Komisi IX DPR: Program MBG Harus Dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab Bukan Sekadar Menggugurkan Kewajiban

Written by

in

7cloud.asia – Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene menyoroti masih adanya laporan makanan tidak layak konsumsi yang diterima anak-anak penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah.

Felly mengingatkan, bahwa MBG adalah program prioritas Presiden yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan bahwa semangat program ini adalah untuk menyehatkan anak-anak bangsa, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.

“Program ini sangat bagus, tapi jangan hanya dilihat sebagai proyek. Ini soal masa depan anak-anak kita. Tujuan utama kita adalah anak-anak sehat, bukan malah sakit karena makanannya terkontaminasi,” tutup Felly.

Diketahui, baru-baru ini 27 siswa di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG.

Baca: JPPI desak pemerintah setop program MBG

Felly menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program MBG agar tujuan utama program, yaitu meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia, dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko baru bagi peserta didik.

“MBG ini memberikan makanan bergizi bukan racun. Namun terdapat beberapa kondisi makanan yang sudah tidak layak dinikmati oleh anak-anak. Bisa jadi karena prosesnya terlalu cepat, jarak pengantaran yang jauh, atau suhu penyimpanan yang tidak sesuai,” jelas Felly di sela kunjungan kerja reses Komisi IX DPR ke Palangka Raya, Kalimantan Selatan, Senin (6/10/2025).

Menurutnya, kesalahan dalam pemilihan menu dan cara pengolahan turut berkontribusi terhadap menurunnya kualitas makanan. Makanan berkuah atau lauk basah, misalnya, lebih cepat basi jika tidak dikelola dengan standar suhu dan waktu yang tepat.

“Nasi saja kalau masih panas lalu langsung ditutup, pasti cepat basi. Jadi ini soal teknis, soal pemahaman dapur-dapur SPPG yang masih perlu ditingkatkan,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Felly menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap dapur SPPG, termasuk kapasitas, peralatan, dan kompetensi tenaga masak.

Baca: Ribuan anak keracunan, program MBG pantas disetop

Ia menilai penting adanya pengawasan mulai dari dapur untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan diterapkan secara konsisten.

“Kita melayani ribuan anak setiap hari. Setiap SPPG melayani dua sampai tiga ribu anak. Ini bukan hal kecil. Jadi pengawasan dari proses masak hingga distribusi harus disiplin,” tegasnya.

Sebagai langkah perbaikan, Felly mengusulkan agar pelaksana MBG dapat belajar dari lembaga yang telah berpengalaman dalam penyediaan makanan massal, seperti pondok pesantren, yang selama ini mampu mengelola ribuan porsi setiap hari tanpa kendala.

Selain itu, ia juga membuka peluang agar sekolah-sekolah dengan fasilitas dapur yang baik dapat turut dilibatkan dalam pelaksanaan MBG.

“Kalau sekolah punya kantin bagus dan kapasitasnya cukup, kenapa tidak diberdayakan? Yang penting tujuan program ini tercapai tanpa menimbulkan masalah baru,” katanya.

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *