ruangkota

Tag: IKN

  • Presiden Jokowi Pasang Bilah Pertama Garuda Kantor Presiden di IKN, Target Selesai Maret 2024

    Presiden Jokowi Pasang Bilah Pertama Garuda Kantor Presiden di IKN, Target Selesai Maret 2024

    7cloud.asia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau progres pembangunan dan memasang bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (22/09/2023).

    Saat tiba sekitar pukul 07.55 WITA, Jokowi kemudian menuju area lantai atas bangunan yang akan dijadikan kantor presiden di IKN.

    Di tempat ini, Jokowi secara simbolis memasang modul pertama Garuda yang akan menjadi ikon bangunan kantor presiden di IKN.

    Baca: Pembibitan Mentawir yang akan mengembalikan hutan tropis di IKN

    Pada kesempatan ini, Jokowi mengatakan progres pembangunan kantor presiden tersebut cukup baik dan sudah mencapai 38 persen.

    Selain itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa pembangunan sejumlah infrastruktur yang ada di IKN tersebut masih sesuai dengan perencanaan.

    “Semuanya masih sesuai dengan rencana, saya kira bangunan-bangunan seperti kantor presiden, istana presiden, kementerian, masih dalam target semua—sesuai rencana semua,” ungkapnya.

    Baca: Konsep kota hutan yang diterapkan di IKN

    Sementara itu, Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menyebut bahwa sampai bulan September 2023, progres pembangunan kantor presiden sudah mencapai 38 persen.

    Saat ini, kantor presiden tersebut sudah memulai tahap pemasangan bilah Garuda.

    “Progres kantor presiden yang ada di Ibu Kota Nusantara ini September ini sudah 38 persen, dan 38 persen ini kita sudah mulai memasang bilah-bilah,” kata Diana.

    Lebih lanjut, Diana menargetkan pemasangan bilah Garuda dengan jumlah total 4.650 bilah tersebut dapat diselesaikan pada bulan Maret 2024.

    Baca: Ibu kota pindah ke IKN, status Jakarta turut berubah

    “Mudah-mudahan nanti kita selesai di Maret, karena kita ada 465 modul di mana satu modulnya itu ada 10 sehingga kita mempunyai 4.650 bilah yang akan dipasang mulai hari ini,” jelasnya.

    Setelah selesai, Garuda yang akan menjadi ikon bangunan tersebut akan memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter.

    “Sayapnya itu dari ujung ke ujung panjangnya itu 177 meter, kalau dari lengkungannya itu sekitar 239 meter, dan tingginya 77 meter,” tandasnya.

    Baca: Penerapan smart city di IKN

    Turut mendampingi Presiden yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalila.

    Selain itu hadir pula Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Donny Rahajoe, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. 

    Sumber: Setkab

  • Diajak Jokowi Lihat Progres Pembangunan IKN, Begini Komentar Artis

    Diajak Jokowi Lihat Progres Pembangunan IKN, Begini Komentar Artis

    7cloud.asia – Sejumlah pegiat seni ikut serta dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi)  ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat (22/09/2023). Mereka merasa takjub dengan progres pembangunannya.  

    Salah satunya rapper ternama, Saykoji. Pria bertubuh gempal ini kagum dengan IKN yang berada Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

    Hal ini diungkapkan setelah diajak Jokowi berkeliling melihat langsung progres pembangunan hingga menunjukkan letak istana presiden.

    “Saya kagum karena kalau kita enggak jalan ke sini kita enggak bisa langsung lihat sampai skala apa sudah dibangun,” ujar Saykoji.

    Selain itu, Saykoji juga mengungkapkan optimismenya melihat IKN untuk masa depan Indonesia. “Rasanya ada optimisme yang besar untuk Indonesia, untuk masa depan Indonesia, untuk kepemimpinan Indonesia,” ungkapnya.

    Saykoji juga berharap bahwa IKN bisa menjadi pusat pemerintahan yang bisa membangun bangsa.

    “Semua orang (bisa) melihat bahwa Indonesia juga bisa dibangun secara merata,” katanya.

    Hal senada juga diungkapkan oleh Asri Welas. Artis serba bisa ini merasa bangga karena Indonesia akhirnya bisa mulai melaksanakan pemerataan pembangunan.

    “Aku bangga banget jadi orang Indonesia di mana (ada) pemerataan, saya rasa ini waktu yang tepat untuk ada di sini,” kata Asri.

