Terala Foundation.

    Pada akhir acara, salah satu peserta, Ryan (autis) menyampaikan kesannya mengikuti pelatihan. 

    “Saya belum terbiasa dengan hal baru. Setelah ikut pelatihan dari Terala, saya lebih tahu cara membuat buket dan membuat desain grafis Canva.” ujarnya.

    Baca: Kafe Difabis, potret perjuangan disabilitas tuli di Jakarta

    Komunitas Teman Terala (Tetra) dibidani oleh Terala Foundation (TERALA) dan beranggotakan sekitar 150 orang dari keragaman disabilitas dan perempuan kepala keluarga. 

    Saat membuka acara, Tien menyampaikan, Terala Foundation dibentuk bersama dua pengagas inti yaitu Lystianingrum dan Qorihani dengan tujuan membantu disabilitas dan perempuan kepala keluarga agar berdaya.

    Dengan kiprahnya, Terala Foundation berharap para penyandang disabilitas dan perempuan kepala keluarga berkesempatan meningkatkan pendapatan.

    Tien bercerita, pendirian Terala Foundation berangkat dari pengalamannya sebagai disabilitas. Bagaimana susahnya menjadi seorang perempuan disabilitas yang bekerja di Jakarta.

    Baca: Bantu disabilitas netra, YCAB kembangkan batik

    “Mulai pelayanan publik dengan aksesibilitas yang tidak ramah disabilitas. Seperti transportasi, kantor dan sekolah tidak inklusif, juga diskriminasi dan bullying di tempat kerja,” terangnya dalam keterangan tertulis yang diterima ruangkota pada Senin (18/12/2023).

    Dia menegaskan tidak mau pengalaman tersebut terjadi lagi. Tentang harapan keberdayaan seorang disabilitas, Tien, disabilitas harus bisa meraih semua mimpinya asalkan diberikan kesempatan yang sama.

    Sebagai enterpreneur, Tien dulu bermimpi untuk bisa punya perusahaan. Dan, kini mimpi itu bisa terwujud. Saat ini Tien juga pemilik perusahaan jasa keuangan dan pajak.

    Demikian juga harapannya untuk bisa mendapatkan pendidikan  tinggi. Tien adalah penerima beasiswa Chevening dan mampu menyelesaikan master di Dundee, Inggris pada November 2023.

    Baca: Cerita Tuli, memotret keseharian disabilitas tuli di Solo

     

    “Terala Foundation hadir berusaha membantu memberikan pelatihan baik yang bersifat vokasional maupun non vokasional yang dibutuhkan untuk bisa memulai usaha sendiri/berbisnis maupun bekerja di perkantoran/sektor industri formal,” imbuh Tien.

     

  • Penyandang Disabilitas Semarang Terima Bantuan Alat, Kebijakan Afirmatif Juga Dibutuhkan

    7cloud.asia – Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya bekerja sama dengan Balai Antasena Kementerian Sosial menyalurkan bantuan Atensi klaster disabilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

    Bertempat di pendopo kantor Desa Tuntang, sebanyak 40 warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Semarang menerima alat bantu disabilitas.

    Bantuan untuk disabilitas tersebut terdiri dari 16 kursi roda, 10 alat bantu dengar, 8 tripod, 3 kruk, 1 walker, dan 1 tongkat Elbow Onemed.

    Legislator dari Dapil Jateng I itu mengatakan, penyaluran bantuan alat bantu disabilitas adalah tahap II yang hasil kerja sama yang baik antara Komisi VIII DPR dengan Kementerian Sosial.

    Baca: Staf khusus Jokowi dukung Ganjar Pranowo karena lebih peduli disabilitas

    Wisnu mengatakan, setiap kegiatan turun ke tengah masyarakat, pihaknya menerima banyak aspirasi dari warga. Termasuk permohonan alat bantu disabilitas bagi warga kami yang difabel.

    “Semua data yang kami peroleh dan telah diverifikasi ini lantas kami usulkan kepada Kementerian Sosial dan Alhamdulillah hari ini kami bisa tunaikan permintaan mereka,” jelas Wisnu, dikutip Parlementaria, Sabtu (16/12/2023).

    Politisi Fraksi PKS ini menegaskan, pemenuhan aksesibilitas bagi difabel adalah tanggung jawab negara.

