ruangkota

Tag: emisi karbon

  • Tekan Emisi Karbon, Mengapa Pajak Karbon Harus Diterapkan Meski Telah Ada Perdagangan Karbon

    Tekan Emisi Karbon, Mengapa Pajak Karbon Harus Diterapkan Meski Telah Ada Perdagangan Karbon

    7cloud.asia – Salah satu skema keuangan terbesar untuk menahan laju perubahan iklim adalah pajak karbon.

    Pajak karbon dikenakan oleh pemerintah dengan memungut pembiayaan sejumlah tertentu terhadap emisi karbon dan gas rumah kaca (per ton) yang dihasilkan oleh perusahaan atau industri.

    Pajak karbon mendorong para penghasil emisi karbon atau pencemar untuk menurunkan emisi karbon. Pajak karbon juga mendorong industri beralih ke proses yang lebih efisien atau menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

    Selain pajak karbon, dunia juga mengenal mekanisme lain untuk mengurangi emisi karbon, yaitu perdagangan karbon atau skema perdagangan emisi (ETS) yang dapat diterapkan sebagai pengganti pajak karbon.

    Dalam perdagangan karbon ini, pemerintah akan membatasi jumlah emisi karbon dan gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer setiap tahun berdasarkan kredit karbon.

    Baca: Peran pajak karbon menahan laju perubahan iklim

    Industri dan perusahaan yang mengeluarkan emisi akan memiliki kesempatan untuk menjual tunjangan ekstra mereka kepada penghasil emisi yang lebih besar, sehingga terciptalah transaksi atau perdagangan karbon.

    Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan emisi melampaui kuota karbon yang telah dialokasikan sebelumnya, untuk selanjutnya mengurangi emisi karbon secara keseluruhan.

    Namun, insentif keuangan bernama perdaangan karbon ini mungkin tidak cukup untuk mencegah industri mengurangi emisi karbon.

    Karena itu, banyak pihak yang menyarankan penerapan pajak perbatasan karbon, yang akan mengenakan biaya pada barang impor yang diproduksi di negara-negara dengan peraturan emisi yang lebih lemah.

    Pajak karbon lintas batas dinilai akan membantu industri dan dunia usaha di negara-negara yang memiliki harga karbon lebih tinggi agar mampu bersaing dengan dunia usaha di luar negeri.

    Baca: Penerapan pajak karbon perlu persiapan matang

    Saat ini, terdapat 27 negara yang menerapkan pajak karbon: Argentina, Kanada, Chili, Tiongkok, Kolombia, Denmark, Uni Eropa (27 negara), Jepang, Kazakhstan, Korea, Meksiko, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Afrika Selatan, Swedia , Inggris, dan Ukraina.

    Indonesia dan sejumlah negara lainnya seperti Brasil, Brunei, Pakistan, Rusia, Serbia, Thailand, Turki, dan Vietnam mempertimbangkan untuk menerapkan pajak karbon.

    Selain itu, terdapat 64 inisiatif penetapan harga karbon yang saat ini diterapkan di seluruh dunia pada berbagai tingkat regional, nasional, dan subnasional, dan tiga inisiatif lainnya dijadwalkan untuk diterapkan.

    Bank Dunia memperkirakan, secara keseluruhan inisiatif-inisiatif ini mencakup 21,5% emisi gas rumah kaca global pada tahun 2021.

    Pajak Karbon Uni Eropa mempunyai salah satu contoh terbaik dari sistem pembatasan dan perdagangankarbon, yang disebut Sistem Perdagangan Emisi UE.

    Baca: Peran multipihak dalam perdagangan karbon

    Importir barang-barang yang banyak menghasilkan emisi harus membayar biaya berdasarkan jumlah yang harus dibayar oleh produsen berdasarkan peraturan emisi karbon UE.

    Pada September 2021, harga karbon per ton dalam program UE berada pada angka 62,45 Euro, dan terus meningkat.

    Dalam paket legislatif ambisius yang diumumkan pada bulan Juli 2021 sebagai bagian dari Kesepakatan Hijau UE, Komisi Eropa mengadopsi kebijakan untuk memperluas ETS yang ada di blok tersebut ke sektor lain termasuk penerbangan dan maritim.

    Namun yang paling menonjol adalah paket legislatif yang mengusulkan pajak perbatasan karbon pertama di dunia, yang juga dikenal sebagai mekanisme penyesuaian perbatasan karbon.

    Pajak karbon lintas batas akan mengenakan pungutan atas impor material termasuk baja, aluminium, dan pupuk dari negara-negara dan perusahaan asing yang peraturan lingkungannya lebih longgar.

    Baca: Agar perdagangan karbon tak jadi arena greenwashing

    Blok ini berharap dapat melindungi bisnis lokal di negara-negara yang tunduk pada peraturan pengurangan emisi dengan membebankan biaya pada barang dan bahan yang diimpor dari bisnis dan negara yang intensif karbon.

    Namun, sistem penalti belum ditentukan dan banyak mitra dagang UE termasuk Rusia mengkritik proposal tersebut, mengklaim bahwa mereka berpotensi mengalami kerugian hingga USD$7,6 miliar dari proposal tersebut.

