ruangkota

Tag: keanekaragaman hayati

  • Pertahanan Tak Hanya Memperkuat TNI, Tapi Juga Menjaga Keanekaragaman Hayati Laut

    Pertahanan Tak Hanya Memperkuat TNI, Tapi Juga Menjaga Keanekaragaman Hayati Laut

    7cloud.asia – Isu pertahanan dan keamanan tak hanya terkait tentara, persenjataan canggih, ataupun perang. Isu pertahanan juga menyangkut pelestarian keanekaragaman hayati

    Di Indonesia, negara dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia, gangguan kehidupan laut justru menjadi masalah pertahanan dan keamanan yang serius dan mendesak.

    Tengok saja masalah bintang laut berduri, spesies pemangsa karang yang bertumbuh sangat cepat di perairan Bunaken, Sulawesi Utara, dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

    Karang yang terdegradasi dapat mengurangi kelimpahan ikan, penyerapan karbon, hingga mempengaruhi kegiatan pariwisata setempat.

    Ada juga penyakit bintik putih akibat virus yang dibawa oleh kepiting dayung yang tersebar di Cina, Jepang, Korea hingga Malaysia. Sang kepiting dapat menempel di kapal yang berlayar melintasi perairan negara-negara termasuk Indonesia.

    Virus tersebut dapat menyebabkan kematian massal udang yang menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia.

    Persoalan-persoalan di atas merupakan bagian dari masalah biosekuriti, yakni kebijakan dan regulasi untuk menganalisis dan mengelola risiko terkait kehidupan dan kesehatan manusia.

    Risiko tersebut berhubungan dengan lingkungan serta gangguan senjata biologi, seperti virus, hama, bakteri, dan spesies invasif (organisme pengganggu populasi spesies asli).

    Indonesia memang memiliki lembaga Badan Karantina Nasional dan didukung oleh Undang Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun, dalam keamanan hayati laut, pelaksanaan biosekuriti masih belum optimal dan tersebar di banyak unit kerja pemerintah—bahkan swasta.

    Oleh karena itu, isu biosekuriti di perairan seharusnya menjadi perhatian kepala pemerintahan baru, Prabowo Subianto. Terlebih, Prabowo juga menekankan isu keamanan yang terkait dengan swasembada ekonomi hijau dan biru.

    Baca: Meningkatnya keasaman laut ancam keanekaragaman hayati

    Perlu gerak cepat
    Prabowo perlu bergerak cepat menerbitkan kebijakan biosekuriti perairan. Pasalnya, risiko masuknya virus, bakteri, dan spesies invasif, khususnya di perairan, semakin meningkat.

    Ini terkait dengan ekspansi kegiatan ekonomi kelautan pada pemerintahan Jokowi melalui program tol laut dan pencanangan poros maritim Indonesia.

    Kegiatan perekonomian yang berpusat di laut yakni industri kelautan, transportasi laut, dan rekreasi kapal yang meningkat dalam hingga 11 persen per tahun selama satu dekade terakhir dapat menyebabkan potensi biofouling.

    Fenomena ini menyebabkan perpindahan spesies invasif ataupun spesies asing yang bertumbuh di permukaan kapal.

    Ada juga risiko perpindahan organisme lainnya melalui water ballast, yakni di dalam air maupun sedimen yang tersimpan dalam kapal guna menjaga keseimbangan.
    Kurang lebih ada 7 ribu organisme perairan yang berpindah setiap jam per hari karena water ballast.

    Kasus biofouling di Indonesia terdeteksi melalui penemuan kerang hijau Perna viridis pada dua lambung kapal milik PT Pelni yang berlayar dari barat ke timur Indonesia. Kerang hijau merupakan spesies non-asli di perairan Indonesia timur, khususnya di Laut Arafura, dan juga dianggap sebagai hama di Australia.

    Selain itu, teridentifikasi pula keberadaan teritip yang mengokupasi terumbu buatan di Pantai Dimas, Trenggalek, Jawa Timur, sehingga mengganggu proyek restorasi karang setempat.

    Fenomena serupa juga terjadi di Selandia Baru. Lebih dari 30 kapal dengan ukuran antara 1.400 hingga 32.000 GT terdeteksi membawa berbagai spesies asing seperti alga, teritip, dan kerang, ke negara ini sehingga berdampak pada keberagaman hayati setempat.

    Di Australia, biofouling juga ditemukan pada kapal perang yang baru saja menyelesaikan tugas luar negeri, dengan spesies seperti Cymodoce gaimardii dan Neosphaeroma laticaudum tercatat sebagai “penumpang” terbanyak.

    Baca: Wilayah IKN miliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi

    Langkah perbaikan
    Indonesia harus melindungi seluruh sumber daya perairan dengan memperkuat kebijakan penanganan biofouling maupun water ballast.

    Menurut organisasi Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Laut Asia Timur (PEMSEA), Indonesia belum memiliki strategi dan kebijakan penanganan biofouling.

    Pasalnya, bukti ilmiah dari spesies perairan asing maupun invasif serta dampaknya amat sedikit. Per 2023, hanya ada sekitar 22 studi tentang spesies golongan ini.

    Salah satu langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah mendata risiko serta merumuskan rencana pengelolaan biofueling dan water ballast dari kapal-kapal. Langkah ini harus diawali dengan penambahan kewajiban kapal dalam aturan pencemaran laut.

    Contohnya seperti kewajiban pembersihan kapal dari organisme asing setidaknya 30 hari sebelum memasuki perairan nasional.

    Pemerintah juga perlu membentuk komite biosekuriti nasional yang telah dirumuskan sejak 19 tahun lalu tapi tak kunjung bekerja karena belum ada kesepahaman soal ruang lingkup biosekuriti.

    Selain Badan Karantina, komite perlu terdiri dari unsur pemerintah dan pihak terkait seperti perwakilan nelayan, pembudi daya, dan lain-lain.

    Indonesia juga harus membangun sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mendata berbagai ancaman spesies invasif, khususnya di perairan.

    Sinergi tersebut juga perlu melingkupi dukungan serta kerja sama dengan universitas, baik nasional maupun internasional, untuk memperkuat riset dan basis data yang masih sangat kurang.

    Langkah ini sudah dilakukan pemerintah Australia melalui program hibah The Environmental Biosecurity Project Fund untuk mendukung penelitian dan penguatan kebijakan terkait biosekuriti laut.

    Tanpa penguatan riset, upaya perlindungan kekayaan hayati perairan Indonesia bak berjalan dalam gelap.

