ruangkota

Tag: emisi karbon

  • Aspek Keadilan Penutupan PLTU Batubara dan Transisi Energi

    Aspek Keadilan Penutupan PLTU Batubara dan Transisi Energi

    7cloud.asia – Penutupan PLTU batubara dan mempercepat transisi energi menjadi salah satu yang diserukan para pemerhati lingkungan untuk menurunkan emisi karbon.

    Pensiun PLTU batubara ini akan terjadi bersamaan dengan proses transisi energi terbarukan yang dinilai lebih ramah lingkungan karena rendah emisi karbon.

    Namun, selain bagus untuk lingkungan karena rendah emisi karbon penutupan PLTU batubara juga punya manfaat ekonomi. 

    Studi International Energy Agency (IEA) menjelaskan, transisi energi dari PLTU batubara ini akan menciptakan 14 juta lapangan pekerjaan hijau di Indonesia pada tahun 2030.

    Baca: Riset CELIOS temukan penutupan PLTU batubara tak libatkan Pemda

    Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad saleh meminta pemerintah pusat mengevaluasi besar-besaran skema transisi energi nasional agar melibatkan pemerintah daerah secara bermakna.

    “Otoritas daerah perlu ikut merencanakan, menetapkan anggaran, dan melaksanakan program transisi energi agar kepentingan daerah dan penghidupan masyarakat setempat tidak terabaikan,” tulisnya.

    Keterlibatan ini penting agar pemerintah daerah berkesempatan merumuskan program transisi energi yang adil bagi penduduk setempat.

    Pemerintah pusat setidaknya bisa melibatkan daerah dalam perancangan tiga hal yaitu akses, partisipasi, dan peluang.

    Baca: Daftar PLTU batubara yang mangkrak dan layak dihentikan

    Dalam hal akses, pemerintah harus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, layanan masyarakat, dan infrastruktur.

    Kebutuhan ini penting untuk memudahkan pemerintah daerah dan masyarakat terutama kelompok rentan seperti (karyawan langsung PLTU, pekerja dalam rantai pasok industri terkait, masyarakat sekitar PLTU, dan bisnis lokal) turut serta dalam program transisi energi.

    Akses informasi juga penting agar masyarakat setempat mengetahui apa yang sedang direncanakan pemerintah dan berperan dalam pengambilan keputusan.

    Pasalnya, ketika dirancang tanpa mempertimbangkan akses informasi yang adil, program transisi energi sering kali menambah masalah baru.

    Baca: Mengulik transisi energi di Indonesia

    Salah satu contohnya, kenaikan pajak karbon Prancis pada bensin, solar, minyak pemanas, dan gas alam memicu protes masyarakat.

    Kebijakan ini diterapkan pemerintah secara ‘pukul rata’ dan menyebabkan keluarga miskin menanggung beban lebih berat.

    Di Afrika Selatan, serikat industri pertambangan dan logam nasional telah berbaris di ibu kota Pretoria mendesak untuk transisi energi yang adil

    Di Indonesia, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Wae Sano, Nusa Tenggara Timur, juga diprotes masyarakat adat. Menurut masyarakat setempat, proyek ini mengancam ruang hidup mereka.

    Baca: Sisi gelap transisi energi dari PLTU batubara 

    Sementara itu, partisipasi menekankan keterlibatan warga maupun suara kelompok yang kurang terwakili agar tidak ada yang tertinggal dalam usaha menggenjot energi terbarukan.

    Pembuatan program dan proyek energi terbarukan harus melibatkan berbagai kelompok secara bermakna dengan menggunakan berbagai saluran.

    Terakhir adalah aspek peluang yang setara untuk pekerjaan, pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi masyarakat.

    “Pemenuhan tiga aspek ini memungkinkan Indonesia menciptakan peluang bagi jutaan orang untuk mengatasi kemiskinan dan menikmati penghidupan lebih baik,” demikian Saleh mengakhiri tulisannya.

    Sumber: The Conversation, baca artikel asli di sini

  • KLHK Canangkan Sektor Kehutanan sebagai Penyeimbang Emisi Karbon

    KLHK Canangkan Sektor Kehutanan sebagai Penyeimbang Emisi Karbon

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencanangkan sektor kehutanan sebagai penyeimbang emisi karbon yang dihasilkan oleh sektor energi.

    Pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan ini ditargetkan mencapai emisi minus 140 juta ton setara karbondioksida pada tahun 2030.

    Sektor kehutanan menjadi pemberi kontribusi terbesar dalam penurunan emisi karbon atau karbondioksida (CO2) untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC).

    Baca: Indonesia telah punya bursa karbon

    Menurut perkiraan Kemenkeu sektor kehutanan berkontribusi mengurangi 497 juta ton CO2 untuk mencapai target 29 persen atau 692 juta ton untuk target 41 persen. 

    Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi mengatakan emisi karbon di sektor energi masih diproyeksikan meningkat.

    Peningkatan emisi karbon dari sektor energi ini karena untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

    Baca: Bursa karbon Indonesia dikritik karena bisa memperparah ketidakadilan

    Laksmi mengatakan, dari segi tingkat konsumsi energi Indonesia masih jauh dibanding rata-rata negara dengan middle income country.

