Tag: keracunan

7cloud.asia – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan korban keracunan program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjatuhan meski pemerintah sudah menutup sementara dapur yang bermasalah.

Menurut Koordinator JPPI Ubaid Matraji, hingga Sabtu (4/10/2025) korban keracunan MBG telah melampaui 10.000 anak tepatnya menjadi 10.482. Angka ini, setelah ada penambahan sebanyak 1.833 korban keracunan dalam lima hari atau selama periode 29 September-3 Oktober 2025.

Dilansir Tempo.co, kenaikan jumlah keracunan program MBG ini lebih tinggi dibanding rata-rata korban mingguan selama September yang mencapai 1.5341 anak per minggu.

“Dengan data ini, kita bisa simpulkan bahwa penutupan sebagian SPPG sama sekali tidak efektif,” kata Ubaid melalui keterangan tertulis pada Minggu, (5/10/2025).

Berdasarkan catatan JPPI, sejak pemerintah menutup satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bermasalah pada akhir September lalu, kasus keracunan MBG justru melonjak signifikan.

Baca: Program MBG layak dihentikan

Bahkan, kasus keracunan menyebar ke dua provinsi baru, yakni Sumatera Barat sebanyak 122 anak dan Kalimantan Tengah 27 anak.

Sementara itu, kasus keracunan MBG tertinggi pekan ini terjadi di Jawa Timur dengan korban 620 anak, kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 555 anak, Jawa Tengah 241 anak, Sumatera Barat 122 anak, dan Nusa Tenggara Timur 100 anak.

Selain terjadi lonjakan jumlah korban keracunan, JPPI melaporkan terdapat gelombang penolakan terhadap program MBG selama sepekan terakhir.

Penolakan datang dari satuan pendidikan hingga orang tua murid. Penolakan tersebut di antaranya muncul di Tasikmalaya, Madura, Agam, Yogyakarta, Jakarta, Serang, Semarang, Batu, Polewali Mandar, dan Rembang (Jawa Tengah).

Berangkat dari data tersebut, Ubaid menilai langkah pemerintah yang hanya menutup sebagian dapur MBG untuk mengatasi kasus keracunan tidak efektif.

Baca: Unjuk rasa mendesak program MBG dihentikan

Ubaid mendesak pemerintah untuk menutup seluruh dapur MBG sampai proses audit dan perbaikan kualitas dapur selesai.

“Jika tidak, dikhawatirkan jumlah korban dan keselamatan nyawa anak terus terancam,” kata dia.

Sebelumnya, melalui rapat lintas Kementerian pada 28 September lalu, pemerintah sepakat hanya akan menutup SPPG yang bermasalah saja, sementara SPPG yang belum pernah menyebabkan keracunan tetap boleh beroperasi.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah mewajibkan seluruh SPPG memperbaiki kualitas pelayanan dan kebersihan dapur dengan mengurus Seritifkasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kendati tidak dimoratorium, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan pemerintah bakal memperbaiki tata kelola MBG sebaik mungkin.

“Sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah itu aman untuk dikonsumsi,” ujar ucap Dadan di Gedung MPR/DPR pada Rabu, (1/10/2025).

7cloud.asia – Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene menyoroti masih adanya laporan makanan tidak layak konsumsi yang diterima anak-anak penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah.

Felly mengingatkan, bahwa MBG adalah program prioritas Presiden yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan bahwa semangat program ini adalah untuk menyehatkan anak-anak bangsa, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.

“Program ini sangat bagus, tapi jangan hanya dilihat sebagai proyek. Ini soal masa depan anak-anak kita. Tujuan utama kita adalah anak-anak sehat, bukan malah sakit karena makanannya terkontaminasi,” tutup Felly.

Diketahui, baru-baru ini 27 siswa di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG.

Baca: JPPI desak pemerintah setop program MBG

Felly menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program MBG agar tujuan utama program, yaitu meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia, dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko baru bagi peserta didik.

“MBG ini memberikan makanan bergizi bukan racun. Namun terdapat beberapa kondisi makanan yang sudah tidak layak dinikmati oleh anak-anak. Bisa jadi karena prosesnya terlalu cepat, jarak pengantaran yang jauh, atau suhu penyimpanan yang tidak sesuai,” jelas Felly di sela kunjungan kerja reses Komisi IX DPR ke Palangka Raya, Kalimantan Selatan, Senin (6/10/2025).