    Sementara itu, penggiat seni lainnya, Aurelie Moeremans mengaku antusias ingin segera melihat hasil akhir dari pembangunan IKN.

    “Dengar dari Pak Jokowi katanya bulan Agustus bakal jadi dan aku sudah semangat banget, sih, benar-benar gak sabar banget pengin lihat hasilnya,” ungkapnya.

    Setelah meninjau lokasi kantor presiden, Presiden Jokowi kemudian mengajak para penggiat seni untuk mengunjungi sejumlah infrastruktur lainnya yaitu Sumbu Kebangsaan Barat, area Istana Presiden, dan menuju bukit untuk menunjukkan pemandangan IKN dari atas. 

    Pada malam harinya, digelar acara “Malam Apresiasi Nusantara” di kawasan IKN. Kali ini Jokowi duduk di tengah-tengah para penggiat seni dan berbincang dengan dengan mereka.

    Suasana akrab dan hangat pun makin terlihat saat salah satu juri Master Chef Indonesia, Chef Arnold Poernomo mulai mengambil alih dapur dan memasak nasi goreng untuk Jokowi dan para tamu lainnya.

    “Kalau sudah lihat wok kayak gini panggilan kelihatannya ya, malam-malam, ramai-ramai, kapan lagi sih masakin Pak Jokowi nasi goreng,” kata Chef Arnold sambil memasak.

    Ralvi Nasution, seorang penyiar radio, mengungkapkan bahwa momen makan malam di IKN tersebut merupakan momen yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata dan akan selalu diingat.

    “Kalau biasa kayak gini makan sama teman-teman ya, ini makan sama Presiden, jadi rasanya sangat indescribable—tidak bisa dituturkan dengan kata-kata lah, ini suasana yang sangat hangat, dan saya akan mengingat momen ini sampai kapan pun,” ungkap Ralvi.

    Sementara Insan Nur Akbar, seorang komika mengapresiasi Jokowi yang mengajak pekerja seni terlibat dalam acara ini.

    “Ini menjadi suatu kehormatan lah, hari ini senang bisa makan bareng Presiden,” ujar Akbar.

    Suasana semakin meriah saat para penggiat seni hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bergantian bernyanyi memeriahkan momen akrab itu.

    Sejumlah pejabat negara tampak hadir yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir.

    Selain itu tampak pula Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. 

    Reporter: Nurakhmayani

  • Mayoritas Hunian di IKN adalah Hunian Vertikal

    Mayoritas Hunian di IKN adalah Hunian Vertikal

    7cloud.asia – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan komposisi hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan terbagi menjadi 85 persen berbentuk hunia vertikal dan 15 persen hunian tapak.

    Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim mengatakan hunian vertikal di IKN Nusantara terbangun pada area-area yang berdekatan dengan pusat kegiatan.

    “Artinya, semakin dekat suatu area dengan pusat kegiatan, maka hunian yang dibangun semakin padat (sehingga dibangun hunian vertikal),” katanya.

    Dengan demikian, jarak tempuh masyarakat ke pusat kegiatan dapat diakomodasi dengan transportasi publik, berjalan kaki, atau bersepeda.

    Baca Juga: Diajak Jokowi Lihat Progres Pembangunan IKN, Begini Komentar Artis

    Pembangunan hunian vertikal di IKN ini selaras dengan konsep Kota 10 Menit atau 10 Minutes City.

    Silvia menambahkan, IKN menerapkan konsep transformasi bermukim, di antaranya dengan perubahan paradigma dalam berhuni di lahan yang lebih efektif dan efisien.

    Beberapa cara yanga dilakukan yakni tinggal di hunian vertikal, sehingga akan tercipta hunian dan kepadatan yang ideal.

    Kemudian, tinggal di kawasan kompak (compact), sehingga semua kebutuhan dapat terlayani dan dapat diakses dengan cepat dan mudah dijangkau.

    Baca Juga: Supermodel Berdarah Palestina, Gigi Hadid Kutuk Perang Hamas-Israel

    Serta, menerapkan bangunan hijau (green building) dan teknologi cerdas dalam kehidupan (smart living) untuk meningkatkan kenyamanan penghuni sekaligus menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability).

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, konsep hunian eksisting yang umumnya berupa bangunan tunggal tidak sejalan dengan arah pengembangan wilayah IKN untuk menjadi “Kota 10 Menit”.

