7cloud.asia – Survei nasional yang dilakukan Kawula17 (NKS) pada kuartal ke-3 atau Q3 2025 mengungkap paradoks menarik terkait kebijakan publik Indonesia.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai inisiatif pemerintah yang paling dikenal masyarakat dengan tingkat kesadaran mencapai 71 persen.
Namun, di saat bersamaan, pelaksanaan MBG yang tidak transparan dan maraknya kasus keracunan (45 persen) menempati posisi ketiga sebagai isu yang dianggap masyarakat perlu segera diselesaikan pemerintah.
Temuan Kawula17 ni menunjukkan bahwa popularitas MBG tidak berbanding lurus dengan efektivitasnya di mata masyarakat.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan keberlanjutan program MBG yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah.
Baca: Program MBG harusnya prioritaskan siswa yang membutuhkan
Hingga Oktober 2025, data Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan terdapat 13.168 kasus keracunan siswa penerima MBG di berbagai daerah.
Lonjakan kasus keracunan ini turut mendorong perhatian publik terhadap pelaksanaan MBG dalam Survei Nasional Kawula17 (NKS).
Pada Q3 2025, MBG menjadi satu-satunya isu non-ekonomi yang masuk dalam sepuluh besar kekhawatiran masyarakat, di tengah dominasi isu seperti pengangguran (48 persen) dan transparansi penggunaan anggaran negara (47 persen).
Perhatian masyarakat terhadap urgensi penyelesaian keracunan MBG juga meningkat sekitar 30 persen dibandingkan Q2 2025 (15 persen).
Program Manager Kawula17, Maria Angelica mengatakan, tingginya ketidakpuasan ini
menunjukkan sikap kritis masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah.
“Kekhawatiran masyarakat terhadap program MBG bukan tanpa alasan. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk benar-benar membenahi program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan para penerima program, yaitu anak-anak sekolah,” ujarnya.
Baca: Keracunan akibat program MBG, Negara dinilai mengabaikan keselamatan anak
Dibandingkan survei NKS pada Q1 2025, masyarakat yang merasa (sangat) tidak puas dengan program MBG meningkat 7 persen pada kuartal ini. Hasil NET skor MBG pada Q3 (6 persen) juga menunjukkan penurunan signifikan (-9 persen) dari Q1 2025 (15 persen).
Selain masyarakat, kritik diarahkan ahli pada sistem penyediaan pangan bergizi yang dinilai tidak akuntabel serta keterlibatan pihak non-ahli, termasuk unsur militer, dalam rantai pelaksanaannya.
Pendekatan command and control, menurut pengamat politik Made Supriatma, menjadikan MBG sangat tersentralisasi dan sulit dievaluasi di tingkat daerah.
“Program ini terlalu bergantung pada struktur birokrasi dan kekuasaan, bukan pada kebutuhan penerima manfaat,” tegasnya.
Survei Nasional Kawula17 (NKS) merupakan survei per kuartal untuk melihat kinerja pemerintah dari perspektif masyarakat. Survei dilakukan dengan metode Computer Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei daring.
Periode pengumpulan data survei dilakukan pada tanggal 26-29 September 2025 dengan
sampel representatif sebesar 404 responden dari seluruh Indonesia dan diikuti oleh responden berusia 17-44 tahun dengan margin of error 5 persen.
Leave a Reply