    “Saat kebutuhan energi dipenuhi, kita sudah bisa menyeimbangkan dari sektor kehutanan,” ujarnya dalam pernyataan yang dikutip Antaranews.com Juni lalu.

    Laksmi menuturkan upaya Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sudah mengikuti alur yang telah direncanakan dalam hal pengendalian perubahan iklim, terutama dari sektor kehutanan.

    Baca: Bursa karbon diharapkan bisa mendorong ekonomi ramah lingkungan

    KLHK mencanangkan kebijakan Indonesia’s Forestry and other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030.

    Folu Net Sink adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai dimana tingkat serapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi karbon yang dilepas.

    Sasaran implementasi kebijakan tersebut adalah tercapainya tingkat emisi karbon dan gas rumah kaca sebesar minus 140 juta ton setara karbondioksida.

    Baca: Perdagangan karbon ditata untuk maksimalkan pendapatan negara, ada yang dirugikan?

    Kebijakan penurunan emisi karbon melalui Program Folu Net Sink 2030 menggunakan empat strategi utama.

    Yaitu, menghindari deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon.

    Laksmi mengungkapkan bila sektor energi masih menyumbang emisi karbon pada masa depan, maka sektor kehutanan bisa mengimbanginya.

    Baca: Deforestasi salah satu pemicu emisi karbon

    Atau bahkan sudah bisa lebih duluan mengurangi emisi karbon supaya ada keseimbangan antara beragam sektor di Indonesia.

    “Karena kita harus tetap membangun dan kita berharap pembangunannya menjadi pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

     

  • Menkeu: Sektor Kehutanan Berkontribusi Besar dalam Penurunan Emisi Karbon

    Menkeu: Sektor Kehutanan Berkontribusi Besar dalam Penurunan Emisi Karbon

    7cloud.asia – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sektor kehutanan memberikan kontribusi terbesar dalam penurunan emisi karbon (CO2) untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC).

    Seperti diketahui Indonesia dalam Kesepakatan Paris melalui NDC berkomitmen menurunkan emisi karbon (CO2) sebesar 29 persen dengan upaya sendiri. dan 41 persen melalui bantuan internasional.

    “Jadi sektor kehutanan berkontribusi mengurangi 497 juta ton emisi karbon atau CO2 untuk mencapai target NDC 29 persen atau 692 juta ton untuk target 41 persen,” kata Sri Mulyani dalam Universitas Indonesia di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Baca: Pemanasan global membuat separuh danau di dunia mengering

    Lebih lanjut, kata dia, sektor lain yang juga memberikan kontribusi terbesar penurunan emisi karbon (Co2) adalah energi dan transportasi.

    Dua sektor ini masing-masing menyumbang penurunan emisi karbon sebesar 314 juta ton untuk target 29 persen dan 441 juta ton untuk 41 persen.

    Untuk sektor limbah, kontribusinya mencapai penurunan 11 juta ton CO2 untuk target 29 persen atau 26 juta ton untuk mencapai NDC 41 persen.

    Baca: KLHK canangkan sektor kehutanan sebagai penyeimbang emisi karbon

    Sedangkan, sektor pertanian sebesar 9 juta ton atau 4 juta ton, serta sektor energi, industri dan penggunaan produk (IPPU) 2,75 persen atau 3,25 persen.

    Selain memiliki kontribusi yang besar, Sri Mulyani menuturkan penurunan CO2 di sektor kehutanan juga memakan biaya yang sedikit, yakni Rp77,82 triliun untuk mencapai target NDC sebesar 29 persen.

    Dan dibutuhkan Rp93,28 triliun untuk mencapai target penurunan emisi karbon sebesar 41 persen.

    Baca: Kritik pada bursa karbon di Indonesia

    Sementara itu, penurunan emisi karbon di sektor energi dan transportasi justru membutuhkan biaya yang sangat besar, yaitu Rp3.307,2 triliun untuk mencapai target emisi 29 persen atau Rp3.500 triliun untuk target 41 persen.

    “Ini jadi suatu tantangan karena negara yang mau terus maju dan berkembang pasti kebutuhan energi dan transportasinya meningkat,” ungkap dia.

    Dengan demikian, Sri Mulyani menilai anggaran negara tak bisa sendirian membiayai kebutuhan penurunan emisi karbon tersebut.

    Baca: Masukan pakar terkait bursa karbon di Indonesia

    Pasalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah bekerja keras selama dua tahun terakhir untuk menghadapi pandemi.

    Maka dari itu, kata dia, dibutuhkan partisipasi seluruh pihak untuk bergotong-royong mengatasi perubahan iklim di Indonesia.

     

  • Pertamina Ajak Masyarakat Gunakan BBM Berkualitas Tuk Bantu Turunkan Emisi Karbon

    Pertamina Ajak Masyarakat Gunakan BBM Berkualitas Tuk Bantu Turunkan Emisi Karbon

    7cloud.asia – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mengajak komunitas otomotif di Provinsi Jambi menggunakan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas.

    Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Zibali Hisbul Masih mengatakan, penggunaan BBM berkualitas akana membantu penurunan emisi karbon dan mengurangi polusi udara.

