Tag: perguruan tinggi

7cloud.asia – Persoalan utama pendidikan tinggi di Indonesia bukan sekadar tumpang tindih program studi antara Perguruan Tinggi Kedinasan (PTKL), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS), melainkan pada ketidakadilan dalam alokasi anggaran pendidikan.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi X DPR, Sofyan Tan di sela kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/9/2025) seperti dilansir di Parlementaria.

“Kalau soal prodi sama, seperti pariwisata, itu tidak masalah. Masalahnya ada di anggaran. Pemerintah memberi biaya operasional jauh lebih tinggi untuk PTKL dibanding PTN, padahal sama-sama membuka prodi umum. Itu yang tidak adil,” tegasnya.

Menurutnya, PTKL seharusnya hanya difokuskan pada program studi kedinasan yang memang tidak bisa digantikan oleh sipil, seperti militer atau pemerintahan. Kalau masuk ranah umum, harusnya regulasinya disetarakan.

Sofyan juga menyoroti tingginya biaya operasional PTKL jauh lebih besar dibanding PTN maupun PTS, sementara kualitas SDM dosennya masih belum mencapai yang diharapkan.

“Biaya operasional PTKL jauh lebih besar dibanding PTN atau PTS, tapi kualitas SDM dosennya masih belum mencapai yang diharapkan,” tambahnya.

Baca: Keadilan di pendidikan tinggi masih jauh dari harapan

Sofyan menilai, alokasi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan yang belum tepat sasaran.

Ia menekankan, apabila dana yang mencapai Rp778 triliun benar-benar digunakan untuk layanan pendidikan, seluruh jenjang pendidikan bisa digratiskan.

“UU mengamanatkan 20 persen APBN untuk pendidikan, tapi faktanya banyak yang tidak digunakan langsung untuk layanan pendidikan. Kalau Rp778 triliun benar-benar dipakai, dari TK sampai sarjana bisa gratis semua,” tegasnya.

Ia bahkan memaparkan hitungan sederhana terkait pembiayaan mahasiswa di Indonesia. Dengan jumlah sekitar 9–10 juta mahasiswa, kebutuhan beasiswa setara KIP Kuliah yang mencapai Rp16 juta per tahun hanya sekitar Rp160 triliun.

“Artinya, semua mahasiswa bisa kuliah gratis. Kita punya dana lebih dari cukup, tapi orientasinya dipakai untuk program lain seperti makan bergizi. Ini soal pilihan politik, mau prioritaskan gizi atau pendidikan tinggi,” jelas Sofyan.

Legislator dari Dapil Sumatera Utara I itu menilai, tanpa pembenahan kebijakan anggaran, ketimpangan dalam dunia pendidikan tinggi akan terus terjadi. Pemerintah seharusnya benar-benar fokus pada sertifikasi dosen terbayar, UKT ringan, serta peningkatan sarana kampus.

Baca: Ketidakadilan dalam sistem pendidikan di Indonesia

Selain itu, Sofyan Tan menyoroti persoalan mahalnya biaya akreditasi yang justru paling memberatkan Perguruan Tinggi Swasta kecil.

“PTS besar mungkin masih sanggup, tapi yang kecil ini kesulitan. BAN-PT pun sama saja, meski dibiayai negara, tetap ada pungutan yang tidak transparan. LAM memang mahal, tapi jelas mekanismenya profesional,” tegasnya.

Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah memberikan subsidi akreditasi bagi perguruan tinggi. Kalau biayanya Rp60 juta, ujarnya, setengahnya ditanggung negara, sisanya kampus.

Lebih jauh, ia kembali menekankan pentingnya adanya Bantuan Operasional untuk PTS. “Kalau PTN punya BOPTN, seharusnya PTS juga ada dukungan serupa. Jumlah mahasiswa PTS di Indonesia sangat besar, tidak adil jika mereka hanya bergantung pada UKT,” jelasnya.

Data Kemendikbud 2024 menunjukkan sekitar 60 persen mahasiswa Indonesia berkuliah di PTS, sehingga kebijakan subsidi dan bantuan operasional menjadi krusial untuk menjaga mutu pendidikan.

Baca: Lebih dari 40 persen anggaran pendidikan dialihkan ke MBG

7cloud.asia – Pendidikan tinggi Indonesia tengah menghadapi krisis arah dan kualitas. Secara umum, perguruan tinggi di Indonesia tertinggal dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Hal ini terungkap dalam diskusi publik bertajuk “Evaluasi & Outlook Pendidikan Tinggi Riset Menuju Kampus Global” pada Selasa (16/12/2025) di Jakarta.

