ruangkota

Tag: kpu

  • KPU Siap Gelar Debat Capres Nanti Malam, Ini Susunan Acaranya

    KPU Siap Gelar Debat Capres Nanti Malam, Ini Susunan Acaranya

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat kandidat capres 2024 pada Selasa (12/12/2023). Debat perdana ini akan berlangsung di kantor KPU, Jakarta Pusat pukul 19.00 WIB.

    Ketiga pasangan calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto serta Ganjar Pranowo akan dalam beradu gagasan pada debat ini.

    Mereka akan didampingi oleh cawapresnya masing-masing yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.

    Mengutip CNN Indonesia,tema debat kali ini adalah mengenai Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.

    Baca: KPU Tegaskan Soal Debat Capres dan Cawapres

    Rencananya debat capres akan berlangsung selama 150 menit. Menurut ketua KPU, Hasyim Asy’ari durasi debat total 120 menit yang dibagi menjadi enam segmen. Sementara 30 menit sisanya untuk pariwara.

    Pada segmen pertama para capres masing-masing memaparkan visi dan misi sesuai tema yang ditetapkan. Kemudian pada segmen kedua, ketiga, keempat dan kelima para capres bisa saling sanggah.

    Kemudian pada sesi terakhir khusus untuk penyampaian pernyataan penutup tiap capres.

    Baca: KPU diputus bersalah langgar administrasi pemilu

    Berikut rincian rundown debat capres perdana di KPU malam ini.
    Segmen 1

    Debat akan dimulai dengan pembacaan tata tertib oleh moderator, yaitu news anchor TVRI, Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel.

    Setelah itu, masing-masing capres diberi kesempatan memaparkan visi-misi dan program selama 4 menit.

    Segmen 2 dan 3

    Pada kedua segmen ini akan ditanyakan pendalaman visi dan misi oleh moderator. Total ada 18 pertanyaan yang dibuat oleh 11 panelis.

    Pada kesempatan ini para capres dapat saling berinteraksi. “Di sana akan ada pertanyaan dan interaksi di antara pasangan calon dengan pasangan calon yang lain,” jelas Komisioner KPU August Mellaz.

    Baca: Simak program capres soal lingkungan

    Segmen 4 dan 5

    Kemudian pada segmen 4 dan 5 akan diisi oleh tanya jawab. Dalam kedua segmen ini juga antar calon bisa saling berinteraksi memberikan sanggahan atau tanggapan.

    “Segmen keempat dan kelima tanya jawab dan tanggapan. Di sana akan ada proses interaksi, tanggapan, lontaran pertanyaan dari pasangan calon dan direspons oleh pasangan calon yang lain,” paparnya.

    Segmen 6

    Segmen keenam khusus untuk penyampaian pernyataan penutup.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Emosinya Keluar Saat Debat Capres, Prabowo Dianggap Gagal Meniru Presiden Jokowi

    Emosinya Keluar Saat Debat Capres, Prabowo Dianggap Gagal Meniru Presiden Jokowi

    7cloud.asia – Debat capres perdana telah usai pada Selasa (12/12/2023) malam. Calon presiden Prabowo Subianto dianggap gagal meniru Presiden Joko Widodo yang selama ini dikenal kalem dan tenang.

    Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aryo Seno Bagaskoro menjelaskan hal ini sangat tampak ketika menjawab pertanyaan salah satunya tentang penyelesaian kasus HAM.

    “Emosinya keluar sering kali dalam perdebatan ini, sering kali terpancing dengan pertanyaan yang muncul. Sehingga kalau selama ini kita sering membaca Pak Prabowo ini sangat tenang, gemoy, ingin meniru Pak Jokowi, ternyata hari ini kurang berhasil menampilkan itu,” jelasnya usai debat capres.

    Melansir Antaranews, Aryo menjelaskan kondisi sebaliknya ditunjukkan oleh capres Ganjar Pranowo.

    Baca: KPU tegaskan debat capres 3 kali

    Menurutnya Ganjar Indonesiasentris yang berkomitmen menegakkan hukum serta menyelewaikan masaklah pelanggarahn Hak Asasai Manusia (HAM) masa lalu.

    “Terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu, Pak Ganjar memberikan pandangan yang sangat tegas, yang sangat clear (jelas), dan kami bangga bahwa pasangan Ganjar-Mahfud hari ini menampilkan perfoma yang paling baik,” paparnya.