    “Kami sangat mengapresiasi komunitas otomotif di Provinsi Jambi, karena mempercayai dan menggunakan produk terbaik dan berkualitas yang kami berikan serta mengkampanyekan dorongan penggunaan BBM berkualitas,” katanya sebagaimana dikutip Antaranews.com

    Ia mengatakan dukungan ini diimplementasikan Pertamina melalui program MyPertamina Diesel Society.

    Baca: Sektor kehutanan berperan besar dalam penurunan emisi karbon

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif meminta PT Pertamina (Persero) untuk meningkatkan kualitas bahan bakar minyak secara bertahap sebagai upaya menurunkan emisi karbon dari sektor energi.

    “Kita memang memiliki misi agar bisa menjaga emisi. Untuk itu kualitas BBM secara bertahap akan kami tingkatkan, sehingga kita bisa menurunkan emisi karbon sesuai standar industri,” kata Arifin dalam sebuah webinar pada September lalu.

    Untuk memenuhi penurunan emisi karbon ini, pemerintah berharap supaya masyarakat bisa beralih mengonsumsi BBM dengan standar Euro IV.

    BBM ini memiliki Research Octane Number (RON) di atas 91, seperti pertamax dan pertamax turbo.

    Baca: Pertamina luncurkan Pertamax Bio 95 berbahan tetes tebu

    Selain itu, pemerintah akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan BBM ramah lingkungan dan efisiensi energi.

    Ini tercermin melalui pembatasan gerai penjualan BBM jenis premium, kemudian meningkatkan outlet penjualan BBM jenis pertamax melalui Pertashop milik Pertamina.

    “Kualitas BBM harus selalu terjaga dan harus ditingkatkan,” ujar Arifin.

    Saat ini, konsumsi BBM oktan rendah jenis premium dengan RON 88 makin menurun.

    Baca: Plus minus energi hidrogen

    Dan semakin banyak konsumen yang beralih menggunakan bahan bakar oktan tinggi, seperti pertamax dengan RON 92.

    Berdasarkan data Pertamina hingga Agustus 2021, penyaluran premium mengalami penurunan tercatat hanya 30 persen dari total kuota tahun ini sebesar 10 juta kiloliter.

    Pertamina menargetkan satu desa ada satu unit Pertashop sebagai upaya mendukung pemerintah dalam mengurangi emisi karbon.

    “Sampai sekarang sudah beroperasi 2.400 pertashop, ini targetnya satu desa terdapat satu Pertashop,” Direktur Logistik, Rantai Pasok, dan Infrastruktur Pertamina Mulyono.

     

  • Peran Sektor Kehutanan dalam Pencapaian Penurunan Emisi Karbon Nasional

    Peran Sektor Kehutanan dalam Pencapaian Penurunan Emisi Karbon Nasional

    7cloud.asia – Upaya mendorong pencapaian NDC atau penurunan emisi karbon nasional salah satunya ada pada sektor kehutanan.

    Penurunan emisi karbon nasional lewat sektor kehutanan ini dikenal dengan Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030.

    Diharapkan pada tahun 2030, tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya dapat seimbang atau lebih tinggi dari tingkat emisi karbon yang dihasilkan.

    Hal ini disampaikan Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi (PREE) BRIN, Anang Setiawan Achmadi saat membuka Jamming Session seri ke-18 dengan tema “Pengelolaan Karbon Biru Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim” di Bogor pada Selasa (21/11/2023).

    Baca: Kemenkeu sebut kehutanan jadi penyerap emisi karbon yang penting

    Anang menyebutkan ekosistem mangrove sebagai elemen ‘Other Land Uses’, sangat penting perannya sebagai Blue Carbon atau penyerap emisi karbon untuk mitigasi perubahan iklim.

    Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luasan kawasan mangrove sebesar 3,3 juta hektare (ha) atau 24% dari total luas mangrove di dunia. 

    “Jika dikelola dengan baik, ekosistem mangrove dapat menyerap emisi karbon jauh lebih besar daripada ekosistem daratan atau terestrial,” terang Anang

    Ia menambahkan, PREE Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN siap mendukung FOLU Net-Sink 2030 melalui riset dan inovasi serta kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    Baca: KLHK harapkan kehutanan jadi penyeimbang atau penyerap emisi karbon

    BRIN juga akan menggandeng perguruan tinggi universitas untuk pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih baik. 

    Dalam kesempatan itu Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove KLHK Inge Retnowati menjelaskan tentang kebijakan nasional pengelolaan ekosistem mangrove.

    Pemerintah, ujarnya, telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). 

    Lebih lanjut Inge memaparkan BRGM ini merupakan kelembagaan nasional yang mengelola ekosistem gambut dan mangrove hingga ke tapak.

    Baca: Bursa karbon Indonesia dikritik karena berpotensi picu ketidakadilan

    Untuk itu, disusunlah Roadmap Rehabilitasi Mangrove Nasional 2021-2030 oleh BRGM yang melibatkan KLHK, kementerian terkait, lembaga penelitian, universitas, pemerintah daerah, dan stake holder lainnya. 

    “Tujuan Roadmap ini supaya rehabilitasi ekosistem mangrove menjadi tepat sasaran dan tepat upaya,” ujarnya. 

    Inge mengungkapkan kelola mangrove bertujuan tidak hanya mencapai target tutupan lahan dan simpanan karbon, namun menciptakan kodisi ekosistem mangrove yang sehat.