    Oleh karena itu, kebutuhan hunian dan fasilitasnya dimodifikasi melalui penggabungan berbagai layanan dalam satu bangunan dengan memperhatikan standar kenyamanan yang berlaku.

    Serta menyediakan hunian dalam bentuk rumah susun atau apartemen, dengan tetap memperhatikan standar minimal bagi tiap kebutuhan, seperti jabatan dan jumlah anggota rumah tangga.

    Baca Juga: Tantangan Menerapkan Infrastruktur Ramah Lingkungan dalam Perencanaan Kota

    Saat ini, telah dibangun rumah jabatan menteri di IKN sebanyak 36 unit rumah berbentuk tapak, yang 32 unit di antaranya telah selesai.

    Juga dibangun hunian ASN dan aparatur pertahanan dan keamanan dengan konsep hunian vertikal yang keseluruhannya ditargetkan selesai pada 2024,

    Hal ini seiring dengan pemindahan ASN ke IKN yang direncanakan sebanyak 16.990 ASN.

     

  • Kunjungi IKN di Penajem Paser Utara Kalimantan Timur, Ganjar Pranowo Tunjukkan Komitmennya Lanjutkan Proyek Ini

    Kunjungi IKN di Penajem Paser Utara Kalimantan Timur, Ganjar Pranowo Tunjukkan Komitmennya Lanjutkan Proyek Ini

    7cloud.asia – Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjadi capres pertama yang menginjakan kaki di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

    Ganjar mengunjungi IKN, pada Kamis (7/12/23) sebagai bagian rangkaian kampanyenya di beberapa kota di Kalimantan Timur.

    Ganjar yang dalam kesempatan itu didampingi Kepala TKN Arsjad Rasjid, menyebut bahwa kunjungannya ini merupakan bentuk keseriusannya melanjutkan pembangunan dan pemindahan ibu kota ke IKN 

    Dalam kesempatan ini, Ganjar Titik Nol Nusantara, setelah sebelumnya melihat Rumah Teknologi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Kedatangan capres berambut putih itu disambut antusias oleh masyarakat yang tengah menikmati keindahan alam di Titik Nol Nusantara IKN.

    Baca: Diajak Jokowi kunjungi IKN, begini komentar artis

    Mereka tak mau mengabaikan kesempatan ini, dan mengabadikan momen berfoto bersama Ganjar. Dengan ramah, Ganjar meladeni permintaan dari masyarakat itu.

    “Ya untuk menunjukkan sebuah komitmen saja, saya orang yang konsisten tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan, bahkan sejak jaman Bung Karno,” ucap Ganjar.

    Ganjar menambahkan, perencanaan untuk memindahkan Ibukota sudah ada sejak era Bung Karno tapi baru terealisasi di era Jokowi dan saat ini pembangunan IKN sedang berlangsung. 

    Ganjar menegaskan selama pemerintahan Ganjar-Mahfud lima tahun ke depan akan tetap melanjutkan proyek IKN. Sesuai dengan rencana pemerintah untuk mengejar target yang telah disusun dan rampung pada 2045.

    Konsistensi inilah yang akan didorong Ganjar untuk mewujudkan mimpi besar bangsa Indonesia dan Presiden Soekarno, tentu dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni.

    Baca: Nasib hutan tropis di lokasi IKN

    IKN menurut Ganjar, adalah cerita masa depan Indonesia. Cerita modrenitas, cerita kemajuan peradaban, cerita partisipasi, cerita ekonomi hijau, industri kreatif, industri digital, dan masa depan anak-anak. 

    “Tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, kecanggihan teknologinya tadi sudah dipaparkan, partisipasi masyarakat perlu kita dengarkan dan mudah-mudahan menjadi harapan Indonesia bersama-sama,” ungkap Ganjar.

    Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyinggung pembiayaan kelanjutan pembangunan IKN yang diprediksi bakal rampung seluruhnya pada tahun 2045.

    Ganjar menyebut akan menggelontorkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membangun aset-aset penting di IKN.

    Kendati demikian, Ganjar menegaskan, tak semua APBN digelontorkan untuk pembangunan IKN. APBN, ujarnya, akan tetap memenuhi kebutuhan pembangunan di Indonesia khususnya daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

    Baca: Konsep kota hutan IKN tak jadi jaminan ramah lingkungan

    Sikap ni didasarkan pada komitmen Ganjar untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di Indonesia.

    “Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa seolah-olah uang negara, APBN habis semua di sini, tidak, karena ini butuh proses yang perencanaannya sudah terukur dan sudah dipersiapkan. Maka daerah-daerah yang perlu mendapatkan bantuan itu tidak boleh kita tinggalkan,” jelas Ganjar.

    Ganjar mengatakan pendanaan yang bersumber dari investasi sifatnya adalah dukungan.

    Meski begitu, Ganjar tak menutup skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan investasi Public Private Partnership atau PPP yang harus menjamin insentif, kemudahan, dan kepastian untuk penanam modal.

    Ganjar yakin strategi ini mampu membuat investor mengucurkan modal dukungan ke pembangunan IKN di masa pemerintahannya mendatang.

    Baca: Perwujudan smart city di IKN

    “Ketika kemudian kita ada dukungan dan itu dengan model PPP bisa kita berikan, maka mereka mesti kita ajak dan itu cerita insentif, cerita kemudahan, cerita kepastian,” ungkap dia.

    Sebagai informasi, sejak masa kampanye dimulai Ganjar sudah berkeliling beberapa daerah Indonesia. Diawali dengan mengunjungi dan berkeliling Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

    Ganjar juga mengunjungi Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian Ganjar melanjutkan kampanye ke sejumlah ke sejumlah daerah di NTT dan Nusa Tenggara Barat seperti Kabupaten Ende, Pulau Rote, Kota Bima, dan Pulau Lombok.

    Capres berambut putih itu juga sudah kampanye di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan Kota Palu Sulawesi Tengah.

    Tiga hari belakangan, Ganjar sedang berkeliling Kalimantan Timur untuk berkampanye di Kota Balikpapan, Kutai Kartanegara, Samarinda, dan IKN.

     

  • Siap-siap, Mulai Juli 2024 ASN Akan Pindah ke IKN

    Siap-siap, Mulai Juli 2024 ASN Akan Pindah ke IKN

    7cloud.asia – Mulai Juli 2024, sebanyak 3.245 Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap akan mulai dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan rencananya pemindahan ini akan terus berlangsung hingga November 2024.

    Selain itu, lanjut Anas, ASN yang bertugas di IKN akan mendapatkan tempat tinggal yang sudah disiapkan oleh pemerintah.

    “ASN yang pindah pertama nanti dari 37 kementerian/lembaga. Rencananya sudah disiapkan 1.740 hunian untuk mereka,” jelas Anas seperti yang dilansir Antaranews.

    Anas menjelaskan pemindahan ASK ke IKN bukan sekedar relokasi fisik, tapi juga sebuah transformasi dalam budaya kerja dan pelayanan publik.

    Baca: Mayoritas hunian di IKN bentuk vertikal

    Karena itu, setiap kementerian/lembaga harus segera mempersiapkan SDM yang akan pindah sesuai dengan kebutuhan jabatan dan layanan berdasarkan kompetensi masing-masing.

    Selanjutnya Anas menjelaskan pemindahan ASN ke IKN merupakan langkah strategis dalam memperkuat administrasi publik dan mendukung visi pembangunan nasional.

    Tak hanya itu, menurutnya pemindahan ke IKN sekaligus menjadi momentum penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Sebab, proses pemindahan tersebut melibatkan berbagai upaya.

    Yaitu transformasi cara kerja atau simplifikasi proses bisnis, pelaksanaan pemerintahan digital, penataan manajemen ASN, dan penguatan koordinasi antar institusi, terutama pelibatan ASN pemda penyangga IKN.

    Baca: Komentar artis tentang progres pembangunan IKN

    “Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, aparatur negara, dan berbagai pihak terkait, diharapkan pemindahan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” paparnya.

    Berdasarkan UU IKN ada lima fase tahapan pemindahan. Fase pertama (2020-2024) pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan, fase kedua (2025-2029) pengembangan shared office di IKN.

    Kemudian fase ketiga (2030-2039) pengembangan agile government, fase keempat (2035-2039) pembangunan kota cerdas industri 4.0, dan fase kelima (2040-2045) Pembangunan Kota Cerdas dengan Artificial Intelligence (Al).

    Baca: implementasi konsep kota pintar IKN

    “Adapun fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini ialah pada masa jangka pendek di fase pertama tahun 2022-2024 yang fokus terhadap perpindahan kelembagaan dan ASN serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital,” urainya.