    Selanjutnya Aryo mengatakan penampilan Ganjar saat debat capres tersebut sangat baik menguraikan visi dan misinya.

    “Pak Ganjar pada hari tampil dengan sangat baik menampilkan visi Indonesiasentris dan punya komitmen yang tegas,” ujar Seno.

    Baca: KPU diputus bersalah langgar administrasi pemilu

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, KPU menggelar debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa malam.

    Tema yang diangkat adalah pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

    Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

    Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • KPU Tetapkan Debat Cawapres di JCC  

    KPU Tetapkan Debat Cawapres di JCC  

     

    7cloud.asia – Debat kedua yang akan diikuti oleh tiga cawapres akan segera digelar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat sebagai tempat debat.

    Demikian dikatakan ketua KPU, Hasyim Asy’ari usai rapat finalisasi format debat kedua bersama pihak tim pasangan capres-cawapres serta media TV penyelenggara debat pada Senin (18/12/2023).

    “Kampanye debat cawapres diselenggarakan 22 Desember 2023, dimulai on air jam 19.00 WIB, tempat penyelenggaraan direncanakan di Jakarta Convention Center atau JCC di Jakarta,” jelas Hasyim seperti yang dikutip Antaranews.

    Baca: Susunan acara debat capres

    Pada debat kedua nanti, ada beberapa tema yaitu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

    Durasi debat sama seperti debat sebelumnya, yaitu 150 menit, dengan durasi khusus debat 120 menit dan terdiri dari 6 segmen.

    Sementara itu untuk format debat, lanjut Hasyim, KPU tidak mengubah dari format debat capres sebelumnya.

    “Dan sebagaimana yang sudah kita ikuti bersama pada debat yang pertama, debat capres. Nanti format debatnya persis seperti itu, jadi ada enam segmen,” urainya.

    Pada segmen pertama, debat akan dibuka dengan penyampaian visi, misi, maupun program kerja dan ditutup dengan penyampaian pernyataan kesimpulan oleh masing-masing cawapres pada segmen keenam.

    Baca: KPU ubah format debat capres

    Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda capres Ganjar Pranowo  mengungkapkan kurangnya waktu untuk sesi tanya jawab dengan capres lainnya.

    “Kalau kemarin kan hanya dua kali ya, maka masih ada yang mengganjal. Kita mau klarifikasi upaya kita, hanya butuh publik mengatakan pada sikap ini iya atau tidak,” jelas Ganjar saat mengunjungi Pondok Pesantren Darussalam, Magelang pada Minggu (17/12/2023).

    Dia berharap dengan ditambahnya waktu, pasangan calon dapat memberikan data-data dari visi misi yang diusung.

    Selain itu, lanjut Ganjar, masyarakat juga dapat mengetahui lebih jauh mengenai program pasangan calon.

     Reporter: Nurakhmayani

     

     

  • Debat Cawapres Digelar Besok, Ini yang Perlu Diperhatikan

    Debat Cawapres Digelar Besok, Ini yang Perlu Diperhatikan

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (22/12/2023) malam akan menggelar debat cawapres  di Jakarta Convention Centre (JCC). 

    Seperti debat capres pada 12/12/2023, saat debat cawapres berlangsung, para capres dari masing-masing paslon akan hadir, tetapi porsi bicara hanya untuk cawapres.

    Tema debat cawapres kali ini adalah soal ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, inventasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

    Ketua KPU, Hasyim Asy’ari memastikan format debat cawapres tidak akan berubah dari format debat calon presiden pekan lalu.

    Salah satu alasannya, dari segi waktu disebut paling sesuai dengan kesepakatan awal semua pihak. Meskipun dia mengakui ada catatan bahwa debat perdana capres kurang mendalam lantaran singkatnya waktu.

    “Tetapi semua punya kesempatan untuk menjawab yang diajukan panelis maupun masing-masing capres-cawapres sehingga kesempatan lebih banyak. Walau kurang mendalam karena cakupan tema banyak,” kata Hasyim Asy’ari usai rapat di Gedung KPU.

    Baca: Debat cawapres akan berlangsung di JCC

    Seperti debat sebelumnya, debat cawapres akan dibagi menjadi enam segmen, dengan materi debat sebagai berikut: 

    Segmen pertama penyampaian visi dan misi program kerja oleh tiap-tiap cawapres.

    Segmen kedua dan ketiga penyampaian pertanyaan yang disusun oleh panelis dan diajukan oleh moderator.

