ruangkota

Tag: iklim

  • Pakar Perubahan Iklim Claudia Sheinbaum Terpilih Jadi Presiden Meksiko, Bagaimana Kebijakan Iklimnya?

    Pakar Perubahan Iklim Claudia Sheinbaum Terpilih Jadi Presiden Meksiko, Bagaimana Kebijakan Iklimnya?

    7cloud.asia – Pada tanggal 2 Juni, mantan walikota Mexico City Claudia Sheinbaum terpilih sebagai presiden perempuan pertama di Meksiko dengan meraih 59 persen suara nasional.

    Claudia Sheinbaum adalah presiden perempuan pertama dan paling berpengalaman secara ilmiah di Meksiko.

    Namun kurangnya komitmen net zero Claudia Sheinbaum dalam peta jalannya dan dukungannya terhadap pembangunan kilang minyak baru, memunculkan pertanyaan tentang komitmen nyata mantan ilmuwan IPCC tersebut.

    Lahir dari orang tua ilmuwan di Mexico City, Sheinbaum tampaknya akan memiliki karir yang cemerlang di bidang sains.

    Setelah mengejar gelar sarjana di bidang Fisika dan gelar master di bidang teknik energi di negara asalnya, Claudia Sheinbaum pindah ke California, AS untuk mengerjakan tesis Ph.D Di Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley.

    Di sana, dia menghabiskan empat tahun pada tahun 1990-an, ia fokus menganalisis konsumsi energi di sektor bangunan dan transportasi di Meksiko.

    Baca: Greta Thunberg berjuang untuk lingkungan sejak umur 8 tahun

    Pada tahun 2007, Sheinbaum bergabung dengan panel ilmuwan penerima Hadiah Nobel Perdamaian yang menyusun Laporan Penilaian Keempat dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC).

    IPCC adalah badan ilmiah paling terhormat di bidang penilaian perubahan iklim Laporan Penilaian Kelima.

    Karier politik Sheinbaum dimulai pada tahun 2000, ketika walikota saat itu Andrés Manuel López Obrador, yang memiliki hubungan politik yang kuat dengannya, menunjuknya sebagai menteri lingkungan hidup di Mexico City.

    Dia antaralain menangani cagar ekologi masyarakat, dan pengenalan sistem angkutan cepat bus, yang telah diperluas menjadi tujuh jalur yang melintasi kota berpenduduk 8,8 juta orang.

    Dia kemudian menjabat sebagai walikota wilayah Tlalpan dari tahun 2015 hingga 2017 dan terpilih sebagai kepala pemerintahan Mexico City pada tahun 2018.

    Posisi ini dipegangnya sampai dia mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden baru-baru ini.

    Baca: Kerja keras Coldplay wujudkan tur ramah lingkungan

    Selama bertahun-tahun menduduki posisi teratas kota, Sheinbaum melakukan elektrifikasi pada sebagian besar sistem bus, memasang proyek tenaga surya di atap di pasar pusat, dan memperkenalkan rute kereta gantung baru.

    Meski demikian, ia juga menghadapi reaksi keras karena membangun jembatan di zona ekologi yang merusak yakni lahan basah di wilayah Xochimilco yang bersejarah.

    Berbicara kepada Inside Climate News, aktivis lingkungan di Conexiones Climáticas Claudia Campero menyoroti bagaimana beberapa kebijakannya bermotif ekonomi, sementara manfaat lingkungan tidak terlalu penting.

    Hal ini terutama pada program penangkapan air hujan di lingkungan berpenghasilan rendah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas air hujan kualitas hidup masyarakat marginal.

    “Dia memprioritaskan kebijakan sosial,” kata aktivis tersebut. “Sisi lingkungan memang ada, namun motif pertumbuhan ekonomi lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusannya.”

    Keunggulan Claudia Sheinbaum dalam komunitas ilmiah membuat banyak orang berharap bahwa pemilihannya baru-baru ini akan menghasilkan kemajuan dalam bidang iklim.

    Baca: Pandawara ajak anak muda untuk lebih ramah lingkungan

    Namun, latar belakang ilmiahnya kini harus diselaraskan dan dinegosiasikan dengan lanskap politik yang ada saat ia mulai menjabat.

    Selain kurangnya kebijakan iklim yang ekstensif saat menjabat sebagai Wali Kota Mexico City, para skeptis juga menunjuk pada aliansi jangka panjang Meksiko dengan pendahulunya yang populis dan mentornya, López Obrador.

    Obrador selama ini menggandakan penggunaan bahan bakar fosil untuk meningkatkan pembangkit listrik oleh raksasa energi negara yang bergantung pada bahan bakar fosil, termasuk perusahaan minyak Pemex, salah satu dari sepuluh perusahaan terbesar di dunia yang berkontribusi terhadap emisi karbon global.

    Berbeda dengan janjinya untuk meningkatkan energi terbarukan sebanyak 50 persen pada akhir masa jabatannya pada tahun 2030, Sheinbaum berjanji untuk melanjutkan kebijakan pendahulunya dan tetap setia pada komitmennya terhadap produksi minyak dan gas.

    Langkah ini mendorong banyak orang untuk memikirkan transisi energi ramah lingkungan. bukanlah prioritas Claudia Sheinbaum.

    Sumber:earth.org

  • Prediksi Iklim Jawa tahun 2100: Kekeringan di Lumbung Pangan, Hujan Ekstrem di Hulu Sungai

    Prediksi Iklim Jawa tahun 2100: Kekeringan di Lumbung Pangan, Hujan Ekstrem di Hulu Sungai

    7cloud.asia – Kekeringan akibat El Nino 2023 sempat membuat sektor pangan Indonesia, khususnya Pulau Jawa, kelimpungan. Panen padi di Indonesia tahun lalu turun sebesar 3,95 juta ton atau 17,54 persen lebih rendah dibandingkan 2022.

    Situasi ini mengerek inflasi sektor pangan Indonesia ke angka yang tertinggi se-Asia Tenggara.