    Lebih jauh Anas menjelaskan selain menyediakan rumah untuk ASN, pemerintah juga tengah membahas pemberian tunjangan khusus kepada ASN yang dipindahkan ke IKN.

    Sesuai dengan PP No. 7/1977 apabila ada alasan-alasan yang kuat kepada ASN tertentu dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain yang diatur dengan peraturan presiden.

    Mengenai besaran tunjangan yang diusulkan, lanjut Anas, tahapan, dan masa pemberlakuan akan dibahas dengan Kemenkeu.

    “Semoga ini menjadi penguatan minat ASN untuk berada dan tinggal di IKN, melengkapi lingkungan yang bersih, udara dan sehat dan sarana prasarana pendukung yang baik ,” ujarnya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Biaya Pembangunan IKN Dikhawatirkan Akan Dibebankan ke APBN

    Biaya Pembangunan IKN Dikhawatirkan Akan Dibebankan ke APBN

    7cloud.asia – Biaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi sorotan.

    Hingga tahun 2024 nanti, penggunaan APBN untuk pembangunan IKN akan menembus angka Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran pembangunan IKN yang diperkirakan mencapai Rp400 triliun. 

    Menanggapi hal ini, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengingatkan pemerintah harus mengupayakan pendanaan yang seimbang antara APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta.

    “Inilah yang saya khawatirkan sejak lama, kurang minatnya pihak swasta pada pembangunan IKN pada akhirnya meletakkan APBN sebagai sumber pendanaan utama,” ujar Said seperti dikutip Parlementaria.

    Baca: Ganjar komit lanjutkan IKN, ini yang akan dia lakukan untuk pembiayaan

    Said melanjutkan, baru tiga tahun sejak IKN diundangkan, (tapi) rencana penggunaan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1 persen. Padahal IKN merupakan proyek jangka panjang.

    Sebaiknya pemerintah harus memiliki rencana aksi yang berjangka panjang, tahap setahap, dengan pendanaan yang berimbang antara APBN, KPBU, dan swasta,” kata Said 

    Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Sabtu (23/12/2023), Said menjelaskan bahwa secara umum, pendanaan IKN itu bersumber dari tiga pihak.

    Pertama, dari APBN, kedua pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), serta investasi swasta.

    Baca: Nasib hutan tropis di IKN

    Terkait hal ini, Said mengingatkan, bahwa direncanakan pendanaan IKN bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    “Hal ini sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No 3 tahun 2022 tentang IKN,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

    Adapun rencana total Anggaran IKN sebesar Rp466 triliun dengan tiga indikasi pendanaan.

    Pertama, berasal dari APBN (Rp90,4 triliun), Badan Usaha/Swasta (Rp123,2 triliun), dan KPBU (Rp252,5 triliun).

    Baca: Konsep kota hutan IKN, tak jamin ramah lingkungan

    Dengan jumlah yang disampaikan, proporsi penggunaan APBN hanya mencapai sekitar 20 persen dan sisanya merupakan kontribusi dunia usaha. 

    Dari hasil pengecekan data atas sumber pendanaan IKN yang dilakukan Said, sejauh ini pembangunan IKN masih berasal dari APBN.

    Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, tahun 2023 ini dianggarkan Rp29,3 triliun dan APBN tahun 2024 rencana alokasi sebesar Rp40,6 triliun.

    “Jadi sampai tahun 2024 nanti penggunaan APBN direncanakan Rp75,4 triliun,” rinci anggota Komisi XI DPR RI itu.

    Namun, dari hasil pengamatannya, ia merasa belum adanya realisasi konkret kucuran investasi swasta dan yang bersumber dari BMN dalam pembangunan IKN, sebagaimana yang diperbolehkan oleh undang-undang.

    Baca: IKN pindah, status Kota Jakarta berubah

    Ia pun lantas dengan gamblang menyatakan kekhawatirannya apabila skema KPBU tak berjalan dengan baik maka justru menambah beban APBN.

    Sejumlah media yang memberitakan adanya investasi sektor swasta sebesar Rp45 triliun itu masih Letter of Intent (LoI)

    “Itu artinya masih sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi yang belum sebesar yang diberitakan,” tandasnya.

    Selain itu, Said juga menyoroti skemanya juga model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan lagi-lagi ia khawatir APBN juga nanti yang menanggungnya.