    Segmen keempat dan lima cawapres memiliki kesempatan untuk bertanya ke masing-masing cawapres dan saling menanggapi.

    Segmen terakhir adalah pernyataan penutup atau kesimpulan kandidat.

    Cawapres bicara di depan podium
    Kendati demikian akan ada yang berbeda dalam debat cawapres mendatang. KPU akan menyediakan podium sebagai bahan evaluasi.

    Pasalnya dalam debat pekan lalu penampilan capres menjadi sorotan lantaran mereka hanya berdiri saat memaparkan visi-misi sampai tanya jawab berlangsung.

    Baca: Total ada lima kali debat capres/cawapres jelang Pemilu 2024

    Ada 11 panelis pada debat cawapres besok. Ketua KPU, Hasyim Asy’ari mengatakan kesebelas panelis akan dikarantina mulai 20 Desember 2023.

    Mereka di antaranya:

    1. Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman RI Periode 2018-2020),

    2. Adhitya Wardhono (Ekonom dan Pengajar FEB Universitas Jember),

    3. Agustinus Prasetyantoko (Ekonom dan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2015-2023), dan

    4. Fauzan Ali Rasyid (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

    5. Hendri Saparini (Pendiri dan Ekonom CORE Indonesia),

    Baca: Cak Imin akan prioritaskan penanganan polusi udara

    6. Hyronimus Rowa (Wakil Rektor bidang Akademik dan Inovasi IPDN),

    7. Poppy Ismalina (Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM),

    8. Retno Agustina Ekaputri (Rektor Universitas Bengkulu 2021-2025).

    9. Suharnomo (Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro),

    10. Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif INDEF dan Dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta),

    11. Yose Rizal Damuri (Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies/CSIS).

    Apa saja janji masing-masing cawapres dalam isu ekonomi?
    Capres dan cawapres nomor urut 1 mengusung ide “pemerataan ekonomi” dalam visi dan misinya.

    Beberapa langkah yang ditempuh yakni mewujudkan alokasi APBN yang lebih mencerminkan upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

    Kemudian melakukan reformasi kebijakan untuk memungkinkan para pekerja informal mendapatkan akses kredit dari lembaga keuangan.

    Selain itu juga memperbaiki infrastruktur di daerah tertinggal untuk meningkatkan akses masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.

    Namun begitu, salah satu janji yang diumbar cawapres Muhaimin Iskandar jika menang nanti adalah “memberikan akses permodalan sebesar Rp10 juta kepada anak muda yang ingin usaha.”

    Modal itu diberikan tanpa agunan dan tanpa bunga. Syarat untuk mendapat pinjaman ini adalah wirausahawan muda tersebut harus masuk ke dalam kelompok usaha tertentu.

    Tujuannya agar anggota kelompok lain akan memastikan si penerima pinjaman bakal mengembalikan dana pinjaman.

    Dia juga menambahkan, permodalan ini akan disalurkan oleh bank. Sedangkan bunga pinjaman disubsidi oleh pemerintah yang diambil dari APBN.

    Baca: 

    Capres/cawapres nomor urut 2 akan mendorong generasi muda masuk ke dunia kewirausahaan.

    Di sisi lain mendorong industri kreatif dengan meluncurkan Kartu Usaha Startup untuk pengembagan bisnis baru berbasis teknologi dan inovasi.

    Lalu mendorong digitalisasi UMKM sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia.

    Tapi salah satu janji yang akan diwujudkan kalau menang di Pilres adalah “membuat program kredit start-up milenial.”

    Gibran Rakabuming mengatakan, kredit start-up milenial diperuntukkan generasi muda yang membuka usaha di bidang teknologi dan inovasi.

    Kredit start-up ini juga disebut melengkapi sejumlah program yang saat ini sudah dijalankan pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit mekar, wakaf mikro, dan kredit ekstra mikro.

    Baca: 

    Capres dan cawapres nomor urut 3 menyodorkan ide “ekonomi unggul berdaya saing.”

    Tercantum di visi-misinya paslon ini menjanjikan 17 juta lapangan kerja baru, menciptakan lingkungan usaa yang mendukung pertumbuhan usaha ultra miko dan UMKM.

    Kemudian komitmen memudahkan para pelaku UMKM berdagang di ruang publik.

    Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menjelaskan pasangan calon ini akan mengalokasikan 40% tempat usaha di ruang publik bagi pelaku UMKM.