    Situasi kekeringan bisa menjadi lebih parah di masa depan. Studi terbaru yang dilakukan dosen Universitas Gadjah Mada, Vempi Satriya Adi Hendrawan bersama tim memprediksi Jawa berisiko mengalami penurunan hujan tahunan secara signifikan dibandingkan kondisi saat ini.

    Penurunan ini berkisar rata-rata 10 persen hingga tahun 2060, dan 16,2 persen hingga akhir abad ini. Perubahan tersebut dapat berdampak pada 73% dari total penduduk Jawa atau lebih dari 100 juta jiwa.

    Tim membuat prediksi ini berdasarkan asumsi bahwa dunia membiarkan pelepasan emisi sangat banyak dan terus meningkat tanpa dibarengi upaya pengurangan.

    Situasi ini sepatutnya menjadi catatan pemerintah Indonesia dan dunia untuk terus meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim semaksimal mungkin.

    Baca Juga: Catat! Hari Ini Diperingati sebagai Hari Memerangi Penggurunan dan Kekeringan

    Risiko besar kekeringan
    Pada akhir abad 21, riset yang dilakukan Vempi menaksir hari tanpa hujan di Pulau Jawa secara berturut-turut akan meningkat sebesar 18,6-34,6 persen dibandingkan saat ini.

    Ancaman kekeringan lebih besar terjadi di dataran rendah. Kabupaten-kabupaten di sepanjang pesisir utara Jawa, mulai dari Serang hingga Madura, dapat mengalami penurunan curah hujan hingga 37 persen.

    Sementara, di rata-rata daerah di Jawa, curah hujan berkurang sekitar 8-18 persen. Kekeringan akan meningkat hingga dua kali lipat sepanjang musim kemarau.

    Potensi kekeringan bakal kian parah karena naiknya temperatur maksimum harian. Pada saat itu, temperatur di Pulau Jawa berpotensi meningkat 1,7°C hingga 3,1°C.

    Suhu tertinggi yang mencapai 40°C mungkin akan dialami beberapa kabupaten antara lain Indramayu, Cirebon, Subang, Karawang, dan Kota Yogyakarta.

    Di daerah tersebut, jumlah hari dengan suhu sangat ekstrem akan naik delapan kali lipat dibandingkan saat ini.

    Baca Juga: Gara-gara Panas Ekstrem, Hampir Setengah Juta Orang Meninggal Per Tahun

    Pada akhir abad ke-21, rata-rata wilayah Jawa akan mengalami 209 hari berturut-turut dengan suhu maksimum harian yang sangat ekstrem (rerata di atas 36°C).

    Padahal, secara historis, suhu ekstrem rata-rata tersebut hanya terjadi selama empat hari berturut-turut.

    Dampak kekeringan terhadap pertanian
    Penumpukan emisi di atmosfer pada 2100 juga akan membuat 10% daerah Pulau Jawa (sekitar 13 ribu km2) berisiko mengalami kekeringan.

    Daerah terdampak ini merupakan lembah-lembah lahan pertanian dataran rendah yang subur sekaligus penyangga kebutuhan beras di Indonesia.

    Di kawasan pantai utara Jawa, daerah yang terdampak adalah Pandeglang, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Pati, Grobogan, Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan.

    Baca Juga: WMO: Kenaikan Suhu Global Picu Bencana Akan Lebih Sering Terjadi

    Sementara itu, daerah di kawasan selatan seperti Gunungkidul, Jember, Cianjur, Sukabumi, dan Cilacap juga turut terkena imbasnya.

    Kekeringan dapat mengurangi tampungan air untuk irigasi. Ini pada akhirnya akan mengancam ketersediaan air untuk pertanian.

    Jika emisi tidak dikurangi secara maksimal, krisis pengairan akan mengancam produksi pertanian. Hal tersebut dapat menaikkan harga bahan pangan akibat kelangkaan di dalam negeri, hingga mengancam ketahanan pangan negara.

    Fenomena cuaca El Nino juga akan membuat risiko kekeringan lebih tinggi di masa depan. Studi lainnya meramalkan bahwa El Nino akan terjadi lebih sering dan parah.

    Pasokan listrik dari pembangkit yang mengandalkan stabilitas debit air bendungan juga dapat terganggu.

    Ini sudah terbukti di Sulawesi Selatan yang mengalami banyak kejadian byar-pet alias pemadaman bergilir pada musim kering tahun lalu.

    Sumber: The Conversation

  • Perubahan Iklim Kian Mengkhawatirkan, Anak Muda yang Paling Terdampak

    Perubahan Iklim Kian Mengkhawatirkan, Anak Muda yang Paling Terdampak

    7cloud.asia – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyebut anak muda merupakan kelompok yang akan paling terdampak perubahan iklim.

    Sehingga penting untuk melakukan aksi-aksi nyata dalam pencegahan perubahan iklim.

    Menurut Dwikorita, fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan serta memicu dampak yang lebih luas.

    Hal itu terlihat dari berbagai peristiwa alam terkait iklim, dari suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia.

    Maka dari itu, seluruh generasi harus saling berkolaborasi untuk menahan laju perubahan iklim.

    Baca: Perubahan iklim memicu panas di perkotaan

    “Generasi Z dan Alpha akan menjadi generasi yang paling merasakan dampak dari perubahan iklim. Karenanya, saya yakin anak-anak muda yang jumlahnya mendominasi penduduk Indonesia bisa memberikan dampak signifikan terhadap aksi perubahan iklim,” ujar Dwikorita dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, pada Festival Aksi Iklim dan Workshop Iklim Terapan.

    Festival tersebut merupakan suatu rangkaian acara dalam Peringatan Hari Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ke-7 dengan tema “Aksi Iklim Kaum Muda untuk Perubahan Iklim Indonesia”.

    Dwikorita mengatakan perubahan iklim global bukanlah kabar bohong (hoaks) dan prediksi untuk masa depan, melainkan realitas yang di hadapi miliaran jiwa penduduk bumi. 