    Sumber: earth.org

     

  • Penerapan Pajak Karbon di Negara Berkembang, Belajar dari Kisah Sukses India

    Penerapan Pajak Karbon di Negara Berkembang, Belajar dari Kisah Sukses India

    7cloud.asia – India adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia dan penghasil polusi atau emisi karbon terbesar ketiga, setelah China dan Amerika Serikat.

    Meski tergolong negara berkembang India sukses menerapkan pajak karbon dan berdampak signifikan dalam penurunan emisi karbon.

    Penerapan pajak karbon di India bukan tanpa tantangan, tapi ada alasan kuat bagi India untuk menerapkan pajak karbon.

    Pendapatan yang dihasilkan dari pajak karbon dapat digunakan untuk mendanai proyek energi terbarukan, program efisiensi energi, dan inisiatif transportasi berkelanjutan.

    Baca: Pajak karbon di negara G20

    Pajak karbon juga akan mendorong industri untuk mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan dalam jangka panjang.

    Selain itu, penerapan pajak karbon di India akan memberikan sinyal kuat kepada negara-negara berkembang lainnya bahwa mengambil tindakan terhadap perubahan iklim sangatlah penting.

    Hal ini juga akan menjadi contoh bagi negara-negara G20 lainnya, dengan menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam mengurangi emisi karbon.

    Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan pajak karbon di India, terdapat pula manfaat yang signifikan.

     

    Baca: Pertemuan G20 gagal sepakati pengurangan bahan bakar fosil

    Penting bagi para pembuat kebijakan untuk secara hati-hati mempertimbangkan dampak kebijakan dan berupaya memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan cara yang adil dan efektif.

    Dengan melakukan hal ini, India dapat memainkan peran penting dalam perjuangan global menurunkan emisi karbon sekaligus melawan perubahan iklim.

    Aspek penting dalam keberhasilan penerapan kebijakan pajak karbon di India adalah menentukan tarif pajak yang sesuai.

    Menurut Bank Dunia, pajak karbon sebesar 40 dolar AS per ton CO2 dapat mengurangi emisi hingga 1,7 miliar ton pada tahun 2030, yang setara dengan 30% proyeksi emisi India.

    Baca: Peran pajak karbon dalam menahan laju perubahan iklim

    Tarif pajak karbon yang diterapkan ini juga akan menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi pemerintah.

    Uangnya dapat digunakan untuk mendukung pengembangan energi ramah lingkungan dan langkah-langkah adaptasi iklim.

    Aspek penting lainnya adalah memastikan bahwa kebijakan pajak karbon diterapkan secara adil dan tidak memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap rumah tangga berpendapatan rendah.

    Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menggunakan pendapatan dari pajak karbon untuk memberikan subsidi bagi rumah tangga berpendapatan rendah guna mengimbangi kenaikan biaya energi.

    Baca: Mengapa pajak karbon perlu meski telah ada bursa karbon

    Selain itu, pendapatan dari pajak karbon dapat digunakan untuk mendukung pengembangan energi bersih di daerah pedesaan, yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan energi.

    Pajak karbon yang diterapkan di India ini bisa dijadikan contoh untuk banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahwa dengan kehati-hatian, pajak karbon sangat besar perannya dalam menurunkan emisi karbon.  

    Sumber: earth.org
    ​

     

     

  • Penerapan Pajak Karbon di India, Preseden Bagus untuk Negara-negara G20

    Penerapan Pajak Karbon di India, Preseden Bagus untuk Negara-negara G20

    7cloud.asia – G20 adalah forum internasional yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa, yang mewakili negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia.

    Secara kolektif, anggota G20 bertanggung jawab atas 80% emisi karbon global. Namun, hanya sedikit negara G20 yang telah menerapkan pajak karbon dan bahkan negara-negara tersebut memilih pajak yang relatif rendah.

    Pada tahun 2019, Kanada mengenakan pajak karbon sebesar 20 dolar AS (USD)  per ton emisi CO2, sedangkan Prancis dan Swedia masing-masing mengenakan pajak sebesar 133 USD dan 124 USD per ton emisi CO2.

    Negara-negara G20 lainnya, seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Rusia, dan Australia, belum menerapkan pajak karbon.

    Salah satu negara G20 yang sukses menerapkan pajak karbon adalah India. Bahkan India bisa disebut sebagai contoh bagi negara G20  lainnya.

    Baca: Pertemuan G20 gagal sepakati pengurangan emisi karbon

    Dilansir earth.org, India merupakan penghasil emisi karbon terbesar ketiga setelah China dan Amerika Serikat.

    Emisi karbon di negara ini diproyeksikan meningkat sebesar 50% pada tahun 2030, terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan listrik dan transportasi.

    Oleh karena itu, upaya dan kontribusi India dalam mengurangi emisi karbon global merupakan langkah penting dalam memerangi pemanasan global.

    India telah menerapkan beberapa kebijakan dan inisiatif untuk mengurangi emisi karbon, seperti Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim, Misi Tenaga Surya Nasional, dan Dana Energi Bersih.

    Namun, kebijakan dan inisiatif ini dinilai tidak cukup untuk memenuhi target India dalam mengurangi intensitas karbon dalam PDB sebesar 33-35% pada tahun 2030.