    Seperti di bandara, stasiun kereta, dan terminal bus.

    Selain juga akan mengalokasikan 50% anggaran belanja barang maupun jasa pemerintah, BUMN, BUMD untuk koperasi dan UMKM.

  • Empat Gugatan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terkait Pencalonan Gibran Mulai Disidangkan

    Empat Gugatan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terkait Pencalonan Gibran Mulai Disidangkan

    7cloud.asia – Pemeriksaan empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) mulai digelar di Ruang Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (22/12/2023).

    “Saya memberikan Surat Kuasa kepada Pengacara TPDI 2.0 untuk mengajukan pengaduan ke DKPP karena kami sangat peduli terhadap integritas Pilpres atau Pemilu,” ujar Petrus Hariyanto, aktivis ’98, dalam sidang perdana ini.

    Sidang pelanggaran kode etik pemilu tersebut dipimpin oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, didampingi tiga anggota lainnya. Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, hadir dalam sidang tersebut bersama tiga komisioner lainnya.

    Selain Petrus yang didampingi oleh Patra M Zen sebagai kuasa hukum TPDI 2.0, tiga kelompok lainnya dalam aduan yang sama turut menghadiri sidang tersebut.

    Lebih lanjut, aktivis yang pernah dipenjara pada era kekuasaan otoriter Orde Baru itu menyatakan bahwa KPU, sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu, memiliki peran penting dalam menjamin kesuksesan Pilpres dengan prinsip demokratis, kebebasan, kemandirian, transparansi, dan integritas.

    Baca: Tiga aktivis 98 gugat pengesahan Gibran sebagai cawapres

    Seperti diketahui, pada tanggal 16 November 2023, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) 2.0 melaporkan semua komisioner KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    KPU diduga melanggar kode etik. Para pelapor terdiri dari tiga orang aktivis ’98, yaitu Petrus Hariyanto, Tendry Masenggi, dan Azwar Furgudyama.

    Petrus mengamati adanya kejanggalan dan pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu. KPU diduga melanggar ketentuan perundang-undangan, khususnya terkait revisi Peraturan KPU.

    Menurut Undang-Undang Pemilu, revisi peraturan harus melibatkan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah.

    Petrus melihat bahwa proses ini baru dilaksanakan pada tanggal 1 November 2023, padahal penutupan penerimaan Calon Presiden dan Wakil Presiden terjadi pada tanggal 25 Oktober 2023.

    Baca: Unjukrasa tolak pencawapresan Gibran

    Hal ini berarti proses penerimaan berkas dan penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden, khususnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumiraka, menggunakan Peraturan KPU yang masih belum diubah,”

    “Gugatan ini kami lakukan untuk menjaga marwah KPU dan mencegah keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon, sehingga Pemilu dapat berlangsung dengan keadilan dan integritas yang terjamin,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, membela diri dalam ruang sidang setelah diberi kesempatan oleh Ketua DKPP.

    Menurutnya, KPU telah menjalankan ketentuan perundang-undangan dalam membuat penetapan Prabowo-Gibran sebagai peserta Pilpres 2034.

    KPU menurut Hasyim sudah melakukan konsultasi dengan DPR dalam merevisi Peraturan KPU No 13 Tahun 2023, sehingga revisi tersebut sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

    “Keputusan MK itu memperbolehkan usia kurang dari 40 tahun mencalonkan diri sebagai Capres/Cawapres asal sudah berpengalaman menjadi kepala daerah atau sedang menjabat. Pasangan Prabowo-Gibran juga sudah menyelesaikan semua persyaratan yang harus dijalani termasuk tes kesehatan,” ujarnya.

    Baca: Merasa dibodohi, GM ajak lawan politik dinasti Jokowi

     

  • Putusan Sidang DKPP, KPU Terbukti Melanggar Etik Meloloskan Gibran Sebagai Cawapres

    Putusan Sidang DKPP, KPU Terbukti Melanggar Etik Meloloskan Gibran Sebagai Cawapres

    7cloud.asia – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Ketua KPU, Hasyim Asy’ari terbukti melanggar etik dan menjatuhkan peringatan keras terakhir untuk semua anggota KPU.

    Sidang putusan ini dibacakan DKPP dalam sidang yang digelar pada Senin (05/02/2024) di Gedung DKPP, Jakarta.

