Tag: hunian

7cloud.asia – Anggota Komisi XIII DPR, M Shadiq Pasadigoe mendorong percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan penyediaan rumah relokasi layak bagi korban banjir Sumatera.

Hunian sementara ini terutama untuk mereka yang berasal dari zona merah bencana, dan ini jadi  kebutuhan mendesak menyangkut keselamatan dan hak dasar warga.

Hal ini disampaikannya dalam pernyataan resmi terkait kondisi pascabencana banjir di Tanah Datar, Sumatera Barat dan sejumlah wilayah terdampak lainnya, Senin (15/12/2025).

Shadiq yang berasal dari Dapil Sumatra Barat I ini mengaku, setiap hari dirinya menerima banyak sekali keluhan dan harapan dari masyarakat melalui telepon, WA, dan jalur komunikasi lainnya.

”Mereka butuh kepastian. Hak mereka atas tempat tinggal yang aman tidak boleh tertunda. Negara harus bergerak cepat memastikan hunian sementara tersedia dan rumah relokasi di zona merah benar-benar layak, aman, serta manusiawi,” ungkap Shadiq dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria,

Baca: Pemprov Aceh resmi surati dua lembaga internasional untuk bantu pemulihan

Shadiq menegaskan bahwa suara masyarakat tersebut menjadi dasar penting yang ia bawa ke pemerintah. Ia turut menekankan bahwa penanganan bencana juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia.

“Hak atas hunian yang layak adalah hak dasar setiap warga. Kita tidak boleh membiarkan mereka hidup dalam situasi rentan dan penuh ketidakpastian. Inilah saatnya negara menunjukkan keberpihakan yang nyata,” tandas Shadiq.

Legislator Partai NasDem itu menambahkan bahwa pemulihan bukan hanya soal membangun kembali infrastruktur, melainkan memulihkan martabat dan harapan warga.

“Kita tidak sedang membangun dinding dan atap saja, tetapi membangun kembali kehidupan. Ini momentum kolaborasi seluruh elemen untuk memastikan masyarakat Tanah Datar bangkit dengan kuat, aman, dan tetap memiliki harapan,” ujarnya.

Baca: Masyarakat sipil somasi Presiden karena tak kunjung tetapkan status bencana nasional

Sebagaimana diketahui, status tanggap darurat di Kabupaten Tanah Datar masih berlaku hingga 17 Desember 2025, sementara status tanggap darurat di tingkat provinsi ditetapkan hingga 22 Desember 2025.

Lebih jauh, perbaikan di kawasan Jalan Lembah Anai juga menunjukkan kemajuan berarti. Sepeda motor kini sudah bisa melintas, dan akses untuk kendaraan roda empat direncanakan dibuka pada 17 Desember 2025.

Kondisi itu mempercepat normalisasi jalur strategis Padang–Bukittinggi yang sangat vital bagi mobilitas warga.

Dengan berkembangnya situasi dan semakin banyaknya aspirasi yang masuk dari masyarakat terdampak, Shadiq menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan, memastikan percepatan Huntara

Dia juga mendorong dibangunnya rumah relokasi yang memenuhi standar keselamatan serta prinsip kemanusiaan dan HAM.

7cloud.asia – Jumlah korban akibat bencana banjir Sumatera terus meningkat. Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Senin (29/12/2025) pukul 08.30 WIB, total korban meninggal tercatat 1.140 orang.

Selain itu, sebanyak 163 orang masih dinyatakan hilang dan hampir 500.000 orang yang masih tinggal di pengungsian karena rumahnya rusak akibat bencana banjir Sumatera yang menerjang sejumlah provinsi di Pulau Sumatra.

Jika dirinci berdasarkan provinsi, Aceh masih menjadi wilayah dengan jumlah korban jiwa terbanyak, yakni 513 orang. Selain itu, 31 orang dilaporkan masih hilang akibat banjir.