Menurutnya, kesalahan dalam pemilihan menu dan cara pengolahan turut berkontribusi terhadap menurunnya kualitas makanan. Makanan berkuah atau lauk basah, misalnya, lebih cepat basi jika tidak dikelola dengan standar suhu dan waktu yang tepat.

“Nasi saja kalau masih panas lalu langsung ditutup, pasti cepat basi. Jadi ini soal teknis, soal pemahaman dapur-dapur SPPG yang masih perlu ditingkatkan,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Felly menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap dapur SPPG, termasuk kapasitas, peralatan, dan kompetensi tenaga masak.

Baca: Ribuan anak keracunan, program MBG pantas disetop

Ia menilai penting adanya pengawasan mulai dari dapur untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan diterapkan secara konsisten.

“Kita melayani ribuan anak setiap hari. Setiap SPPG melayani dua sampai tiga ribu anak. Ini bukan hal kecil. Jadi pengawasan dari proses masak hingga distribusi harus disiplin,” tegasnya.

Sebagai langkah perbaikan, Felly mengusulkan agar pelaksana MBG dapat belajar dari lembaga yang telah berpengalaman dalam penyediaan makanan massal, seperti pondok pesantren, yang selama ini mampu mengelola ribuan porsi setiap hari tanpa kendala.

Selain itu, ia juga membuka peluang agar sekolah-sekolah dengan fasilitas dapur yang baik dapat turut dilibatkan dalam pelaksanaan MBG.

“Kalau sekolah punya kantin bagus dan kapasitasnya cukup, kenapa tidak diberdayakan? Yang penting tujuan program ini tercapai tanpa menimbulkan masalah baru,” katanya.

 

7cloud.asia – Korban keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus berjatuhan. Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) seribuan anak menjadi korban baru selama satu minggu terakhir.

Data tersebut diterima JPPI berdasarkan pemantauan bersama relawan dan laporan dari berbagai daerah.

“Dalam periode 6-12 Oktober 2025, tercatat 1.084 korban baru keracunan MBG. Dengan penambahan ini, total korban sejak awal tahun mencapai 11.566 anak,” ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji melalui keterangan tertulis, Senin (13/10).

Ubaid mengecam sikap pemerintah yang justru membiarkan dapur-dapur tetap beroperasi padahal ribuan anak tumbang setiap pekannya. JPPI menyimpulkan negara telah mengabaikan keselamatan anak.

“Menjalankan program dengan ribuan korban setiap minggu adalah bentuk kelalaian sistemik yang mendekati kejahatan kebijakan,” tegasnya.

Pada pekan ini, menurut JPPI, dua provinsi baru yang terpapar kasus keracunan adalah di Kalimantan Selatan (Kabupaten Banjar) dan Gorontalo (Kota Gorontalo) yang sebelumnya belum pernah dilaporkan. Ini menunjukkan penyebaran kasus yang semakin luas dan tidak terkendali.

Baca: JPPI desak pemerintah setop program MBG

Terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyampaikan dukungan terhadap gagasan Mendikdasmen Abdul Mu’ti terkait kemungkinan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui konsep school kitchen,

“Konsep school kitchen membuka peluang bagi sekolah-sekolah yang memiliki kapasitas untuk mengelola sendiri penyediaan makanan bergizi, tentu dengan syarat dan standar yang ditetapkan, termasuk penilaian kelayakan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

”Saya menilai ini pendekatan yang progresif dan sesuai semangat desentralisasi pendidikan,” kata Lalu Hadrian Irfani dikutip Parlementaria di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Sebagai Pimpinan Komisi X DPR, Lalu Hadrian menegaskan bahwa dukungan DPR terhadap program MBG harus dibarengi dengan pengawasan, koordinasi lintas kementerian, dan penyediaan bantuan teknis untuk sekolah-sekolah yang ingin menjadi school kitchen.