    Artikel ini merupakan bagian edisi khusus #PantauPrabowo The Conversation Indonesia yang mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Jokowi, sekaligus menjadi bekal pemerintah selanjutnya menjalankan tugasnya. Samuel Finley, Analis Senior Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan dan mahasiswa doktoral Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

  • Jika Dirawat, Keanekaragaman Hayati Hutan Aceh Bisa Sumbang Rp 12 Triliun Setahun

    Jika Dirawat, Keanekaragaman Hayati Hutan Aceh Bisa Sumbang Rp 12 Triliun Setahun

    7cloud.asia – Ekolog dan Konservasionis dari Selandia Baru, Mike Griffiths menyatakan bahwa keanekaragaman hayati hutan Aceh memiliki nilai ekonomi yang sangat besar mencapai Rp12 triliun per tahun.

    Menurut Mike, hutan Aceh terutama di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya dibandingkan hutan di negara lain seperti Amerika.

    Pernyataan itu disampaikan Mike Griffiths saat menjadi pembicara tamu pada seminar Internasional Pekan Raya Leuser di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Selasa (3/12/2024)

    “Hutan di Aceh memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, nilai ekonomisnya bisa mencapai Rp12 triliun per tahun, sedangkan kerugian kalau semua lowland forest (hutan dataran rendah) hilang itu mencapai Rp3,8 triliun per tahun,” kata Mike Griffiths, di Banda Aceh.

    Berdasarkan temuannya, setiap hektare hutan di KEL terdapat 300 spesies pohon dan 40.000 lebih spesies jenis serangga mulai dari berukuran kecil hingga besar.

    “Ini baru per hektare, kalau hutan di negara lain seperti Amerika mungkin per hektarenya hanya terdapat sekitar belasan pohon dan serangga,” ujarnya.

    Baca: Biden tinggalkan ‘Warisan’ Iklim di jantung Amazon

    Mike menegaskan, hutan Aceh adalah salah satu aset terpenting yang sangat berpotensi untuk pembangunan ekonomi. Besarnya potensi tersebut dapat dirasakan jika kelestarian hutan tetap terjaga.

    “Keanekaragaman hayati ini adalah anugerah yang luar biasa. Jika dikelola dengan baik, Aceh bisa menjadi contoh global dalam konservasi dan pemanfaatan ekonomi hutan,” katanya.

    Namun, Mike menyayangkan potensi besar ini belum sepenuhnya disadari oleh Pemerintah Aceh.

    Ia juga menyoroti berkurangnya tutupan hutan Aceh akibat fragmentasi pembangunan jalan di kawasan hutan yang turut mengancam keberlangsungan hidup satwa-satwa kecil dan berkontribusi pada kepunahan.

    “Ketika dibangun jalan, maka akan muncul perkebunan, permukiman, dan mudahnya terjadi pembalakan liar atau ilegal logging. Ketika adanya fragmentasi tersebut, maka satwa-satwa kecil akan punah,” kata Mike Griffiths.

    Sementara itu, Senior Advisor Forum Konservasi Leuser, Rudi Putra, menyampaikan, aktivitas perambahan hutan masih terus berlangsung di KEL. Dalam 53 tahun terakhir, kehilangan hutan di Leuser seluas 423.524 hektare.

    Baca: Indonesia termasuk negara dengan hutan terluas di dunia

    “Ini setara dua kali luas Kabupaten Aceh Tamiang dan enam kali luas Singapura,” kata Rudi.

    Senada dengan Mike, Rudi berpendapat bahwa kehilangan tutupan hutan di kawasan Leuser disebabkan pembangunan jalan yang memicu aktivitas deforestasi dan perburuan satwa liar.

    “Musuh besar konservasionis adalah pembukaan lahan yang mempermudah perambah mengakses hutan sekaligus berburu satwa yang dilindungi,” katanya.

    Dirinya juga menuturkan, kehilangan tutupan hutan ini telah berdampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Artinya, ikut berkontribusi pada meningkatnya intensitas banjir.

    “Dampak kehilangan hutan membuat banjir terjadi lebih sering. Aceh tidak akan bisa maju jika banjir terus terjadi, karena biaya pemulihan jauh lebih besar. Akibatnya, banyak penduduk jatuh ke jurang kemiskinan. Berapa banyak orang yang menjadi miskin karena bencana,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, Rudi juga mengingatkan pemerintah terhadap pentingnya menjaga kelestarian Leuser, karena hutan itu dapat menjadi kunci kesejahteraan masyarakat Aceh.

    “Leuser adalah harapan terakhir untuk konservasi. Dengan hutan yang masih luas ini, kita yakin masyarakat dapat sejahtera,” demikian Rudi Putra.

  • Masyarakat Sipil Desak Pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk Beri Landasan Kuat bagi Konservasi Lingkungan

    Masyarakat Sipil Desak Pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk Beri Landasan Kuat bagi Konservasi Lingkungan

    7cloud.asia – Pasca Konferensi Dunia Keanekaragaman Hayati (COP16) yang berakhir pada 1 November 2024 di Cali, Kolombia, urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat di Indonesia semakin mendesak.

    Pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat menjadi kunci untuk memastikan keterlibatan mereka dalam implementasi Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF).

    Tanpa RUU Masyarakat Adat, kontribusi Masyarakat Adat dalam konservasi berkelanjutan dan inklusif akan terus terhambat.

    Hal ini disampaikan oleh Cindy Julianty, Program Manager Working Group Indigenous Peoples and Community Conserved Areas and Territories Indonesia (WGII) dalam diskusi publik bertajuk “Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat dalam Merespon Kebijakan Konservasi Pasca COP16” yang diselenggarakan di Rumah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Selain Cindy Julianty, turut hadir juga Bimantara Adjie (Perkumpulan HuMa), Teo Reffelsen (WALHI Eksekutif Nasional), Rukmini Paata Toheke (Dinamisator Regional Sulawesi JPH AKKM), Mufti Fathul Barri (FWI), Tommy Indyan (AMAN) sebagai narasumber dan Salma Zakiyah (MADANI Berkelanjutan) sebagai moderator.

    Cindy Julianty juga menekankan pentingnya keterlibatan Masyarakat Adat dalam mencapai target perlindungan keanekaragaman hayati global.

    Baca: Masyarakat Adat butuh perlindungan nyata dari Negara

    “Konservasi tidak bisa hanya sekadar membicarakan pelestarian lingkungan. Konservasi juga berarti pengakuan hak tenurial di wilayah Masyarakat Adat,” ujar Cindy.

