Tag: krisis iklim

Greenfaith Ajak Anak Muda Lakukan Aksi Nyata Atasi Krisis Iklim

7cloud.asia – Perempuan dan kelompok rentan menjadi korban yang paling merasakan dampak krisis iklim.

Untuk memberdayakan perempuan dan kelompok rentan lain dalam menghadapi krisis iklim, United Evangelical Mission (UEM) dan GreenFaith Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung berbagai aksi iklim.

Komitmen untuk menguatkan perempuan dalam menghadapi krisis iklim ini disampaikan Advocacy Officer UEM, Irma Riana Simanjutak, di sela training Keadilan Gender dan Iklim yang berlangsung 21-22 Maret 2024 di Pematang Siantar, Sumatera Utara.

“UEM telah mendukung dan membantu korban kerusakan lingkungan akibat krisis iklim, salah satunya masyarakat adat untuk dapat mempertahankan hak ulayatnya,” ujarnya

Training ini diselenggarakan bersama oleh United Evangelical Mission (UEM) Region Asia, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan GreenFaith Indonesia,

Baca: Milenial dan Gen Z bisa jadi kelompok penekan industri agar lebih ramah lingkungan

Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, disebutkan setidaknya 50 orang mahasiswa dan pemuda asal Pematang Siantar, Balige dan Laguboti mengikuti pelatihan ini.

Tak terkecuali perwakilan organisasi Islam setempat.

Pendeta Debora Sinaga, Kepala Departemen Diakonia HKBP menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk menahan laju krisis iklim.

Komitmen ini tercantum dalam konfesi atau dokumen pengakuan untuk melawan kerusakan lingkungan sebagai bagian dari suara kenabian gereja.

“HKBP bersama dengan lembaga lintas iman telah lama berjuang untuk menyelamatkan lingkungan melalui kampanye, pendidikan lingkungan dan bahkan ikut dalam aksi penutupan PT.IIU beberapa puluh tahun lalu,” ungkapnya..

Lebih lanjut, Pdt. Debora menyebutkan tantangan yang dihadapi akan semakin berat. Karena itu dibutuhkan kerjasama dan networking, agar berjuang bersama menghadapi kerusakan lingkungan demi mewujudkan keadilan iklim dan gender.

Baca: Antusiasme Gen Z untuk ikut terlibat dalam aksi iklim masih rendah

Dalam pelatihan ini peserta mendapatkan materi tentang lingkungan, sejak era kolonial hingga era industri yang mengksploitasi sumber daya alam sehingga berdampak pada keadilan gender.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan bagaimana agama meletakkan isu lingkungan, dalam tajuk Faith and Climate Justice: Pandangan Islam dan Kristen.

Sementara di hari kedua, peserta berlatih membangun pemikiran untuk gerakan
berbasis agama dan contoh yang dapat dilakukan, membangun pesan atau strategi komunikasi aksi iklim.

David Effendi, fasilitator dari GreenFaith Indonesia menemukan ekspresi antar generasi, keadilan
gender, komitmen, dan kolaborasi lintas usia terjalin dengan baik dalam pelatihan ini.

Pelatihan ini memotivasi peserta untuk terlibat langsung dalam aksi nyata untuk mengantisipasi krisis iklim seperti yang diungkapkan Ruth Sianipar dan Yogi Siahaan

Baca: Riset mengungkap anak muda sadar akan ancaman krisis iklim tapi enggan beraksi

“Setelah mempelajari Climate and Gender Justice, saya semakin yakin bahwa perubahan yang kita butuhkan ada di tangan kita sendiri, dan kita memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan yang berarti,” kata Ruth, mahasiwa dari Sekolah Tinggi Bilblevrouw.

Hal serupa diungkapkan oleh Yogi peserta dari Persekutuan Naposobulung Distrik V Sumatera Timur.

“Training ini sangat membuka wawasan baru bagi saya, terima kasih kepada para narasumber yang telah membagikan ilmunya,” ujarnya .

Sebagai penutup, Koordinator Greenfaith Indonesia, Hening Parlan mengapresiasi
antusiasme dari para peserta yang hadir dari kalangan kampus teologi dan aktivis lingkungan di organisasi keagamaan.

“Yang paling menarik, para peserta pelatihan sangat cepat untuk merespon apa yang akan dilakukan di kemudian hari, dan EUM juga siap memberikan support untuk project kecil mereka yang akan kita bawa untuk kampanye Faith for Climate Justice pada Mei 2024 mendatang,” ujarnya.

Baca: Seperti ini media memotret aksi lingkungan anak muda

Hening juga berharap kampanye ini tidak hanya membawa dampak pada masyarakat lokal tetapi gaungnya bisa dampak hingga tingkat internasional.

Pelatihan Keadilan Gender dan Iklim ini adalah kegiatan ketujuh yang diadakan GreenFaith Indonesia bekerja sama dengan sejumlah organisasi keagamaan dalam serial pelatihan Keadilan Iklim yang sebelumnya berlangsung di Jakarta, Tangerang, dan Salatiga.

Kegiatan ini memadukan metode materi pengetahuan, diskusi dan penyusunan rencana aksi, yang disampaikan secara hybrid, di luar dan dalam jaringan sepanjang Januari – Maret 2024.

Rencana aksi dari seluruh kegiatan ini akan serentak dilakukan pada pekan kampanye Faith for Climate Justice pada Mei 2024 secara global bersama jaringan GreenFaith.

Baca: Bumi butuh aksi nyata untuk mencegah kerusakan lingkungan

July 30, 2026
OCHA: Krisis Iklim Picu Masalah Kemanusiaan di Afghanistan, Pakistan dan Sudan

7cloud.asia – Direktur Operasi Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) Edem Wosornu hari Kamis (23/5/2024) mengatakan situasi kkrisis iklim membuat kondisi kemanusiaan di Afghanistan “rentan”

Di mana, krisis iklim membuat 23 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Jumlah ini menurutnya lima kali lebih besar dibanding tahun 2019.

Wosornu mengatakan krisis iklim global telah menimbulkan dampak langsung terhadap warga Afghanistan dengan meluasnya kelangkaan pasokan air bersih.

Baca Juga: Korban Akibat Banjir di Brasil Bertambah menjadi 151 Orang, Disebut Bencana Iklim Terburuk

Kondisi ini selanjutnya menimbulkan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan gizi yang baru.

“Lebih dari 15 juta warga Afghanistan kini menghadapi kelangkaan pangan akut,” tambahnya.

Wosornu menjelaskan bahwa meskipun perempuan dan anak perempuan masih terus menghadapi diskriminasi, ia dan mitra-mitranya masih dapat menjalankan mandatnya.

Baca Juga: Korban Meninggal Akibat Banjir Bandang di Afghanistan 315 Orang, PBB Kaitkan dengan Perubahan Iklim

“Ada beberapa orang dalam komunitas yang secara de facto mendengarkan kami, meskipun ada juga yang menutup mata terhadap beberapa kegiatan yang kami lakukan,” ujarnya.

Lebih jauh ia juga melaporkan lawatannya ke Sudan di mana dampak krisis iklim dan perang telah membuat jutaan orang menghadapi risiko. “Jika kita kehilangan musim tanam, kita akan kehilangan banyak nyawa.”

Sumber:VOAIndonesia

July 30, 2026
Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Save The Children Ingatkan Dampak Krisis Iklim pada Anak

7cloud.asia – Save The Children Indonesia mengingatkan efek domino krisis iklim yang sedang terjadi di Indonesia bisa berdampak pada hak-hak anak.

Chief (Interim) Advocacy, Campaign, Communication and Media Save the Children Indonesia Tata Sudrajat dalam keterangannya mengatakan berbagai penyakit mengintai anak-anak akibat krisis iklim.

“Kekeringan yang berlangsung terus-menerus akan menempatkan anak pada posisi paling rentan, yang terpaksa mengorbankan waktu belajar dan berisiko terhadap kesehatan mereka, seperti malaria, demam berdarah, infeksi pernafasan, dan penyakit kulit,” katanya, dikutip Antaranews.com, Rabu (5/6/2024).

Tata menyampaikan hal ini berkaitan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati pada 5 Juni 2024 dengan tema “Restorasi Generasi”.

Menurut Save The Children, krisis iklim dan hak anak sering dianggap tidak ada korelasinya, sehingga topik ini tidak muncul ke permukaan.

Baca Juga: Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024: Upaya Dunia untuk Merestorasi Lahan dan Melawan Penggurunan

Pembicaraan tentang krisis iklim, menurutnya, masih dominan mengenai perubahan fisik lingkungan.

“Ini tidak bisa diabaikan, kita harus segera bertindak untuk memastikan hak-hak mereka tetap terpenuhi walaupun dalam situasi krisis,” ujar dia.

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan kajian cepat Save the Children Indonesia pada November 2023, disebutkan bahwa kekeringan berdampak pada kesehatan, gangguan pada pendidikan anak serta mengancam kehidupan sehari-hari masyarakat

Penelitian yang berfokus di tiga kabupaten, yakni Lombok Barat, Sumba Timur dan Kupang ini berfokus pada dampak dan langkah kesiapsiagaan yang harus segera dilakukan dalam menghadapi kekeringan di Indonesia.