    Baca: Peran pajak karbon dalam menahan laju perubahan iklim

    Oleh karena itu, penerapan pajak karbon dapat memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini.

    Selain itu, dengan menerapkan pajak karbon, negara ini memiliki peluang unik untuk memberikan contoh bagi negara-negara G20 lainnya.

    Tarif pajak karbon India saat ini termasuk yang terendah di dunia, yaitu hanya USD1,6 atau sekitar Rp240.000 per ton emisi CO2.

    Dengan menaikkan tarif pajak ini, India tidak hanya dapat mengurangi emisi karbonnya tetapi juga menjadi contoh bagi negara-negara G20 lainnya.

    Pendapatan yang dihasilkan dari pajak ini, yang tentunya akan menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan.

    Baca: Mengapa pajak karbon perlu meski telah ada bursa karbon

    Tidak hanya menghasilkan dorongan ekonomi tetapi juga dapat digunakan untuk mendanai langkah-langkah mitigasi iklim, seperti energi terbarukan, transportasi umum, dan efisiensi energi.

    Tantangan dalam Penerapan Pajak Karbon di India
    Penerapan pajak karbon merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius.

    Namun, hal ini bukannya tanpa tantangan, terutama di negara-negara berkembang seperti India.

    Salah satu kendala utama penerapan pajak karbon di India adalah potensi dampaknya terhadap perekonomian.

    Hal ini karena India masih merupakan negara berkembang, dan kebijakan apa pun yang berdampak pada perekonomian harus diterapkan dengan hati-hati.

    Baca: Indonesia masih kaji penerapan pajak karbon

    Pajak karbon akan meningkatkan biaya produksi bagi industri, yang dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen.

    Selain itu, India sangat bergantung pada batu bara untuk pembangkit listrik, yang akan terkena dampak langsung dari pajak karbon. Tantangan lainnya adalah kurangnya data akurat mengenai emisi karbon di India.

    Perekonomian India sangat terfragmentasi, dengan banyaknya usaha kecil dan menengah (UKM) yang mungkin tidak memiliki sumber daya atau keahlian untuk mengukur emisi mereka secara akurat.

    Hal ini mempersulit perancangan pajak karbon yang efektif dan adil. Selain itu juga ada masalah distribusi pendapatan.

    Jika pajak karbon diterapkan, pendapatan yang dihasilkan perlu didistribusikan secara adil. Hal ini sangat penting terutama di negara berkembang seperti India, yang mempunyai kesenjangan kekayaan yang signifikan.

    Pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendanai langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim atau dapat digunakan untuk menyediakan program kesejahteraan sosial.

    Sumber: earth.org

     

  • Emisi Karbon Global Kembali Cetak Rekor Tertinggi, Bagaimana Nasib Emisi Nol pada 2050?

    Emisi Karbon Global Kembali Cetak Rekor Tertinggi, Bagaimana Nasib Emisi Nol pada 2050?

    7cloud.asia – Pagi ini kita kembali membahas soal emisi karbon dari fosil CO2 yang menjadi pemicu utama pemanasan global yang kemudian berdampak terjadinya perubahan iklim.

    Selama dekade 2013-2022, ada penurunan emisi karbon fosil CO2 di 26 negara dan perekonomian mereka tetap bertumbuh.

    Beberapa negara yang emisi karbon fosil CO2 nya turun antara lain adalah Brasil, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Portugal, Rumania, Afrika Selatan, Inggris, dan AS.

    Pep Canadell, Chief Research Scientist, CSIRO Environment; Executive Director, Global Carbon Project, CSIRO dan timnya  menulis tren emisi karbon fosil CO2 dunia amat beragam.

    Ada beberapa yang mengalami kemajuan dalam proses dekarbonisasi. Namun secara global, emisi CO2 nyaris mencapai puncak

    Saat emisi CO2 dari sumber fosil terus naik, emisi bersih dari aspek alih fungsi lahan seperti deforestasi (sumber emisi CO2) dikurangi penyerapan emisi dari reforestasi tampak berkurang.

    Baca: Emisi fosil CO2 global mencapai rekor

    Walau begitu, perkiraan emisi dari alih fungsi lahan secara keseluruhan masih belum pasti dan kurang akurat dibandingkan emisi bahan bakar fosil.

    Perkiraan awal kami menunjukkan emisi bersih dari alih fungsi lahan mencapai 4,1 miliar ton CO2 pada 2023. Emisi ini mengalami penurunan kecil tapi relatif tidak pasti selama dua dekade terakhir.

    Tren penurunan terjadi karena berkurangnya deforestasi dan kenaikan tipis reforestasi atau penghutanan kembali.

    Penyumbang terbesarnya adalah Brasil, Indonesia, dan Republik Demokratik Kongo. Tiga negara ini menyumbang 55% dari emisi bersih CO2 global dari alih fungsi lahan.

    Saat kami menggabungkan emisi CO2 dari aktivitas manusia (fosil dan penggunaan lahan), kami menemukan tren total emisi yang sangat kecil selama dekade terakhir.