“Komisi X DPR akan mendorong agar regulasi tentang pengelolaan MBG yang nantinya diterbitkan mencakup ketentuan teknis pelaksanaan school kitchen, standar mutu gizi, keamanan pangan, mekanisme pembinaan, serta skema insentif bagi sekolah yang lolos penilaian BGN,” ujarnya.

Baca: Program MBG pantas disetop tapi pemerintah jalan terus

Ia juga menyebut bahwa fleksibilitas dalam pelaksanaan MBG melalui school kitchen memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan menu dengan ketersediaan bahan lokal dan kondisi geografis, sehingga program ini bisa lebih adaptif dan berkelanjutan.

“Sekolah di wilayah terpencil atau daerah agraris memiliki potensi bahan pangan lokal yang bisa dimanfaatkan. Dengan pendekatan school kitchen, kita bisa mengoptimalkan sumber dayanya dan juga meminimalkan kendala logistik,” tutur Politisi Fraksi PKB ini.

Komisi X akan terus mengawal proses pembahasan regulasi MBG dan memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pelaksanaan school kitchen tersedia, baik dari APBN pusat maupun APBD daerah, serta memfasilitasi pelatihan manajemen dapur sekolah dan sanitasi pangan.

Pada akhirnya, ujarnya, tujuan kita bersama adalah memastikan bahwa setiap anak mendapat asupan bergizi yang cukup agar tumbuh sehat dan siap belajar.

“Dari sudut pandang DPR, gagasan school kitchen adalah salah satu cara cerdas untuk mewujudkan MBG yang efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

7cloud.asia – Keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandung Barat, Jawa Barat masih menyisakan trauma bagi korban.

Keracunan masal akibat MBG, antara lain terjadi di Cipongkor dan Cihampelas, dengan total korban mencapai 1.333 orang hingga 25 September 2025.

Data terbaru dari 15 Oktober 2025 mencatat 502 korban keracunan di Cisarua yang berasal dari tiga sekolah berbeda (SMPN 1 Cisarua, SDN 1 Garuda, dan SMKN 1 Cisarua).

Dengan demikian, dalam 2 bulan sudah ada 3 kasus keracunan MBG di Bandung Barat dengan jumlah korban 1.835 orang.

Plt Kepala Disdik Bandung Barat, Dadang A Supardan, mengatakan kasus-kasus keracunan MBG di Bandung Barat memang memerlukan perhatian serius dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh.

“Ada beberapa kekurangan, itu memang harus dievaluasi,” tandasnya Minggu (19/20/2025) dilansir Tribunnews.com.

Baca: Keracunan akibat program MBG terus terjadi

Dinas pendidikan Bandung Barat akan menggelar trauma healing terhadap siswa yang terdampak keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penyelenggaraan trauma healing MBG akan melibatkan instansi terkait termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes).

“Kita akan lakukan trauma healing terhadap warga yang terdampak, kita akan kerjasama dengan beberapa pihak,” katanya.

Selain trauma healing, pemkab juga akan mengedukasi terhadap sajian MBG akan diperkuat agar siswa bisa mengidentifikasi makanan higenis dan layak konsumsi.

“Itu nanti dari pihak puskesmas kesehatan untuk masuk ke sekolah sekolah memberikan edukasi terkait dengan makanan yang akan konsumsi,” ungkapnya.

Dadang mengungkapkan, rapat lintas instansi terus digencarkan pasca kasus-kasus keracunan MBG di Bandung Barat.

Baca: JPPI desak pemerintah setop Program MBG

Langkah-langkah strategis tengah disusun agar pengawasan terhadap MBG bisa dilakukan secara lebih ketat dan sistematis untuk menghindari kejadian serupa di kemudian hari.

“Ada, pada rapat rakor dapur itu punya jaringan khusus untuk menyampaikan informasi tentang dinamika yang terjadi di sekolah. Di tingkat kecamatan juga ada,” ujarnya.

Di sisi lain, Dadang menegaskan bahwa MBG merupakan program yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Selain secara teori, hal itu ditemukan langsung oleh Dadang saat menjenguk korban MBG di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas.

“Saya begitu terenyuh, dengan anak terdampak saya katakan, tau tidak ada yang berbeda dari makan, mereka bilang tahu. Terus kenapa dimakan, saya lapar pak,” ujar Dadang.