Dampak kekeringan pada pendidikan anak-anak dapat terlihat dari bagaimana anak-anak sulit berkonsentrasi saat pelajaran berlangsung, misalnya di Lombok Barat, anak-anak harus bangun pada jam tiga pagi untuk mengantre mengambil air sebelum pergi ke sekolah.

Baca Juga: 50 Tahun Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Polusi Plastik Ditargetkan Turun 80 Persen pada 2040

“Di Sumba Timur, NTT misalnya, anak-anak harus menempuh perjalanan 1,5–2 kilometer ke mata air setiap jam lima pagi,” ujar dia.

Selain itu, isu kesehatan, malaria dan demam berdarah dapat menjadi problema akibat kelangkaan air yang menciptakan lingkungan yang ideal bagi perkembangbiakan nyamuk pembawa penyakit.

Kurangnya sumber air yang memadai memaksa masyarakat untuk menyimpan air, sehingga secara tidak sengaja menciptakan tempat berkembang biak bagi nyamuk.

Tidak hanya malaria dan demam berdarah, risiko penyakit pernafasan dan penyakit kulit, seperti infeksi bakteri dan jamur pada kulit, namun tidak terbatas pada impetigo, kudis, dan dermatitis jamur bisa terjadi akibat ketidakmampuan untuk menjaga praktik kebersihan.

Selain itu, gagal panen akibat kekeringan mengakibatkan nutrisi anak dan ibu hamil tidak terpenuhi akibat penurunan ketersediaan makanan yang bergizi.

Baca Juga: Dari Tragedi Teluk Minamata Lahirlah Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Tidak hanya itu, gagal panen juga berefek pada ekonomi keluarga sehingga berdampak pada kelanjutan pendidikan anak.

Save the Children Indonesia, kata dia, menyerukan kepada pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk segera berkolaborasi dalam memperkuat langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Menurut dia, tindakan kolektif yang cepat dan terarah sangat diperlukan untuk mengkaji lebih jauh dampak perubahan iklim terhadap kesejahteraan keluarga dan anak.

Dia juga mengajak pihak terkait untuk mentransfer istilah-istilah iklim ke dalam bahasa yang lebih mudah difahami masyarakat, orangtua, dan anak, serta menyampaikan pesan-pesan mitigasi dan adaptasi dalam bahasa masyarakat.

July 30, 2026
Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Sekjen PBB Kembali Serukan inggalkan Bahan Bakar Fosil untuk Hadang Krisis Iklim

7cloud.asia – Krisis iklim telah menjadi isu utama selama Antonio Guterres menjabat sebagai Sekjen PBB sejak tujuh setengah tahun yang lalu.

Ia telah berulang kali menyerukan penghentian penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil lainnya dan beralih ke energi terbarukan yang lebih bersih untuk menghadang laju krisis iklim.

Energi terbarukan yang lebih bersih, seperti tenaga angin dan tenaga surya – telah menghasilkan hampir sepertiga kapasitas listrik dunia.

Peringatan ini kembali disuarakan Guterres di Hari Lingkungan Hidup Sedunia Rabu (5/6/2024) dengan mendesak bank-bank untuk berhenti membiayai proyek-proyek minyak, batu bara dan gas.

Sebagai gantinya, Guterres mengajak dunia perbankan berinvestasi pada energi terbarukan.

Ia meminta negara-negara untuk melarang iklan dari produsen bahan bakar fosil dan mengatakan bahwa platform berita dan teknologi harus berhenti menerima iklan mereka.

“Saya menyerukan kepada para pemimpin industri bahan bakar fosil untuk memahami bahwa jika Anda tidak berada di jalur cepat menuju transformasi energi bersih, Anda membawa bisnis Anda ke jalan buntu – dan menyeret kita semua,” ujarnya.

Baca Juga: Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024: Upaya Dunia untuk Merestorasi Lahan dan Melawan Penggurunan

Guterres menambahkan bahwa industri minyak dan gas hanya menginvestasikan 2,5 persen dari total pengeluaran untuk energi bersih pada tahun lalu.

Ia mendesak perusahaan-perusahaan hubungan masyarakat dan pelobi untuk berhenti mendukung industri “penghancuran planet” ini dan meninggalkan klien-klien tersebut.

“Banyak orang di industri bahan bakar fosil yang tanpa malu-malu melakukan greenwashing, bahkan ketika mereka berusaha untuk menunda aksi iklim – dengan lobi, ancaman hukum, dan kampanye iklan yang besar-besaran,” katanya.

