7cloud.asia – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan korban keracunan program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjatuhan meski pemerintah sudah menutup sementara dapur yang bermasalah.
Menurut Koordinator JPPI Ubaid Matraji, hingga Sabtu (4/10/2025) korban keracunan MBG telah melampaui 10.000 anak tepatnya menjadi 10.482. Angka ini, setelah ada penambahan sebanyak 1.833 korban keracunan dalam lima hari atau selama periode 29 September-3 Oktober 2025.
Dilansir Tempo.co, kenaikan jumlah keracunan program MBG ini lebih tinggi dibanding rata-rata korban mingguan selama September yang mencapai 1.5341 anak per minggu.
“Dengan data ini, kita bisa simpulkan bahwa penutupan sebagian SPPG sama sekali tidak efektif,” kata Ubaid melalui keterangan tertulis pada Minggu, (5/10/2025).
Berdasarkan catatan JPPI, sejak pemerintah menutup satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bermasalah pada akhir September lalu, kasus keracunan MBG justru melonjak signifikan.
Baca: Program MBG layak dihentikan
Bahkan, kasus keracunan menyebar ke dua provinsi baru, yakni Sumatera Barat sebanyak 122 anak dan Kalimantan Tengah 27 anak.
Sementara itu, kasus keracunan MBG tertinggi pekan ini terjadi di Jawa Timur dengan korban 620 anak, kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 555 anak, Jawa Tengah 241 anak, Sumatera Barat 122 anak, dan Nusa Tenggara Timur 100 anak.
Selain terjadi lonjakan jumlah korban keracunan, JPPI melaporkan terdapat gelombang penolakan terhadap program MBG selama sepekan terakhir.
Penolakan datang dari satuan pendidikan hingga orang tua murid. Penolakan tersebut di antaranya muncul di Tasikmalaya, Madura, Agam, Yogyakarta, Jakarta, Serang, Semarang, Batu, Polewali Mandar, dan Rembang (Jawa Tengah).
Berangkat dari data tersebut, Ubaid menilai langkah pemerintah yang hanya menutup sebagian dapur MBG untuk mengatasi kasus keracunan tidak efektif.
Baca: Unjuk rasa mendesak program MBG dihentikan
Ubaid mendesak pemerintah untuk menutup seluruh dapur MBG sampai proses audit dan perbaikan kualitas dapur selesai.
“Jika tidak, dikhawatirkan jumlah korban dan keselamatan nyawa anak terus terancam,” kata dia.
Sebelumnya, melalui rapat lintas Kementerian pada 28 September lalu, pemerintah sepakat hanya akan menutup SPPG yang bermasalah saja, sementara SPPG yang belum pernah menyebabkan keracunan tetap boleh beroperasi.
Sebagai langkah perbaikan, pemerintah mewajibkan seluruh SPPG memperbaiki kualitas pelayanan dan kebersihan dapur dengan mengurus Seritifkasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kendati tidak dimoratorium, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan pemerintah bakal memperbaiki tata kelola MBG sebaik mungkin.
“Sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah itu aman untuk dikonsumsi,” ujar ucap Dadan di Gedung MPR/DPR pada Rabu, (1/10/2025).
Leave a Reply