7cloud.asia – Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) per 12 Oktober 2025 menembus angka 11.566 anak.

Terbaru di SMAN 1 Yogyakarta terdapat kurang lebih 426 korban keracunan pada Kamis (16/10/2025) lalu.

Banyaknya anak yang keracunan setelah menyantap menu MBG menunjukkan keprihatinan mendalam yang jauh dari tujuan mulia program untuk memastikan pemenuhan gizi pada kalangan pelajar.

Menyoroti hal ini, Guru Besar Fisipol UGM, Prof. Dafri, M.A., yang menyebutkan bahwa ide besar MBG ini sebenarnya sejalan dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menyediakan kebutuhan dasar terhadap pemenuhan nutrisi anak.

Dilansir ugm.ac.id, kendati tujuan awalnya untuk mencukupi kebutuhan dasar, dalam praktiknya justru menimbulkan persoalan, salah satunya munculnya korban keracunan.

 

Baca: Keracunan massal MBG, JPPI menilai Negara abaikan keselamatan anak

Permasalahan MBG ini, menurutnya, tidak bisa dilihat semata sebagai kegagalan ide, tetapi dari sisi kelemahan tata kelola dan kesiapan implementasi.

“Terlebih, di negara yang akses keluarga dan anak-anak ke makanan sehat dan bergizi masih terbatas sehingga kehadiran negara untuk menutup kesenjangan tersebut penting,” ungkapnya, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, kebijakan strategis seperti ini seharusnya disusun berdasarkan kajian mendalam yang mempertimbangkan aspek kesehatan, budaya, hingga distribusi sosial.

Idealnya, kebijakan sebesar ini harus dirancang berdasarkan data dan riset komprehensif, bukan keputusan yang tergesa-gesa.

“Apalagi, konteks sosial dan lingkungan di Indonesia berbeda jauh dengan negara-negara yang menjadi rujukan program serupa,” jelasnya.

Baca: JPPI desak pemerintah hentikan program MBG

Dia menjelaskan bahwa Indonesia sudah mempunyai dasar hukum yang mendasari Negara memenuhi tanggung jawabnya menjamin HAM bagi warganya.

Namun, Dafri menyatakan seringkali negara melakukan pelanggaran karena tindakan secara terang-terangan atau bahkan disebabkan kelalaian.

Jika dikaitkan dengan korban kasus keracunan MBG, Dafri meyakini bahwa ini tidak disebabkan oleh ide dasarnya, melainkan ke persoalan teknis pelaksanaan.

Ia menyoroti pentingnya penerapan keadilan substansial, bukan sekadar keadilan prosedural dalam pelaksanaan MBG.

“Negara hanya menerapkan prosedural yang menyamaratakan semua kebutuhan makan yang penerimanya tentu dari bermacam kalangan,” katanya.

Baca: Unjuk rasa ibu-ibu mendesak hentikan program MBG

Menurut Dafri, program ini sebaiknya menerapkan keadilan substansial, artinya fokus pada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

“Ada anak-anak dari keluarga mampu terbilang bisa lebih memenuhi gizi dari takaran yang disediakan. Justru mereka yang rentan kekurangan gizi lah yang perlu diprioritaskan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dafri menekankan pentingnya melihat masalah ini secara menyeluruh, termasuk faktor kebersihan air, lingkungan, dan pola hidup masyarakat. Selain itu, ia meragukan aspek teknis terkait anggaran makan yang cukup dari setiap porsi.

Terkait ribuan korban kasus keracunan, Dafri menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Ia juga menambahkan, bukan tidak mungkin para korban mengalami gangguan fisik maupun psikologis akibat trauma dari kejadian tersebut.

Ia menilai penghentian sementara bisa menjadi langkah rasional untuk meninjau ulang prosedur penyediaan makanan secara komprehensif, standar bahan pangan, serta mekanisme pengawasan mutu di lapangan.

“Kita tidak bisa menutup mata. Dua atau tiga korban saja seharusnya sudah menjadi peringatan serius sebab ini menyangkut nyawa manusia,” tegasnya.