    Ia menyebutkan bahwa database wilayah adat mencatat 22,5 juta hektare wilayah adat yang berpotensi untuk dikonservasi.

    “Praktik-praktik konservasi dari bawah ini dapat mendorong kontribusi Indonesia untuk mencapai target keanekaragaman hayati global,” tambahnya.

    Divisi Advokasi Hukum Rakyat Perkumpulan HuMa, Bimantara Adjie Wardhana menambahkan, Masyarakat Adat memiliki posisi strategis dalam Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) tepatnya pada Target 16 dan Target 17.

    Namun demikian, implementasi kebijakan seringkali gagal melibatkan masyarakat adat secara aktif dan inklusif.

    “Partisipasi aktif dan bermakna Masyarakat Adat seringkali diabaikan dalam implementasi kebijakan biodiversitas di Indonesia, misalnya dalam proses penyusunan IBSAP,” ujarnya.

    Baca: Masyarakat Adat tolak proyek food estate di Merauke

    Padahal, menurut Adjie, IBSAP adalah kunci dari pengarusutamaan biodiversitas di Indonesia

    Sementara itu, Teo Reffelsen, Manajer Hukum dan Pembelaan WALHI Eksekutif Nasional mengkritik proses pembentukan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) yang dinilai mengabaikan partisipasi bermakna.

    “Banyak fakta lapangan yang diajukan oleh koalisi diabaikan tanpa alasan jelas dari DPR,” kata Teo.

    Ia juga mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi sejak 2012 telah mengamanatkan pemerintah untuk membentuk peraturan terkait Masyarakat Adat, namun hingga kini belum terealisasi.

    Sayangnya dalam gugatan AMAN, Pengadilan Tata Usaha Negara gagal menilai prinsip-prinsip judicial order yang ada di beberapa putusan MK terkait urgensi UU Masyarakat Adat, sehingga dari segi legislasi dan kebijakan, masyarakat adat di nomor duakan.

    ”Tidak heran kita lihat situasi Masyarakat Adat yang berada dalam dan dekat dengan kawasan hutan semakin buruk dan memprihatinkan,” tutupnya.

    Baca: Perjuangan selamatkan hutan adat Papua semakin berat

    Senada dengan itu, Mufti Fathul Barri, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI), menyebut bahwa 80 persen keanekaragaman hayati dunia berada di wilayah Masyarakat Adat.

    Namun, UU KSDAHE di Indonesia justru mengecilkan peran masyarakat adat ini

    “Paradigma konservasi kita belum bergeser, padahal Masyarakat Adat terbukti menjadi aktor utama dalam menjaga biodiversitas,” ungkapnya.

    Tommy Indyan dari Direktorat Advokasi kebijakan Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menegaskan bahwa pengesahan RUU Masyarakat Adat adalah langkah penting untuk melindungi hak-hak Masyarakat Adat.

    Ia menekankan perlunya definisi yang jelas, mekanisme pendaftaran yang sederhana, dan pengakuan hak-hak perempuan, pemuda, serta anak-anak adat dalam RUU Masyarakat Adat.

    “RUU yang ideal harus berbasis pada prinsip HAM dan mencakup mekanisme pemulihan hak, penyelesaian konflik, serta penguatan hak atas identitas budaya dan wilayah adat,” tuturnya.

    Baca: DPR dan DPD didesak segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat

    Pengesahan RUU Masyarakat Adat tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi Masyarakat Adat, tetapi juga memperkuat peran mereka dalam mencapai target KM-GBF secara inklusif.

    Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan konservasi dan keanekaragaman hayati di Indonesia.

    Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat terdiri dari YLBHI, HuMa, Seknas WALHI, KPA, KEMITRAAN, ICEL, Debt Watch, PEREMPUAN AMAN, Yayasan PUSAKA, Kaoem Telapak, Yayasan Madani Berkelanjutan, BRWA, JKPP, merDesa Institute, RMI, EPISTEMA,

    Greenpeace Indonesia, Lakpesdam NU, KIARA, LOKATARU, Forest Watch Indonesia (FWI), Sawit Watch, PPMAN, Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), Yayasan Jurnal Perempuan (YPJ), Forum Masyarakat Adat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Format-P).

    Juga Kalyanamitra, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), SATUNAMA, Protection International Indonesia, KKC Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Working Group ICCAs Indonesia, AMAN, Samdhana, EcoAdat.

  • RI Bakal Mendata Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna yang Terancam Punah pada 2025

    RI Bakal Mendata Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna yang Terancam Punah pada 2025

    7cloud.asia – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan pendataan nasional terhadap keanekaragaman hayati flora dan fauna yang terancam punah pada tahun 2025.

    Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Sub-Direktorat Pengawetan Spesies dan Genetik Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Badi’ah, dalam webinar Cengkerama Iklim Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLH bertajuk “Keanekaragaman Hayati dalam Perubahan Iklim” di Jakarta, Selasa (10/12/2024)

    Badi’ah mengungkapkan bahwa sebaran keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna nasional, sangat luas yang menghuni sedikitnya 93,219 juta hektare dari total lahan Indonesia.

    Masing-masing tersebar di Pulau Sumatera sebanyak 22 spesies flora/fauna, Pulau Jawa 25 spesies, Kalimantan 14 spesies, Sulawesi 16 spesies, Maluku delapan spesies, Bali – Nusa Tenggara 15 spesies, dan Papua sembilan spesies.

    KLH mencatatkan secara rinci kekayaan keanekaragaman hayati spesies terestrial di Indonesia meliputi 9,7 persen tumbuhan berbunga, 15 persen mamalia, sembilan persen reptil, enam persen amfibi, 17 persen burung, dan sembilan persen ikan air tawar di dunia.

    Baca: Eksplorasi di Taman Nasional Kerinci Seblat temukan 100 jenis flora langka

    Bahkan, kata dia, berdasarkan data yang dihimpun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2023 Indonesia sebagai negara kepulauan juga memiliki empat dari 25 keanekaragaman hayati laut di dunia.

    “Namun kita belum mengetahui berapa indeks ancaman kepunahan pada spesies yang ada akibat kondisi dari peningkatan suhu global dan perubahan iklim saat ini,” kata Badi’ah.

    Menurut dia, organisasi konservasi keanekaragaman hayati dunia (UNCBD) memprakirakan 44 persen spesies karang perairan hangat dan 50 persen ekosistem bakau global bakal punah pada 2050 jika peningkatan suhu tidak dapat dikendalikan.