Di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, Guterres juga menegaskan kembali pendiriannya bahwa mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis iklim adalah mereka yang paling menderita,

Masuk dalam kelompok ini terutama negara-negara miskin di Afrika dan negara-negara kepulauan kecil.

Negara-negara ekonomi utama G20 menghasilkan 80 persen emisi dunia justru lebih sedikit merasakan dampak krisis iklim.

“Sangat memalukan bahwa mereka yang paling rentan dibiarkan terlantar, berjuang mati-matian untuk menghadapi krisis iklim yang tidak mereka ciptakan,” katanya.

Baca Juga: 50 Tahun Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Polusi Plastik Ditargetkan Turun 80 Persen pada 2040

Guterres memperingatkan bahwa perbedaan suhu antara 1,5 dan 2 derajat celcius dapat berarti kelangsungan hidup atau kepunahan bagi beberapa negara kepulauan kecil dan masyarakat pesisir.

“1,5 derajat bukanlah sebuah target. Itu bukan tujuan. Ini adalah batas fisik,” katanya.

Pemanasan global, ujarnya, telah merusak lautan di planet ini, terumbu karang dan ekosistem laut, serta mencairnya es laut.

Di seluruh dunia, banjir besar, kekeringan, gelombang panas, kebakaran hutan, dan bencana lain yang berhubungan dengan iklim menjadi semakin sering terjadi.

Guterres menegaskan bahwa harus ada lebih banyak pembiayaan dan dukungan teknis dari negara-negara kaya untuk mengurangi dampak iklim dan berinvestasi pada energi terbarukan bagi negara-negara berpenghasilan rendah.

Ia juga mengatakan bahwa sistem peringatan dini global harus tersedia pada tahun 2027, untuk melindungi semua orang di Bumi dari cuaca, air, dan iklim yang berbahaya.

Dia mendesak warga untuk terus membuat suara mereka didengar dan mengatakan bahwa inilah saatnya bagi para pemimpin untuk memutuskan di pihak siapa mereka berada.

“Sekarang adalah waktunya untuk menggerakkan; sekarang adalah waktunya untuk bertindak; sekarang adalah waktunya untuk menyampaikan,” ujarnya yang disambut tepuk tangan meriah. “Ini adalah momen kebenaran kita.”

Sumber: VOA Indonesia

July 30, 2026
Cara Sederhana Melawan Krisis Iklim: Naik Transportasi Publik dan Tak Konsumsi Air Minum Dalam Kemasan

7cloud.asia – Dalam konferensi melawan perubahan iklim, Youth Climate Conference 2024 pegiat Isu Lingkungan dan Masyarakat Adat, Kynan Tegar, memaparkan dampak krisis iklim telah nyata dirasakan suku Dayak Iban Sungai Utik, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Kynan mengungkapkan, luasan hutan di tempatnya terus berkurang. Menurut data, sejak 1970 hingga 2010, hutan di Borneo Kalimantan telah berkurang 30 persen.

“Emisi karbon Indonesia juga 20-30 persen berasal dari Forest and Other Land Uses (FOLU). Di tempat saya, ratusan ribu hektar terus-menerus terkonversi dari hutan yang asri menjadi kelapa sawit,” ujar Kynan dalam sesi Youth Climatalk, akhir Juli lalu.

Ia menambahkan, dampak dari deforestasi tersebut sangat besar, tidak hanya untuk lingkungan, tapi juga masyarakat yang ada di sekitar wilayah itu. Salah satu yang dirasakan adalah banjir rob 10 tahunan.

“Kami sebagai masyarakat adat di sana, kami merasakan langsung dampaknya,” imbuh Kynan dalam konferensi yang diadakan Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Clean, Affordable and Secure Energy (CASE) for Southeast Asia Project itu.

Baca Juga: Upaya Menerapkan Sistem Guna Ulang di Sejumlah Kota di Eropa

Dalam diskusi ini diungkapkan, krisis iklim merupakan masalah besar dan multidimensional. Penyebabnya beragam, seperti eksploitasi sumber daya alam besar-besaran, aktivitas industri yang tinggi emisi, perang hingga marginsalisi masyarakat adat.

Oleh karena itu, Kynan menegaskan pentingnya semua pihak lintas generasi untuk bersama-sama menyuarakan hal tersebut dan membuat perubahan. Sebab, hal sekecil apapun bisa berdampak besar jika dilakukan bersama.

“Krisis iklim ini merupakan masalah multidimensional, apapun yang kita lakukan, itu berpotensi untuk membuat perubahan.

Dari berbagai sektor baik itu dari pendidikan, advokasi, lingkungan, transisi energi, menghemat energi, semua itu merupakan sesuatu yang dapat kita lakukan untuk menciptakan perubahan,” tutur dia.