    Untuk itu, mereka yang memiliki kebutuhan khusus memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan warga lainnya untuk dapat hidup secara terhormat dan memperoleh kemandirian.

    Baca:  Bantu penyandang disabilitas netra, YCAB kembangkan batik

    Sebagai bagian dari penyelenggara negara,ujarnya, kami berkomitmen untuk mengerahkan segala daya dan upaya untuk memenuhi hak dasar warga kami dalam hal pemenuhan kebutuhan dasarnya secara memadai.

    Hak dasar itu mulai dari kebutuhan pangan bagi warga prasejahtera hingga alat bantu disabilitas bagi yang berkebutuhan khusus.

    “Semua advokasi ini ditujukan untuk memperkuat aksesibilitas dan kemandiran bagi para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial khususnya di dapil kami,” jelas Wisnu.

    Timbul Rohadi, penyandang disabilitas dari Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang yang memperoleh bantuan kursi roda, mengaku bersyukur bisa menerima bantuan kursi roda hasil advokasi Anggota DPR ini.

    Baca:  Terala Foundation nilai belum ada kebijakan inklusif untuk disabilitas dan perempuan kepala keluarga

    “Alhamdulillah dengan kursi roda ini saya lebih mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa harus digendong oleh orang lain,” ungkapnya. 

    Ia berharap, ke depan tak hanya bantuan peralatan saja yang diberikan. Tetapi juga kebijakan yang afirmatif sehingga penyandang disabilitas bisa mandiri menjalankan aktifitasnya.

  • Mengenal Bus Ramah Disabilitas yang Baru Saja Diluncurkan Dishub DKI Jakarta

    Mengenal Bus Ramah Disabilitas yang Baru Saja Diluncurkan Dishub DKI Jakarta

    7cloud.asia – Dinas Perhubungan DKI Jakarta meluncurkan lima bus sekolah khusus bagi siswa penyandang disabilitas untuk memudahkan menjalani aktivitas pendidikan.

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut, secara bertahap jumlah armada bus bagi penyandang disabilitas ini akan ditambah seiring dengan fasilitas yang juga akan ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi.

    Dalam acara peluncuran sekaligus meninjau fasilitas bus di halaman pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/1/2024) Ia mengatakan, Dinas Perhubungan sebenarnya butuh 80 unit bus, tetapi saat ini baru tersedia lima unit.

    “Saya harap dapat memberi semangat, dan ini menjadi perhatian khusus. Kami secara bertahap akan meningkatkan pelayanan, juga menambah armada bus untuk anak berkebutuhan khusus,” kata Heru.

    Baca: Mengenal bus ramah disabilitas di Jawa Tengah 

    Selain itu, Heru juga mengimbau kepada masyarakat agar mendukung para siswa penyandang disabilitas untuk tetap bisa bersekolah.

    Sejalan dengan hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga terus berupaya memberikan fasilitas terbaik untuk meningkatkan semangat bagi para penyandang disabilitas dalam menimba ilmu.

    Heru mengatakan para penyandang disabilitas juga ingin sekolah, sehingga keberadaan bus ini akan sangat membantu.

    “Jadi jika ada warga atau rekan kita yang merupakan penyandang disabilitas untuk diberikan semangat kepada mereka bahwa mereka agar mau sekolah. Dan tidak harus di rumah, karena harus sekolah,” ujar Heru.

    Baca: Kafe Difabis, kisah perjuangan disabilitas bisu di Jakarta

    Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Jakarta Syafrin Liputo menyebutkan beragam fasilitas yang terdapat dalam bus khusus penyandang disabilitas.

    Kapasitas bus dapat digunakan bagi tujuh penumpang dengan kursi roda, sepuluh tempat duduk, dan 19 penumpang berdiri.

    Armada bus dilengkapi dengan CCTV dan lantai tekstil yang berguna sebagai panduan berjalan bagi para siswa penyandang disabilitas tunanetra.

    “Jadi mereka terfasilitasi dengan baik. Untuk teknologinya disiapkan hidrolik, sehingga kursi roda tidak harus didorong tapi cukup ditempatkan di platform dan akan di-lifting (diangkat) ke dalam bus, kemudian masuk, dan sebaliknya,” terang Syafrin.