    Adapun organisasi iklim dunia (WMO) melaporkan kenaikan suhu global saat ini berada pada angka 1,45 derajat Celcius atau nyaris mencapai 1,5 derajat Celcius yang merupakan ambang normal suhu yang disepakati global dalam forum Paris Aggrement 2015.

    Mantan Kepala Balai Konservasi Kepulauan Seribu ini menilai kondisi peningkatan suhu global tersebut akan berdampak signifikan pada keanekaragaman hayati di Indonesia.

    Baca: WWF sebut jumlah satwa liar turun 73 persen dalam 50 tahun terakhir

    Hal ini ditandai dari keterlambatan musim hujan Indonesia medio 2024-2025 sebagaimana diumumkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang berdasarkan analisa KLH juga mulai menimbulkan gangguan pada pola migrasi, masa berkembang biak hingga penyerbukan pada tumbuhan di wilayah Indonesia.

    “Perubahan habitat sangat vital bagi keberadaan spesies, rinciannya akan dilakukan pendataan dengan menjadikan strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati atau IBSAP sebagai acuan,” ujarnya.

    Ancaman terhadap hilangnya keanekaragaman hayati telah diingatkan Platform Sains-Kebijakan Antarpemerintah tentang Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services/IPBES) pada 2019 lalu

    Dalam laporan itu disebutkan, sekitar 1.000.000 spesies hewan dan tumbuhan semakin terancam punah dalam beberapa dekade terakhir.

    Baca: Populasi harimau liar di dunia meningkat signifikan

    Ringkasan laporan terbaru yang disetujui pada sesi ke-7 Pleno IPBES yang berlangsung pada 29 April hingga 4 Mei 2019 di Paris, Prancis, tersebut berdasarkan peninjauan sistematis sekitar 15.000 sumber ilmiah dan pemerintah.

    Laporan tersebut, untuk pertama kalinya juga menggambarkan pengetahuan masyarakat adat dan lokal, khususnya masalah yang relevan dengan keberadaan dan kondisi mereka.

    Ketua IPBES Sir Robert Watson dalam keterangan tertulis diterima Antara di Jakarta, Senin mengatakan bukti luar biasa dari Penilaian Global IPBES, dari berbagai bidang pengetahuan yang berbeda telah menghadirkan gambaran yang tidak menyenangkan.

    “Kesehatan ekosistem tempat kita dan semua spesies lain bergantung hidup memburuk lebih cepat daripada sebelumnya. Kita mengikis fondasi ekonomi, mata pencaharian, keamanan pangan, kesehatan dan kualitas hidup kita di seluruh dunia,” katanya saat itu seperti dilansir Antaranews.

  • Penambangan Nikel Berdampak Buruk pada Lingkungan dan Masyarakat Sulawesi

    Penambangan Nikel Berdampak Buruk pada Lingkungan dan Masyarakat Sulawesi

    7cloud.asia – Indonesia memproduksi hampir empat kali lipat lebih banyak nikel dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan satu dekade sebelumnya.

    Pertumbuhan ini berjalan selaras dengan dorongan global untuk mencapai target rendah karbon, yang mendorong peningkatan permintaan terhadap mineral penting bagi kendaraan listrik, teknologi energi terbarukan, dan produksi baja tahan karat.

    Namun, lonjakan produksi nikel ini berdampak buruk bagi wilayah kaya nikel seperti Sulawesi, kawasan keanekaragaman hayati unik yang dikenal sebagai ‘Wallacea’.

    Berbekal data dari 7.721 desa, studi terbaru yang dilakukan tim penulis menyoroti keberlanjutan praktik penambangan nikel dengan mengkaji dampak lingkungan dan sosialnya di Sulawesi.

    Hutan dan keanekaragaman hayati Sulawesi terancam
    Studi kami menunjukkan bahwa selama 2011-2018, hutan di desa-dekat tambang nikel mengalami deforestasi hampir dua kali lebih cepat dibandingkan wilayah nonpertambangan.

    Kehilangan hutan ini terjadi akibat meningkatnya kebutuhan lahan untuk pertambangan.

    Deforestasi tidak hanya memperburuk pemanasan global, tetapi juga menghancurkan habitat dan mengancam populasi satwa liar.

    Kehilangan hutan berisiko memengaruhi kelangsungan hidup 17 spesies primata endemik Sulawesi, seperti monyet hitam sulawesi dan Krabuku Peleng atau Tarsius Pelengensis.

    Baca: Organisasi Masyarakat Sipil menetang ekspansi pertambangan nikel

    Jika tren deforestasi ini terus berlanjut, upaya kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melestarikan keanekaragaman hayati akan semakin sulit.

    Penelitian kami menunjukkan bahwa praktik penambangan nikel yang tidak berkelanjutan telah meningkatkan pencemaran dan frekuensi bencana terkait penambangan, seperti tanah longsor dan banjir bandang.

    Bencana ini berdampak langsung pada masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya.

    Studi kami mengungkap dampak dari penambangan nikel di Sulawesi cukup kompleks dan beragam. Di beberapa wilayah, kerusakan lingkungan dan perolehan lahan memicu konflik.

    Namun, di beberapa daerah tertentu sekitar area tambang nikel, kesejahteraan sosial justru meningkat.

    Desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi sering kali terkena dampak lingkungan dan kesehatan lebih parah akibat penambangan nikel.

    Pasalnya, desa-desa ini mengalami keterbatasan sumber daya dan kapasitas untuk mengatasi polusi yang terkait dengan aktivitas tambang.

    Meski begitu, studi kami menunjukkan bahwa daerah-daerah miskin ini juga yang memperoleh manfaat terbesar dari penambangan, seperti perbaikan infrastruktur dan kondisi hidup.

    Baca: Ekspansi pertambangan nikel pinggirkan masyarakat adat

    Pendapatan dari tambang telah berkontribusi pada peningkatan sistem air dan jaringan transportasi. Informasi lebih lanjut memang masih dibutuhkan untuk memahami apa yang menyebabkan variasi ini.

    Namun, temuan kami menunjukkan penambangan nikel menciptakan keseimbangan yang rapuh antara manfaat ekonomi dan dampak lingkungan sekitarnya.

    Di satu sisi menciptakan peluang pembangunan yang vital, namun di lain sisi penambangan nikel juga mengancam ekosistem dan meningkatkan risiko lingkungan serta kesehatan yang signifikan bagi masyarakat.

    Usaha mencapai kemajuan tanpa memperburuk penderitaan masih menjadi tantangan yang kompleks untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan negara penghasil nikel lainnya.