National Chairperson Gen-B Indonesia Maya Lynn menegaskan, kontribusi anak muda dalam mendorong aksi melawan krisis iklim.

Baca Juga: Indonesia Masuk Daftar 30 Negara Paling Rentan Terkena Dampak Perubahan Iklim

“Transisi energi ini adalah agenda bagi semua lapisan masyarakat, jadi perlu adanya kolaborasi antar pihak. Enggak cuma pemerintah, enggak cuma anak muda, tapi semua generasi harus terlibat,” ujarnya.

Mulai dari hal kecil Lantas, bagaimana anak muda dapat ikut serta melawan perubahan iklim? Ia menilai, ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan, antara lain empat hal.

“Empat poin utama dari saya, adalah kebiasaan hemat energi. Lalu bijak dalam mobilisasi dan sumber energi, keterlibatan pemuda dalam advokasi transisi energi, dan perlunya inisiatif pemuda,” terang Maya.

Sementara itu, GADIS Sampul 2020 Sharon Sitania menilai perlunya lebih banyak keterlibatan anak muda dalam aksi iklim, terutama perempuan.

Sebab, merujuk Kepala UN Women Indonesia Dwi Yuliani, keterlibatan perempuan dalam advokasi perubahan iklim baru sebesar 20 persen.

Baca Juga: Jumlah Rumah Warga yang Memilah Sampah di Jakarta Pusat Terus Meningkat

“Berarti kita masih butuh lebih banyak lagi keterlibatan anak muda, apalagi anak muda perempuan, untuk selalu mengadvokasikan, berusaha haus dan mencari informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang bisa kita lakukan,” tutur Sharon.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menambahkan, aksi setiap individu memiliki kontribusi penting dalam meredam laju krisis iklim.

“Aksi sederhana yang nyata seperti mematikan listrik yang tidak digunakan, memanfaatkan transportasi umum, mengurangi penggunaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan menggunakan listrik dari energi terbarukan, misalnya PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) atap di rumah dapat membuat perbedaan besar,” ujar Fabby.

“Jikalau jutaan individu melakukan hal ini, maka dampaknya dapat membawa perubahan positif bagi bumi,” pungkasnya.

Adapun proses menuju YCC dimulai dengan sejumlah konsultasi untuk menjaring aspirasi anak-anak dan generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia, sejak bulan April.

Forum YCC juga menghasilkan Deklarasi Anak Muda untuk Iklim dan Transisi Energi, berisi komitmen dan rekomendasi konkret untuk pemerintah serta industri, dalam mendorong transisi energi bersih menuju Indonesia Emas 2045.

Sumber: Kompas.com

July 30, 2026
MADANI Berkelanjutan Ajak Kaum Muda Maluku Aktif Menangkal Krisis Iklim

7cloud.asia – Provinsi Maluku memiliki lebih dari 1.340 pulau dan 93 persen wilayahnya merupakan lautan, menghadapi tantangan besar dalam pelestarian lingkungan karena adanya krisis iklim.

Untuk menghadapi tantangan ini, MADANI Berkelanjutan mengajak kaum muda Maluku untuk berperan aktif melalui Sekolah Pembangunan pada 23-24 Agustus 2024 di kota Ambon.

Dengan adanya Sekolah Pembangunan ini, MADANI Berkelanjutan berharap kaum muda Maluku dapat memahami dampak dari krisis iklim.

Sekolah Pembangunan ini juga mengajak para pesertanya mengenal konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam aksi iklim.

Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad menegaskan pentingnya peran orang muda dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Baca Juga: Masalah Pendidikan Perubahan Iklim di Indonesia: Praktik Baik yang Telah Dilakukan

Dia mengatakan, krisis iklim sangat berdampak kepada negara-negara kepulauan seperti Indonesia, terutama Provinsi Maluku yang memiliki banyak pulau-pulau kecil.

Kenaikan muka air laut sangat mempengaruhi kehidupan, budaya dan pola hidup masyarakat Maluku yang umumnya tinggal di sekitar garis pantai.

”Jika pola pembangunan sekarang yang serba eksploitatif tidak diubah, dampaknya akan semakin parah di tahun-tahun mendatang. Karena itu orang muda punya peran penting dalam memastikan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan tercipta keadilan iklim,” ujar Nadia dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia.

MADANI Berkelanjutan memiliki fokus untuk memperkuat inisiatif antar pemangku kepentingan dalam mengatasi krisis iklim.

Lead Program Green Development MADANI Berkelanjutan, Resni Soviyana berharap dengan adanya Sekolah Pembangunan ini dapat membangun kolaborasi antara orang-orang muda, pemerintah dan stakeholder lainnya.