    Jika hal ini benar, maka emisi CO₂ global dari aktivitas manusia tidak akan bertambah lagi, tapi tetap berada pada tingkat rekor yang sangat tinggi.

    Baca: Hilirisasi nikel membuat rating emisi karbon Indonesia anjlok

    Emisi CO2 yang stabil dengan angka 41 miliar ton per tahun akan mempercepat akumulasi CO2 di atmosfer dan pemanasan iklim.

    Sementara, untuk menstabilkan iklim, emisi CO2 dari aktivitas manusia harus mencapai ke titik nol atau net zero. Artinya, setiap CO2 yang terlepaskan harus ditebus dengan penyerapan CO2.

    Vegetasi di daratan dan lautan menyerap separuh dari total emisi CO2. Porsi ini, ajaibnya, tetap stabil selama enam dekade belakangan.

    Selain penyerapan CO2 secara alami, manusia juga menyerap CO2 dari atmosfer dengan usaha mereka sendiri.

    Kami memperkirakan reforestasi permanen ataupun aforestasi (penanaman di luar hutan) selama satu dekade terakhir membantu penyerapan 1,9 miliar ton CO2 per tahun.

    Angka tersebut setara 5% dari emisi bahan bakar fosil per tahun. Sementara itu, kontribusi dari upaya penyerapan CO2 non-vegetasi lainnya masih kecil. angka nya sekitar 0,01 juta ton CO2.

    Baca: Membaca keseriusan dunia kurangi penggunaan batubara

    Mesin (penangkapan dan penyimpanan karbon langsung dari atmosfer) berhasil menarik 0,007 juta ton CO2.

    Proyek pelapukan batuan yang ditingkatkan (enhanced weathering project), untuk mempercepat proses pelapukan alami agar meningkatkan serapan CO₂ dengan menyebarkan mineral tertentu, menyumbang 0,004 juta ton lainnya.

    Jumlah ini sejuta kali lebih kecil dibandingkan emisi bahan bakar fosil saat ini. Lantas, berapa bujet karbon yang tersisa? 

    Sejak Januari 2024, bujet karbon tersisa untuk membatasi pemanasan global 1,5°C (dengan 50% kemungkinan) sudah berkurang ke 275 miliar CO2.

    Bujet ini kemungkinan akan habis terpakai dalam tujuh tahun jika kita merujuk pada tingkat emisi 2023.

    Bujet karbon untuk membatasi pemanasan 1,7°C juga berkurang ke 625 miliar ton CO2, alias setara 15 tahun lagi jika kita mengacu ke tren emisi saat ini. Bujet agar suhu Bumi di bawah 2°C adalah 1.150 miliar ton CO2–atau 28 tahun lagi.

    Baca: Emisi karbon Indonesia masuk 10 besar dunia

    Pencapaian net zero pada 2050 membutuhkan pengurangan emisi CO2 dari aktivitas manusia ke rata-rata 1,5 miliar ton CO2 per tahun.

    Angka ini hampir setara dengan berkurangnya emisi 2020 akibat berbagai pembatasan saat pandemi (di bawah 2 miliar ton CO2).

    Tanpa tambahan emisi negatif dari penyerapan CO2, penurunan emisi secara langsung mulai saat ini hingga 2050 (saat banyak negara berambisi mencapai net zero CO2 ataupun gas rumah kaca lainnya) akan tetap membuat suhu permukaan rata-rata global menghangat sebesar 1,7°C, melampaui batas 1,5°C.

    Produksi energi terbarukan kini mencapai rekor tertinggi dan berkembang pesat.

    Karena itu, untuk membatasi perubahan fosil dan penggunaan lahan akibat perubahan iklim, emisi CO₂ harus dikurangi lebih cepat supaya pada akhirnya kita bisa mencapai kondisi nol emisi.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris

  • Kolaborasi Amartha dan Jejakin Luncurkan Program Menanam Pohon

    Kolaborasi Amartha dan Jejakin Luncurkan Program Menanam Pohon

     

    7cloud.asia –  Pohon dan menanam pohon memainkan peran penting dalam strategi mengurangi emisi karbon.  Dan, mengelola emisi karbon secara berkelanjutan menjadi salah satu langkah kunci menahan laju perubahan iklim. 

    Pohon berfungsi sebagai penyerap emisi karbon secara alami yang efektif dengan menyimpannya dalam bentuk biomassa. Karena itu menanam pohon perlu terus digiatkan.

    Jenis pohon kayu keras khususnya, dapat menyerap emisi karbon hingga 1,5 ton setiap tahun. Menanam pohon secara berkelanjutan juga berfungsi efektif menyimpan cadangan air tanah.

    Berangkat dari kesadaran bersama untuk bergerak secara kolektif, Katadata Indonesia bersama sejumlah perusahaan mitra menggalang program menanam pohon berkelanjutan dengan tajuk Sabuk Hijau Nusantara (SHN).

    Baca: Pemkab Jember ganti sampah dengan bibit pohon

    Sejumlah perusahaan mitra itu antara lain adalah Amartha, Jejakin dan Benih Baik dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dan Perusahaan mitra.

    Amartha menjadi salah satu Perusahaan mitra yang terlibat aktif di program SHN. Sebagai langkah awal, gerakan SHN dilaksanakan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari misi menjadikan IKN sebagai smart forest city.

    Melalui riset, para pihak bersepakat agar jenis pohon yang ditanam adalah kayu keras endemik Kalimantan serta pohon buah-buahan produktif. Tujuannya agar hasil akhir dapat dinikmati masyarakat di sekitar area tanam.

    Aria Widyanto, Chief Risk and Sustainability Officer Amartha menyampaikan pengelolaan emisi karbon secara berkelanjutan membutuhkan gerakan kolektif.

    ”Amartha terpanggil berpartisipasi dalam Sabuk Hijau Nusantara karena sejalan dengan misi keberlanjutan kami yang tertuang di Amartha Lestari yaitu mengurangi emisi karbon sebesar 30 persen di 2030”, ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia beberapa waktu lalu.

    Baca: Tanaman kayu putih jadi pilihan untuk hijaukan kembali wilayah Kalsel

    Salah satu aktivitas kunci dari kegiatan ini, terang Aria, adalah tanam pohon bersama masyarakat lokal di setiap tahapan: penanaman, perawatan pohon, hingga pengelolaan hasil panen.

    ”Dengan dukungan teknologi digital Jejakin, kondisi dan perkembangan pohon yang ditanam pun akan dimonitor dan dikalkulasi jumlah penyerapan emisi karbonnya,” lanjut Aria.

    Dengan platform berbasis artificial intelligence (AI) dan internet of things (IoT), sistem yang dikembangkan Jejakin tak hanya dapat memantau kondisi pohon.

    Tapi juga mencatat dampak lingkungan dari aspek-aspek lain yang berkaitan dengan penanaman.

    “Harapannya, kolaborasi kami bersama Katadata Indonesia dan Benih Baik dapat memberikan dampak positif yang lebih luas di IKN, baik dalam lingkup lingkungan maupun sosial di sekitarnya,” ujar Chief Growth Officer Jejakin, Sudono Salim.

    Baca: Hari Menanam Pohon Sedunia

    “Pelibatan masyarakat lokal dalam mengelola hasil akhir akan memberikan manfaat untuk komunitas itu sendiri. Masyarakat dapat membangun kemandirian dalam hal ketahanan pangan lokal”, ujar Aria.

    Semenjak 2010, Amartha konsisten melaksanakan inisiatif berkelanjutan untuk mendorong terciptanya lingkungan yang hijau dan berkesejahteraan merata.

    Hingga 2022, Amartha telah mengurangi 5,93 ton emisi dari penggunaan listrik, mendaur ulang 939,3 kilogram sampah lewat kerja sama pihak swasta.

    Amartha juga menanam ribuan bibit mangrove di Pulau Tanakeke, Sulawesi Selatan dan pesisir pantai Morodemak, Jawa Tengah.

    “Kami berharap Gerakan Sabuk Hijau Nusantara tidak berhenti di IKN dan dapat menjangkau wilayah lain di Indonesia. Pemilihan Ibu Kota Nusantara merupakan titik awal yang diharapkan dapat menciptakan dampak berkelanjutan yang lebih luas lagi”, tutup Aria.

     

  • Urban Farming, Jadi Cara Pemerintah Kota Makassar Wujudkan Kawasan Rendah Emisi Karbon

    Urban Farming, Jadi Cara Pemerintah Kota Makassar Wujudkan Kawasan Rendah Emisi Karbon

    7cloud.asia – Pemerintah kota Makassar dan Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada atau PSE UGM menandatangan Memorandum of Understanding untuk mengembangkan komunitas net zero atau nol emisi karbon.

    Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, (14/5/2024) ini merupakan bagian dari kegiatan Net Zero Carbon Community (NZCC) Aplication in Makassar City yang disponsori oleh U.S. National Science Foundation, U.S. Department of State.

    NZCC merupakan kerjasama lintas institusi dengan Penn State University, Colorado University at Boulder, Virginia Tech. University, PSE UGM, Sekolah, Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan atau SAPPK ITB dan Pemerintah Kota Makassar.

    Dalam kesempatan ini, diundang sebagai pembicara pada kuliah umum, Ketua Program Studi Magister Rancang Kota dan Magister Arsitektur Lansekap, Donny Koerniawan dan Lily Tambunan dari Kelompok Keahlian Teknologi Bangunan.

    Pada acara MoU ini dimulai dengan sambutan dari Rektor UGM yang menyampaikan perlu inisiasi bersama komunitas rendah karbon di Indonesia.

    Baca Juga: Jakarta Akan Terus Perluas Kawasan Rendah Emisi

    Kepala PSE UGM, Prof. Sarjiya menyampaikan bahwa kerjasama yang sudah dilakukan 4 tahun belakangan membawa suatu pemikiran baru tentang bagaimana seharusnya kerjasama dijalin untuk menurunkan emisi karbon.

    Pengembangan komunitas, ujarnya, bisa menjadi prioritas masa depan dalam pengembangan pembangunan rendah karbon di kota-kota Indoensia.

    Pengembangan studi ini akan berusaha untuk mengintegrasikan sistem energi terbarukan ke dalam masyarakat guna mengurangi emisi karbon di Kota Makassar, melalui kolaborasi sinergis antara tim Amerika dan Indonesia serta kemitraan erat dengan Kota Makassar.

