7cloud.asia – Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang juga dikenal sebagai COP29, yang berlangsung di Baku, Azerbaijan November lalu mengesahkan aturan pasar karbon pada hari pertama.
Namun, menurut organisasi lingkungan Greenpeace, meski memecahkan kebuntuan selama bertahun-tahun atas masalah yang kontroversial ini, aturan tentang pasar karbon ini tidak memadai.
Grenpeace menegaskan, yang sebenarnya dibutuhkan di COP29, dan konferensi iklim selanjutnya, adalah fokus pada solusi nyata untuk pendanaan dan mitigasi iklim.
”Di mana pemerintah (pengambil kebijakan, red) harus membuat pencemar membayar dan harus mengurangi emisi di semua sektor sekarang juga,” demikian Juru Kampanye Hutan di Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik dalam pernyataan yang dirilis di laman resmi greenpeace.org.
Dampak krisis iklim tidak pernah lebih nyata dari sekarang, cuaca ekstrem dan bencana iklim lainnya mengancam kehidupan dan mata pencaharian milyaran manusia di seluruh dunia.
Namun di COP29, tugas pemerintah untuk menghentikan dampak terburuk dari perubahan iklim justru dikesampingkan demi agenda lain, yaitu menemukan cara agar para pencemar tetap menjalankan bisnis seperti biasa meskipun kenyataannya suram.
Baca: Cara agar perdagangan karbon efektif kurangi emisi
Azerbaijan, tuan rumah COP29 dan eksportir bahan bakar fosil utama, telah mendorong aturan skema perdagangan karbon ini untuk meraih kemenangan awal di KTT iklim.
Namun, masih terdapat banyak kekurangan dan bukti yang menunjukkan bahwa pengimbangan karbon ini benar-benar berhasil, bahkan penilaian risiko dan dampak menyeluruh terhadap perkembangan pasar karbon masih belum ada hingga saat ini.
Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi skandal demi skandal dalam skema solusi palsu, mulai dari proyek yang tidak efektif hingga eksploitasi terhadap Masyarakat Adat.
Dua konferensi iklim COP sebelumnya telah menegosiasikan aturan untuk menerapkan pasar karbon, namun pemerintah menolaknya dua kali karena adanya kelemahan serius dalam definisi kegiatan penghapusan dan metodologi yang diusulkan.
Namun sekarang, sebelum para pemimpin dunia memiliki kesempatan nyata untuk mengajukan solusi nyata, dan meskipun masyarakat sipil dan aktivis berbicara bersama negara-negara yang menentang, Presidensi COP29 malah mendorong teks tentang aturan pasar karbon tanpa konsultasi lebih lanjut.
Pemerintah kini berada di bawah tekanan yang semakin meningkat untuk menunjukkan kemajuan pada kontribusi keuangan yang serius dan pemotongan emisi yang kuat.
Baca: Pajak kekayaan untuk membiayai aksi lingkungan
Namun, jangan lupakan mengapa pemerintah kini berada di bawah tekanan. Karena kita membutuhkan aksi iklim. Memotong kesepakatan yang dilakukan secara cepat pada solusi palsu tidak akan memenuhi sasaran dalam negosiasi iklim.
Greenpeace mengritisi kebijakan yang membiarkan negara-negara petro – negara-negara yang kekayaannya sebagian besar berasal dari produksi dan penjualan minyak dan gas– untuk melakukan kerja sama dan menjual skema pasar karbon yang tidak jujur
Cara ini sering dijadikan solusi atas kesenjangan keuangan iklim yang besar dan kurangnya tindakan merupakan hal yang keterlaluan.
Apalagi ini dilakukan di tahun yang sedang menuju rekor terpanas, ketika banjir telah menghancurkan rumah-rumah di negara-negara di seluruh dunia tahun ini, dan topan serta badai menghantam masyarakat dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Yang sebenarnya dibutuhkan adalah mengenakan pajak kepada pencemar dan orang-orang superkaya untuk menanggapi konsekuensi yang semakin meluas dan mematikan dari keserakahan mereka yang terus mengejar keuntungan tanpa henti dan menyebabkan krisis global yang kita semua rasakan.
Baca: Beda pandanga negara maju dan negara berkembang soal pendanaan iklim
Pemerintah juga perlu memberikan solusi pendanaan iklim yang ambisius dan adil.
Pemerintah harus menghentikan investasi sektor keuangan dalam industri-industri beremisi tinggi yang merusak, yang mengakibatkan dampak berat pada masyarakat dan alam.
Pemerintah perlu mengakhiri subsidi yang merusak lingkungan dan melindungi keselamatan dan mata pencaharian ekonomi warga negaranya. Pembayaran kompensasi untuk emisi yang berkelanjutan bukanlah pendanaan iklim!
Krisis alam dan krisis iklim saling terkait erat. Untuk berinvestasi dalam solusi nyata, dunia harus mengakui tidak hanya hubungan erat antara hilangnya keanekaragaman hayati di alam akibat perubahan iklim.
”Dunia juga harus melihat fakta bahwa solusi untuk melindungi alam dan menghentikan perubahan iklim harus saling terkait dan menguatkan, bukan hasil kompromi semata,” demikian Jannes Stoppel adalah Penasihat Kebijakan Keanekaragaman Hayati dan Kebijakan Iklim di Greenpeace International.
Leave a Reply