    Baca: Masalah pendidikan perubahan iklim di Indonesia

    Lebih lanjut, Dwikorita menerangkan, Badan Meteorologi Dunia (WMO) baru saja menyatakan bahwa tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang pengamatan instrumental.

    Anomali suhu rata-rata global mencapai 1,45 derajat celcius di atas zaman pra industri. Angka ini, kata Dwikorita, nyaris menyentuh batas yang disepakati dalam Paris Agreement tahun 2015.

    Kesepakatan itu menyebut bahwa dunia harus menahan laju pemanasan global pada angka 1,5 derajat celcius.

    Pada tahun 2023 terjadi rekor suhu global harian baru dan terjadi bencana heat wave ekstrem yang melanda berbagai kawasan di Asia dan Eropa.

     

    Baca: Perubahan iklim picu panas ekstrem di seluruh dunia

    Dwikorita mengungkapkan BMKG sendiri memproyeksi suhu udara di Indonesia akan melompat naik hingga 3,5 derajat Celcius dibandingkan zaman pra industri di tahun 2100 mendatang apabila aksi mitigasi iklim gagal dilakukan.

    “Sementara WMO menyebut bahwa tahun 2050 mendatang, dalam skenario terburuk maka negara-negara di dunia akan menghadapi tidak hanya bencana hidrometeorologi, namun juga kelangkaan air yang berakibat pada krisis pangan. Jika melihat tahun tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Generasi Z dan Alpha lah yang akan paling merasakan,” imbuhnya.

    Sementara itu Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menyampaikan perubahan iklim akan terus terjadi dalam beberapa dekade mendatang apabila tidak dilakukan aksi mitigasi.

    Baca: Indonesia paling rentan terkena dampak perubahan iklim

    Menurutnya, kunci keberhasilan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim itu ada pada upaya yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kesadaran dan pengetahuan yang mereka miliki.

    Yang menjadi tantangan saat ini, lanjutnya, bagaimana meningkatkan pemahaman iklim dan perubahan iklim di kalangan publik, terutama generasi muda, generasi milenial, dan gen-Z.

    Karena mereka adalah generasi yang akan paling terpapar dampak perubahan iklim dalam satu atau dua dekade mendatang, sekaligus yang paling bertanggung jawab untuk melakukan segala tindakan dan upaya untuk menanggulanginya.

    Sumber: Antaranews

     

  • Tak Hanya Berdampak Pada Lingkungan, Perubahan Iklim Berdampak Pula Bagi Kesehatan

    Tak Hanya Berdampak Pada Lingkungan, Perubahan Iklim Berdampak Pula Bagi Kesehatan

    7cloud.asia – Perubahan iklim yang terjadi tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan manusia.

    Hal ini diungkapkan Ketua Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI), Budi Haryanto dalam Indonesia Net-Zero Summit di Jakarta pada Sabtu (24/08/2024).

    Guru besar UI tersebut menjelaskan perubahan iklim disebabkan oleh beberapa faktor termasuk kerusakan lingkungan dan ekosistem.

    Kondisi ini kemudian akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan.

    Baca: Anak muda paling terdampak perubahan iklim

    “Paling akhir itu menimpanya ke kita semua. Banyak penyakit yang ditularkan oleh vektor seperti demam berdarah, malaria dan sebagainya,” ujar Budi seperti yang dilansir Antaranews.

    Selanjutnya dia menjelaskan adanya kaitan antara perubahan iklim dengan maltnutrisi dan stunting, ketika terjadi gangguan terhadap produksi pangan akibat fenomena tersebut.

    Pada kesempatan tersebut dia memaparkan empat jenis penyakit terkait perubahan iklim yang dapat ditemukan di Indonesia yaitu demam berdarah, malaria, gangguan saluran napas, dan diare.

    “Semua trennya itu naik terus, demam berdarah naik terus, malaria naik terus, penyakit saluran napas naik terus. Semuanya terbukti dari hasil riset yang dilakukan di seluruh dunia maupun yang juga kita terlibat dalam penelitian tersebut, itu semua efek dari perubahan iklim,” jelasnya.

    Baca: Perubahan iklim memicu panas ekstrem

    Data dari Kementerian Kesehatan pada 27 Juni 2024, angka kematian akibat demam berdarah dengue (DBD) pada pekan ke-25 tahun 2024 adalah 869 kasus. Sementara total kematian pada 2023 adalah 894 kasus.

    Sementara kasus DBD, per akhir Juni 2024 terdapat 146 ribu kasus dibandingkan pada 2023 terdapat sekitar 114 ribu kasus.

    Sebaran kasus DBD terbanyak pada 2023 dan 2024 berada di wilayah padat penduduk, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Bali.

     

     

  • Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Rekomendasi untuk Penyusunan Second NDC

    Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Rekomendasi untuk Penyusunan Second NDC

    7cloud.asia – Koalisi masyarakat sipil yang terdiri 64 lembaga sipil Indonesia menyerahkan rekomendasi ke KLHK sebagai masukan dari masyarakat sipil dalam penyusunan Second Nationally Determined Contribution atau Second NDC.

    Koalisi mendorong pemerintah agar menjadikan dokumen komitmen kontribusi nasional kedua, atau Second NDC sebagai momentum koreksi komitmen iklim yang lebih adil dengan proses yang lebih demokratis dan partisipatif.

    Second NDC tersebut akan diserahkan KLHK mewakili Pemerintah Indonesia, kepada badan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

    Koalisi menilai, menjelang tenggat penyerahan Second NDC pada September 2024 Indonesia tengah menghadapi kegentingan demokrasi dan iklim.

    Karena itu, pemerintah harus menerapkan keadilan sosial dengan mengakui hak dan memenuhi kebutuhan spesifik dari subyek masyarakat yang rentan terdampak perubahan iklim, seperti petani kecil, nelayan tradisional, masyarakat adat dan lainnya.