    Baca: Penerapan smart city di IKN

    Peraturan terkait sumber pendanaan pembangunan IKN telah termaktub dalam Undang-Undang No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

    Aturan itu menyatakan Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:

    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau

    b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Perkuat Ekosistem di IKN, KLHK Tanam 224 Bibit Pohon

    Perkuat Ekosistem di IKN, KLHK Tanam 224 Bibit Pohon

    7cloud.asia – Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong memimpin penanaman 224 batang pohon di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Minggu (14/01/2024).

    Bibit pohon tersebut berasal dari Pusat Persemaian Mentawir-BPDAS Mahakam Berau untuk memperkuat ekosistem di IKN.

    Bibit tanaman tersebut adalah jenis balangeran sejumlah 50 batang, meranti (53 batang), kapur (40 batang), gaharu (2 batang), tengkawang (12 batang), nyatoh (37 batang), tanjung (2 batang).

    Selain itu ada pula bibit kemiri (2 batang), petai (1 batang), ulin (12 batang), nyamplung (2 batang), hopea (10 batang), dan sukun (1 batang).

    Baca: KLHK siapkan lebih dari 2 ribu bibit pohon

    “Penanaman hari ini menindaklanjuti arahan Presiden RI Bapak Joko Widodo saat penanaman pohon di IKN pada 20 Desember 2023,” kata Alue Dohong saat memimpin penanaman tersebut di kawasan IKN, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur.

    Saat itu, katanya, presiden menyarankan penanaman pohon di sepanjang musim penghujan tahun 2023/2024.

    Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama berbagai pihak melakukan penanaman pohon tidak hanya di kawasan IKN, tetapi juga serempak di seluruh Indonesia.

    Melansir Antaranews, penanaman pohon tahap pertama di seluruh Indonesia dilaksanakan pada 30 Desember 2023.

    Baca: Pohon ulin terancam punah

    Penanaman  tersebut dipimpin pejabat KLHK pusat dan di daerah dengan melibatkan staf UPT KLHK, Dinas LHK, ASN, dan masyarakat umum.

    Pada tahun 2024 ini, penanaman pohon kembali dilakukan. Kali ini penanaman pohon dilakukan secara serempak di seluruh provinsi di Indonesia.

    Pelaksanaan pertama dipimpin Wakil Presiden RI di Provinsi Banten pada Minggu (14/01/2024). “Kemudian akan dilanjutkan penanaman lainnya yang sudah dijadwalkan oleh KLHK pada Februari, Maret, dan April 2024,” jelasnya.

    Sebelumnya penanaman di IKN dilakukan di atas lahan sekitar 5 hektare (Ha), sehingga mulai hari ini dilanjutkan di atas lahan seluas 500 Ha.

    Alue menjelaskan lokasi penanaman merupakan kawasan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Mahakam Berau Samarinda 2024 seluas 500 Ha.

    Baca: Gerakan tanam pohon bersama

    Hal ini bertujuan mewujudkan transformasi hutan tanaman menuju hutan hujan tropis di kawasan IKN.

    Pada kegiatan penanaman ini, tampak Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni dan Pj Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, diikuti 200 orang yang juga turut melakukan penanaman.

    Mereka berasal dari unsur Forkompimda Kaltim, TNI/Polri, UPT KLHK Kaltim, Universitas Mulawarman, tokoh masyarakat, perusahaan, sekolah, pramuka, Green Youth Movement (GYM), dan kelompok masyarakat.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Dua TPS Khusus Disiapkan di IKN, Jumlah DPT Ratusan

    Dua TPS Khusus Disiapkan di IKN, Jumlah DPT Ratusan

    7cloud.asia – Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyiapkan dua tempat pemungutan suara (TPS) khusus bagi pekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Dua TPS lokasi khusus di IKN tersebut berlokasi di Rest Area Nusantara, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur.

    Berdasarkan pantauan ANTARA pada Rabu hingga pukul 07.55 Waktu Indonesia Tengah (Wita), belum ada pemilih yang datang di lokasi TPS IKN ini.

    Baca: Demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja

    Petugas KPPS bersama jajaran pengamanan TPS, yang terdiri atas anggota Polres Penajam Paser Utara (PPU) dan perlindungan masyarakat (Linmas), tampak berada di lokasi.

    Di lokasi pencoblosan juga telah ada staf dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang mengawasi kelancaran pencoblosan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) itu.

