7cloud.asia – Pendiri SMRC, Saiful Mujani mengingatkan untuk sebuah sistem yang baik seharusnya politik dinasti harus dihindari.
Karena praktik politik dinasti sangat berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan, apalagi jika politik dinasti ini terjadi di tingkat nasional.
“Kekuasaan seorang presiden sangat besar. Karena itu, dalam politik dinasti di mana kerabat atau anak presiden ikut dalam pemilihan, ada potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan,” jelasnya.dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode “Sentimen Publik atas Dinasti Jokowi” di kanal Youtube SMRC TV pada Kamis (16/11/2023)
Saiful mengingatkan bahwa politik bukan permainan antar-malaikat. Politik adalah permainan antar-manusia yang memiliki keinginan dan nafsu berkuasa.
Ketika nafsu berada di depan maka dengan politik dinasti akan sangat berpotensi memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ini akan semakin besar.
Baca: Mayoritas warga yang tahu tidak suka Jokowi membangun politik dinasti
Potensi ini juga sangat mungkin terjadi dalam pengajuan anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjaid cawapres di Pemilu 2024.
Pertanyaan mendasar dalam pengajuan Gibran ini, adalah mengapa harus Gibran?
Kalau alasannya adalah untuk keberlanjutan pembangunan, ada banyak anak muda selain Gibran yang memiliki kemampuan untuk itu.
Saiful mencontohkan figure seperti Nadiem Makarim. Selain muda, menurut Saiful, Nadiem sukses sebagai pengusaha di dunia digital kemudian menjadi menteri.
“Pasti banyak anak-anak muda lainnya. Tapi fakta Nadiem bukan anak presiden,” ujar Saiful.
Baca: Politik dinasti Jokowi dinilai menciderai cita-cita reformasi
Saiful mengakui ada sederet kejadian di mana anak presiden juga menjadi presiden, namun ini tidak bisa disebut sebagai politik dinasti.
Seperti di Amerika Serikat antara George Bush dan Bush junior tidak bisa disebut dinasti karena Bush junior menjadi calon presiden setelah ayahnya tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Hillary Clinton yang maju sebagai calon presiden juga terjadi setelah suaminya, Bill Clinton, tidak lagi menjabat.
Bongbong Marcos di Filipina juga demikian, dia maju sebagai calon presiden jauh setelah ayahnya tidak lagi menjabat, dan bahkan sudah lama meninggal.
“Kasus-kasus tersebut tidak bisa dijadikan contoh politik dinasti karena tidak memenuhi unsur pertalian darah dengan yang sedang ada di dalam kekuasaan, dan tertutup kemungkinan menyalahgunaan kekuasaan karena memang tidak sedang berkuasa,” tandasnya.
Baca: Dari AHY hingga Kaesang, dinasti politik yang ada di Indonesia
Saiful mengakui masih ada kerancuan atau bahkan ketidaktahuan masyarakat soal politik dinasti ini.
Dalam survei SMRC, 29 Oktober – 5 November 2023 terungkap mayoritas responden belum memahami politik dinasti tersebut.
Dari 2400 responden yang disurvei hanya hanya 38 persen publik yang tahu atau pernah dengar mengenai politik dinasti dalam pengertian yang dijelaskan dalam kuosioner, Ada 62 persen yang tidak tahu.
Dari yang tahu, 53 persen menyatakan setuju dengan pandangan bahwa politik dinasti tidak adil karena mengurangi kesetaraan kesempatan bagi setiap warga untuk menjadi pejabat pemerintahan.
Saiful menyatakan bahwa wajar jika publik belum begitu banyak yang mengetahui mengenai politik dinasti karena ini merupakan konsep abstrak dan nampaknya belum menjadi diskursus umum.
Baca: Kaesang jadi Ketum hanya dua hari setelah bergabung, kaderisasi PSI dipertanyakan
Perbincangan mengenai politik dinasti, ujarnya, baru hangat terjadi belakangan menyusul peristiwa yang terjadi di tingkat nasional.
Walaupun demikian, menurut Saiful, praktik politik dinasti sudah terjadi di sejumlah daerah seperti di Banten.
Di Banten, misalnya, pola-pola politik dinasti terjadi mulai dari level provinsi sampai ke sejumlah kabupaten seperti di Pandeglang, Lebak, Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.
Di daerah lain juga terjadi hal serupa. Namun walaupun praktik politik dinasti terjadi di banyak daerah, menurut Saiful, bukan berarti praktik semacam itu benar.
“Bukan berarti karena banyak kemudian itu menjadi benar. Kita harus membedakan antara yang banyak dengan yang benar,” jelas Saiful.
Baca: Bahaya politik dinasti bagi demokrasi
Walaupun cukup banyak, lanjut Saiful, praktik politik dinasti tersebut terjadi di tingkat lokal. Karena itu, diskusi mengenai fenomena politik dinasti lebih terbatas.
Namun sekarang terjadi praktik politik dinasti di level nasional. Karena itu diskusinya juga meningkat.
Fenomena politik dinasti di tingkat nasional baru-baru ini saja terjadi, menurut Saiful. P
residen Soekarno, misalnya, tidak ada anaknya yang maju dalam jabatan publik ketika dia masih menjabat sebagai presiden.
Megawati Soekarnoputri masuk politik jauh setelah Bung Karno tidak lagi menjadi presiden; seteah lama meninggal.
Baca: Beda dinasti politik Jokowi dan Keluarga Kennedy
Soeharto juga demikian, tidak ada anaknya yang maju sebagai calon presiden, misalnya, ketika dia masih menjabat, walaupun ada anaknya yang jadi menteri di ujung kekuasaannya.
Habibie dan Abdurrahman Wahid tidak membangun politik dinasti. Susilo Bambang-Yudhoyono juga tidak melakukan politik dinasti.
Anak SBY, Agus Harimurti-Yudhoyono, menjadi calon gubernur DKI setelah SBY tidak lagi menjadi presiden.
Yang terjadi pada Jokowi berbeda karena dia sedang berkuasa ketika anggota keluarganya (anak dan menantu) masuk ke dalam kekuasaan.
“Di situ potensi penyalahgunaa kekuasaan atau abuse of power terjadi,” jelas Saiful.