Baca: Keracunan program MBG capai ribuan orang

7cloud.asia – Survei nasional yang dilakukan Kawula17 (NKS) pada kuartal ke-3 atau Q3 2025 mengungkap paradoks menarik terkait kebijakan publik Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai inisiatif pemerintah yang paling dikenal masyarakat dengan tingkat kesadaran mencapai 71 persen.

Namun, di saat bersamaan, pelaksanaan MBG yang tidak transparan dan maraknya kasus keracunan (45 persen) menempati posisi ketiga sebagai isu yang dianggap masyarakat perlu segera diselesaikan pemerintah.

Temuan Kawula17 ni menunjukkan bahwa popularitas MBG tidak berbanding lurus dengan efektivitasnya di mata masyarakat.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan keberlanjutan program MBG yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah.

Baca: Program MBG harusnya prioritaskan siswa yang membutuhkan

Hingga Oktober 2025, data Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan terdapat 13.168 kasus keracunan siswa penerima MBG di berbagai daerah.

Lonjakan kasus keracunan ini turut mendorong perhatian publik terhadap pelaksanaan MBG dalam Survei Nasional Kawula17 (NKS).

Pada Q3 2025, MBG menjadi satu-satunya isu non-ekonomi yang masuk dalam sepuluh besar kekhawatiran masyarakat, di tengah dominasi isu seperti pengangguran (48 persen) dan transparansi penggunaan anggaran negara (47 persen).

Perhatian masyarakat terhadap urgensi penyelesaian keracunan MBG juga meningkat sekitar 30 persen dibandingkan Q2 2025 (15 persen).

Program Manager Kawula17, Maria Angelica mengatakan, tingginya ketidakpuasan ini
menunjukkan sikap kritis masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah.

“Kekhawatiran masyarakat terhadap program MBG bukan tanpa alasan. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk benar-benar membenahi program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan para penerima program, yaitu anak-anak sekolah,” ujarnya.

Baca: Keracunan akibat program MBG, Negara dinilai mengabaikan keselamatan anak

Dibandingkan survei NKS pada Q1 2025, masyarakat yang merasa (sangat) tidak puas dengan program MBG meningkat 7 persen pada kuartal ini. Hasil NET skor MBG pada Q3 (6 persen) juga menunjukkan penurunan signifikan (-9 persen) dari Q1 2025 (15 persen).

Selain masyarakat, kritik diarahkan ahli pada sistem penyediaan pangan bergizi yang dinilai tidak akuntabel serta keterlibatan pihak non-ahli, termasuk unsur militer, dalam rantai pelaksanaannya.

Pendekatan command and control, menurut pengamat politik Made Supriatma, menjadikan MBG sangat tersentralisasi dan sulit dievaluasi di tingkat daerah.

“Program ini terlalu bergantung pada struktur birokrasi dan kekuasaan, bukan pada kebutuhan penerima manfaat,” tegasnya.

Survei Nasional Kawula17 (NKS) merupakan survei per kuartal untuk melihat kinerja pemerintah dari perspektif masyarakat. Survei dilakukan dengan metode Computer Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei daring.

Periode pengumpulan data survei dilakukan pada tanggal 26-29 September 2025 dengan
sampel representatif sebesar 404 responden dari seluruh Indonesia dan diikuti oleh responden berusia 17-44 tahun dengan margin of error 5 persen.

Baca: JPPI desak pemerintah hentikan program MBG

7cloud.asia – Kasus keracunan setelah menyantap makanan bergizi gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Selasa (28/10/2025).

Puluhan pelajar dari wilayah Cibodas, Kecamatan Lembang, harus mendapatkan perawatan medis setelah mengalami gejala mual dan muntah usai menyantap menu MBG.

Dilansir mediaindonesia.com, para siswa yang mengalami keracunan tersebut berasal dari empat sekolah berbeda, yaitu SDN 2 Cibodas, SDN Buahbatu, SMPN 4 Lembang, dan SMK PNC.

Mereka dirawat di Puskesmas Cibodas, sementara beberapa di antaranya yang mengalami gejala lebih berat dirujuk ke Klinik Sespim untuk penanganan lanjutan.