    Lantas adakah jalan menuju penambangan nikel yang berkelanjutan? Jawabannya akan diulas dalam tulisan selanjutnya.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris, Tim penulis:
    Michaela Guo Ying Lo (Postdoctoral Researcher in Environment, Conservation, and Development, University of Kent)
    Jatna Supriatna (Professor of Conservation Biology, Universitas Indonesia)
    Matthew Struebig (Reader in Conservation Science, University of Kent)

  • Dampak Kerusakan Lingkungan Sudah di Depan Mata: Investasi untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati Tak Dapat Ditunda Lagi

    Dampak Kerusakan Lingkungan Sudah di Depan Mata: Investasi untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati Tak Dapat Ditunda Lagi

    7cloud.asia – Ambisi untuk konservasi keanekaragaman hayati tidak dapat dipisahkan dari ambisi untuk pendanaan keanekaragaman hayati, keduanya berjalan beriringan.

    Jika masyarakat dunia tidak mewujudkan pendanaan untuk keanekaragaman hayati, komitmen yang dibuat dalam Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Kunming-Montreal akan tetap menjadi harapan kosong.

    Dalam tulisannya di Earth.org beberapa waktu lalu, Alice Stroud menyebut dunia sudah lama berpuas diri terhadap krisis akibat perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati yang mengancam.

    Angka-angka berbicara sendiri dan tersedia untuk diakses oleh siapa pun. Dipaparkannya, sekitar 1 juta spesies hewan dan tumbuhan kini terancam punah, banyak di antaranya dalam hitungan dekade – lebih banyak daripada sebelumnya dalam sejarah manusia.

    Pada tahun 2100, perubahan iklim dapat menyebabkan hilangnya lebih dari setengah spesies burung dan mamalia Afrika.

    Perubahan iklim juga dapat mengakibatkan penurunan 20 hingga 30 persen dalam produktivitas danau-danau Afrika, serta hilangnya spesies tanaman Afrika secara signifikan.

    Baca: Kesehatan tanah global terus menurun

    Tiga perempat daratan di Bumi telah dan akan “berubah drastis,” dan lautan di dunia terkena dampak yang lebih parah lagi. Lautan secara tidak proporsional terkena dampak dari ancaman aktivitas manusia.

    Sejumlah laporan menyebutkan, suhu laut global telah lebih hangat, lebih asam, dan lebih tercemar daripada sebelumnya.

    “Lautan kita juga menyimpan lebih sedikit oksigen daripada sebelumnya, karena lautan telah menjadi hampir jenuh dengan karbon dioksida seiring berjalannya waktu” tulis Laura.

    Dia menambahkan, urgensi untuk melindungi alam tidak hanya tentang melindungi kehidupan hewan dan tumbuhan. Kehidupan dan kesejahteraan manusia secara hakiki juga terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan alam.

    Gelombang kerusakan lingkungan ini telah memengaruhi sumber daya dan layanan ekosistem yang menjadi tumpuan kelangsungan hidup semua makhluk hidup – termasuk manusia – seperti udara dan air bersih, sumber daya makanan, dan penyerapan karbon.

    Sekitar 55 persen dari PDB global bergantung pada keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem yang berfungsi tinggi, dan 20 persen negara berisiko ekosistemnya runtuh karena penurunan keanekaragaman hayati dan layanan bermanfaat terkait.

    Baca: Sepertiga daratan di planet Bumi sudah rusak

    Alam sedang berada dalam krisis, dan tanpa tanggapan yang cepat dan berani, planet Bumi akan segera mencapai titik yang tidak bisa kembali lagi ke kondisi awal, di mana sumber daya alam akan sangat terkuras sehingga tidak akan mampu lagi menopang kehidupan, baik manusia maupun nonmanusia.

    Harga yang harus dibayar untuk selamatkan Kemanusiaan
    Para ahli mencatat bahwa untuk mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati, kita perlu meningkatkan investasi dalam perlindungan alam antara 500-900 miliar dolar AS per tahun.

    Analisis terkini Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan pembiayaan keanekaragaman hayati global berjumlah total 78 hingga 91 miliar dolar per tahun, yang mencakup pembiayaan publik, swasta, domestik, dan internasional.

    Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa pemerintah menghabiskan sekitar 500 miliar dolar per tahun untuk mendukung kegiatan yang berpotensi membahayakan keanekaragaman hayati – lima hingga enam kali lebih banyak dari total pengeluaran untuk perlindungan keanekaragaman hayati.

    Total volume aliran keuangan yang merugikan keanekaragaman hayati (yaitu mencakup semua pengeluaran publik dan swasta) diperkirakan mungkin beberapa kali lebih besar.

    Singkatnya, situasi saat ini sangat buruk. Masyarakat dunia tidak hanya gagal untuk berinvestasi secara memadai dalam pemulihan alam, sebaliknya justru secara aktif berinvestasi dalam penghancurannya.

    Baca: Yang terlewatkan dari KTT Keanekaragaman Hayati Cali

  • Harga yang Harus Dibayar Akibat Rusaknya Keanekaragaman Hayati

    Harga yang Harus Dibayar Akibat Rusaknya Keanekaragaman Hayati

    7cloud.asia – Para ahli mencatat bahwa untuk mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati, dunia perlu meningkatkan investasi dalam perlindungan alam antara 500 hingga 900 miliar dolar per tahun.

    Analisis terkini Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan pembiayaan keanekaragaman hayati global berjumlah total 78 hingga 91 miliar dolar per tahun.

    Dana sebesar ini antara lain mencakup dari pembiayaan publik, pihak swasta, domestik, maupun internasional.

    Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa pemerintah menghabiskan sekitar 500 miliar dolar per tahun untuk mendukung kegiatan yang berpotensi membahayakan keanekaragaman hayati.

    Angka ini lima hingga enam kali lebih banyak dari total pengeluaran untuk perlindungan keanekaragaman hayati.

    Total volume aliran keuangan yang merugikan keanekaragaman hayati (yaitu mencakup semua pengeluaran publik dan swasta) diperkirakan beberapa kali lebih besar.

    Singkatnya, situasi saat ini sangat buruk – kita tidak hanya gagal untuk berinvestasi secara memadai dalam pemulihan alam; Kami secara aktif berinvestasi dalam penghancurannya.

    Pada tahun 2022, 196 negara sepakat untuk menghentikan dan membalikkan hilangnya keanekaragaman hayati pada tahun 2030 berdasarkan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal.