    ”Hanya dengan cara itulah dapat terwujud keadilan iklim atau transisi yang adil,” ujar Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, dalam peluncuran dokumen Rekomendasi untuk SNDC Berkeadilan.

    Baca: Masyarakat rentan harus dilibatkan dalam aksi iklim

    Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bencana iklim melonjak 81 persen, dari 1.945 insiden di tahun 2010 menjadi 3.544 di tahun 2022 dan berdampak pada lebih dari 20 juta orang.

    Laporan IPCC (2023) mencatat 79 persen emisi gas rumah kaca global pada 2019 berasal dari sektor energi, industri, transportasi, dan bangunan, serta 22 persen dari pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya.

    Sektor-sektor ini berkontribusi melalui alih fungsi lahan dan eksploitasi sumber daya alam.

    Sejatinya, Pemerintah telah meluncurkan kebijakan untuk menangani perubahan iklim, termasuk komitmen emisi nol (Net Zero Emissions) pada 2060, Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim, Transisi Energi Nasional, Indonesia FOLU Net Sink 2030, dan Nilai Ekonomi Karbon.

    Sayangnya, ambisi ini belum cukup selaras dengan target global menurunkan emisi di angka 1.5 derajat Celcius.

    Bahkan target emisi nol pada 2060 yang Pemerintah Indonesia targetkan pun sebenarnya lebih panjang dari komitmen internasional yang sepakat mencapai emisi nol pada 2050.

    Baca: Masyarakat sipil kirim surat terbuka terkait aksi iklim

     

    Artinya, rakyat Indonesia dalam bahaya. Terutama, kelompok rentan seperti petani kecil, nelayan tradisional, masyarakat adat, buruh dan pekerja informal, kaum perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, orang muda, lansia, dan korban kekerasan berbasis gender menanggung dampak paling berat akibat perubahan iklim.

    Padahal, ketidakadilan iklim terjadi karena masyarakat adat dan kelompok rentan menanggung dampaknya, meskipun mereka bukan penyumbang emisi gas rumah kaca.

    Tory mengatakan, dalam sepuluh tahun ke belakang, kita menyaksikan bahwa aksi perubahan iklim di Indonesia justru membuat yang rentan semakin rentan.

    ”Alih-alih menurunkan target emisi gas rumah kaca, strategi pembangunan malah mengesahkan proses perusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup masyarakat rentan,” tambahnya.

    Kasus-kasus penambangan nikel, kawasan industri Rempang, kasus Wadas, bahkan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang mengklaim sebagai ibu kota hijau rendah emisi pun mendorong perusakan lingkungan dan perampasan hak warga.

  • Badan Meteorologi Australia: Pemanasan Global Mengakibatkan Prediksi La Nina dan El Nino Makin Sulit Dilakukan

    Badan Meteorologi Australia: Pemanasan Global Mengakibatkan Prediksi La Nina dan El Nino Makin Sulit Dilakukan

    7cloud.asia – Badan Meteorologi Australia mengubah cara mereka mengkomunikasikan fenomena iklim seperti El Niño dan La Niña. Alasannya pemanasan global membuat prediksi berdasarkan masa lalu menjadi kurang dapat diandalkan.

    Minggu ini, Badan Meteorologi Australia mengingatkan warga dalam “waspada La Niña” dan mengatakan jika sistem iklim di Pasifik benar-benar berkembang, kemungkinan besar fenomena tersebut hanya berumur pendek dan lemah.

    Secara historis, fenomena La Niña terjadi saat air hangat berkumpul di bagian utara Australia– dikaitkan dengan kondisi yang lebih dingin dan basah di seluruh barat laut Australia hingga tenggara.

    Sementara, fenomena El Niño seringkali diartikan kondisi atmosfer yang lebih hangat dan kering.

    Namun Dr Karl Braganza, manajer nasional layanan iklim di Badan Meteorologi Australia mengatakan, perubahan iklim dan kenaikan suhu lautan membuat pola lama tersebut menjadi kurang dapat diandalkan.

    Perubahan iklim mungkin tidak “menghancurkan” hal tersebut, katanya, “tetapi frekuensi ketidakkonsistenan iklim dengan apa yang kita lihat di masa lalu akan semakin meningkat”.

    Badan Meteorologi Australia menerbitkan informasi terkini secara berkala mengenai “pendorong iklim” seperti El Niño, La Niña, dan kondisi di Samudera Hindia yang dapat mempengaruhi curah hujan.

    Braganza mengatakan pihaknya mendorong masyarakat untuk melihat perkiraan jangka panjangnya daripada terlalu bergantung pada pemahaman berdasarkan masa lalu.

    Selama dekade terakhir, Badan Meteorologi Australia telah mengembangkan versi yang disebut “model dinamis” untuk prakiraan jangka panjang 90 hari.

    Versi saat ini, ACCESS-S, melakukan pengamatan terhadap lautan dan atmosfer, termasuk perubahan konsentrasi gas rumah kaca, dan menghasilkan prakiraan berdasarkan fisika.

    Braganza mengatakan model statistik lama yang berdasarkan prediksi pada pengamatan sejarah “berfungsi dengan baik dalam iklim yang stasioner”, namun model dinamis ini sekarang lebih berguna.

    “Ini tidak bergantung pada masa lalu, tapi pada informasi terkini.”

    Braganza mencontohkan El Niño tahun lalu. El Niño secara historis dikaitkan dengan kondisi panas dan kering, tetapi setelah awal musim panas, terjadi hujan lebat pada bulan Desember dan Januari.

    “Model dinamis menangkap hujan tersebut,” kata Braganza.

    Seperti kebanyakan prakiraan cuaca, kata Braganza, ACCESS-S tidak dapat memberikan akurasi 100persen: semakin jauh jaraknya, hasilnya juga semakin tidak akurat.

    Model ini digunakan terus-menerus dan memberikan perkiraan jangka panjang berdasarkan hasil 99 model yang dijalankan yang memberikan kemungkinan curah hujan dan suhu di atas atau di bawah rata-rata.