Sementara itu, di Sumatra Barat tercatat 262 korban meninggal dunia, dan jumlah korban hilang di provinsi ini mencapai 72 orang.

Adapun di Sumatra Utara, jumlah korban meninggal dunia mencapai 365 orang. Selain itu, sebanyak 60 orang masih dinyatakan hilang di wilayah tersebut.

Baca: Aliran litrik di 224 Desa terdampak banir Sumatera belum pulih

Hingga Senin (29/12/2025) BNPB menerima lebih dari 34.000 permohonan hunian bagi korban banjir di sejumlah wilayah Sumatra, mencakup hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta Dana Tunggu Hunian (DTH).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi sementara yang masih akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah dan pilihan warga terdampak.

Abdul Muhari mengatakan, pihaknya terus mengupdate data, untuk melihat kembali proporsi rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat.

”Kemudian permintaan DTH, permintaan Huntara sehingga kita benar-benar bisa melihat dari proporsi jumlah rumah rusak nantinya berapa yang akan masuk Huntara, berapa yang akan diberikan DTH,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers, Minggu (28/12/2025).

Abdul Muhari menjelaskan, tidak semua korban banjir yang rumahnya rusak berat atau hanyut memilih untuk tinggal di huntara.

Baca: Dana pemulihan dampak banjir Sumatera diperkirakan mencapai Rp51,82 triliun

Sebagian warga memilih menerima DTH dan menumpang atau mengontrak sementara di lokasi lama sambil menunggu pembangunan Huntap.

Kerusakan fasilitas.
Selain menimbulkan korban jiwa, banjir di Sumatra juga menyebabkan kerusakan luas pada fasilitas publik.

Secara keseluruhan, tercatat 3.188 fasilitas pendidikan, 806 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 99 ruas jalan, serta 97 jembatan yang terdampak banjir di berbagai wilayah.

Bila diperinci berdasarkan provinsi, Aceh kembali menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan fasilitas terbesar. Di provinsi ini, terdapat 1.312 fasilitas pendidikan, 634 rumah ibadah, 141 fasilitas kesehatan, 48 jembatan, serta 20 ruas jalan yang terdampak banjir.

Di Sumatra Barat, kerusakan fasilitas meliputi 659 fasilitas pendidikan, 150 rumah ibadah, 7 fasilitas kesehatan, 43 jembatan, serta 74 ruas jalan.

Sementara itu, di Sumatra Utara tercatat 1.217 fasilitas pendidikan, 22 rumah ibadah, 67 fasilitas kesehatan, 6 jembatan, serta 5 ruas jalan yang dilaporkan terdampak banjir.

Baca: Kejagung telisik 27 perusahaan yang diduga memicu banjir Sumatera

7cloud.asia – Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras mendorong percepatan relokasi lahan hunian tetap (huntap) sebagai langkah strategis dalam proses pemulihan pascabencana banjir Sumatera. 

Hal ini agar masyarakat terdampak banjir Sumatera dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman.

Dia menekankan bahwa percepatan pembangunan hunian membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus optimalisasi aset negara untuk menjamin ketersediaan lahan yang siap bangun.

“Kami berharap penyediaan lahan untuk hunian tetap dapat segera direalisasikan, baik dari tanah pemerintah, BUMN, maupun PTPN, kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Perumahan melalui pembangunan rumah-rumah tetap,” ujar Andi dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah kementerian dan mitra di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (30/12/2025).

Baca: BNPB terima 34.000 permohonan hunian dari korban banjir Sumatera

Andi menjelaskan, untuk rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, pemerintah dapat memanfaatkan berbagai skema bantuan yang telah tersedia, seperti Bedah Rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Selain itu juga ada bantuan rehabilitasi dari Kementerian Sosial, termasuk program bantuan sosial hingga puluhan juta rupiah.

Selain percepatan hunian tetap, Andi juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pembangunan rumah pascabencana melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lokasi terdampak.