    Hal ini akan berdampak positif bagi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Untuk mewujudkan ini diperlukan berbagai panduan teknis dalam pengelolaan mangrove. 

    Baca: Bursa karbon bisa mendorong perusahaan terapkan ekonomi hijau

    Saat ini KLHK sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove,

    “Untuk itu sangat diperlukan dukungan berbagai pihak di pusat dan daerah, termasuk dukungan riset dan inovasi dari para peneliti BRIN,” pungkasnya. 

    Sementara Analisis Kebijakan Ahli Utama KLHK Syaiful Anwar menyampaikan kebijakan perdagangan karbon biru mangrove dan FOLU Net-Sink.

    Hal ini tertuang dalam Perpres Nomor 98 tahun 2021. tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Untuk Pencapaian Target Nationally Determined Contributions dan Pengendalian Emisi GRK Dalam Pembangunan Nasional. 

    Baca: Deforestasi dorong emisi karbon

    Mangrove, lanjut Syaiful, dapat menjadi peluang untuk selanjutnya dielaborasi dalam RENOP FOLU Net-Sink 2030.

    Untuk perhitungan karbon lebih lanjut pihaknya telah menyediakan layanan konsultasi melalui tautan: https://karbon.ditjenppi.org/reservasi-konsultasi

    Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan turut meratifikasi Paris Agreement ke UNFCCC (PA).

    Komitmen ini dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change atau Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. 

  • Matikan Mesin Kendaraan Saat Lampu Merah, Cara Mudah untuk Hemat BBM dan Kurangi Emisi Karbon

    Matikan Mesin Kendaraan Saat Lampu Merah, Cara Mudah untuk Hemat BBM dan Kurangi Emisi Karbon

    7cloud.asia – Ketika ditugaskan meliput di Jepang pada 2010 silam, saya menemukan satu hal yang menarik, yakni pengendara yang tertib dan selalu mematikan mesin kendaraan saat terhalang lampu merah.

    Mematikan mesin saat lampu merah adalah salah satu cara untuk hemat BBM energi sekaligus mengurangi emisi karbon.

    Sayangnya, kebiasaan mematikan mesin saat lampu merah ini hingga kini belum menjadi kebiasaan di Indonesia baik untuk hemat BBM maupun mengurangi emisi karbon.

    Padahal, di banyak perempatan besar, lampu merah telah dilengkapi papan countdown yang seebnarnya bisa dimanfaatkan untuk hemat BBM sekaligus mengurangi emisi karbon.

    Pertanyaannya adalah: Seberapa signifikan kita bisa menghemat bensin? Jangan-jangan untuk kembali menyalakan kendaraan malah membutuhkan lebih banyak bahan bakar?

    Baca: Ini yang terjadi jika pembatasan kendaraan berhasil

    Untuk mengetahui hal ini, kita bisa membaca hasil riset kecil-kecilan yang dilakukan Hendy Anindito.

    Mengutip www.consumerenergycenter.org/myths/idling, Hendy menulis “setiap 2 menit mobil dibiarkan menyala tanpa berjalan (idle) tetap mengkonsumsi bensin sejumlah bensin yang digunakan untuk berkendara satu mil (1,609 Km).

    Hmm, cukup lumayan juga BBM yang bisa dihemat dengan mematikan mesin saat lampu merah.

    Sementara pengujian yang dilakukan www.edmunds.com/advice/fueleconomy menemukan, kebiasaan mematikan mesin saat lampu merah ternyata bisa menghemat konsumsi bensin sampai 19 persen.

    “Dan kalau digabungkan dengan serangkaian kebiasaan yang lain, ini bisa menghemat sampai 37 persen (what a good news),” tulis Hendy di Kompasiana.

    Baca: Transisi ke kendaraan listrik tak efektif kurangi emisi karbon

    Tak puas, Hendy pun melakukan pengujian sendiri. Kebiasaan ini sudah saya lakukan tiga minggu lalu. Mematikan mesin saat lampu merah. Tujuannya menghemat bahan bakar minyak (BBM).  

    “Hasilnya? Cukup signifikan. Dari semula isi BBM setiap lima hari sekali, kini menjadi lima setengah hari,” tulisnya di blog dia alonrider.wordpress.com.

    Jadi, lanjutnya, kalau tadinya 5 hari harus sudah isi, tapi sekarang menjadi 5 setengah hari berarti sudah menghemat 9% (CMIIW). Lumayan kan?

    Namun, ia menambahkan, rule of thumb dari praktek ini adalah:

    “Kalau anda harus berhenti lebih dari 1 menit, matikan saja mesinnya. Dan jangan lupa perawatan berkala untuk mesin anda, jangan sampai susah distarter lagi,” tulisnya.

    Baca: Pembatasan kendaraan mendesak dilakukan untuk tekan emisi karbon

    Tak hanya menghemat BBM dan uang anda, cara ini juga bisa mengurangi emisi karbon yang kita haislkan.

    “Biarkan orang-orang di sekitar anda; pengendara motor, pejalan kaki dan mahluk hidup di lingkungan kita juga sempat bernafas,tulisnya.

     

     

  • Indonesia Masuk 10 Besar Sumber Emisi Karbon Dunia

    Indonesia Masuk 10 Besar Sumber Emisi Karbon Dunia

    7cloud.asia – Laporan terbaru dari tim ilmuwan Global Carbon Project menunjukan bahwa Indonesia jadi salah satu negara sepuluh besar penghasil karbon di seluruh dunia.

    Emisi karbon yang dihasilkan Indonesia meningkat sebesar 18.3% pada tahun 2022, dan ini merupakan peningkatan paling banyak dibandingkan negara-negara lainnya.

    Kenaikan emisi karbon Indonesia antara lain disumbang dari penggunaan energi fosil (khususnya batu bara), alih fungsi lahan, dan deforestasi Indonesia yang tinggi.

    Di sektor penggunaan lahan, Indonesia juga menempati posisi kedua sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia.

    Selama 2013-2022, rata-rata emisi karbon dari penggunaan lahan Indonesia mencapai 930 juta ton, menyumbang 19.9% dari total emisi alih fungsi lahan dunia.

    Baca: Sektor kehutanan didorong untuk imbangi emisi sektor energi

    Bersama dengan Brasil dan Republik Demokratik Kongo, Indonesia menyumbang 55% dari total emisi karbon dari sektor lahan dunia.

    Adapun, puncak emisi karbon di Indonesia pada tahun 1997 terjadi akibat kebakaran gambut di Indonesia.

    Jika dipaparkan secera mendetil, bagian dari emisi global CO2 dari bahan bakar fosil pada tahun 2023 adalah batu bara (41%), minyak (32%), gas (21%), semen (4%), pencahayaan kilang dan lainnya (2%, tidak ditampilkan).

    Temuan ini disampaikan pada Laporan Global Carbon Budget, yang disusun oleh lebih dari 120 ilmuwan internasional dan telah ditinjau oleh rekan sejawat (peer-reviewed).

    Para ilmuwan menyatakan bahwa tindakan global untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil tidak berjalan dengan cepat dan cukup untuk mencegah perubahan iklim yang berbahaya.

    Baca: Menilik aksi iklim yang dilakukan Indonesia di masa SBY

    Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik mengatakan, tanpa upaya serius mengurangi emisi, besar kemungkinan bahwa kenaikan suhu 1,5ºC di atas pra-industrialisasi akan ditembus dalam jangka waktu tujuh tahun.

    Artinya ini beberapa tahun lebih cepat dari proyeksi Laporan IPCC.

    “Posisi Indonesia sebagai salah satu sumber emisi karbon terbesar sedunia merupakan peringatan bahwa Indonesia perlu mengambil andil dalam mengurangi jumlah emisi karbon yang dikeluarkan khususnya dari sektor energi dan lahan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (5/12/2023). 

    Iqbal menambahkan, sebagai salah salah satu negara yang paling rentan akan perubahan iklim, penting bagi Indonesia untuk berupaya mengurangi emisi karbon.

    Langkah ini sekaligus menekan laju perubahan iklim serta mencegah dampak terburuknya demi kelangsungan hidup generasi selanjutnya.

    Sementara Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad melaporkan Laporan Global Carbon Budget memperlihatkan bahwa adanya kontradiksi antara data pemerintah dan ilmuwan.

    Baca: Aksi iklim di era Presiden Jokowi

    “Oleh karena itu, perlu ada transparansi data pemerintah yang disandingkan dengan dara dari berbagian kajian global dan data yang dimiliki masyarakat sipil,” ujarnya.

    Ia menambahkan, deforestasi masih terjadi mungkin juga karena Enhanced NDC masih memberikan “kuota” deforestasi sebesar 300 ribu ha per tahun hingga 2030.

    Dari 128,7 ribu hektar deforestasi hutan alam yang terjadi pada 2020-2021, 62%-nya terjadi di wilayah izin dan konsesi. Penegakan hukum harus lebih tegas supaya angka deforestasi bisa lebih ditekan.

    Selanjutnya, Indonesia harus memperkuat komitmennya dalam menghentikan dan mengembalikan (halting and reversing) laju kehilangan hutan Indonesia.

    Ini sesuai yang telah dijanjikan Indonesia pada Glasgow’s Leaders Declaration on Forest and land Use”.

    Baca: Komitmen Glasgow, cara dunia hentikan deforestasi 

    Juru kampanye energi Trend Asia, Novita Indri mengatakan, ketidakmampuan Indonesia mengurangi ketergantungannya pada batubara menjadi penyebab utama emisi karbon kita 10 besar di dunia.

    “Pada 2023 kita memecah rekor ketika awal Desember produksi batubara telah mencapai 703,14 juta ton, melampaui target 694,5 juta ton,” ujarnya.

    Angka ini belum menimbang co-firing biomassa kayu, yang berdasarkan data Trend Asia dapat memperburuk 155,9 juta ton emisi dari deforestasi 240.622 hektare hutan alam.

    Menurutnya, 43,59% angka emisi Indonesia berasal dari hutan dan lahan, yang menandakan buruknya perlindungan hutan.

    “Akibatnya, dampak perubahan iklim yang dialami Indonesia akan semakin parah. Padahal Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim, yang akan memperparah bencana hidrometeorologi yang saat ini saja sudah mendera kita,” pungkasnya. 