Baca Juga: LaporIklim: Jembatan Berbagai Pihak untuk Berbagi Informasi dan Mencari Solusi Atasi Perubahan iklim

”Sekolah Pembangunan dapat menjadi wadah bagi orang-orang muda Maluku agar mereka menjadi lebih kritis dan memiliki jiwa yang peduli terhadap pelestarian dan perlindungan lingkungan, serta mampu menjadi agen perubahan,” terangnya.

Resni berharap para peserta Sekolah Pembangunan dapat berkomitmen dan bersemangat untuk terus mengikuti seluruh rangkaian Sekolah Pembangunan yang diadakan selama satu tahun, baik secara daring maupun luring.

Peran kaum muda, ujarnya, harus terus ditingkatkan dan diperkuat dalam setiap proses pembangunan agar terbangun rasa kepedulian akan pentingnya isu lingkungan hidup.

“Masing-masing dari kita memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan karena itu merupakan hak hidup bagi generasi selanjutnya yang kita pinjam saat ini,” pungkas Resni.

July 30, 2026
Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Iklim Berharap Pemerintah yang Baru Mampu Wujudkan Keadilan Iklim

7cloud.asia – Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menilai Selama 10 tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo gagal meletakkan prinsip keadilan iklim di dalam membangun kebijakan dan aksi iklim di Indonesia.

Justru sebaliknya, kebijakan di era Presiden Jokowi menggerus kemampuan adaptasi rakyat terhadap krisis iklim.

Peraturan terkait iklim lebih mendorong pada munculnya bisnis yang memperdagangkan krisis iklim, ketimbang mengurangi emisi gas rumah kaca secara nyata dan meningkatkan ketahanan rakyat.

Situasi ini diperparah dengan besarnya ruang diskresi yang berdampak pada pelemahan demokrasi dan hilangnya fungsi kontrol publik kepada pemerintah atas jalannya kebijakan yang merugikan rakyat dan lingkungan.

Berdasarkan suara dan aspirasi subjek rentan dalam proses konsultasi rakyat yang digelar ARUKI di 8 provinsi di Indonesia, terungkap bahwa dampak atas ketidakadilan pembangunan dan ketidakadilan iklim yang dialami dan dirasakan oleh rakyat mendesak untuk segera direspon secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

“Hingga akhir kepemimpinan Presiden Jokowi, tak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin keadilan dan keselamatan rakyat dari krisis iklim. Padahal ancaman dan dampak krisis iklim sudah tak terhindarkan,“ demikian ARUKI dalam pernyataan tertulis yang diterima 7cloud.asia beberapa waktu lalu.

Baca: ARUKI nilai kebijakan iklim era Jokowi jauh dari perspektif keadilan

Subjek-subyek rentan harus menanggung dampak terberat ketika negara gagal merespon secara holistik persoalan krisis iklim.

Kebijakan bahkan memperburuk kemampuan adaptasi subjek rentan dengan pilihan model pembangunan ekstraktif yang merusak lingkungan dan melanggar HAM.

Karena itu, ARUKI mendesak pemerintah yang akas datang segera mengesahkan Undang-Undang Keadilan Iklim.

“Indonesia perlu satu regulasi yang lebih tinggi dan bisa memayungi semua sektor melampaui sekat-sekat sektoral dan birokrasi,“ demikian ARUKI dalam pernyataannya.

Momentum pergantian kepemimpinan nasiolnal ini sangat penting untuk dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan iklim, mengingat dampak krisis iklim yang semakin meluas dan mengorbankan kehidupan rakyat Indonesia.

ARUKI menegaskan, keadilan iklim bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak demi melindungi masa depan bumi dan rakyat Indonesia.

Baca: Pembangunan IKN wariskan kerusakan ekologi dan beban ekonomi

Dalam pernyataan itu, ARUKI yang beranggotakan sejumlah organisasi lingkungan mendesak agar pemerintahan baru untuk:

1. Proaktif melakukan evaluasi dan koreksi terhadap seluruh kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan semangat mewujudkan Keadilan Iklim seperti UU Minerba dan UU Cipta Kerja.

2. Melakukan revisi secara menyeluruh dokumen Comprehensive Investment and PolicyPlan (CIPP) JETP yang menempatkan pembiayaan transisi energi di Indonesia didominasi utang luar negeri dan mengabaikan pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas.

3. Mambatalkan atau mencabut semua konsesi tambang batubara yang telah ditawarkan kepada ormas keagamaan, serta menghentikan pemberian izin-izin tambang atas nama mengatasi krisis iklim.

4. Pemerintah dan DPR baru untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang
Keadilan Iklim.

July 30, 2026
Proyek Listrik Biomassa Mengancam Kelestarian Hutan Kalimantan

7cloud.asia – Di tengah krisis iklim yang semakin parah, ancaman hilangnya hutan di Kalimantan semakin meningkat, terlebih dengan maraknya proyek listrik biomassa.

Juru Kampanye Energi Trend Asia, Bayu Maulana Putra mengungkapkan hal ini saat menjadi pemantik diskusi lingkungan bertajuk No Music on a Dead Planet di Kabupaten Ketapang, Sabtu (14/9/2024).

Diskusi lingkungan ini menggandeng Las!, band lokal Pontianak yang konsentrasi di bidang lingkungan.

“Setelah bertahun-tahun dieksploitasi oleh industri kayu dan pertambangan, hutan kini menghadapi ancaman baru dari pengembangan energi yang kembali mengorbankan ekosistem,” kata Bayu.

Bayu menambahkan, proyek-proyek, seperti kebun kayu energi, kebun sawit biofuel, dan tambang mineral kritis menjadi ancaman nyata bagi kelestarian lingkungan.

Baca: Madani Berkelanjutan nilai proyek listrik biomassa picu penebangan hutan

Bayu mengungkapkan beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar mengembangkan proyek listrik biomassa, mencampur kayu dengan batubara untuk menghasilkan listrik di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Pemerintah mengklaim bahwa langkah ini bisa menekan emisi karbon yang memicu krisis iklim, namun kenyataannya proyek ini sangat rakus lahan.

Dibutuhkan sekitar 2,3 juta hektare lahan atau 35 kali luas Jakarta, untuk memenuhi pasokan biomassa kayu ke 52 PLTU.

Dari total lahan tersebut, setidaknya 1 juta hektare hutan alam akan dikorbankan untuk kebun kayu monokultur.

Praktek ini, menurut Trend Asia, hanya menguntungkan para konglomerat industri kehutanan. Sementara itu, masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan hutan justru semakin terdesak.

Baca: Penurunan emisi harus mengarah ke nol energi fosil

Dia mencontohkan kondisi di Kualan Hilir, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di mana ada perusahaan kebun kayu seluas 136 ribu hektare yang dicurigai kayunya akan dibakar untuk energi.

“Selama 2021 hingga 2023, mereka telah menghilangkan hutan alam seluas 33 ribu hektare, yang mengancam keberadaan satwa endemik dan membuat masyarakat adat Dayak terusir dari ruang hidup mereka,” kata Bayu.

Padahal, menurutnya, Kalimantan memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan dari sumber daya air, surya dan angin.

Selain mendukung transisi energi, pengembangan energi terbarukan ini juga diharapkan mampu menyediakan listrik untuk daerah-daerah terpencil yang masih belum terjangkau jaringan listrik nasional.

“Pemanfaatan optimal energi terbarukan di Kalimantan dapat meningkatkan kemandirian energi, mengurangi emisi karbon, dan memperluas akses energi ke wilayah yang membutuhkan,” kata Bayu.

Sumber:Antaranews.com

July 30, 2026
No Music on a Dead Planet: Ketika Kampanye Lingkungan Diusung di Panggung Musik

7cloud.asia – Perhatian terhadap krisis iklim kini menjadi prioritas utama masyarakat dari berbagai lapisan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengampanyekan sikap peduli lingkungan, tak terkecuali para seniman dan musisi di tanah air.

Pun demikian yang dilakukan dalam diskusi lingkungan bertajuk No Music on a Dead Planet di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada Sabtu (14/9/2024).

Diskusi lingkungan ini menggandeng Las!, band lokal Pontianak yang banyak menyorot isu lingkungan.

Lead Training Lembaga Gemawan, Arniyanti Arni mengatakan butuh kolaborasi berbagai pihak dalam menyikapi isu lingkungan dan krisis iklim yang sudah mengkhawatirkan.

NGO (organisasi non-pemerintah) yang fokus di isu lingkungan harus memanfaatkan teknologi dalam menjalankan program kerjanya.

Baca: Konser musik ramah lingkungan ala Coldplay

Dalam hal ini, NGO harus memanfaatkan media sosial untuk kampanye lingkungan. Kampanye harus lebih masif agar bisa menyentuh generasi muda yang menjadi penerus dalam merawat kelestarian lingkungan.

NGO juga harus meningkatkan kerjasamanya dengan menggandeng sejumlah pihak terkait, Seperti musisi dan influencer serta media.

“Ini penting untuk menyuarakan keberlangsungan lingkungan yang lebih baik agar bisa meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan kita,” kata Arni.

