7cloud.asia – Politik dinasti yang secara telanjang dipertontonkan Presiden Jokowi lewat pencalonan Gibran menjadi cawapres menjadi berita terpopuler pekan ini.
Kritik dari berbagai kalangan terkait politik dinasti Jokowi lewat pencawapresan Gibran menjadi lima berita yang paling banyak dibaca atau berita terpopuler di 7cloud.asia pekan ini.
Berikut lima berita terpopuler pekan ini yang semuanya terkait dengan politik dinasti Jokowi lewat pencalonan Gibran
1. Mengupas politik dinasti Jokowi, mengapa harus Gibran?
Pertanyaan mendasar soal pencawapresan Gibran adalah mengapa harus Gibran?
Kalau alasannya adalah untuk keberlanjutan pembangunan, ada banyak anak muda selain Gibran yang memiliki kemampuan untuk itu. Ada figur seperti Nadiem Makarim atau Erick Thohir.
Selain muda, Nadiem dan Erick sukses sebagai pengusaha kemudian menjadi menteri. Tapi faktanya Nadiem dan Erick bukan Gibran yang anak presiden.
Baca berita selengkapnya di sini
2. Forum Pemred kritisi politik dinasti yang dilakukan Jokowi
Mendekati pelaksanaan Pemilu 2024, Forum Pemred melihat banyak hal yang mengejutkan publik.
Terutama dalam penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum dan juga dalam menjalankan etika-etika demokrasi, terutama yang dilakukan Presiden, para menteri, dan juga para ketua umum partai politik.
“Kondisi ini berpotensi menimbulkan goncangan dan ketidakstabilan politik dan keamanan serta perekonomian nasional,” tandas Forum Pemred.
Baca berita selengkanya di sini
3. Diaspora Indonesia juga kritisi pencawapresan Gibran
IALA menilai masalah utama bukanlah isi dari Putusan MK No. 90/2023, melainkan konflik kepentingan yang terkait dengan putusan tersebut yang menyebabkan ketidakpastian hukum.
Ketua MK Anwar Usman, ujarnya terlibat secara langsung karena memiliki hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka, keponakannya, yang menimbulkan pertentangan etik serius dan pelanggaran Pasal 17 UU No. 48 (2009) tentang Kekuasaan Kehakiman.
Baca berita selengkapnya di sini
4. Megawati tegaskan PDIP tidak di belakang langkah politik dinasti Jokowi
Lewat pidatonya, Megawati menyebut, apa yang terjadi di MK akhir-akhir ini, disebutkan Megawati sebagai manipulasi hukum.
Ini, ujarnya, terjadi akibat praktek kekuasaan yg mengabaikan kebenaran yang hakiki atas dasar nurani.
“Rekayasa hukum tidak boleh terjadi, hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa Indonesia. Kewajiban anak bangsa untuk menjaganya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan,” .
Megawati juga menghimbau masyarakat agar jangan lupa terus kawal demokrasi untuk nurani, jangan takut untuk bersuara, untuk berpendapat selama segala sesuatu berakar pada kehendak rakyat.
Baca berita selengkapnya di sini
5. Tokoh bangsa nilai Jokowi telah melanggar prinsip demokrasi
Keputusan Majelis Kehormatan MK yang menunjukkan adanya intervensi lembaga eksekutif terhadap yudikatif, membuat sejumlah tokoh bangsa merasa prihatin.
Demokrasi Indonesia diayun-ayun. Kekuasaan terpusat di eksekutif, kemudian sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan Majelis Kehormatan MK.
Adanya intervensi dari eksekutif ke yudikatif, ke lembaga konstitusional itu dikhawatirkan akan membuat Pemilu 2024 tidak bisa berjalan dengan baik karena azas jujur dan adil dalam pemilu berpotensi terancam.
Baca berita selengkapnya di sini
Leave a Reply