    Putusan ini terkait dengan pengaduan Pelanggaran Etik Penyelenggaraan Pemilu yang diajukan oleh tiga orang aktivis pro demokrasi yaitu Petrus Hariyanto, Firman Tendry Masengi dan Azwar Furgudyama.

    Dalam amar putusan yang dibacakan oleh ketua DKPP, Heddy Lukito, tindakan para komisioner KPU sebagai teradu telah melanggar pedoman kode etik penyelenggara Pemilu.

    Baca: DKPP terima 309 pengaduan pelanggaran etika terkait pemilu 2024

    KPU telah mengirimkan surat ke Pimpinan Partai Politik perihal tindak lanjut Putusan MK no.90/PUU-XXl/2023.

    Surat tersebut meminta kepada Partai Politik memedomani putusan MK dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

    Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023, teradu menerima berkas pendaftaran Prabowo-Gibran dan langsung menyebut memenuhi syarat dengan menjadikan PKPU nomor 19 tahun 2023 yang belum direvisi sesuai putusan MK sebagai rujukan.

    “KPU seharusnya melakukan revisi terhadap PKPU terlebih dahulu agar sesuai dengan putusan MK. Bukan sekadar mengirim surat kepada partai politik,” kata Heddy.

    Baca: Putusan MK berujung pelaporan

    Namun putusan DKPP ini tidak menyentuh urusan sah atau tidaknya pendaftaran capres-cawapres dalam Pemilu 2024.

    Sementara itu, Petrus Hariyanto sebagai penggugat menyatakan putusan DKPP ini membuktikan bahwa keputusan KPU menetapkan Gibran Rakabuming Raka selaku cawapres melanggar hukum.

    “Masyarakat bisa melihat proses pencalonan Gibran banyak masalah hukum sehingga tak layak dipilih,” kata Petrus.

    Menurutnya keputusan KPU tersebut cacat hukum dan menyerukan kepada masyarakat untuk menggugat ke MA.

    Masyarakat dapat meminta MA melakukan uji materi apakah keputusan KPU tersebut melanggar undang-undang. 

    Sedangkan Patra M. Zen, koordinator Tim Pembela Demokrasi 2.0 (TPDI jilid 2) mengapresiasi putusan DKPP tersebut. Namun, sanksi yang diberikan seharusnya lebih keras dengan pemberhentian jabatan.

    Baca: Empat gugatan kode etik penyelenggara Pemilu disidangkan

    “Semestinya sanksi terhadap Ketua KPU adalah pemberhentian dari jabatan karena sebelumnya yang bersangkutan pada 3 April 2023 sudah mendapat sanksi peringatan keras,” jelas Patra.

    Patra memaparkan ketua KPU, Hasyim Asy’ari pernah mendapatkan sanksi karena melakukan perjalanan pribadi dengan Hasnaeni selaku ketua umum partai yang tengah mengikuti proses pendaftaran partai dalam Pemilu.

    “Putusan DKPP ini artinya KPU melanggar etik penyelenggara Pemilu untuk bisa meloloskan Gibran sebagai cawapres. Sebaliknya kalau DKPP taat dan patuh pada peraturan, maka Gibran tidak akan lolos menjadi cawapres dalam Pemilu tahun 2024,” urai Patra.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Pemilu 2024: Pasangan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin Tunggu Penghitungan Resmi KPU

    Pemilu 2024: Pasangan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin Tunggu Penghitungan Resmi KPU

    7cloud.asia – Pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama akan menunggu hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka menolak mengomentari hasil hitung cepat, dan pidato kemenangan Prabowo Subianto.

    Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mempertanyakan perolehan suara Ganjar-Mahfud dalam pemilu presiden 2024 ini .

    Dia meminta semua pihak, termasuk pendukung Ganjar-Mahfud untuk mengikuti seluruh proses, termasuk menunggu hasil penghitungan akhir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Berbicara di Posko Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud, di Jalan Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024), Ganjar Pranowo enggan menanggapi dengan serius soal kecilnya perolehan suara timnya dalam hitung cepat berbagai lembaga.

    “Kamu percaya nggak suara saya segitu?” ungkap Ganjar sambil tertawa kecil.

    Baca: PDIP akan kumpulkan bukti kecurangan Pemilu 2024

    Ia mengatakan pasangan Ganjar-Mahfud akan menjalani seluruh proses pesta demokrasi ini, termasuk mengikuti hasil penghitungan akhir oleh KPU, yang akan dilakukan hingga Maret mendatang.