    “Ini adalah perkiraan yang bersifat probabilistik, jadi ketika Anda mengatakan ada kemungkinan 70persen curah hujan di atas rata-rata, itu juga berarti ada kemungkinan 30persen curah hujan di bawah rata-rata,” katanya.

    Ia menambahkan, “Masyarakat perlu menggunakannya untuk melindungi risiko mereka, dibandingkan menggunakannya untuk memandu seluruh operasi mereka.”

    Braganza mengatakan pihaknya menyadari bahwa beberapa komunitas mengembangkan ekspektasi mereka sendiri terhadap curah hujan atau suhu “berdasarkan pengetahuan mereka tentang sejarah” yang menjadi pemicu iklim seperti El Niño yang seringkali lebih kering.

    Jika kami mengatakan, ‘ada El Niño’, kami menemukan bahwa masyarakat membuat prakiraan curah hujan sendiri,” katanya.

    Cuaca Australia dipengaruhi oleh tiga kali La Niña yang jarang terjadi pada tahun 2020 hingga 2023, diikuti oleh El Niño yang berakhir pada bulan April.

    La Niña adalah fase El Niño Southern Oscillation (Enso) yang terkait dengan suhu permukaan laut yang lebih dingin dari rata-rata di wilayah Pasifik khatulistiwa.

    Biro tersebut mengatakan minggu ini bahwa suhu permukaan laut global merupakan rekor terpanas setiap bulannya, mulai April 2023 hingga Juni 2024.

    Juli dan Agustus tahun ini hanya sedikit lebih rendah dari rekor suhu tahun lalu, “tetapi jauh lebih hangat dibandingkan tahun-tahun lainnya sejak pengamatan dimulai. .pada tahun 1854”.

    Badan Meteorologi Australia mengatakan tiga dari tujuh model iklim internasional, termasuk modelnya sendiri, menunjukkan bahwa suhu tropis Pasifik dapat melampaui ambang batas La Niña mulai bulan Oktober dan tiga model lainnya memiliki suhu yang mendekati ambang batas tersebut.

    Badan Cuaca Nasional AS mengatakan ada kemungkinan 71persen kemungkinan terjadinya La Niña yang lemah sebelum bulan November.

    Sumber:TheGuardian

  • Menuju COP 29: Menakar Ambisi Iklim Pemerintahan Prabowo Subianto

    Menuju COP 29: Menakar Ambisi Iklim Pemerintahan Prabowo Subianto

    7cloud.asia – Dunia akan menggelar konferensi iklim (COP 29) di Baku, Azerbaijan, pada 11-12 November mendatang. Ini sekaligus menjadi konferensi negara peserta pertama bagi pemerintahan Prabowo Subianto, untuk menunjukkan seberapa ambisius aksi iklim Indonesia kali ini di kancah internasional.

    Pertanyaan kemudian muncul: apakah di COP 29 pemerintahan Prabowo hanya melanjutkan komitmen iklim Indonesia pada di masa Presiden Jokowi? Adakah gebrakan baru yang lebih ambisius untuk mengejar target penurunan emisi dan adaptasi sesuai kesepakatan konferensi?

    Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu melihat lagi keputusan COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab, tahun lalu, dan kerangka aksi Presidensi COP 29.

    Salah satu poin penting dari COP 28 adalah perjanjian yang mensinyalkan “beginning of the end” alias awal dari babak akhir era bahan bakar fosil.

    Kesepakatan ini mengisyaratkan bahwa negara-negara di seluruh dunia wajib mengakhiri ketergantungannya terhadap bahan bakar fosil sebagai sumber energi.

    Ini penting agar negara-negara dapat memangkas emisi karbon sebesar 43% pada tahun 2030 dibandingkan dengan jumlah emisi tahun 2019 sebagai patokan.

    Namun, alih-alih berkurang, emisi Indonesia kemungkinan besar akan terus meningkat karena penggunaan batu bara yang masih dominan dalam pembangkit listrik.

    Menurut data Dewan Energi Nasional (DEN), bauran energi nasional 2023 masih didominasi oleh batubara yaitu sebesar 40,46%, diikuti oleh minyak bumi (30,18%), gas bumi (16,28%), dan energi baru terbarukan (13,09%).

    Baca: COP 28 tak secara tegas hentikan deforestasi

    Batu bara juga masih mendominasi pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik yaitu sebesar 67%.

    Menuju COP 29, Presidensi Azerbaijan telah menyiapkan tiga kerangka aksi yang perlu diperhatikan oleh negara-negara anggota.

    Pertama. adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi, yakni mencegah pemanasan bumi tidak lebih dari 1,5°C pada 2030 dengan mengurangi emisi secara mendalam, cepat, dan berkelanjutan.

    Kedua, rencana Presidensi COP 29 berdasarkan pada dua pilar paralel yaitu peningkatan ambisi iklim dan mewujudkannya menjadi aksi nyata dalam pengurangan emisi, adaptasi iklim, serta kompensasi kerugian dan kerusakan loss and damage.

    Ketiga, Presidensi COP 29 juga berupaya untuk memastikan konferensi yang inklusif—melibatkan sebanyak-banyaknya pemangku kepentingan internasional dan mendengar semua suara serta aspirasi.

    Visi Prabowo dan komitmen iklim Indonesia
    Pemerintahan Prabowo idealnya membuat kebijakan yang berkaca pada hasil kesepakatan COP 28 dan kerangka COP 29. Harapannya, posisi Indonesia dapat semakin relevan dalam proses negosiasi iklim di Azerbaijan dan selanjutnya.

    Komitmen iklim Pemerintahan Prabowo-Gibran tercermin dari Misi Asta Cita yang digembar-gemborkan ketika kampanye. Setidaknya, Asta Cita menjadi gambaran umum seperti apa arah kebijakan iklim Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Dokumen tersebut menyebutkan secara jelas bahwa perubahan iklim adalah salah satu dari delapan tantangan strategis bangsa Indonesia.