    Baca: Investasi untuk konservasi keanekaragaman hayati tak dapat ditunda lagi

    Pakta alam yang ambisius ini terdiri dari empat tujuan jangka panjang yang harus dicapai pada tahun 2050 dan 23 target global berorientasi aksi untuk tindakan mendesak antara sekarang dan tahun 2030.

    Namun, yang paling penting adalah komitmen untuk melindungi dan melestarikan setidaknya 30 persen lahan, perairan pedalaman, serta wilayah pesisir dan laut di seluruh dunia pada tahun 2030, yang juga dikenal sebagai “30 by 30.”

    Penerapan kesepakatan alam baru ini memiliki harga tersendiri, dengan pemerintah berkomitmen untuk mengurangi subsidi yang merugikan sebesar 500 miliar dolar setiap tahunnya (target 18) serta meningkatkan sumber daya keuangan menjadi 200 miliar dolar setiap tahunnya (target 19).

    Selain itu juga ada pembiayaan keanekaragaman hayati internasional dari negara-negara maju menjadi setidaknya 20 miliar dolar setiap tahunnya pada tahun 2025 dan 30 miliar dolar setiap tahunnya pada tahun 2030.

    Namun, gelombang harapan yang muncul dari penerapan kesepakatan alam baru bagi dunia ini terbukti berumur pendek.

    Kurang dari dua tahun setelah diadopsi, negara-negara yang berpartisipasi dalam pertemuan ke-16 Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati tahun lalu, yang lebih dikenal sebagai CBD COP16, gagal memobilisasi sumber daya.

    Mereka juga gagal menyepakati tindakan, langkah-langkah dan kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan pendanaan bagi keanekaragaman hayati secara menyeluruh.

    Kurangnya ambisi dalam pendanaan alam ini khususnya menjadi perhatian bagi negara-negara di belahan bumi selatan yang menyerukan kepada negara-negara maju untuk “segera memberikan pendanaan internasional baru untuk keanekaragaman hayati”.

    Baca: Yang terlewatkan dari KTT Keanekaragaman Hayati di Cali

    Negara-negara maju juga didorong untuk membentuk mekanisme akuntabilitas yang berfokus pada pencapaian penuh target 20 miliar dolar dan 30 miliar dolar dari waktu ke waktu.

    Saatnya Negara-negara Berkomitmen Kembali dan Mengambil Tindakan
    Dengan diskusi yang dilanjutkan minggu ini di Roma, Italia, sudah saatnya dunia bersatu dan menyerukan semua pemerintah untuk meningkatkan upaya mereka.

    Ambisi untuk konservasi keanekaragaman hayati tidak dapat dipisahkan dari ambisi untuk keuangan keanekaragaman hayati – keduanya berjalan beriringan.

    Jika dunia tidak mewujudkan pembiayaan keanekaragaman hayati, komitmen yang dibuat dalam Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Kunming-Montreal akan tetap menjadi harapan kosong.

    Pertanyaannya, siapkah masyarakat dunia hidup dengan konsekuensi kerusakan alam yang permanen dan tidak dapat dipulihkan lagi?

    Tanpa komitmen yang memadai dari pemerintah untuk membiayai strategi konservasi alam atau menerapkan kebijakan dan peraturan yang melindungi keanekaragaman hayati, tindakan untuk mengatasi krisis keanekaragaman hayati tidak akan mungkin dilakukan.

    Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global pasca-2020 berpotensi untuk mendorong perubahan transformatif dalam keuangan global yang diperlukan untuk mencapai Visi Keanekaragaman Hayati 2050 yaitu “hidup selaras dengan alam.”

    Sekaranglah waktunya untuk menyambut momen tersebut.

    Baca: KTT Keanekaragaman Hayati di Cali dinilai kurang ambisius

     

  • Turunnya Populasi Lebah Mengancam Keanekaragaman Hayati

    Turunnya Populasi Lebah Mengancam Keanekaragaman Hayati

    7cloud.asia – Upaya manusia untuk mengejar kehidupan yang nyaman sesuai dengan kebutuhannya, membuat banyak makhluk hidup lain, termasuk lebah kehilangan habitat penting yang mereka andalkan untuk makanan dan bersarang.

    Para ilmuwan telah lama membunyikan alarm tentang ancaman hilang atau punahnya penyerbuk selama beberapa dekade terakhir.

    Mereka menyoroti pentingnya peran lebah dalam ekosistem dan kebutuhan mendesak bagi masyarakat dunia untuk mengambil langkah dan membalikkan penurunan populasi lebah di dunia.

    Sejak 1987, Komite Konservasi Alam Gabungan (Joint Nature Conservation Committee/JNCC) telah melaporkan bahwa populasi binatang penyerbuk telah menurun hampir 25 persen.

    Menurunnya populasi lebah menjadi ancaman nyata bagi seluruh ekosistem. Tanpa keberadaan kelompok serangga yang satu ini dunia di sekitar kita akan terlihat sangat berbeda.

    Salah satu dampak jangka panjang jika lebah benar-benar punah dari muka bumi adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Berkurangnya keragaman spesies tanaman memengaruhi kehidupan manusia serta seluruh ekosistem dan spesies yang bergantung padanya.

    Baca: Alih fungsi lahan membuat populasi lebah turun signifikan 

    Hilangnya lebah mengancam jumlah dan keanekaragaman banyak spesies tanaman, yang akan kesulitan bereproduksi tanpa kerja lebah untuk menyerbukinya. Spesies seperti anggrek liar, yang jumlahnya menurun drastis, bergantung sepenuhnya pada penyerbukan lebah.

    Seperti halnya hilangnya keanekaragaman hayati, selalu ada reaksi berantai yang terasa di lingkungan yang lebih luas.

    Ini adalah lingkaran setan: lebih sedikit tanaman berbunga berarti lebih sedikit populasi lebah, dan lebih sedikit lebah berarti lebih sedikit bunga.

    Lebih sedikit tanaman berarti lebih sedikit makanan dan tempat berlindung bagi berbagai herbivora, dan lebih sedikit herbivora berarti konsumen sekunder yang memakannya tidak akan mendapatkannya.

    Hal ini menyebabkan lebih banyak persaingan dan lebih sedikit makanan dalam seluruh rantai makanan.

    Selain berdampak langsung pada keanekaragaman hayati, penyerbuk seperti lebah berkontribusi secara signifikan terhadap fungsi ekosistem, jauh melampaui sekadar rantai makanan.

    Pekerjaan lebah membantu mendukung habitat alami, meningkatkan keanekaragaman genetik, dan menjaga struktur ekosistem.