    Baca: Dirty Vote ungkap kecurangan di Pemilu 2024

    Sekretaris OIKN dijadwalkan melakukan pencoblosan di TPS 902 ini.

    Adapun berdasarkan data terakhir, ada penambahan daftar pemilih tetap (DPT) dari yang sebelumnya 304 DPT menjadi 323 DPT.

  • 7 Isu Krusial bayangi Pasangan Prabowo-Gibran: IKN Waspada Anggaran (2)

    7 Isu Krusial bayangi Pasangan Prabowo-Gibran: IKN Waspada Anggaran (2)

    7cloud.asia – Dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran untuk sementara memimpin perolehan suara.

    Meski pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya Pilpres mendapat banyak sorotan karena kecurangan yang masif ditemukan, pasangan Prabowo-Gibran kemungkinan akan dilantik menjadi. 

    Ada beberapa isu krusial yang membayangi pasangan Prabowo-Gibran sejak masa pendaftaran hingga penghitungan suara saat ini. Sebut saja pelanggaran HAM dan manipulasi undang-undang untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres.

    Tim dari The Conversation mencatat ada setidaknya 7 isu krusial yang membayangi pasangan ini jika benar-benar memimpin Indonesia. 

    Dalam tulisan terdahulu, kita telah mengupas tentang harapan penegakan hukum dan HAM yang makin menipis, kali ini kita akan membahas tentang pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN.     

    Baca: Harapan penegakan HAM bakal pupus di bawah Prabowo-Gibran

    Terpilihnya Prabowo-Gibran berarti proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus berlanjut sesuai rencana.

    Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, berargumen akan sulit untuk bisa menjalankan ambisi ini dari sisi pembiayaan, paling tidak di tahun pertama pemerintahan.

    Dengan banyaknya program-program kampanye Prabowo-Gibran yang membutuhkan pendanaan besar–termasuk program makan siang dan internet gratis

    Dua program ini kerap jadi bahan diskusi, di mana ruang gerak fiskal mereka akan sangat terbatas.

    “Masih ada beban dari utang yang diwariskan oleh pemerintahan Jokowi dan bunga utangnya juga sangat besar, itu membuat ruang fiskal semakin sempit,” terang Bhima.

    Baca: Pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud tunggu hasil penghitungan resmi KPU

    Menurutnya, Prabowo harus bisa melakukan prioritas kebijakan di tengah janji-janji ambisiusnya.

    Apalagi, proyek IKN diperkirakan akan menelan investasi sebesar Rp466 triliun, dengan pembiayaan dari APBN sekitar 19 persen dari total kebutuhan dana.

    Akan sulit mengandalkan pembiayaan utang di tengah kondisi global seperti sekarang, yang membuat tren pembelian surat utang pemerintah terganggu dan investor di negara-negara maju berhati-hati untuk berinvestasi.

    “Sementara kalau menggeser dari anggaran-anggaran bantuan sosial dan pendidikan, khawatir malah mengganggu kinerja dari output lainnya yang sebenarnya sama-sama penting,” tambahnya.

    Baca: PDI Perjuangan kumpulkan bukti kecurangan Pilpres 2024

    Sementara itu, kandidat doktor dari Global Development Institute University of Manchester di Inggris, Sandy Nofyanza menyoroti kelestarian.

    Ia mengatakan proyek IKN akan berdampak pada kelangsungan hutan konservasi di Taman Hutan Raya Bukit Suharto, Hutan Lindung Sungai Wain, dan hutan tanaman industri di wilayah timur Kalimantan.

    Akibatnya, tutupan hutan akan berkurang dan emisi karbon akan bertambah. Ini belum dihitung dengan risiko kehilangan keanekaragaman hayati karena pengurangan tutupan tersebut.

    “Kalau deforestasi di (hutan tanaman) sama pemerintah mungkin tidak dihitung. Namun, kalau data-data global jika angka tutupan hutan berkurang pasti akan terhitung,” kata dia.