    Baca: COP 28 tanpa mandat tegas akhiri bahan bakar fosil

    Nah, Prabowo-Gibran seharusnya menjawab tantangan strategis tersebut dengan program prioritas atau program hasil cepat terbaik.

    Sayangnya, tidak seperti program makan siang gratis, program terkait penanganan perubahan iklim tidak masuk dalam delapan program hasil cepat terbaik.

    Selain itu, Prabowo juga tidak memiliki misi yang spesifik untuk perubahan iklim. Dalam misi kedua, misalnya, dokumen tersebut menyinggung ekonomi hijau dan ekonomi biru yang disandingkan dengan misi sistem pertahanan keamanan.

    Dalam misi kedelapan, Prabowo juga menyebutkan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Namun, lagi-lagi misi ini harus berbagi dengan isu budaya dan toleransi.

    Sedikit harapan
    Secercah harapan terkait ambisi pengurangan emisi dapat ditemukan pada salah satu 17 program prioritas. Dalam program bernomor 11, Prabowo menjanjikan percepatan target net zero alias nol emisi gas rumah kaca.

    Tentunya ini angin segar apabila Pemerintah Prabowo berani meningkatkan target net zero pada 2050, bukan 2060 atau lebih cepat seperti yang tercantum di NDC Indonesia pada 2022.

    Selain itu, pemerintahan Prabowo-Gibran juga berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Syaratnya, langkah tersebut harus berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan.

    Baca: Polusi udara Dubai melonjak saat COP 28 digelar

    Adaptasi masih sepi
    Adaptasi perubahan iklim menjadi isu yang masih absen dalam dokumen visi-misi Prabowo. Dokumen tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit tentang adaptasi.

    Padahal, isu ini juga krusial. Sebab, ratusan pulau Indonesia berisiko tenggelam akibat perubahan iklim. Ini belum termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan, banjir, krisis air, hingga krisis pangan karena suhu yang memanas.

    Selain berfokus pada upaya pengurangan emisi, pemerintah juga perlu memberikan perhatian pada aksi adaptasi. Tujuannya untuk membantu masyarakat rentan menghadapi dampak negatif iklim yang sudah dirasakan saat ini.

    Menurut hasil COP 26 di Glasgow, Skotlandia, negara-negara anggota didorong untuk menyeimbangkan aksi mitigasi dan adaptasi menjadi 50:50 termasuk untuk pendanaannya.

    Namun, Indonesia masih memiliki kecenderungan untuk menitikberatkan alokasi anggaran untuk mitigasi.

    Menurut laporan dari Badan Kebijakan Fiskal tahun 2023, komposisi anggaran tahun 2019 dan 2020 paling banyak untuk mitigasi yaitu sebesar Rp54,35 triliun dan Rp41,65 triliun, sedangkan untuk adaptasi hanya Rp39,2 triliun dan Rp33,3 triliun.

    Pada 2021, komposisi alokasi anggaran adaptasi meningkat drastis dibandingkan mitigasi, yaitu Rp94,01 triliun untuk adaptasi dan Rp12,34 trilun untuk mitigasi.

    Baca: Sambut COP 28, masyarakat sipil serukan aksi iklim yang nyata

    Peningkatan yang signifikan ini berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengalokasikan Rp88,4 triliun untuk adaptasi pada 2021.

    Peningkatan signifikan terjadi karena adanya perubahan penandaan anggaran. Pendanaan untuk preservasi dan konstruksi jalan serta jembatan yang semula ditandai sebagai aksi mitigasi, diubah menjadi aksi adaptasi pada 2021.

    Dengan demikian, sebenarnya tidak ada penambahan anggaran secara signifikan untuk peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat rentan.

    Langkah aksi menuju COP 29
    Pemerintahan baru Prabowo perlu mematok target iklim Indonesia yang lebih ambisius, misalnya target untuk net zero pada 2050 atau bahkan lebih cepat.

    Pemerintah juga perlu memasukkan program pengakhiran PLTU dalam komitmen terbaru. Harapannya, program ini dapat diawasi bukan hanya oleh pemangku kepentingan di level nasional tetapi juga internasional.

    Prabowo juga perlu meningkatkan ambisi untuk memperkuat ketahanan menghadapi perubahan iklim dalam komitmen terbaru. Pemerintah perlu menyadari bahwa adaptasi sama pentingnya dengan mitigasi perubahan iklim.

    Untuk mencapai COP 29 yang lebih inklusif, Prabowo perlu menggali sebanyak-banyaknya aspirasi dari pemangku kepentingan di level nasional dan lokal.

    Ini termasuk dari aktivis lingkungan dan kelompok rentan seperti petani, perempuan, anak muda, masyarakat adat, dan masyarakat miskin.

    Sembari berpartisipasi dan mengumumkan janji-janji dalam COP, pemerintah perlu mendengar sekaligus menjamin keamanan mereka ketika menyampaikan aspirasi.

    Artikel ini merupakan bagian edisi khusus #PantauPrabowo The Conversation yang memuat isu-isu penting hasil pemetaan bersama TCID Author Network. Edisi ini turut mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, sekaligus menjadi bekal pemerintahan mendatang dalam menjalankan tugasnya. Penulis: Stanislaus Risadi Apresian (Assistant Professor of International Relations, Universitas Katolik Parahyangan)

  • Praktisi Vegan Kritisi Kebijakan Iklim Basa-basi di Konferensi Iklim

    Praktisi Vegan Kritisi Kebijakan Iklim Basa-basi di Konferensi Iklim

    7cloud.asia – Praktisi vegan sekaligus anggota Vegan Squad Indonesia, Yogen Marshel Wijaya, berharap usulan komitmen mengurangi deforestasi secara signifikan dan menghindari proyek-proyek pembangunan yang memperburuk deforestasi disampaikan oleh delegasi Indonesia di ajang COP 29 di Baku, Azerbaijan.

    Menurutnya selama ini solusi yang kerap dibuat di ajang tahunan iklim tersebut tidak menyentuh akar permasalahan dan cenderung tidak adil terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia.