Baca: Piknik Bebas Plastik, tetap happy tanpa cemari lingkungan

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar Hendrikus Adam mengatakan pemerintah Indonesia memiliki komitmen menekan laju emisi karbon, namun dalam perjalanannya pemerintah menjadi terkesan ambigu.

Pasalnya, banyak wilayah hutan dan lahan gambut yang seharusnya dilindungi, malah diberikan kepada perusahaan perkebunan dan pertambangan untuk dibabat, demi mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Belum lagi rencana pembangunan PLTN yang jelas-jelas akan berdampak besar bagi lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat.

“Saya rasa ini harus menjadi perhatian bersama, untuk meluruskan komitmen awal pemerintah terhadap lingkungan,” kata Adam menggarisbawahi pentingnya kolaborasi semua pihak.

Baca: Perjalanan Pawai Bebas Plastik, cara happy tanpa cemari lingkungan

Slogan No Music on a Dead Planet mulai digaungkan para musisi di Indonesia yang tergabung dalam Music Declares Emergency sejak tahun lalu.

Dilansir goodnewsfromindonesia.id, Music Declares Emergency Indonesia ini resmi terbentuk pada 22 April 2023 saat peringatan Hari Bumi.

Gede Robi, vokalis Navicula, pemrakarsa MDE Indonesia mengatakan isu lingkungan saat ini menjadi revolusi para musisi yang tergabung dalam MDE Indonesia.

“Maksudnya, tidak ada musik di planet yang mati. Tidak ada euforia ketika bumi mengalami kerusakan dahsyat,” ujarnya kala itu seperti dikutip dari Kompas.com.

July 30, 2026
Kota Den Haag Terapkan Larangan Iklan Bahan Bakar Fosil Mulai Tahun Depan

7cloud.asia – Kota Den Haag di Belanda menjadi kota pertama di dunia yang melarang iklan yang mempromosikan bahan bakar fosil dan jasa yang bisa memperparah krisis iklim.

Larangan promosi bahan bakar fosil dan jasa yang bisa memperparah krisis iklim tersebut tertuang dalam aturan terbaru Kota Den Haag yang disahkan pada Kamis (12/9/2024).

Dilansir The Guardian, larangan promosi bahan bakar fosil tersebut secara efektif mulai berlaku pada awal tahun depan yakni 1 Januari 2025 dan mengikat secara hukum.

Dalam aturan tersebut, pemerintah kota Den Haag melarang segala bentuk iklan yang didanai secara publik dan swasta berupa bahan bakar minyak (BBM), penerbangan, hingga kapal pesiar di jalanan kota tersebut.

Larangan juga diberlakukan di papan reklame dan halte bus.

Ini adalah pertama kalinya sebuah kota di dunia melarang iklan yang mempromosikan penghasil emisi tinggi melalui aturan lokal.

Keputusan tersebut mengikuti seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada awal tahun ini kepada pemerintah dan media untuk memberlakukan larangan iklan-iklan yang memperparah perubahan iklim.

Aturan di Den Haag tersebut juga telah diusulkan di ibu kota Belanda, Amsterdam, beserta kota tetangga Haarlem.

Sebelumnya, Amsterdam dan Haarlem telah memberlakukan larangan pada produk yang berkontribusi pada kerusakan iklim, termasuk daging, meskipun mereka belum menjadikannya peraturan yang mengikat.

Femke Sleegers dari kelompok periklanan bebas fosil Belanda Reclame Fossielvrij mengatakan, upaya sebelumnya untuk mengatur iklan bahan bakar fosil di beberapa kota gagal karena operator menolak untuk mematuhi.

“Den Haag menunjukkan keberanian yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis iklim,” kata Sleegers.

Larangan iklan bahan bakar fosil Den Haag dipandang sebagai katalis potensial untuk kampanye serupa di seluruh dunia, termasuk Toronto di Kanada dan Graz di Austria.

Beberapa kota di sejumlah negara Eropa juga sudah mulai mencoba membatasi jangkauan produk dan jasa yang memiliki jejak karbon tinggi melalui gerakan dewan atau perjanjian sukarela dengan operator periklanan.

Pada Mei, Dewan Kota Edinburgh di Skotlandia sepakat melarang iklan untuk perusahaan bahan bakar fosil, maskapai penerbangan, bandara, mobil bertenaga bahan bakar fosil, kapal pesiar dan senjata di ruang iklan milik dewan.

Perusahaan yang menjual produk -produk ini juga tidak akan lagi dapat mensponsori acara atau kemitraan lain di ibu kota Skotlandia tersebut.

Sumber:Kompas.com

July 30, 2026