Hal ini termasuk kayu gelondongan yang terbawa oleh arus banjir agar tidak menjadi limbah dan dapat digunakan sebagai material pembangunan rumah.

Baca: Sebanyak 22 desa lenyap diterjang banjir Sumatera

“Mungkin diperlukan diskresi terkait pemanfaatan kayu-kayu gelondongan tersebut agar dapat difungsikan untuk pembangunan rumah sehingga mampu menekan pembiayaan, baik dari APBN maupun CSR,” jelasnya.

Per 28 Desember 2025, jumlah rumah rusak berat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 47.149 unit.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pekerjaan pembangunan huntara menyesuaikan dengan arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di Aceh sendiri, saat ini fokus pembangunannya baru di dua wilayah yakni Aceh Tamiang dan Bener Meriah.

“Kami sudah berkomunikasi dengan dua Bupati terkait, mungkin dalam waktu dekat, yang cepat mungkin akan ada di Tamiang karena lahan sudah siap. Kemudian sudah dua hari terakhir ini kami sudah melakukan pematangan lahan, mungkin hari ini satu contoh unit sudah bisa berdiri,” kata Dody, dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pasca Bencana dengan K/L Daerah Terdampak, disiarkan melalui Youtube DPR RI, Selasa (30/12/2025).

 

7cloud.asia – Banjir besar dan tanah longsor yang melanda 17 kabupaten/kota di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra pada akhir tahun lalu, merusak ribuan rumah dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi.

Sebagai respons, pemerintah membangun hunian sementara atau (huntara) untuk para penyintas. Targetnya, hunian tersebut rampung sebelum Ramadan, sembari menyiapkan rencana pembangunan hunian tetap (huntap).

Upaya percepatan penyediaan tempat tinggal ini tentu amat berarti bagi warga terdampak.

Meski demikian, kecepatan pembangunan semestinya harus tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, disertai kajian tata ruang berbasis risiko dan perlindungan ekosistem agar tidak terjadi bencana serupa di masa depan.

Karena itu, hal-hal berikut harus diperhatikan:

1. Relokasi bukan sekadar memindahkan

Relokasi sering kali dilakukan tergesa-gesa. Pemerintah biasanya asal cepat memindahkan warga dari lokasi lama yang rawan bencana ke tempat yang lebih aman.

Secara prinsip, segera menjauhkan warga dari ancaman tentu merupakan langkah perlindungan yang tepat. Namun yang sering terabaikan adalah, selain tempat tinggal, masyarakat juga butuh sumber penghidupan untuk ‘mencari makan’.

Tak ayal, banyak warga yang menolak direlokasi karena jauh dari sumber mata pencaharian mereka.

Huntara yang dibangun Danantara di Desa Simpang Empat Upah, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang menjadi salah satu contoh. Sebagian korban banjir menolak relokasi karena persoalan jarak, keterbatasan transportasi, dan keberlangsungan mata pencaharian.

Warga yang sebelumnya tinggal di bantaran Sungai Tamiang tersebut lebih memilih bertahan di tenda pengungsian daripada pindah ke lokasi huntara yang jaraknya sekitar 15 kilometer dari pusat kota.

Kebanyakan warga Aceh menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Sawah, kebun, dan pekerjaan informal berada di sekitar wilayah asal mereka. Ketika dipindahkan jauh dari lahan produktif, otomatis warga kehilangan akses dari aktivitas sosial dan ekonomi sehari-hari.

Karena itu, selain zona risiko, penentuan lokasi relokasi juga harus memperhitungkan akses mata pencaharian dan keterhubungan sosial serta layanan dasar bagi penyintas.

Pelajaran dari bencana gempa dan tsunami Palu 2018 menunjukkan, banyak warga yang sudah menghuni huntap akhirnya kembali ke huntara karena dekat dengan pantai, tempat mereka mencari nafkah sebagai nelayan.

Pengalaman serupa terjadi pascasiklon Seroja di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2021. Relokasi diwarnai konflik lahan dan keterbatasan akses ekonomi, yang berujung penolakan terhadap hunian tetap.

Merujuk pada panduan PBB, konsep rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis tata ruang menegaskan bahwa pembangunan huntara dan huntap tidak boleh semata mengejar kecepatan dan bentuk fisik bangunan.

Analisis risiko wilayah dan kondisi sosial harus menjadi bagian utama, agar relokasi tidak hanya aman dari bencana, tetapi juga memungkinkan warga mempertahankan sumber penghidupan mereka.

Pendekatan ini penting, bukan hanya untuk memulihkan kehidupan penyintas, tetapi juga untuk memulihkan kembali seluruh aktivitas di daerah pascabencana.

2. Inspeksi menyeluruh pascabencana

Untuk memastikan warga terdampak benar-benar pindah ke tempat yang aman, perlu inspeksi menyeluruh terhadap kondisi lingkungan pascabencana, terutama di wilayah hulu dan hilir.

Jika ini tidak dilakukan, hunian bagi para penyintas berpotensi dibangun kembali di zona rawan.

Setelah banjir besar di akhir November 2025, banyak sungai di Aceh yang mengalami pendangkalan dan perluasan. Akibatnya, sungai akan lebih mudah meluap saat curah hujan tinggi atau ketika air laut pasang.

Kondisi ini mengubah peta kerentanan banjir. Wilayah yang sebelumnya relatif aman bisa berubah menjadi rawan.

Jika perubahan ini tidak diperhatikan dan dipetakan dengan serius, pembangunan hunian justru berpotensi memindahkan ancaman ke fase berikutnya.

PBB menegaskan bahwa risiko bencana akan terus berulang jika hunian kembali dibangun di zona rawan, mempertahankan pola ruang tidak aman, dan mengabaikan dinamika iklim.

Karena itu, kehati-hatian dalam memilih lokasi huntara dan huntap bukan sekedar isu teknis, melainkan kunci keberhasilan pemulihan jangka panjang.

3. Bangun kembali ekosistem

Pembahasan hunian pascabencana juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan di sekitarnya.

Tanpa pemulihan ekosistem, hunian yang hari ini tampak aman berpotensi kembali terdampak banjir atau longsor di masa depan.

Kita tidak bisa memungkiri bahwa bencana yang terjadi di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya menjadi begitu parah karena alam yang sudah rusak, terutama akibat masifnya penggundulan hutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh bersama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) mencatat bahwa Aceh telah kehilangan sekitar 324.488 hektare hutan sepanjang 2003-2023. Angka ini setara dengan 10% dari luas tutupan hutan sebesar 3,33 juta hektare.

Kerusakan signifikan ini salah satunya dipicu masifnya pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Data Pemerintah Aceh menunjukkan, luas lahan sawit meningkat pesat hingga mencapai 565.135 hektare pada 2024.

Sementara data lain dari Mapbiomas Indonesia—jejaring organisasi masyarakat sipil yang memetakan penggunaan lahan—mencatat angka lebih besar: lahan sawit di Aceh mencapai lebih dari 628 ribu hektare pada 2025.

Ekspansi lahan untuk sawit ini tidak hanya terjadi di kawasan hulu, tetapi juga merambah hingga kawasan hilir yang mencakup sempadan sungai, bahkan area terlarang seperti hutan manggrove dan hutan lindung.

Sudah sepatutnya, bencana yang terjadi di Sumatra menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk menyetop ekspansi lahan dan deforestasi.

Pemulihan lingkungan dan perbaikan tata ruang harus menjadi payung utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruiksi, bukan sekadar pelengkap admisnistratif.

Prinsip ‘build back better’ hanya akan terwujud ketika rumah baru berdiri di ruang yang aman, bukan di lingkungan rusak yang menyimpan ancaman bencana berulang.

---

Asmaul Husna, Mahasiswa S3 Program Doktor Ilmu Kebencanaan Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Syiah Kuala

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.