Diskusi yang digelar Universitas Paramadina ini menjadi forum refleksi kritis terhadap arah kebijakan pendidikan tinggi Indonesia di tengah persaingan global dengan menghadirkan pemangku kepentingan strategis dari legislatif dan pimpinan perguruan tinggi nasional.

“Dunia kampus kita telah kehilangan momentum untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi, daya inovasi, riset dan lainnya, apalagi untuk mengejar ketertinggalan kualitas SDM dengan negara-negara seperti Singapura dan Malaysia,” ujar Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini dalam kesempatan tersebut.

Menurutnya, kualitas perguruan tinggi berbanding lurus dengan daya saing ekonomi suatu bangsa. Ia mencontohkan, Vietnam yang berhasil memacu pertumbuhan ekonomi hingga 7,5 persen per tahun sebagai buah dari keberhasilan membangun kualitas SDM melalui pendidikan tinggi.

Baca: Ada kesenjangan dalam pendidikan tinggi di Indonesia

Ia juga mengkritik praktik ekspansi masif perguruan tinggi negeri di Indonesia yang mengabaikan kualitas.

“Ketika rasio dosen dan mahasiswa dilakukan di kampus negeri, maka ketahuan rasio dosen vs mahasiswa ternyata 1 : 250. Jelas hal itu tidak sehat bagi kampus negeri dan tidak sehat bagi ekosistem pendidikan tinggi secara keseluruhan,” tegasnya.

Lebih jauh, mantan ekonom INDEF ini menilai pembukaan kelas magister oleh kampus negeri di Jakarta tidak berkorelasi dengan peningkatan mutu akademik.

“Itu praktis hanya kelas untuk menambah pendapatan kantong dosen-dosennya. Tidak ada hubungannya dengan peningkatan kualitas dosen, riset dan inovasi perguruan tinggi,” ujarnya.

Didik menyerukan agar orientasi perguruan tinggi negeri kembali pada riset dan inovasi, bukan sekadar pengajaran massal.

Baca: Dampak pemeringkatan perguruan tinggi pada kualitas penelitian di Indonesia

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menggarisbawahi tiga isu utama pendidikan tinggi nasional, yakni ketersediaan dan akses, keterjangkauan biaya, serta kualitas perguruan tinggi yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Ia menekankan bahwa tantangan riset dan inovasi semakin mendesak seiring perubahan kebutuhan dunia industri dan masyarakat.

Menurut Hetifah, perguruan tinggi Indonesia perlu bertransformasi dari sekadar institusi pengajaran menuju pusat inovasi dan penggerak kemajuan ekonomi.

Evolusi ini penting agar lulusan mampu menjawab tantangan strategis nasional seperti energi terbarukan, ketahanan pangan, dan penguasaan sains serta teknologi.

Dari perspektif transformasi kelembagaan, Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Prof. Herry Suhardiyanto, menekankan pentingnya peningkatan kualitas berbasis strategi dan perencanaan jangka panjang.

Prof. Herry menyampaikan bahwa perangkingan global dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam merumuskan prioritas sumber daya dan arah transformasi kampus.

Baca: Jumlah mahasiswa baru di sejumlah perguruan tinggi menurun

Ia mendorong perguruan tinggi untuk bergerak dari teaching university menuju research university hingga entrepreneurial university atau yang ia sebut sebagai “kampus berdampak”.

Menurutnya, kampus harus menjadi penghela ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan bukti (evidence-based economy), sekaligus berkontribusi nyata dalam perumusan kebijakan publik.

Pandangan kritis terhadap perangkingan global disampaikan oleh Prof. Andi Andriansyah., Ia menilai bahwa fokus berlebihan pada indikator kuantitatif seperti publikasi, sitasi, dan reputasi akademik telah menimbulkan distorsi tujuan pendidikan tinggi.

Menurutnya, perangkingan ini membuat kampus seolah-olah menjadi fabrikasi publikasi, sitasi, juga artikel tetapi tidak mengukur efek dan dampaknya kepada masyarakat lokal secara umum.

Ia mengingatkan bahwa banyak persoalan lokal dan regional justru terabaikan akibat obsesi terhadap standar global.

“Akhirnya dosen dan civitas akademika tertekan untuk meningkatkan kuantitas dari riset mereka, bukan mengejar kualitas dari dampak riset tersebut,” tambahnya.

Prof. Andi mengusulkan pergeseran paradigma dari global ranking menuju global relevance, yakni pengakuan dunia terhadap kampus yang relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat.