7cloud.asia – Fenomena penurunan jumlah mahasiswa baru yang kini dialami banyak perguruan tinggi terutama di perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia.
Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR dengan Mendiktisaintek pada Agustus lalu terungkap bahwa penurunan jumlah mahasiswa baru mencapai 40-50 persen.
Kondisi ini terjadi diduga akibat longgarnya kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Murid Baru (SNPMB) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Banyak PTN tidak patuh terhadap ketentuan penerimaan mahasiswa baru.
Dalam dialog dengan pimpinan Universitas Udayana, perguruan tinggi swasta, serta LLDIKTI Wilayah Bali, NTB, dan NTT pada Kamis, (11/12/2025) terungkap beberapa perguruan tinggi swasta di Bali hanya terisi 70 persen.
Merespon kondisi ini, Wakil Ketua Komisi X DPR, My Esti Wijayati mengatakan, hal ini perlu jadi perhatian serius untuk dicarikan solusinya.
“Ini terjadi di banyak daerah. Kita perlu mengoreksi apa penyebabnya. Apakah karena keberadaan PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga) yang membuka program studi sama dengan perguruan tinggi umum? Atau memang jumlah anak muda yang melanjutkan kuliah menurun?” ujarnya My Esti dikutip Parlementaria.
My Esti menyoroti bahwa angka partisipasi pendidikan tinggi Indonesia baru mencapai 30 persen. Artinya, sebagian besar lulusan SMA/SMK belum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Baca: Kebijakan PTN-BH picu penurunan jumlah pendaftar di PTS
“Kalau kita bisa meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, tentu jumlah mahasiswa baru akan naik. Tapi saat ini angkanya masih rendah,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa persoalan bukan hanya terletak pada keberadaan PTKL, meskipun PTKL tetap menjadi masalah tersendiri karena bersifat kedinasan namun juga membuka program studi yang sama dengan PTN/PTS.
Komisi X, katanya, telah memutuskan agar pembatasan PTKL diberlakukan bertahap hanya diperbolehkan membuka prodi yang tidak dimiliki perguruan tinggi umum.
Minimnya peluang kerja
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, menurunnya minat kuliah anak muda juga dipengaruhi realitas dunia kerja yang mereka lihat sehari-hari.
“Mungkin mereka berpikir: ‘Temanku lulusan kuliah tapi kerjaannya sama seperti lulusan SMA’, atau malah menganggur bertahun-tahun. Ini PR besar kita,” imbuhnya.
Ia menekankan bahwa persoalan ini berkaitan erat dengan link and match antara perguruan tinggi dan kebutuhan industri. Kurangnya relevansi kurikulum membuat lulusan tidak siap masuk pasar kerja.
Sebagai solusi, My Esti mendorong agar mata kuliah kewirausahaan wajib diberikan di seluruh jurusan perguruan tinggi, tanpa terkecuali.
Baca: Kesenjangan antara perguruan tinggi negeri dan swasta
“Menurut saya, semua jurusan harus diberikan mata kuliah kewirausahaan. Mau itu komunikasi, sosial politik, teknik, apa pun. Anak-anak harus punya kemampuan membuka lapangan kerja sendiri,” tegasnya.
Ia memberi contoh bahwa banyak mahasiswa dari jurusan non-bisnis akhirnya lebih sukses membuka usaha sendiri seperti produksi makanan, hampers, dan produk kreatif dibandingkan bekerja formal dengan gaji setara UMP.
“Kalau sejak SMA/SMK dan kuliah mereka dibekali kemampuan kewirausahaan, mereka punya daya tahan hidup. Mereka tidak hanya tergantung pada lapangan kerja formal,” tambahnya.
My Esti menegaskan bahwa temuan dan aspirasi dari Universitas Udayana akan menjadi masukan penting bagi Komisi X dalam menyempurnakan kebijakan pendidikan tinggi nasional, termasuk dalam pembahasan RUU Sisdiknas.
“Kami harus memastikan regulasi yang dibuat bisa menjawab persoalan riil di lapangan, termasuk soal menurunnya jumlah mahasiswa dan relevansi pendidikan tinggi dengan dunia kerja,” tutupnya.
Dengan demikian, Komisi X DPR berkomitmen mendorong pendidikan tinggi yang lebih adaptif, inklusif, dan mampu menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.
Leave a Reply