    Senada dengan Ganjar Pranowo, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies-Muhaimin juga meminta semua pihak menunggu pengumuman resmi KPU.

    Pasangan Anies-Muhaimin tampil bersama untuk memberikan keterangan kepada wartawan di markas Tim Pemenangan Anies-Imin di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam.

    “Saya tegaskan kita menghormati dan menghargai KPU. Kita akan tunggu hasil KPU. Sekaligus ini komitmen dari kami, apapun hasil yang dikeluarkan KPU, kami akan hormati dan hargai,” tegas Anies Baswedan dilansir VOA Indonesia.

    Baca: Banyak TPS di Jakarta dipindah karena banjir

    Komitmen saya, lanjut Anies tetap menjadi bagian dari gerakan perubahan, kita tidak akan bergeser, tidak akan bergeming dari hal ini.

    Kami akan tetap pada gagasan awal, menjadikan Indonesia lebih baik, lebih adil dan makmur untuk semua. 

    Sementara cawapresnya, yang akrab disapa Cak Imin, mengingatkan para kader partai dan simpatisan pendukung AMIN untuk tidak lengah dan bersabar.

    “Jangan lengah, jangan terprovokasi, jangan terhipnotis oleh berita-berita, maupun berbagai perkembangan yang dimainkan. Sama seperti pemilu yang lalu, belum apa-apa sudah ada yang sujud syukur,” ujar Muhaimin Iskandar.

    Ia melanjutkan, “Kita harus terus waspada karena pada dasarnya proses ini masih panjang, ada yang harus kita jaga,”

    Baca: Menakar etika bernegara Jokowi di Pemilu 2024

    Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei dari sekitar 80 persen suara yang masuk hingga Rabu malam (14/2/2024), menunjukkan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming telah meraih lebih dari 55 persen suara.

    Hal ini membuat pemilu 2024 diproyeksikan hanya akan berlangsung satu putaran.

    Namun demikian kecurangan yang cukup masif ditemukan membuka kemungkinan dilakukan pencoblosan ulang di sejumlah daerah.

  • Pemilu 2024: KPU Sebut ada 2,325 TPS yang Salah Konversi Formulir C1

    Pemilu 2024: KPU Sebut ada 2,325 TPS yang Salah Konversi Formulir C1

    7cloud.asia – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyebut, ada sebanyak 2.325 tempat pemungutan suara (tps) yang mengalami salah konversi Formulir Model C1-Plano

    Formulir Modl C1-Plano adalah catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

    “Yang jelas sudah kami pantau dan termonitor itu tadi ada di 2.325 tps,” ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (15/2/2924).

    Kendati demikian, KPU belum mengecek secara detail terkait jumlah suara yang tidak tepat. Menurutnya, kesalahan atau ketidaktepatan konversi dari pembacaan Formulir Model C1-Plano yang diunggah bersifat acak.

    Oleh karena itu, sambung Hasyim, hasil penghitungan suara yang salah di 2.325 TPS sudah teridentifikasi oleh sistem.

    Baca: Hasil itung cepat ada anomali, PDIP Siaga !

    KPU juga sudah meminta agar petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) melakukan koreksi terhadap konversi yang salah.

    “Supaya pemindaiannya itu jelas dan terbaca sebagaimana tertulis di dalam formulir,” jelasnya.

    Hasyim menjelaskan bahwa Formulir Model C1-Plano diunggah oleh petugas kpps menggunakan fitur foto dalam aplikasi Sirekap. Kemudian, terdapat sistem konversi dalam Sirekap yang berfungsi membaca formulir tersebut.

    Lalu, secara otomatis akan muncul angka hitungannya. Di situlah, lanjut dia, muncul masalah perbedaan angka antara Formulir Model C1-Plano dan Sirekap.

    Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

    Baca: Perolehan suara PDI Perjuangan masih teratas

    KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada Pemilu 2024 mendatang untuk menciptakan Pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

    Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Sirekap juga menjadi alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu 2024.

    Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya di https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir Pemilu 2024.

    KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di tps dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

    Baca: Pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud tunggu hasil penghitungan KPU

    Adapun penghitungan suara yang dilakukan oleh kpps, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka.

    Penghitugan ini berjenjang oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera memperbaiki Sirekap karena memang ditemukan adanya kesalahan data antara formulir C hasil penghitungan suara dan yang terbaca oleh sistem.