  • Madani : Penurunan Emisi Karbon dan Deforestasi Harus Bermuara Pada Net-zero Tanpa Bahan Bakar Fosil

    Madani : Penurunan Emisi Karbon dan Deforestasi Harus Bermuara Pada Net-zero Tanpa Bahan Bakar Fosil

    7cloud.asia –  Cerita sukses upaya penurunan emisi karbon dan deforestasi Indonesia dari tahun ke tahun, tidak boleh membuat Indonesia lengah terhadap krisis iklim yang makin mengkhawatirkan.

    Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad menanggapi pidato Presiden Jokowi  di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G77 dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam rangkaian World Climate Action Summit (WCAS) COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

    Nadia mengakui, sejumlah data dan fakta terkait dengan kesuksesan Indonesia dalam penurunan emisi karbon  dan deforestasi sudah dibeberkan Presiden Jokowi pada COP 28.

    “Namun, Indonesia harus tetap tegas menuju titik akhir net-zero emisi dengan menyapih bahan bakar fosil, apalagi mengingat bahwa data dan fakta harus dilihat utuh dari berbagai perspektif”, ujar Nadia dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia Senin (5/12/2023).

    Baca: Ironi polusi udara saat COP 28

    Laporan terbaru Global Carbon Project (GCP) menunjukkan bahwa di tahun 2023 ini Indonesia menduduki sepuluh besar penyumbang emisi terbesar di seluruh dunia.

    Jumlah karbon yang dihasilkan Indonesia meningkat sebesar 18,3% dari tahun 2022. Menurut Nadia, ini merupakan peningkatan paling banyak dibandingkan negara-negara lainnya.

    Kenaikan emisi karbon Indonesia berasal dari penggunaan energi fosil (khususnya batu bara), alih fungsi lahan, dan deforestasi Indonesia yang tinggi.

    Di kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi mengklaim kesuksesan Indonesia dalam menurunkan emisi karbon hingga 42 persen pada 2022, dibandingkan dengan perencanaan Business as Usual (BAU) tahun 2015.

    Jokowi juga menyebut sudah bekerja keras untuk memperbaiki pengelolaan Forest and Other Land Use (FOLU), serta mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan.

    Baca: Indonesia masuk 10 besar sumber emisi karbon dunia

    Jokowi menyebut dalam pengelolaan FOLU, Indonesia terus menjaga dan memperluas mangrove dan merehabilitasi hutan dan lahan, serta menurunkan deforestasi pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir.

    Menurut Nadia dari pencapaian yang disampaikan tersebut, masih banyak catatan dan pekerjaan rumah yang masih tertinggal.

    “Mencermati klaim penurunan emisi tersebut bersama dengan laporan GCP terbaru, kita menggarisbawahi pentingnya pembukaan data tersebut kepada publik sebagai bentuk transparansi dan memberikan ruang partisipasi bagi publik untuk memvalidasi capaian tersebut di tingkat tapak,” tegasnya.

    Nadia menambahkan, keberhasilan pemerintah Indonesia memang harus diapresiasi karena telah mampu menekan laju deforestasi.

    Meskipun demikian, masih banyak ketidaksesuaian antar kebijakan penurunan emisi Indonesia yang justru berpotensi memberikan tekanan untuk pengalihfungsian hutan.

    Baca: Indonesia dorong sektor kehutanan sebagai penyerap emisi sektor energi

    Nadia mencontohkan, dokumen Enhanced NDC masih memberikan kuota deforestasi 359 ribu hektar per tahun hingga 2030.

    Padahal untuk mencapai Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, seharusnya sudah tidak ada lagi ruang deforestasi bagi Indonesia hingga 2030.

    Belum lagi, ketidakselarasan antar target pengurangan emisi dari sektor energi dan kehutanan juga berpotensi memberikan ancaman deforestasi yang lebih lanjut.

    Nadia meanjutkan, untuk menjalankan kebijakan bauran energi baru terbarukan, pemerintah salah satunya merencanakan melalui co-firing biomassa,

    Kebutuhan pelet kayu untuk co-firing biomassa ini salah satunya akan dipenuhi melalui hutan tanaman energi.

    Baca: Negara miskin butuh bantuan untuk pangkas emisi karbon

    Indonesia , lanjut Nadia, melalui kebijakan FOLU Net Sink 2030 mengejar target pembangunan hutan tanaman yang belum terealisasi seluas 6,11 juta hektar.

    “Namun, terdapat catatan hanya ada 2,04 juta hektar yang sudah jelas dapat dikelola. Dari mana selisih kebutuhan tersebut akan diperoleh?” tambah Nadia.

    Salma Zakiyah, Program Assistant Hutan dan Iklim Yayasan MADANI Berkelanjutan menambahkan bahwa pembangunan hutan tanaman energi untuk memenuhi target co-firing biomassa akan berpotensi menimbulkan deforestasi baru. 

     

  • Pengiriman Barang di Belanja Online Dorong Kenaikan Emisi Karbon yang Berdampak ke Lingkungan

    Pengiriman Barang di Belanja Online Dorong Kenaikan Emisi Karbon yang Berdampak ke Lingkungan

    7cloud.asia – Belanja online kini makin dilirik banyak orang, tak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia.

    Namun, belanja online juga memicu sederet dampak yang mengancam kelestarian lingkungan akibat emisi karbon yang dihasilkannya.

    Masalah pertama yang dipicu belanja online adalah soal sampah atau limbah dari packaging yang sebagian besar tidak bisa didaur-ulang sehingga memicu naiknya emisi karbon.

    Masalah lain yang ditimbulkan belanja online adalah emisi karbon yang dipicu dari pengiriman merupakan dampak lingkungan belanja online lainnya yang perlu dipertimbangkan.

    Dilansir earth.org, pengangkutan barang di seluruh dunia bertanggung jawab atas sebagian besar emisi karbon yang dihasilkan oleh e-commerce.

    Baca: Dampak yang dipicu packaging belanja online 

    Pada tahun 2020, pengiriman dan pengembalian produk menyumbang 37% dari total emisi karbon. Masalah terbesarnya, sekali lagi, disebabkan oleh selera konsumen akan kenyamanan.

    Diperkirakan pada tahun 2030, jumlah kendaraan pengantar barang akan meningkat sebesar 36%, mencapai sekitar 7,2 juta kendaraan.

    Hal ini tidak hanya akan mengakibatkan peningkatan sekitar 6 juta ton emisi karbon, namun juga akan meningkatkan jumlah perjalanan sebesar 21%.

    Pasalnya, kendaraan akan membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan perjalanan karena kemacetan lalu lintas yang semakin tinggi.

    Namun, menurut earth.org masalah sebenarnya dari belanja online terletak pada pengiriman cepat.

    Baca: 10 aplikasi belanja online yang paling banyak diunduh

    Ketika teknologi baru meningkatkan transportasi barang dan menjadikannya lebih cepat dari sebelumnya, semakin banyak konsumen yang meminta pengiriman pada hari yang sama dan instan.

    “Dua opsi yang masing-masing tumbuh sebesar 36% dan 17% per tahun,” tulis Martini Igini di earth.org.

    Kedua opsi ini, seperti yang dilaporkan oleh Forum Ekonomi Dunia, sangat populer di China dan menyumbang lebih dari 10% dari total jumlah paket yang dikirim setiap hari, yang rata-rata berjumlah hampir 3 juta.

    Sebuah studi dari MIT menemukan bahwa belanja tradisional memiliki jejak karbon dua kali lipat jika dibandingkan dengan belanja online. Namun wacana ini hanya berlaku jika seseorang tidak mempertimbangkan belanja online yang terburu-buru.

    Memang benar, ketika konsumen memilih pengiriman cepat, emisi yang dihasilkan jauh melebihi emisi yang dihasilkan dari belanja langsung.

    Baca: Gen Z lebih suka TikTok Shop, ini alasannya

    Alasan utamanya adalah perusahaan pengiriman tidak bisa menunggu sampai semua produk tiba sebelum mengirimkannya.

    Ketika berhadapan dengan jangka waktu pengiriman satu atau dua hari, mereka sering kali terpaksa mengirimkan truk yang terisi setengah kapasitasnya, sehingga menghasilkan lebih banyak lalu lintas dan juga menghasilkan emisi.

    Namun pengiriman bukanlah satu-satunya masalah lingkunganyang dipicu belanja online.

    Karena semakin banyak pengecer online,  yang menawarkan opsi untuk mengirim kembali barang dengan mudah dan seringkali gratis, tingkat pengembalian, terutama barang fashion, telah meroket, melebihi 30% dari seluruh barang yang dibeli.

    Sebuah studi tentang perilaku konsumen menunjukkan bahwa 79% konsumen menginginkan pengiriman pengembalian gratis dan 92% dari mereka cenderung membeli lagi jika barang yang mereka beli mudah untuk dikembalikan.

    Baca: Lima prinsip utama jalani frugal living

    Statistik seperti inilah yang memberi insentif kepada perusahaan untuk menawarkan opsi tersebut, karena pada akhirnya akan menguntungkan mereka.

    Tidak ada keraguan bahwa revolusi e-commerce telah membawa manfaat yang sangat besar. Namun, belanja online dan dampaknya terhadap lingkungan tidak boleh diabaikan.

    Saat ini, sebagian besar konsumen lebih memilih kenyamanan daripada kelestarian lingkungan.

    Meskipun upaya perusahaan untuk menjadi lebih berkelanjutan merupakan langkah yang baik menuju arah yang benar, perubahan ini saja tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah.

    Konsumen adalah pihak yang mempunyai keputusan akhir, dan perilaku serta keputusan merekalah yang pada akhirnya menentukan dampak dari industri ini.

    Baca: Meski kaya raya aktor ini jalani hidup sederhana

    Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membalikkan tren berbahaya yang terjadi pada e-commerce adalah dengan adanya perubahan pola pikir baik dari pihak produsen maupun konsumen.

    Artikel ini diterjemahkan dari earth.org, penulis: Martina Igini

  • Manfaat Pajak Karbon untuk Ekonomi dan Lingkungan

    Manfaat Pajak Karbon untuk Ekonomi dan Lingkungan

    7cloud.asia – Pajak karbon menjadi salah satu instrumen fiskal selain bursa karbon untuk menekan emisi karbon.

    Setidaknya 21 negara yang telah menerapkan pajak karbon, dan efektif menekan emisi karbon mereka. Dengan pajak karbon, perusahaan secara tidak langsung akan  ‘dipaksa’ lebih bertanggung jawab dalam produksi dan konsumsi mereka.  

    Lantas bagaimana dengan Indonesia? Indonesia telah resmi memiliki bursa perdagangan karbon.

    Namun, penerapan pajak karbon masih dalam kajian. Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerapan  pajak karbon akan dilakukan bertahap dan sangat hati-hati.

    Baca: Pajak karbon di Indonesia

    Mengapa pajak karbon perlu diterapkan, berikut daftar manfaat pajak karbon bagi ekonomi dan lingkungan:

    1. Mengurangi Emisi Karbon
    Tujuan inti dari pajak karbon adalah untuk memberikan sinyal yang cukup kuat untuk pasar agar menghasilkan pengurangan emisi GRK di sebagian besar perekonomian.

    Dengan menerapkan harga yang signifikan terhadap emisi karbon atau polusi, akan memberikan insentif bagi peralihan ke bahan bakar yang lebih sedikit karbon.

    Pajak karbon juga akan mendorong penerapan langkah-langkah efisiensi energi, dan investasi pada alternatif ramah lingkungan di berbagai sektor seperti listrik, transportasi, dan manufaktur.

    Perkiraan potensi pengurangan emisi dari pajak berbasis luas di kisaran $50 per ton bisa mencapai lebih dari 20%.

    Baca: Pajak karbon penting untuk menahan laju perubahan lingkungan

    2. Mitigasi Perubahan Iklim
    Penurunan emisi karbon nasional dan global yang disebabkan oleh pajak karbon akan menurunkan konsentrasi CO2 secara keseluruhan, meningkatkan tren pemanasan dan gangguan iklim.

    Menurut laporan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada tahun 2023, penerapan pajak karbon yang berbeda secara global pada tahun 2030 dapat mengurangi emisi karbon secara signifikan dibandingkan dengan skenario dasar,

    Meski demikian tetap pun diperlukan langkah-langkah dan kerja sama tambahan untuk membatasi pemanasan hingga jauh di bawah 2C pada tahun 2023.

    Pun hingga 2100, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Paris.

    Baca: Mengapa harus ada pajak karbon meski telah ada perdagangan karbon

    3.Mendorong Penggunaan Energi Bersih
    Pajak bahan bakar fosil atau pajak karbon merupakan instrumen kebijakan utama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong peralihan ke energi bersih dan terbarukan dan solusi rendah karbon lainnya.

    Namun, perpajakan bahan bakar fosil saja mungkin tidak cukup untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris, dan hal ini mungkin menghadapi hambatan politik dan sosial.

    Oleh karena itu, pajak karbon harus menjadi bagian dari paket kebijakan yang lebih luas yang mencakup langkah-langkah lain untuk mengatasi kegagalan pasar, hambatan perilaku, dan dampak distribusi,

    Selain itu juga perlu dipastikan transparansi, keadilan, dan partisipasi dalam proses kebijakan.

    Baca: Peran multipihak dalam perdagangan karbon

    4. Mendanai Inisiatif Hijau
    Pendapatan dari pajak karbon menyediakan sumber pendanaan yang cukup besar yang dapat digunakan pemerintah untuk investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan,

    peningkatan angkutan umum massal, proyek infrastruktur berkelanjutan, upaya restorasi lingkungan, dan dana ketahanan untuk kelompok rentan.

    Alternatifnya, pendapatan dapat memungkinkan pemotongan pajak atas pendapatan, perolehan modal, atau lapangan kerja.

    5. Pendekatan Berbasis Pasar
    Dibanding menerapkan peraturan yang kaku atau batasan emisi, pajak karbon memberikan sinyal harga dan memungkinkan dinamika pasar menentukan jalur dan teknologi yang paling efisien untuk mengurangi emisi di berbagai sektor ekonomi.

    Dunia usaha dapat membangun solusi yang disesuaikan dengan operasi, inovasi, dan peta jalan investasi mereka.

    Baca: Agar perdagangan karbon tak dimanfaatkan untuk greeanwashing

    6. Opsi Netral Pendapatan
    Untuk mengatasi kekhawatiran mengenai peningkatan pajak dan peningkatan pendapatan pemerintah, beberapa undang-undang pajak karbon,

    seperti Undang-Undang Penetapan Harga Polusi Gas Rumah Kaca di Kanada, mengharuskan semua hasil langsung dari sistem penetapan harga karbon dikembalikan ke yurisdiksi sumbernya.

    Pemerintah provinsi dan daerah dapat memutuskan bagaimana menggunakan pendapatan yang dikembalikan, seperti memberikan potongan harga, memotong pajak lainnya, atau berinvestasi dalam inisiatif ramah lingkungan.

    Sistem penetapan harga karbon terdiri dari biaya bahan bakar dan sistem berbasis kinerja untuk industri besar penghasil emisi.

    7. Efisiensi Administrasi
    Pajak karbon dibangun berdasarkan sistem perpajakan bahan bakar yang sudah ada, sehingga meminimalkan birokrasi administratif baru.

    Biaya pengumpulan dan pelaksanaan pendapatan sangat rendah dibandingkan dengan program perdagangan emisi atau pengelolaan subsidi ramah lingkungan.

    Sumber: earth.org 
    ​