    Kota Makassar terus berupaya untuk menjadi kota kelas dunia yang layak huni bagi 1,7 juta orang dengan populasi beragam dan berkembang pesat.

    Kota Makassar telah memprakarsai pengembangan urban farming dengan mengeksplorasi pemanfaatan taman kota dalam lorong.

    Baca Juga: Kawasan Malioboro Bakal Dijadikan Kawasan Rendah Emisi, Ini Pendapat Warga Kota Yogyakarta

    Dalam visinya Kota Makassar dianggap sebagai tubuh manusia dengan setiap lorongnya sebagai sel-sel.

    Pengembangan urban farming yang sedang berlangsung di kota bertujuan untuk menciptakan sel-sel sehat melalui restorasi, keterlibatan masyarakat, dan layanan publik.

    Beberapa proyek urban farming di taman lorong mampu membangun koneksi kuat di antara masyarakat serta antara masyarakat dengan pemerintah.

    Perkembangan tersebut juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam lingkungan sosial dan peningkatan produktivitas.

    Proyek urban farming yang dsebut Garden Alley ini bertujuan untuk meningkatkan kelayakan huni kota yang diukur berdasarkan faktor-faktor termasuk kualitas udara, indeks panas, ketahanan pangan, dan interaksi sosial.

    Baca Juga: Kawasan Kota Tua Akan Diitegrasikan dengan Kawasan Pecinan di Pancoran/Glodok

    Proyek ini mengambil pendekatan holistik menuju komunitas nol karbon dengan mempertimbangkan konsumsi energi, emisi karbon, keterlibatan masyarakat, pariwisata, dan ekonomi lokal.

    Melalui penerapan energi terbarukan di beberapa komunitas, emisi karbon dapat dikurangi dan masyarakat dapat berkembang dengan hidup lebih berkelanjutan.

    Melalui pemodelan tingkat lanjut, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan air-energi-makanan yang berkaitan dengan pengurangan emisi karbon.

    Kolaborasi dengan Kota Makassar menunjukkan betapa pentingnya hubungan komunitas-ke-pemerintah untuk memperluas komunitas net zero menjadi kota net zero.

    Sementara Wali kota Makassar, Ramdan Pomato menyampai detail program-program yang sudah dilakukan di Kota Makassar terkait program rendah karbon.

    Baca Juga: Mungkinkah Dunia Mewujudkan Net Zero atau Emisi Nol pada 2050?

    Ia mengatakan, program ini tidak mungkin berjalan hanya dengan aturan semata. Pembangunan rendah karbon, ujarnya, harus mengarah pada perubahan perilaku masyarakat.

    “Di Makassar dilakukan dengan mengubah lorong menjadi lorong wisata yang lebih ramah lingkungan,” ujarnya seperti dikutip UGM TV.

    Peserta yang menghadiri acara tersebut berasal dari berbagai lembaga pemerintah daerah, badan usaha daerah, dan kalangan akademisi.

    Hasil dari kegiatan ini akan digunakan sebagai landasan untuk analisis lebih lanjut.

    Kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi yang signifikan dari para peneliti, terutama dalam konteks pengabdian masyarakat terkait dengan isu-isu pembangunan dan pengelolaan lingkungan perkotaan yang rendah karbon.

  • Catatan Kritis Soal Kendaraan Listrik: Jangan Hanya Memindahkan Sumber Emisi Karbon

    Catatan Kritis Soal Kendaraan Listrik: Jangan Hanya Memindahkan Sumber Emisi Karbon


    7cloud.asia – Transisi ke kendaraan listrik menjadi salah satu cara menekan emisi karbon dan polusi udara.

    Kendaraan listrik dianggap ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar fosil sehingga tidak menghasilkan emisi gas buang saat digunakan.

    Kendaraan listrik beroperasi sepenuhnya menggunakan baterai untuk menyimpan energi dan menggerakkan kendaraan listriknya.

    Sebuah penelitian menyebut, kendaraan listrik mampu memangkas hingga 50persen emisi karbon. Dengan berbagai alasan di atas kendaraan listrik dinilai berkontribusi positif terhadap pengurangan emisi karbon yang mencemari lingkungan

    Baca: Benarkah mobil listrik pangkas emisi hingga 50 persen?

    Keunggulan lain dari mobil listrik adalah efisiensi energi yang tinggi, biaya operasional yang lebih murah. Kendaraan listrik juga memerlukan perawatan yang lebih sedikit dibandingkan mobil konvensional.

    Namun demikian, transisi ke kendaraan listrik secara masif perlu disikapi secara kritis. Kendaraan listrik tak lepas dari kekurangan.

    Selain keterbatasan jangkauan per charge, kendaraan listrik juga tergantung pada infrastruktur pengisian daya, dan biaya awal yang lebih tinggi.

    Selain itu, masih ada tantangan terkait daur ulang baterai dan dampak lingkungan produksi baterai kendaraan listrik.

    Baca: Menilik penggunaan mobil listrik untuk angkutan massal

    Dalam Media Briefing “Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk SNDC Indonesia” yang diikuti secara daring pada Selasa (25/6/2024) Analis Sistem Ketenagalistrikan, IESR Akbar Bagaskara menyampaikan sejumlah catatan terkait kendaraan listrik.

    Pertama adalah suplai energi untuk kendaraan listrik, sebagian besar masih menggunakan batubara. Sementara batubara merupakan salah satu sumber emisi karbon terbesar.

    “Ini artinya hanya memindahkan sumber emisi dari knalpot kendaraan ke PLTU Batubara,“ ujarnya.

    Catatan kedua, adalah rantai pasok kendaraan listrik juga harus dihitung jejak karbonnya. Apalagi dalam proses produksinya masih banyak menggunakan PLTU batubara,

    Baca: Manfaat mobil listrik untuk lingkungan

    Jangan sampai, ujarnya, emisi yang dihassilkan dari produksi kendaraan listrik lebih besar daripada produksi kendaraan konvensional berbahan bakar fosil.

    Ketiga adalah baterai mobil listrik. Seperti diketahui baterai mobil listrik berbahan nikel yang dihasilkan dari industri ekstraktif yang berpeluang besar mengakibatkan kerusakan lingkungan.

    Dalam pemaparan sebelumnya, Akbar menyebut bahwa terdapat setidaknya 500.000 hektare hutan yang berada di konsesi tambang nikel.

    “Karena itu perlu koordinasi dengan sektor lain agar tidak muncul kebijakan yang saling menegasikan antara pengurangan emisi dari sektor kendaraan listrik dan pemanfaatan lahan,“ pungkasnya.

  • DPR: Konsumsi Pangan Lokal Bisa Mengurangi Emisi Karbon hingga 20 Persen

    DPR: Konsumsi Pangan Lokal Bisa Mengurangi Emisi Karbon hingga 20 Persen

    7cloud.asia – Mengonsumsi bahan pangan lokal bisa mengurangi emisi karbon sebanyak 20 persen, sekaligus bermanfaat untuk menghindari ancaman penyakit diabetes.

    Pengurangan emisi karbon ini dari penggunaan bahan bakar fosil dalam pengangkutannya dari lokasi produksi ke pasar.

    Memanfaatkan hasil pertanian lokal seperti singkong, sorghum ataupun porang juga sekaligus bentuk upaya pada kedaulatan pangan.

    “Hebatnya singkong yang mudah ditemukan sehari-hari ini juga diminati pasar internasional untuk dibuat tapioka dan bahan pangan lain,” kata Ketua DPR Puan Maharani dikutip Parlementaria, Rabu (7/8/2024).

    Baca Juga: Prediksi Iklim Jawa tahun 2100: Kekeringan di Lumbung Pangan, Hujan Ekstrem di Hulu Sungai

    Lebih lanjut, Mantan Menko PMK ini menyebut singkong dapat dikembangkan menjadi produk pangan strategis yang dapat diunggulkan sebagai pendukung gerakan penganekaragaman konsumsi pangan.

    Puan mengatakan, penggunaan singkong sebagai bahan pangan memiliki banyak manfaat.

    “Termasuk sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dan mendukung produktivitas pertanian dalam negeri,” sebut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

    Manfaat produk pangan lokal juga sudah diakui oleh sejumlah ahli dalam mendukung sektor pertanian.

    Baca Juga: Hari Tempe Nasional 2024: Tempe Dicanangkan sebagai Pangan Generasi Emas Indonesia

    Dengan masyarakat mengonsumsi bahan pangan lokal, hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan para petani dan memberi kontribusi dalam peningkatan lapangan kerja.

    Terkait maraknya kasus diabetes belakangan ini, Puan mendorong Pemerintah untuk memperbanyak program edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pola makan sehat.

    Apalagi di era modern yang penuh dengan pilihan makanan tinggi gula dan makanan ultra-proses, banyak orang tua dan anak-anak yang tidak sepenuhnya menyadari dampak jangka panjang dari konsumsi makanan itu.

    “Maka edukasi mengenai gizi dan kesehatan menjadi sangat penting. Di antaranya program kampanye edukasi yang mempromosikan konsumsi bahan pangan lokal yang sehat seperti singkong itu tadi, lalu sayuran, dan buah-buahan,” urai Puan

    Baca Juga: Perempuan Berperan Penting Membangun Ketahanan Pangan Tapi Masih Terpinggirkan di Sektor Pertanian

    “Tidak hanya membantu mencegah diabetes, langkah ini juga mendukung petani lokal dalam hal produksi dan distribusi makanan alami hasil pertanian Tanah Air,” sambungnya.

    Puan juga mengingatkan pentingnya pengawasan dari instansi/lembaga terkait terhadap peredaran makanan/minuman tinggi gula dan ultra-proses.

    Regulasi pun dinilai akan semakin efektif dengan solusi yang dihadirkan oleh pembuat kebijakan.

    “Yang pasti pengawasan dari Kemenkes dan BPOM harus ekstra dan benar-benar terasa manfaatnya. Pengetatan regulasi penting, tapi penting juga memastikan asupan sehat bisa terjangkau oleh semua,” pungkas Puan.