    Ia mencontohkan pada COP ke-27 di Mesir telah disepakati pembentukan dana loss and damage yang dibuat untuk membantu negara yang rentan menghadapi dampak perubahan iklim.

    Yogen mengibaratkan dana loss and damage ini tidak ubahnya seperti perdagangan karbon karena negara-negara maju yang notabene negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia diperbolehkan untuk tidak mengurangi emisi gas rumah kacanya dengan hanya membayar dana loss and damage kepada negara yang rentan terkena bencana akibat perubahan iklim.

    “Jadi solusi COP kurang strategis karena tidak menyasar akar permasalahan pemanasan global itu sendiri. Dan tidak adil karena negara maju boleh tidak mengurangi emisi gas rumah kacanya selama punya uang. dan kita negara berkembang yang tidak punya uang, kita harus mengurangi gas emisi rumah kacanya,” jelasnya.

    Ajang COP, ujar Yogen selalu membahas terbatas hanya pada pengurangan penggunaan bahan bakar fosil di sektor transportasi dan industri ketika membicarakan tentang pemanasan global.

    Padahal, sebenarnya masalah terbesar dari pemanasan global bukanlah pada penggunaan bahan bakar fosil saja.

    “Tahun 2006, dari laporan yang dikeluarkan oleh FAO disitu disebutkan bahwa peternakan hewan penyebab emisi yang jauh lebih besar dari emisi semua mobil dan industri bila digabungkan.“

    “Padahal selama ini COP hanya membicarakan soal bahan bakar fosil. Dan ternyata peternakan hewan menyumbang emisi yang jauh lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan dari transportasi dan industri bila digabungkan,” jelasnya.

    Penggundulan Hutan dan Industri Peternakan Hewan
    Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun 2019 melaporkan 75 persen penggundulan hutan atau deforestasi di dunia disebabkan oleh industri peternakan hewan.

    Menurutnya pola makan nabati dapat membebaskan jutaan kilometer persegi lahan untuk hutan penyerap karbon dan dapat mengurangi hingga 8 giga ton emisi karbon setiap tahun pada 2050.

    “Peternakan hewan menghasilkan gas metana yang setara dengan 72 kalinya CO2 dan juga menghasilkan gas nitrogen oksida yang setara dengan 296 kalinya CO2. Sedangkan COP yang selama ini dibahas hanya membahas tentang bahan bakar fosil yang emisinya CO2,” jelasnya.

    Selain itu, penggunaan lahan untuk peternakan hewan yang sangat luas tersebut ternyata manfaatnya tidak sebesar lahan pertanian.

    Berdasarkan laporan FAO, disebutkan bahwa 77 persen lahan yang digunakan untuk peternakan hewan hanya dapat menyumbang 18 persen pasokan kalori global, dan 37 persen pasokan protein dunia.

    Sedangkan 23 persen lahan pertanian, dapat menyumbang 82 persen pasokan kalori global, dan 63 persen pasokan protein global.

  • Kritisi Pasar Karbon Global, Greenpeace: Perdagangan Karbon Tak Akan Selamatkan Bumi

    Kritisi Pasar Karbon Global, Greenpeace: Perdagangan Karbon Tak Akan Selamatkan Bumi

    7cloud.asia – Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang juga dikenal sebagai COP29, yang berlangsung di Baku, Azerbaijan November lalu mengesahkan aturan pasar karbon pada hari pertama.

    Namun, menurut organisasi lingkungan Greenpeace, meski memecahkan kebuntuan selama bertahun-tahun atas masalah yang kontroversial ini, aturan tentang pasar karbon ini tidak memadai.

    Grenpeace menegaskan, yang sebenarnya dibutuhkan di COP29, dan konferensi iklim selanjutnya, adalah fokus pada solusi nyata untuk pendanaan dan mitigasi iklim.

    ”Di mana pemerintah (pengambil kebijakan, red) harus membuat pencemar membayar dan harus mengurangi emisi di semua sektor sekarang juga,” demikian Juru Kampanye Hutan di Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik dalam pernyataan yang dirilis di laman resmi greenpeace.org.

    Dampak krisis iklim tidak pernah lebih nyata dari sekarang, cuaca ekstrem dan bencana iklim lainnya mengancam kehidupan dan mata pencaharian milyaran manusia di seluruh dunia.

    Namun di COP29, tugas pemerintah untuk menghentikan dampak terburuk dari perubahan iklim justru dikesampingkan demi agenda lain, yaitu menemukan cara agar para pencemar tetap menjalankan bisnis seperti biasa meskipun kenyataannya suram.

    Baca: Cara agar perdagangan karbon efektif kurangi emisi

    Azerbaijan, tuan rumah COP29 dan eksportir bahan bakar fosil utama, telah mendorong aturan skema perdagangan karbon ini untuk meraih kemenangan awal di KTT iklim.

    Namun, masih terdapat banyak kekurangan dan bukti yang menunjukkan bahwa pengimbangan karbon ini benar-benar berhasil, bahkan penilaian risiko dan dampak menyeluruh terhadap perkembangan pasar karbon masih belum ada hingga saat ini.

    Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi skandal demi skandal dalam skema solusi palsu, mulai dari proyek yang tidak efektif hingga eksploitasi terhadap Masyarakat Adat.

    Dua konferensi iklim COP sebelumnya telah menegosiasikan aturan untuk menerapkan pasar karbon, namun pemerintah menolaknya dua kali karena adanya kelemahan serius dalam definisi kegiatan penghapusan dan metodologi yang diusulkan.

    Namun sekarang, sebelum para pemimpin dunia memiliki kesempatan nyata untuk mengajukan solusi nyata, dan meskipun masyarakat sipil dan aktivis berbicara bersama negara-negara yang menentang, Presidensi COP29 malah mendorong teks tentang aturan pasar karbon tanpa konsultasi lebih lanjut.