    Baca: Peran penting lebah bagi kelestarian lingkungan

    Kerugian yang paling nyata dalam penurunan populasi lebah dirasakan tanaman, dan meskipun kita telah mengeksplorasi apa artinya ini bagi produksi pangan dan satwa liar, kita belum melihat apa sebenarnya arti lebih sedikit tanaman bagi keseimbangan ekosistem dan kesehatan manusia.

    Tanaman sangat penting bagi semua kehidupan di Bumi. Pertama, tanaman membantu menciptakan bahan organik, yang penting bagi kesehatan dan kesuburan tanah.

    Tanah yang sehat berarti lebih banyak retensi kelembapan dan lebih banyak dukungan bagi komunitas mikroba (seperti jamur dan bakteri). Sistem akar tanaman mengikat tanah, meningkatkan integritas struktural, dan mengurangi risiko erosi.

    Akar tanaman juga mengatur air dengan meningkatkan infiltrasi dan mengurangi limpasan permukaan, yang menyebabkan banjir. Hilangnya lebah juga berarti hilangnya banyak manfaat ekosistem yang disediakan tanaman.

    Bisa dikatakan, hilangnya lebah akan sangat menghancurkan, baik dari sudut pandang biologis, sosial, dan ekonomi.

    Jika dunia kehilangan lebah, kita tidak hanya kehilangan madu; tanaman, ekosistem, dan sistem pangan kita semuanya bergantung pada penyerbukannya. Tidak ada spesies di bumi, termasuk kita, yang dapat melakukan tugas lebah.

    Manusia tidak dapat mengabaikan kepunahan lebah, dan melindungi lebah sangatlah penting. Ini adalah tanggung jawab yang membutuhkan tindakan segera, demi kesehatan planet kita dan generasi mendatang.

    Baca: Peran penting lebah dalam produksi pangan dunia

  • Membangun ‘Big Data’ Keanekaragaman Hayati Indonesia

    Membangun ‘Big Data’ Keanekaragaman Hayati Indonesia

    7cloud.asia – Eksploitasi alam secara berlebihan mengancam kelestarian lingkungan. Di masa depan, anak cucu kita belum tentu bisa melihat spesies, baik hewan atau tumbuhan yang kita lihat sekarang—mereka bisa saja punah.

    Dalam suatu model perhitungan yang melibatkan ribuan ahli, diperkirakan 24 spesies punah per hari. Perhitungan lain yang dilakukan U.N. Convention on Biological Diversity memperkirakan setiap hari ada 150 spesies punah dari dunia.

    Andai kita punya data yang cukup untuk mengetahui ancaman yang dihadapi spesies tertentu, mungkin kita masih bisa mengambil langkah antisipasi untuk menyelamatkan mereka.

    Sayangnya, data biodiversitas (keanekaragaman hayati) kita masih jauh dari cukup. Bahkan dari kepunahan yang tercatat, masih banyak kepunahan yang tidak kita tahu.

    Di Indonesia, khususnya, sudah banyak spesies langka yang punah sebelum sempat terdeteksi atau diteliti. Contohnya beberapa jenis burung gelatik jawa, manyar, betet biasa, hingga jalak putih yang mengalami penurunan populasi secara drastis pada pertengahan tahun 80-an dan akhirnya menghilang sebelum diketahui persebarannya.

    International Union for Conservation of Nature IUCN terus mencatat ada banyak spesies hewan dan tumbuhan langka di Indonesia yang jumlahnya menurun drastis bahkan terancam punah saat ini.

    Beragam varietas tanaman pangan lokal juga hilang karena kurangnya konservasi genetika. Sementara itu, eksploitasi sumber daya alam terus terjadi.

    Semua ironi ini mengarah pada satu hal: kebutuhan mendesak akan data raya (big data) biodiversitas yang komprehensif demi perlindungan biodiversitas yang lebih baik.

    Baca: Turunnya populasi lebah mengancam keanekaragaman hayati

    Data biodiversitas berserakan
    Hingga kini, Indonesia belum memiliki basis data nasional biodiversitas yang benar-benar lengkap dan terintegrasi.

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebetulnya punya data inventarisasi dan verifikasi jenis spesies dan lokasi di seluruh Indonesia.

    Konsorsium Biologi Indonesia (KOBI) juga menyusun Indeks Biodiversitas Indonesia (IBI) yang berisi informasi status keanekaragaman hayati, tren, dan dampak kegiatan pembangunan terhadap biodiversitas di habitatnya.

    Sementara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki jutaan data koleksi ilmiah dari berbagai spesies flora, fauna, bahkan mikrobiologi. Publikasi ilmiah hasil penelitian tentang berbagai potensi keanekaragaman hayati juga tersebar di berbagai jurnal.

    Sayangnya, informasi tersebut berserakan di berbagai institusi dan tidak terintegrasi, sehingga data-data ini sulit dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Imbasnya, upaya konservasi tidak bisa dilakukan dengan efektif dan berisiko gagal melindungi keanekaragaman hayati dari kepunahan.

    Lebih dari dua juta hektare kawasan konservasi di Indonesia mengalami kerusakan tanpa rencana restorasi yang efektif karena minimnya informasi tentang kondisi lahan.

    Penurunan populasi satwa liar juga semakin mengkhawatirkan, dengan sejumlah spesies di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, mengalami penurunan hingga 60% akibat kurangnya data mengenai peta distribusi dan ancaman.

    Keterbatasan data juga membuat potensi alam tidak bisa dikembangkan dengan optimal. Minimnya dokumentasi biodiversitas menghambat penelitian dan pengembangan di sektor ekonomi berbasis sumber daya hayati, seperti industri farmasi, pangan, energi dan bioteknologi.

    Baca: Harga yang harus dibayar akibat rusaknya keanekaragaman hayati

    Bersatu membangun big data biodiversitas
    Untuk menyatukan data biodiversitas di Indonesia, BRIN saat ini sedang berupaya mengembangkan sebuah portal sistem informasi koleksi biodiversitas nasional. Pengembangan portal direncanakan selesai pada akhir tahun 2025.

    Koleksi ilmiah ini akan dilengkapi dengan data spesies, status, lokasi habitat, dan gambar digital. Data ini rencananya akan diintegrasikan dengan data genetik dan publikasi ilmiah yang berhubungan dengan pemanfaatan koleksi.

    Koleksi ini akan dikembangkan menjadi big data yang bertujuan untuk menyediakan informasi komprehensif mencakup spesies, populasi, keanekaragaman genetik, ekosistem, serta potensi pemanfaatannya.