    Baca: Ganjar Pranowo di mata disabilitas

    Upaya Pemprov DKI Jakarta tersebut mendapat apresiasi dari Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia.

    Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan visi dan misi pemerintah pusat dan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

    “Kita melihat hari ini adik-adik penyandang disabilitas dan keluarga tidak perlu khawatir kalau ke sekolah. Karena fasilitasnya sudah ada dari Jakarta dan diakomodir oleh Pemprov DKI,” kata Angkie.

    Angkie berharap DKI Jakarta dapat menjadi percontohan untuk provinsi lainnya karena ini merupakan upaya yang sangat membantu penyandang disabilitas untuk sekolah.

    Baca: Angkie Yudistia dukung capres yang peduli disabilitas

    Bus sekolah khusus penyandang disabilitas ini melayani lima rute, yaitu Rorotan-Marunda yang melewati SLB Negeri 8

    Rute kedua adalah Plumpang-Kemayoran melewati SLB Negeri 9, YPAC Kebayoran Baru yang terdiri dari tiga rute meliputi Kalideres, Lubang Buaya, dan Muara Baru.

    Rute tersebut dipilih berdasarkan lokasi SLB dan dinilai dari banyak siswa yang membutuhkan akomodasi.

    Daerah lain yang memiliki bus ramah disabilitas adalah Jawa Tengah yang digagas di era Gubernur Ganjar Pranowo.  

     

  • Lapak Khusus untuk Penyandang Disabilitas di Pasar Lokbin Cililitan Menuai Apresiasi

    Lapak Khusus untuk Penyandang Disabilitas di Pasar Lokbin Cililitan Menuai Apresiasi

    Foto: suara.com

    7cloud.asia – Keberadaan lapak khusus untuk berjualan untuk pepenyandang disabilitas di Pasar Lokasi Binaan atau Lokbin Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur mendapatkan apresiasi.

    Lapak khusus bagi penyandang disabilitas di Pasar Lokbin Cililitan ini merupakan bagian dari renovasi pada tahun 1998.

    Pasar Lokbin Cililitan berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 1.500 meter persegi, dengan daya tampung sebanyak 100 pedagang.

    Para pedagang di Pasar Lokbin Cililitan ini terdiri dari 90 pedagang eksisting dan 10 pedagang baru binaan, termasuk dua pelaku usaha penyandang disabilitas.

    Mayoritas pelaku usaha yang berjualan di Pasar Lokbin Cililitan adalah pedagang makanan atau kuliner.

    Baca Juga: Pramusapa, Cara TransJakarta dan Commuter Line Melayani Disabilitas dan Penumpang Prioritas

    Marlon Nainggolan, salah seorang ahli terapis penyandang disabilitas mengaku telah menjajakan jasanya sejak tiga bulan lalu di pasar tersebut.

    Dia merasa terbantu dengan fasilitas lapak yang diberikan pemerintah kota setempat.

    “Sebelum mendapat lapak di sini, saya memberikan jasa terapis sesuai pesanan pasien,” kata Nainggolan, saat ditemui di Pasar Lokbin Cililitan, Jakarta Timur, Rabu.

    Sebelum berjualan di pasar itu, dia mengaku hanya mendapat 15 orang pasien per bulan, namun setelah mendapat akses di pasar ini, jumlah pasiennya meningkat menjadi antara 30-40 orang per bulan.

     

    Baca Juga: Mengenal Bus Ramah Disabilitas yang Baru Saja Diluncurkan Dishub DKI Jakarta

    Selain pendapatan yang bertambah, Nainggolan juga merasakan ada persamaan derajat antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas di pasar tersebut.

    “Tidak ada perbedaan antara kami (disabilitas) dan mereka (non-disabilitas). Kami memiliki kesempatan yang sama saat bekerja dan mencari nafkah,” ujarnya.

    Lebih lanjut Nainggolan berharap, pemerintah dapat membangun fasilitas khusus di pasar itu agar memberikan kenyamanan bagi konsumen disabilitas saat berbelanja, seperti akses jalan, toilet dan parkiran.

    “Kami terpaksa harus memakai pampers untuk menampung air kencing, karena toilet di sini tidak memadai,” ujar laki-laki yang mengaku pernah menderita polio saat bayi tersebut.