    Baca: THN Pasangan AMIN temukan 9 jenis kecurangan

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, penulis  Ahmad Nurhasim (Health + Science Editor), Anggi M. Lubis (Business + Economy Editor), Hayu Rahmitasari (Education & Culture Editor), Nurul Fitri Ramadhani (Politics + Society Editor), Robby Irfany Maqoma (Environment Editor)

  • Komnas HAM Tengarai Ada Pelanggaran HAM terhadap Petani Penolak Bandara VVIP IKN

    Komnas HAM Tengarai Ada Pelanggaran HAM terhadap Petani Penolak Bandara VVIP IKN

    7cloud.asia – Komnas HAM angkat suara terkait sengketa lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, baik untuk Bandara VVIP IKN maupun wacana penggusuran warga adat Pemaluan

    Terkait sengketa ini polisi telah menetapkan 9 orang petani setempat menjadi tersangka kasus pengancaman pekerja proyek. Bahkan polisi juga menggunduli para pelaku. 

    Komnas HAM menengarai ada pelanggaran HAM terhadap para petani dalam kasus sengketa lahan pembangunan IKN ini.

    “Komnas HAM tengah melakukan inisiatif pemantauan atas dugaan pelanggaran HAM terkait kasus penggundulan 9 orang petani yang merupakan anggota Kelompok Tani Saloloang,” kata Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing Sabtu (16/3/2024) seperti dikutip detik.com.

    Penggundulan terhadap 9 petani tersebut dilakukan setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalimantan Timur (Kaltim) atas kasus pengancaman.

    Baca: Sikap represif Otoritas IKN menuai kritik

    Selain penggundulan itu, Komnas HAM juga menyoroti ancaman dan intimidasi terhadap sekitar 200 warga Adat Pemaluan, Penajam Paser Utara.

    Sebelumnya diberitakan Otoritas IKN telah memerintahkan ratusan warga tersebut segera mengosongkan lokasi.

    Otoritas IKN beralasan  rumah-rumah itu tidak berizin dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan guna lahan IKN. Namun, belakangan setelah ramai diberitakan surat perintah itu dicabut.

    “Kedua kasus tersebut berkaitan dengan proyek Pembangunan IKN Nusantara. Atas kedua kasus di atas, Komnas HAM RI memberikan perhatian khusus,” ujarnya.

    Uli menegaskan setiap warga negara mempunyai hak untuk diperlakukan manusiawi dan bebas dari penyiksaan serta perlakukan atau penghukuman yang kejam. 

    Baca: Pembangunan IKN dinilai banyak mengabaikan warga adat setempat

    Dia menyebut hal itu merupakan hak mendasar bagi seluruh warga negara. Hak tersebut merupakan hak fundamental yang tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun (non-derogable rights).

    “Tindakan pemaksaan penggundulan dapat dikatakan sebagai suatu upaya merendahkan bahkan penghukuman yang bertentangan dengan konvensi tersebut,” terangnya.

    “Selain itu, dalam konteks hak asasi manusia, hak milik atas tanah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun,” sambungnya.

    Uli menjelaskan, dalam hal tanah yang dibutuhkan untuk kepentingan umum, maka tetap harus dipastikan hak kepemilikan atas tanah tidak bisa diambil secara sepihak.

    Baca: Mengurai eksistensi masyarakat adat di IKN

    Apalagi sampai adanya penggusuran paksa karena hilangnya hak tanah milik seseorang.

    Maka dari itu, Komnas HAM mendesak Kapolri melalui Kapolda Kaltim untuk menindak oknum kepolisian yang terlibat dalam penggundulan 9 petani. Dia juga berharap proses tersebut berjalan secara objektif.

    “Memastikan proses tersebut berjalan secara berjalan secara objektif, imparsial, bebas dari intervensi atau keberpihakan. Memberikan jaminan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat terdampak pembangunan IKN Nusantara,” papar Uli.

    Komnas HAM juga mendesak pemerintah melalui Kepala Otorita IKN untuk melindungi hak-hak masyarakat setempat.

    Baca: Makna pohon hayat yang menjadi logo IKN

    Sehingga tidak lagi terjadi tindakan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak asasi manusia.

    “Melindungi hak-hak masyarakat, menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum dan serta menjadikan hak asasi manusia sebagai pertimbangan dalam setiap kebijakan dan/atau tindakan yang berkaitan dengan pembangunan IKN Nusantara,” pungkasnya.

    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 9 orang ditangkap polisi buntut dugaan pengancaman terhadap proyek pembangunan Bandara VVIP IKN. Kasus tersebut dilaporkan oleh pengawas lapangan proyek.

    “Polres PPU meminta back up dari Polda Kaltim dan berhasil menangkap dan menahan 9 pelaku pengancaman,” kata Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Artanto dalam keterangannya, dikutip detik.com Selasa (27/2/2024).