Kasus ini pertama kali terdeteksi sekitar pukul 14.00 WIB, ketika tujuh siswa dilarikan ke puskesmas setempat. Namun jumlah korban terus meningkat hingga malam hari.

Baca: Program MBG jadi kebijakan yang disorot kaum muda

Berdasarkan data terakhir, hingga Selasa malam pukul 19.30 WIB, total korban yang teridentifikasi mencapai 39 orang.

Tidak hanya peserta didik, seorang guru juga dilaporkan ikut dirawat setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis yang dibagikan pada hari kejadian.

Kepala Desa Cibodas, Dindin Sukaya, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terkait menu makanan yang dikonsumsi para siswa.

“Kita masih fokus pada penanganan korban yang dibawa ke Puskesmas Cibodas,” ujar Dindin di lokasi.

Baca: Program MBG harusnya diprioritaskan untuk yang benar-benar membutuhkan

Sebagai langkah antisipasi, GOR Desa Cibodas disiapkan menjadi posko darurat untuk menangani para korban. Hingga malam hari, sejumlah siswa masih berdatangan ke puskesmas diantar oleh orang tua masing-masing.

Sementara itu, beberapa mobil ambulans terlihat siaga di sekitar lokasi guna mengevakuasi pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan ke Klinik Sespim maupun fasilitas kesehatan lainnya di wilayah Lembang.

Kejadian ini menambah panjang daftar korban keracunan akibat program MBG. Menurut catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, hingga 19 Oktober 2025 korban keracunan akibat MBG mencapai 13.168 anak.

Sejumlah kalangan telah mendesak agar pemerintah menghentikan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini.

7cloud.asia – Badan Gizi Nasional (BGN) telah berkomitmen zero case pada tahun 2026, namun kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih marak terjadi.

Terbaru, pada Selasa (13/1/2026) ada 803 penerima manfaat MBG di Grobogan, Jawa Tengah mengalami keracunan. Sebelumnya, juga terjadi keracunan di Mojokerto, Jawa Timur yang mengakibatkan 433 siswa menjadi korban.

Kejadian keracunan akibat MBG juga dialami belasan siswa SDN Karangwuni 01, Pekalongan, Jawa Tengah.

Mereson hal ini, anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menegaskan, rangkaian kasus keracunan makanan dalam program MBG di berbagai wilayah menjadi alarm serius lemahnya pengawasan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Walaupun memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan status gizi anak-anak, akan tetapi program MBG tidak boleh mengabaikan aspek keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.

“Program MBG sangat penting, tetapi kasus keracunan yang terus berulang menunjukkan bahwa pengawasan dari hulu sampai hilir belum berjalan optimal. Ini tidak bisa dianggap kejadian biasa,” kata Edy dilansir Parlementaria, Kamis (15/1/2026).

Baca: Kualitas pelaksanaan MBG harus ditingkatkan sebelum cakupan penerima diperluas

Sebelumnya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX bersama BPOM, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Kementerian Kesehatan, Komisi IX menekankan perlunya penguatan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.

Pengawasan utama dilakukan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia makanan MBG.

Karena itu, Edy mendorong pengetatan prosedur keamanan pangan, mulai dari pemeriksaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan.

Dia menegaskan, penerapan standar higiene dan sanitasi yang ketat, inspeksi lapangan berkelanjutan, serta sampling dan uji laboratorium secara rutin menjadi keharusan.

“Kasus keracunan yang kembali terjadi setelah pergantian tahun, menunjukkan lemahnya kontrol. Ini harus dibenahi dengan sistem distribusi yang lebih aman, dapur yang mudah diawasi, serta koordinasi yang lebih ketat antara stakeholder terkait,” ujarnya.

Legislator Dapil Jawa Tengah III itu tegas mendorong audit kesehatan dan keamanan pangan terhadap seluruh SPPG.

Baca: Seratusan yayasan mitra MBG berafiliasi dengan pejabat dan aparat

Menurutnya, audit ini mencakup pemeriksaan fasilitas, praktik produksi makanan, serta kepatuhan terhadap standar gizi dan sertifikasi keamanan pangan sebelum melayani masyarakat.