  • Indonesia Bisa Tiru, Begini Cara Pemerintah Inggris Mengurangi Emisi Karbon

    Indonesia Bisa Tiru, Begini Cara Pemerintah Inggris Mengurangi Emisi Karbon

    7cloud.asia – Berbagai cara dilakukan pemerintah Inggris untuk mengurangi emisi karbon, diantaraya meninggalkan batu bara dan beralih ke energi terbarukan.

    Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey dalam acara Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2024 “S.O.S Neraka Bocor: Climate Avengers Assemble!” di Jakarta pada Sabtu (24/08/2024).

    “Tidak ada lagi pembangkit listrik tenaga batu bara di Inggris Raya setelah tahun ini, dan itu juga berarti pertumbuhan ekonomi, yang sangat penting bagi pemerintah untuk diberikan kepada rakyatnya,” jelas Jermey seperti yang dikutip Antaranews.

    Baca: Konsumsi pangan lokal berpotensi kurangi emisi karbon

    Kemudian cara kedua, Inggris memiliki sistem tindakan yang tidak memungkinkan politisi untuk ikut campur, yaitu komite perubahan iklim independen yang terdiri dari para ilmuwan dan pakar.

    “Mereka menetapkan anggaran karbon untuk seluruh perekonomian,” ujarnya.

    Cara ketiga, Inggris kembali merangkul alam karena alam menyediakan beberapa cara termurah dan terbaik untuk mengatasi perubahan iklim.

    “Di Indonesia, Anda melakukannya dengan penanaman kembali hutan bakau. Anda melestarikan hutan. Anda menanam kembali hutan,” jelasnya.

    Baca: Negara anggota ippp komitmen kurangi emisi karbon

    Selanjutnya Jermey menerangkan saat ini Inggris telah berkomitmen pada aturan “30×30”, yaitu melindungi lahan dan lautan masing-masing sebanyak 30 persen pada 2030 dan memulihkan kembali ekosistem alami tersebut.

    Menurutnya kebijakan yang tepat harus diambil berdasarkan bukti, data, dan ilmu pengetahuan.

    Tak hanya kebijakan, politik, ilmu pengetahuan yang tepat saja. Dibutuhkan juga orang-orang yang peduli untuk mengatasi perubahan iklim.

    “Orang-orang di Inggris, mereka memilih aksi iklim karena beberapa komunikator luar biasa yang benar-benar membuat kita peduli,” ungkapnya.

     

  • Ekosistem Mobil Listrik Perlu Diperkuat untuk Turunkan Emisi Karbon

    Ekosistem Mobil Listrik Perlu Diperkuat untuk Turunkan Emisi Karbon

    7cloud.asia – Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mendesak pemerintah Indonesia agar lebih serius dalam mengurangi emisi karbon.

    Salah satu cara yang diusulkan untuk turunkan emisi karbon adalah dengan membangun ekosistem kendaraan listrik.

    “Yang jelas harus dikurangi secara drastis mobil yang pakai bensin, insentifnya kan sudah ada … infrastrukturnya (untuk kendaraan listrik) harus ditambah … harus ada insentif dan regulasinya,” kata pendiri FPCI Dino Patti Djalal usai acara konferensi pers Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2024 “S.O.S Neraka Bocor: Climate Avengers Assemble!” pada Kamis malam.

    Selain penambahan infrastruktur untuk kendaraan listrik, Dino juga mengatakan bahwa penggunaan transportasi umum juga perlu ditingkatkan.

    Baca: Upaya DKI Jakarta batasi kendaraan bermotor

    Dino menambahkan bahwa pengurangan emisi karbon biasanya dimulai dari penggunaan transportasi umum.

    “Kita mau orang tidak usah naik mobil. Kalau dia belum kuat beli mobil listrik … naik bus listrik saja dulu,” ujarnya.

    Mantan duta besar Indonesia untuk AS itu juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia perlu serius dalam mengembangkan kendaraan listrik Indonesia.

    “Esemka saja dibina dengan serius, masak 10 tahun belum ada satu pun mobil (Esemka) di jalan. Something is wrong,” kata Dino.

    Kemudian dia melanjutkan bahwa Vietnam sudah lebih dulu mengembangkan kendaraan listrik mereka.

    Baca: Harapan pada Dewan Aglomerasi untuk atasi kemacetan dan polusi udara

    “Vietnam bikin VinFast, VinFast sekarang sudah ada dimana-mana di Vietnam. Dan lebih dari itu, udah bikin pabrik di Amerika,” ujar Dino.

    Dia menyebutkan bahwa jenama kendaraan listrik asal Vietnam itu meluncurkan kendaraan listrik mereka di AS pada 2021, dan melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) pada 2023.

    FPCI akan menyelenggarakan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2024 dengan tema “S.O.S Neraka Bocor: Climate Avengers Assemble!” pada 24 Agustus di Jakarta.

    Tema tersebut dipilih untuk menekankan pentingnya aksi nyata serta kerja sama dari para Climate Avengers untuk mencegah bencana dan kehancuran umat manusia.

    INZS merupakan acara yang mengumpulkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk berdiskusi dan membangun komitmen bersama dalam mencapai target emisi nol di Indonesia pada 2050.

    Sumber:Antaranews.com