    Sumber: Antaranews.com

  • Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Protes Menkeu Karena Tak Dilibatkan dalam Penyusunan RPP Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas

    Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Protes Menkeu Karena Tak Dilibatkan dalam Penyusunan RPP Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas

    7cloud.asia – Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Perlindungan Sosial yang Inklusif mengungkapkan kekecewaannya pada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

    Pasalnya, mereka tidak dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas.

    Dalam rilis yang diterima 7cloud.asia dari Perhimpunan Jiwa Sehat pada Jumat (14/06/2024) malam, koalisi tersebut menyesalkan menkeu, Sri Mulyani tidak melibatkan koalisi dalam penyusunan RPP ini.

    Aktivis perempuan disabilitas, Nena Hutahaean mengatakan, seharusnya pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) membuka ruang diskusi dengan koalisi organisasi penyandang disabilitas.

    Baca: Surat cinta dari penyandang disabilitas untuk Ganjar Pranowo

    “Tujuan dibentuknya Koalisi ini adalah sebagai langkah untuk mengadvokasi kebijakan perlindungan sosial yang ada agar dapat menjamin pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tanpa melihat derajat kedisabilitasannya serta status sosial ekonomi sehingga nantinya semua Penyandang Disabilitas dapat hidup mandiri di dalam masyarakat,” jelas Nena Hutahaean.

    Menurut koalisi, penyandang disabilitas sangat penting untuk dilibatkan dalam proses penyusunan RPP Konsesi. Sebab, hanya penyandang disabilitas sendirilah yang memahami apa saja hambatan yang dihadapi.

    Nena menjelaskan ada beberapa pasal dalam RPP yang telah disusun oleh BKF masih tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

    BKF tidak merinci secara jelas siapa saja pihak selain pemerintah yang harus menyediakan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.

    Baca: Program beasiswa ADIK bisa diakses penyandang disabilitas

    Selain itu, dalam RPP yang menjadi sorotan penting bagi koalisi adalah penerima konsesi hanya Penyandang Disabilitas yang memiliki kartu disabilitas.

    Padahal realitanya, lanjut Nena, kebijakan kartu disabilitas masih sangat bermasalah karena belum menjamin kemudahan akses dalam pendaftarannya.

    Apalagi bagi penyandang disabilitas di daerah kepulauan dan jauh dari pusat pemerintahan.

    Sementara itu, Tim penyusun Naskah Akademik dan RPP Konsesi versi koalisi, Anthoni Tsaputra mengatakan pendekatan perlindungan sosial saat ini tidak tepat, karena masih berbasiskan pendapatan rumah tangga dan kemiskinan.

    Baca: YCAB buka rumah belajar batik

    Menurutnya, pendekatan ini tidak mencerminkan keadaan hidup masyarakat, khususnya Penyandang Disabilitas di Indonesia.

    Kenyatannya masih banyak penyandang disabilitas yang hidupnya jauh dari kesejahteraan, meskipun keluarga atau pendampingnya tidak masuk kategori miskin milik pemerintah.

    “Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas memiliki extra cost disability atau biaya lebih disabilitas,” ujar Anthoni.

    RPP dari pemerintah juga dianggap hanya fokus pada hal-hal teknis dan tidak pada pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara utuh.

    Sehingga koalisi meminta agar Kemenkeu dan BKF membuka ruang seluas-luasnya untuk berdiskusi dalam waktu dekat.

    Baca: Mengenal bus ramah disabilitas

    Dengan demikian kemenkeu dan BKF dapat mendengarkan suara penyandang disabilitas agar koalisi bisa dapat menjelaskan mengenai hal-hal yang diinginkan di dalam RPP tersebut.

    Pada kesempatan itu, koalisi juga menyampaikan surat terbuka untuk menkeu Sri Mulyani. Surat ini berisi ajakan kepada kemenkeu, Sri Mulyani dan BKF untuk berdiskusi dan audiensi.

    Hal ini perlu dilakukan agar untuk memastikan penyusunan RPP dapat mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas dengan tepat sasaran.

    Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Perlindungan Sosial yang Inklusif terdiri atas 46 organisasi disabilitas serta penyakit langka dari seluruh Indonesia.