Dorongan tersebut sejalan dengan langkah Komisi IX dalam pembahasan RAPBN 2026. Dalam hal ini termasuk pengalokasian anggaran untuk pengujian sampel MBG, pelatihan pengelola SPPG, serta penguatan peran BPOM dalam pengawasan makanan. Demi mencegah kejadian serupa terulang, ia mengusulkan sejumlah langkah strategis.

Di antaranya adalah pengawasan ketat dan rutin terhadap SPPG serta seluruh pelaku penyedia MBG, serta kolaborasi lintas lembaga antara BPOM, BGN, Kemenkes, dan pemerintah daerah.

Edy juga mendorong terlaksananya sertifikasi wajib sebelum pelayanan SPPG dimulai dan pengawasan selama operasional, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Hazard Analysis dan Critical Control Point (HAACP).

“Jika hasil pemeriksaan laboratorium membuktikan adanya kelalaian, maka harus ada sanksi administratif yang tegas. Tidak boleh ada pembiaran,” tegasnya.

Menurut Edy, regulasi yang kuat akan memberikan kepastian hukum dalam penanganan kasus keracunan sekaligus memperkuat koordinasi pengawasan lintas sektor. Terkait korban keracunan, ia menekankan pentingnya bantuan pembiayaan pengobatan.

7cloud.asia – Wakil Gubernur Jawa Tengah (Wagub Jateng) Taj Yasin menyebut pihaknya akan melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di Kudus, guna memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.

Hal ini merespons dugaan keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami ratusan siswa SMA Negeri 2 Kudus.

“Ya nanti kita cek ya. Kita lihat, nanti kita evaluasi MBG-nya, sehingga bisa kita tentukan permasalahannya di mana, apakah dari makanannya atau dari distribusinya,” ungkapnya, Kamis (29/1/2026).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemkab Kudus per Kamis (29/1/2026) kemarin, jumlah siswa yang dirawat di rumah sakit mencapai 118 orang.

Dilansir idntimes.com, para siswa dan guru di SMA Negeri 2 Kudus dilaporkan mulai mengalami gejala keracunan pada Rabu (28/1/2026) lalu.

Baca: DPR pertanyakan target zero case yang dicanangkan BGN

Kejadian terdeteksi setelah pihak sekolah melaporkan gelombang siswa yang mengalami diare massal. Tim ahli gizi dan asisten laboratorium SPPG langsung diterjunkan untuk melakukan verifikasi di lapangan.

Menu yang dikonsumsi para korban sebelum gejala muncul adalah soto ayam suwir yang dilengkapi tempe, tauge, dan sambal kecap. Hingga saat ini, sampel makanan tersebut masih diuji di laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti kontaminasi.

Taj Yasin menambahkan, pihaknya tidak ingin berspekulasi sebelum hasil pengecekan di lapangan diperoleh. Sehingga penanganan dapat dilakukan secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku.

“Nanti kita lihat seperti apa, dan kelanjutannya bagaimana. Ada tahapan-tahapannya,” jelasnya, dilansir dari laman resmi Pemprov Jateng.

Pemprov Jateng juga akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kudus, serta instansi terkait untuk memastikan penyebab kejadian dan langkah penanganan yang diperlukan.

Baca: Pelaksanaan MBG justru mengganggu tata kelola gizi di Indonesia

Menanggapi tragedi ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwosari selaku penyedia layanan MBG di SMAN 2 Kudus menyampaikan permohonan maaf dan komitmen pertanggungjawaban penuh.

Kepala SPPG Purwosari, Nasihul Umam, menyatakan pihaknya sangat menyesalkan kejadian ini. Ia menegaskan akan menanggung seluruh kerugian yang dialami para korban.

“Kami siap bertanggung jawab penuh, termasuk mengganti seluruh biaya pengobatan siswa yang terdampak, baik yang rawat jalan maupun yang masuk IGD,” ujar Nasihul, dilansir Antaranews.com.

Peristiwa di SMAN 2 Kudus ini menambah panjang daftar kejadian keracunan akibat program MBG yang mulai dilaksanakan pada Januari 2025.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, hingga awal 2026 total korban keracunan akibat MBG mencapai 21.254 orang yang tersebar di 26 provinsi di seluruh Indonesia.