    Pemerintah kini berada di bawah tekanan yang semakin meningkat untuk menunjukkan kemajuan pada kontribusi keuangan yang serius dan pemotongan emisi yang kuat.

    Baca: Pajak kekayaan untuk membiayai aksi lingkungan

    Namun, jangan lupakan mengapa pemerintah kini berada di bawah tekanan. Karena kita membutuhkan aksi iklim. Memotong kesepakatan yang dilakukan secara cepat pada solusi palsu tidak akan memenuhi sasaran dalam negosiasi iklim.

    Greenpeace mengritisi kebijakan yang membiarkan negara-negara petro – negara-negara yang kekayaannya sebagian besar berasal dari produksi dan penjualan minyak dan gas– untuk melakukan kerja sama dan menjual skema pasar karbon yang tidak jujur

    Cara ini sering dijadikan solusi atas kesenjangan keuangan iklim yang besar dan kurangnya tindakan merupakan hal yang keterlaluan.

    Apalagi ini dilakukan di tahun yang sedang menuju rekor terpanas, ketika banjir telah menghancurkan rumah-rumah di negara-negara di seluruh dunia tahun ini, dan topan serta badai menghantam masyarakat dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Yang sebenarnya dibutuhkan adalah mengenakan pajak kepada pencemar dan orang-orang superkaya untuk menanggapi konsekuensi yang semakin meluas dan mematikan dari keserakahan mereka yang terus mengejar keuntungan tanpa henti dan menyebabkan krisis global yang kita semua rasakan.

    Baca: Beda pandanga negara maju dan negara berkembang soal pendanaan iklim

    Pemerintah juga perlu memberikan solusi pendanaan iklim yang ambisius dan adil.

    Pemerintah harus menghentikan investasi sektor keuangan dalam industri-industri beremisi tinggi yang merusak, yang mengakibatkan dampak berat pada masyarakat dan alam.

    Pemerintah perlu mengakhiri subsidi yang merusak lingkungan dan melindungi keselamatan dan mata pencaharian ekonomi warga negaranya. Pembayaran kompensasi untuk emisi yang berkelanjutan bukanlah pendanaan iklim!

    Krisis alam dan krisis iklim saling terkait erat. Untuk berinvestasi dalam solusi nyata, dunia harus mengakui tidak hanya hubungan erat antara hilangnya keanekaragaman hayati di alam akibat perubahan iklim.

    ”Dunia juga harus melihat fakta bahwa solusi untuk melindungi alam dan menghentikan perubahan iklim harus saling terkait dan menguatkan, bukan hasil kompromi semata,” demikian Jannes Stoppel adalah Penasihat Kebijakan Keanekaragaman Hayati dan Kebijakan Iklim di Greenpeace International.

  • BMKG Pastikan Awal Musim Kemarau 2025 Mundur

    BMKG Pastikan Awal Musim Kemarau 2025 Mundur

    ruangkota – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan awal musim kemarau tahun 2025 mundur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya kondisi curah hujan yang diatas normal.

    Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menjelaskan selama periode April hingga Mei 2025, kondisi curah hujan lebih tinggi dari biasanya. Padahal seharusnya masa tersebut telah memasuki masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau.

    Hingga awal Juni 2025, baru sekitar 19 persen zona musim di Indonesia yang telah memasuki musim kemarau. Artinya, sebagian besar wilayah di Indonesia hingga saat ini masih berada dalam kategori musim hujan.

    Menurut Dwikorita, sebenarnya BMKG telah memprediksi melalui prakiraan iklim bulanan yang dirilis pada Maret 2025.

    Baca: Cuaca panas kemudian hujan lebat, mengapa?

    Dalam prediksi tersebut, BMKG mengantisipasi adanya peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian selatan, seperti Sumatera bagian selatan, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

    Peningkatan curah hujan ini menyebabkan wilayah-wilayah tersebut belum dapat bertransisi sepenuhnya ke musim kemarau sebagaimana biasanya.

    “Prediksi musim dan bulanan yang kami rilis sejak Maret lalu menunjukkan adanya anomali curah hujan yang diatas normal di wilayah-wilayah tersebut, dan ini menjadi dasar utama dalam memprediksi mundurnya musim kemarau tahun ini,” ungkap Dwikorita dalam rilis persnya.

    Baca: BMKG ungkap penyebab musim kemarau 2025 lebih pendek

    Selanjutnya dia menjelaskan berdasarkan analisis BMKG terhadap data curah hujan di seluruh Indonesia pada Dasarian I (sepuluh hari pertama) Juni 2025, sifat hujan di berbagai wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda pergeseran menuju kondisi kemarau.

    Sebanyak 72 persen wilayah berada dalam kategori Normal, 23 persen dalam kategori Bawah Normal (lebih kering dari biasanya) dan hanya sekitar 5 persen wilayah yang masih mengalami curah hujan Atas Normal.

    Wilayah Sumatera dan Kalimanta justru telah mengalami beberapa dasarian berturut-turut dengan curah hujan yang lebih rendah dari normal, sehingga indikasi awal musim kemarau lebih cepat terlihat di wilayah tersebut dibanding wilayah selatan Indonesia.

    Baca: Riau kerap dilanda kebakaran hutan dan lahan, mengapa?

    Pada bulan April hingga Mei lalu, beberapa wilayah di Indonesia bagian selatan memang mengalami kondisi curah hujan Atas Normal, termasuk Sumatera Selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian kecil Kalimantan, sebagian wilayah Sulawesi, dan Papua bagian selatan.

    Hal ini menunjukkan bahwa transisi musim kemarau tidak berlangsung seragam di seluruh Indonesia.

    BMKG memperkirakan bahwa kondisi curah hujan dengan kategori Atas Normal masih akan berlanjut di sebagian wilayah hingga bulan Oktober 2025.

    Karena itu BMKG menyatakan bahwa musim kemarau tahun 2025 cenderung akan memiliki durasi yang lebih pendek dibandingkan dengan normalnya dengan sifat hujan diatas normal.