    Dokumentasi jumlah spesies flora dan fauna, status konservasi, serta sebaran geografis juga sangat penting dikumpulkan untuk menentukan kebijakan perlindungan yang tepat terhadap spesies atau habitat yang benar-benar kritis.

    Masalahnya, tidak mudah untuk mengumpulkan data biodiversitas yang terserak di mana-mana. Dari sisi regulasi, sudah ada aturan yang memberikan mandat kepada BRIN untuk mengelola data dan informasi biodiversitas. Namun pada tataran pelaksanaannya terganjal banyak kendala.

    Secara teknis, data biodiversitas di Indonesia tersebar dalam berbagai format, mulai dari dokumen cetak hingga data digital yang tidak selalu kompatibel satu sama lain. Selain itu, kurangnya koordinasi antarpemangku kepentingan semakin memperumit upaya pengelolaan data biodiversitas.

    Sederet hambatan ini hanya bisa dipecahkan jika semua pihak mengesampingkan ego sektoral, serta bekerja sama dalam mengumpulkan dan mengolah data biodiversitas. Ujungnya, semua data ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

    Baca: Konservasi keanekaragaman hayati tak dapat ditunda

    Peta konsep pengembangan big data keanekaragaman hayati BRIN.
    Belajar dari praktik di negara megadiverse lain seperti Brasil, mereka sudah mengembangkan platform daring untuk memetakan dan memantau keanekaragaman hayati.

    Platform ini memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber, seperti lembaga penelitian, pemerintah, dan organisasi konservasi.

    Sistem ini tidak hanya memudahkan akses informasi bagi peneliti dan pembuat kebijakan, tetapi juga melibatkan partisipasi publik melalui konsep citizen science—di mana masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam pengumpulan dan verifikasi data biodiversitas.

    Langkah serupa harus diterapkan di Indonesia dengan membangun sistem basis data terintegrasi yang mengumpulkan informasi dari berbagai lembaga terkait keanekaragaman hayati.

    Dengan demikian, Indonesia bisa meningkatkan efektivitas konservasi dan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan.

    Indonesia adalah negara mega biodiversitas dengan ribuan spesies flora dan fauna. Banyak dari spesies tersebut merupakan endemik yang tak bisa ditemukan di negara lain, seperti anggrek hitam, kantong semar, komodo, hingga burung cenderawasih.

    Tanpa basis data yang kuat dan terintegrasi, sulit berharap adanya kebijakan yang tepat untuk melindungi keanekaragaman hayati, sementara negara ini berisiko kehilangan spesies berharga yang penting bagi generasi mendatang.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis:
    1. Yaniasih (Peneliti Ilmu Informasi, Pemrosesan Bahasa Alami, dan Kajian Sains Kuantitatif BRIN)
    2. Al Hafiz Akbar Maulana Siagian (Peneliti Senior Kecerdasan Buatan (BRIN)
    3. Ira Maryati (Peneliti bidang Sistem Informasi BRIN)

  • BRIN Gandeng Universitas Tanjungpura Ungkap Keanekaragaman Hayati Hutan Hujan Tropis dan Lahan Basah Kalbar

    BRIN Gandeng Universitas Tanjungpura Ungkap Keanekaragaman Hayati Hutan Hujan Tropis dan Lahan Basah Kalbar

    7cloud.asia – Sebagai pulau terbesar ketiga di dunia dan salah satu pusat kehati tertinggi, Kalimantan (Borneo) menjadi magnet bagi penelitian keanekaragaman hayati atau biodiversitas.

    Sayangnya, eksplorasi keanekaragaman hayati di Kalimantan masih kurang tergarap secara optimal (underexplored).

    Mengatasi kondisi ini, Kepala Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi (PRBE) BRIN, Arif Nurkanto mengatakan pentingnya karja sama berbagai pihak terkait dengan keanekaragaman hayati.

    BRIN, ujarnya, menjalin kolaborasi dengan Universitas Tanjungpura (Untan). Kolaborasi ini melibatkan dua fakultas di Untan dalam kerangka riset bersama keanekaragaman hayati (kehati).

    Kerja sama BRIN dengan Fakultas Kehutanan dan MIPA Untan diharapkan akan mengeksplorasi dan mengungkap keanekaragaman hayati di hutan hujan tropis dan lahan basah Kalimantan Barat (Kalbar).

    Baca: 11.000 hektare hutan mangrove di Berau dalam kondisi rusak

    Kerja sama ini menurutnya menjadi langkah strategis dalam mendukung riset keanekaragaman hayati di Kalimantan khususnya di Kalimantan Barat yang merupakan salah satu jantung dari hotspot biodiversitas dunia.

    “Hingga saat ini, kegiatan riset dan penemuan ilmiah di wilayah tersebut masih sangat terbatas. Sehingga, diperlukan upaya kolaboratif melalui ekspedisi ilmiah bersama yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Arif, di Aula Bungur, Untan, Kalimantan Barat Selasa, (6/5/2025).

    Melalui kerja sama ini, diharapkan tidak hanya menghasilkan temuan-temuan penting dalam bidang biodiversitas, tetapi juga turut mencetak generasi muda berbakat dari Untan sebagai salah satu tuan rumah kawasan biodiversitas Kalimantan untuk menjadi taksonom andal di masa depan.

    Menurut Arif, keberadaan mereka akan mengisi kebutuhan pakar taksonomi Indonesia yang saat ini masih minim.

    Baca: Membangun ‘big data’ keanekaragaman hayati Indonesia

    “Harapan saya, mahasiswa dari Untan ini dapat menjadi calon-calon taksonom, baik di BRIN maupun di tempat lain. Kontribusi mereka kelak akan sangat penting dalam memperkuat kapasitas nasional dalam mempelajari dan melestarikan kehati Indonesia,” ujar Arif.

    Kerja sama ini untuk mendukung program Ekspedisi Biodiversitas Terestrial yang akan dilaksanakan pada 2025 hingga 2027 di Kalbar.

    Pada kesempatan ini, dua Peneliti PRBE BRIN, Bayu Adjie dan Amir Hamidy menyampaikan kuliah umum tentang “Pendekatan Ilmiah dan Kebijakan dalam Pengelolaan Kehati: dari Biosistematika hingga Regulasi Global”.

    Pada kuliah tersebut, diungkapkan bahwa saat ini terjadi fenomena linnean shortfall, yaitu adanya gap pengetahuan keanekaragaman hayati yang ada di alam dengan keanekaragaman hayati yang sudah dideskripsi atau diungkap.

    Baca: Turunnya populasi lebah mengancam keanekaragaman hayati