    “Tentu Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk segera melakukan perbaikan Sirekap supaya tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik,” ujar Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    Bawaslu, kata Lolly, telah melakukan pengecekan terkait kesalahan input data hasil penghitungan suara.

    “Kami cek, ternyata memang ada kesalahan input ini,” ujar dia.

    Baca: PDIP akan kumpulkan bukti kecurangan di Pilpres 2024

    Bawaslu menduga, kesalahan input tersebut terjadi karena ada ketidakakuratan sistem digital pada Sirekap dalam membaca tulisan pada formulir hasil penghitungan suara yang difoto oleh petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    “Bisa jadi yang namanya garisan tangan tidak sesuai, sehingga kemampuan membacanya yang kemudian tidak akurat,” imbuhnya.

    Menurut Lolly, data yang tidak terbaca dengan akurat oleh Sirekap seharusnya langsung bisa dikoreksi pada tingkatan bawah agar tidak menciptakan kebingungan.

    Sumber: Antaranews.com

     

  • Ingin Cek Perolehan Suara Pemilu 2024 dari Sumber Resmi? Klik Laman Ini

    Ingin Cek Perolehan Suara Pemilu 2024 dari Sumber Resmi? Klik Laman Ini

    7cloud.asia – Untuk mengetahui hasil perolehan suara peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, masyarakat bisa mengakses web KPU dengan mengeklik infopemilu.kpu.go.id.

    Di laman resmi KPU ini masyarakat juga dapat mencocokkan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

    Dengan fasilitas yang disediakan KPU, publik akan tahu apakah hasil hitungan suara Pemilu 2024 di TPS, Rabu (14 Februari 2024), sudah masuk dalam sistem atau belum, kemudian apakah sudah sesuai.

    Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

    Jika Anda ingin mengetahui hasil hitung suara dan rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, tinggal klik “lihat” muncul diagram lingkar yang menunjuk perolehan suara ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Baca: KPU sebut konversi rekap penghitungan suara di lebih 2000 TPS alami kekeliruan 

    Progres hasil hitung suara Pilpres 2024 hingga Kamis pukul 09.00 WIB, baru 337.602 TPS (41,01 persen) dari total 823.236 TPS yang memberi hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (Formulir Model C1-PPWP).

    Untuk sementara, Paslon 01 meraih 5.459.425 suara (24,55 persen), Paslon 02 mendapatkan 12.476.925 suara (56,11 persen), dan Paslon 03 memperoleh 4.300.835 (19,34 persen).

    Namun demikian, KPU mengakui adanya kesalahan input hasil rekapitulasi suara di lbih dari 2000 TPS di seluruh Indonesia. 

    Publik jika ingin mengetahui perolehan di TPS masing-masing, tinggal klik nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan nomor TPS.

    Tidak hanya hasil penghitungan suara pasangan calon, tetapi juga hasil penghitungan Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

    Tinggal pilih “PILEG DPR”, “PILEG DPRD PROVINSI”, “PILEG DPRD KAB/KOTA”, dan “PEMILU DPD” akan menampilkan hasil penghitungan suara. Misalnya, mau melihat hasil pemilu anggota legislatif (pileg) di masing-masing daerah pemilihan (dapil), tinggal pilih DAPIL.

    Baca: Ada anomali dalam penghitungan cepat, PDI Perjuangan siaga

    Namun, sayang begitu pencoblosan surat suara pada Pemilu 2024 pada hari Rabu (14/2/2024) selesai, website KPU tidak dapat diakses. Hal ini pun diakui oleh anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos.

    Menurut Betty Epsilon Idroos, situs utama KPU memang mengalami serangan siber berupa serangan DDoS (distributed denial of services) dalam jumlah yang sangat besar, bahkan sampai ratusan juta serangan siber ke situs web tersebut.

    Tim Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC lantas berusaha mengakses situs KPU menggunakan akses VPN (virtual private network) dari beberapa negara seperti Singapura, Australia, dan Jepang. Namun, situs tersebut juga tidak dapat diakses.

    Pada saat pengecekan konektivitas menggunakan ping, server KPU masih merespons.

    Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Dr. Pratama Persadha menyimpulkan server dalam kondisi hidup dan terkoneksi ke internet.

    “Hanya saja layanan webnya yang tidak dapat diakses meskipun pada saat melakukan port scanning (pemindaian port) ke server KPU port 80 yang biasanya dipergunakan untuk layanan internet terbuka,” ujarnya dikutip Antaranews.com.

    Baca: Perolehan suara PDI Perjuangan masih teratas

    Serangan DDoS adalah jenis serangan ketika sejumlah besar permintaan data atau lalu lintas internet dikirimkan secara bersamaan ke sistem atau server target dengan tujuan mengganggu ketersediaan layanan tersebut.

    Serangan ini membanjiri sistem target dengan lalu lintas yang tidak valid atau palsu sehingga menyebabkan sistem menjadi overload atau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah.

    Serangan DDoS menargetkan situs web dan server dengan mengganggu layanan jaringan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya aplikasi.

    Pelaku di balik serangan ini membanjiri situs dengan lalu lintas yang menyimpang sehingga fungsionalitas situs web menjadi buruk atau membuatnya offline sama sekali. Jenis serangan ini sedang meningkat.

    Serangan DDoS, menurut dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Pratama Persadha, memiliki jangkauan yang luas, bahkan menargetkan semua jenis industri dan perusahaan dengan semua ukuran di seluruh dunia, seperti permainan, e-niaga, dan telekomunikasi.

    Baca: Film Dirty Vote ungkap kecurangan terstruktur di Pemilu 2024

    Serangan DDoS merupakan beberapa ancaman siber yang paling umum. Namun, dapat berpotensi membahayakan bisnis, keamanan daring (online), penjualan, dan reputasi pengguna.

    Serangan ini sering pula untuk menyerang sistem pemilu karena dampaknya yang dapat mengganggu jalannya proses pemilu secara signifikan.

    Bisa jadi serangan tersebut merupakan bagian dari upaya menimbulkan keraguan integritas hasil pemilu dengan menyebabkan gangguan pada sistem pelaporan atau penghitungan suara.

    Selain itu, serangan DDoS yang sukses dapat mengganggu proses pemilu secara keseluruhan, menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan integritas sistem pemilu.

    DDos juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokratis dan melemahkan legitimasi pemerintah yang terpilih.

    Sumber: Antaranews.com

     

  • Pemilu 2024: Jumlah Petugas KPPS yang Meninggal Tercatat 71 Orang

    Pemilu 2024: Jumlah Petugas KPPS yang Meninggal Tercatat 71 Orang

    7cloud.asia –  Pelaksanaan pemugutan suara Pemilu 2024 pada Rabu (14/2/2024), tak hanya disertai banyak kejanggalan dan dugaan kecurangan ternyata juga memakan banyak korban.

    Tercatat ada 71 orang petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024 dari Rabu (14/2/2024) hingga Minggu (18/2/2024) 

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan hal ini tak lepas dari beratnya beban yang harus mereka kerjakan selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

    Berdasarkan monitoring KPU, ratusan penyelenggara pemilu badan ad hoc yang jatuh sakit terutama pada peak season yang bebannya berat pada tanggal 14 Februari sampai 18 Februari 2024 pukul 23.58.

    Baca: Belasan petugas KPPS di Gorontalo sakit karena kelelahan

    “Dalam catatan kami yang meninggal ada 71 orang,” ujar Hasyim saat konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (19/2/2024).

    Dia merinci dari 71 orang yang meninggal itu, ada satu orang yang merupakan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK). Kemudian, anggota panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan sekitar 4 orang.

    Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS sebanyak 42 orang.

    Lalu, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang meninggal sekitar 24 orang saat menjaga keamanan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

     

    Baca: Forum relawan Ganjar dan Anies gelar aksi bersama tolak hasil Pilpres 2024 

    Sementara itu, yang sakit mencapai 4.567 orang dengan rincian pada tingkat kecamatan atau anggota PPK 136 orang. Di tingkat PPS 696 orang dan KPPS ada 3.371 orang.

    “Untuk Linmas yang sakit ada 364 orang,” ucapnya.

     

    Sebelumnya, Sabtu (17/2/2024), Hasyim Asy’ari mengatakan, pihaknya telah menyiapkan santunan bagi petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024.

    “Iya, disiapkan santunan,” kata Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Baca: Pemilu 2024 dibajak Jokowi, masyarakat sipil siap bergerak 

    Dia menjelaskan santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022.

    Secara teknis santunan untuk petugas penyelenggara pemilu diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

    Besaran santunan tersebut juga telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022, melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

    “Untuk besaran santunan sebesar Rp36.000.000 dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,” tambah Hasyim.

    Sumber: Antaranews.com