ruangkota

Tag: perubahan iklim

  • Hujan Monsun Picu Banjir Bandang di Pakistan, Lebih dari 350 Orang Tewas

    Hujan Monsun Picu Banjir Bandang di Pakistan, Lebih dari 350 Orang Tewas

    7cloud.asia – Korban tewas bencana banjir bandang dan longsor akibat hujan monsun yang deras di Pakistan terus meningkat hingga 351 orang, demikian dilaporkan media Geo News pada Minggu (17/8/2025) mengutip otoritas setempat.

    Banjir bandang ini terjadi akibat hujan monsun yang biasa terjadi pada Juni hingga September setiap tahunnya.

    Hujan monsun sering menyebabkan kerusakan di Asia Selatan, termasuk Pakistan. Namun, perubahan iklim telah mengakibatkan intensitas hujan monsun meningkat dan membuatnya semakin tak bisa diprediksi dalam beberapa tahun terakhir.

    Otoritas penanganan bencana nasional Pakistan juga telah memberi peringatan bahwa hujan monsun kemungkinan masih akan terjadi hingga 10 September mendatang.

    Dilansir Anadolu, korban meninggal terbanyak tercatat di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, yakni sebanyak 328 orang, sementara 12 orang tewas di Gilgit-Baltistan dan 11 lainnya meninggal di Azad Jammu dan Kashmir.

    Baca: Bencana alam makin intens akibat perubahan iklim

    Otoritas Pakistan mengkhawatirkan jumlah korban tewas meningkat di tengah operasi penyelamatan di daerah-daerah yang terdampak paling parah. Rumah-rumah, pertokoan, dan infrastruktur dilaporkan mengalami kerusakan akibat bencana.

    Sementara, pemerintah Provinsi Khyber Pakhtunkhwa menyatakan keadaan darurat di semua wilayah yang terdampak banjir di tengah berlanjutnya operasi pencarian korban hilang dan meningkatnya jumlah korban tewas.

    Otoritas penanganan bencana provinsi tersebut melaporkan sembilan wilayah yang terdampak banjir yaitu Swat, Battagram, Bajaur, Buner, Dir Lower, Dir Upper, Mansehra, Torghar dan Shangla.

    Sejauh ini, 209 orang dilaporkan tewas di Buner, di samping 134 korban yang hilang dan 159 cedera. Operasi penyelamatan di wilayah tersebut dilakukan oleh tiga batalyon angkatan darat beserta 300 relawan pertahanan sipil.

    Baca: Eropa alami bencana terburuk akibat perubahan iklim

    Otoritas setempat turut menyediakan pangan, tenda-tenda, dan selimut bagi korban di pengungsian.

    Kepala daerah Khyber Pakhtunkhwa Ali Amin Gadaput telah mengunjungi zona terdampak bencana di Buner dan kemudian memimpin rapat penanganan bencana.

    Para pejabat wilayah setempat melaporkan bahwa sudah lebih dari 3.500 orang berhasil diselamatkan. Ia memuji kinerja semua pihak yang terlibat dan memberi jaminan bahwa pemerintah tidak akan meluputkan satu orang pun dalam rehabilitasi para korban.

    Khyber Pakhtunkhwa mengumumkan masa berkabung pada Sabtu (16/8/2025) kemarin sebagai tanda belasungkawa atas jatuhnya korban banjir bandang dan longsor di provinsi Pakistan itu.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • China dan Inggris Berpeluang Memimpin Aksi Iklim Dunia Setelah AS Keluar dari Perjanjian Paris

    China dan Inggris Berpeluang Memimpin Aksi Iklim Dunia Setelah AS Keluar dari Perjanjian Paris

    7cloud.asia – Pada awal 2025 lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa ia menarik AS dari Perjanjian Paris atau Paris agreement untuk kedua kalinya.

    Keputusan tersebut memicu kekhawatiran banyak pihak. Sebab, langkah AS keluar dari Perjanjian Paris ini akan melemahkan upaya dunia mengatasi perubahan iklim atau yang lebih dikenal dengan aksi iklim.

    Pertanyaan besar pun muncul: siapa yang akan mengisi kekosongan kepemimpinan aksi iklim global?

    Negara-negara lain tampaknya mulai mengambil alih peran AS dalam kepemimpinan aksi iklim  global. Pada 24 Juli 2025, China dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama berjanji memperkuat capaian target iklim mereka.

    Mereka menyinggung “situasi internasional yang bergejolak” dan menyerukan agar “ekonomi-ekonomi besar meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim.”

    Kekuatan Perjanjian Paris terletak pada sifatnya yang tidak mengikat secara hukum—tiap negara bebas menentukan targetnya sendiri. Fleksibilitas ini membuat perjanjian tetap hidup meski AS atau anggota lain keluar.

    Siapa yang mengisi kekosongan kepemimpinan iklim?
    Dari yang penulis lihat di pertemuan iklim internasional dan riset tim penulis, tampaknya mayoritas negara tetap melangkah maju.

    Salah satu blok yang mulai bersuara lantang adalah Like-Minded Group of Developing Countries—kelompok negara berkembang berpendapatan rendah dan menengah yang mencakup China, India, Bolivia, dan Venezuela.

    Didorong fokus pembangunan ekonomi, mereka menekan negara maju untuk memenuhi janji pengurangan emisi dan bantuan pendanaan bagi negara miskin.

    China, didorong oleh faktor ekonomi dan politik, tampak dengan senang hati mengisi kekosongan kepemimpinan iklim yang ditinggalkan AS.

    Pada 2017, China tetap berpegang pada komitmennya dan bahkan berjanji memberi bantuan iklim senilai 3,1 miliar dolar atau sekitar Rp49.917,7 triliun. Angka ini—lebih besar dari janji AS.

    Kali ini, China memanfaatkan isu iklim untuk memperluas pengaruh dan kekuatan ekonominya, antara lain melalui program Belt and Road Initiative mereka.

    Dalam hal ini China jor-joran membangun infrastruktur untuk mempermudah jalur perdagangan yang menghubungkan banyak negara di dunia.

    China memperluas ekspor dan pengembangan energi terbarukan di negara lain, seperti berinvestasi dalam tenaga surya di Mesir dan pengembangan energi angin di Ethiopia.

    Meskipun China masih menjadi konsumen batu bara terbesar di dunia, negara ini agresif mengejar investasi dalam energi terbarukan untuk eskpor maupun kebutuhan di dalam negeri, mencakup tenaga surya, angin, dan elektrifikasi.

    Pada 2024, sekitar setengah kapasitas energi terbarukan yang dibangun di seluruh dunia berada di China.

    Selain China, pemerintah Inggris juga menaikkan komitmennya terhadap perubahan iklim sebagai upaya mereka membangun kekuatan energi bersih.

    Mereka berkomitmen mengurangi emisi 77 persen dibandingkan level 1990 dengan target capaian pada 2035, disertai rencana terperinci untuk sektor listrik, transportasi, konstruksi, dan pertanian. Mereka juga berjanji mendukung pembangunan berkelanjutan di negara berkembang.

    Di sektor bisnis, meski banyak pengusaha AS memilih meredam publisitas demi menghindari sorotan pemerintahan Trump, sebagian besar tetap melanjutkan ‘langkah hijau’ mereka.

    Daftar “America’s Climate Leader” memuat sekitar 500 perusahaan besar yang berhasil mengurangi intensitas karbon mereka sebesar 3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa daftar tersebut terus bertambah, naik dari sekitar 400 pada tahun 2023.

    Arah pembicaraan iklim 2025
    Perjanjian Paris tidak akan ke mana-mana. Dengan desain yang memungkinkan setiap negara menetapkan targetnya sendiri, kepergian AS tidak akan menghentikan aksi iklim global.

    Namun, tantangannya adalah apakah para pemimpin, baik dari negara maju maupun berkembang, dapat menyeimbangkan dua kebutuhan mendesak—pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan—tanpa mengorbankan kepemimpinan mereka dalam isu iklim.

    Konferensi Iklim PBB di Brasil tahun ini, COP30, akan menjadi panggung untuk melihat arah kebijakan ke depan—dan siapa yang akan memimpin langkah tersebut.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris, Penulis: Shannon Gibson (Professor of Environmental Studies, Political Science and International Relations, USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences). Asisten riset Emerson Damiano, lulusan studi lingkungan USC, turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

  • WHO Ingatkan Cuaca Panas Ekstrem Pengaruhi Kesehatan dan Produktivitas Pekerja

    WHO Ingatkan Cuaca Panas Ekstrem Pengaruhi Kesehatan dan Produktivitas Pekerja

    7cloud.asia – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperingatkan bahwa cuaca panas ekstrem berisiko serius terhadap miliaran pekerja di seluruh dunia

    Dalam laporan bersama yang dirilis baru-baru ini, WHO menyebut bahwa perubahan iklim menyebabkan gelombang panas dan cuaca panas ekstrem lebih sering terjadi dan lebih intens.

    Laporan berjudul “Perubahan Iklim dan Tekanan Panas di Tempat Kerja” tersebut didasarkan pada bukti yang dikumpulkan selama lima dekade dan menyoroti dampak serius kenaikan suhu terhadap kesehatan dan produktivitas.

    Menurut WMO, 2024 menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat, dengan suhu siang hari di atas 40°C dan bahkan 50°C yang semakin umum terjadi.

    “Tekanan panas telah membahayakan kesehatan dan mata pencaharian miliaran pekerja, terutama di komunitas yang paling rentan,” ujar Asisten Direktur Jenderal WHO untuk Promosi Kesehatan, Pencegahan Penyakit, dan Perawatan, Dr. Jeremy Farrar.

    Baca: Jumlah kematian akibat gelombang panas meningkat tiga kali lipat

    “Panduan baru ini menawarkan solusi praktis berbasis bukti untuk melindungi jiwa, mengurangi ketimpangan, dan membangun tenaga kerja yang lebih tangguh di dunia yang semakin memanas,” tambahnya.

    Pedoman tersebut mencatat bahwa produktivitas pekerja turun menjadi 2 hingga 3 persen untuk setiap kenaikan suhu satu derajat Celcius di atas 20°C.

    Risiko kesehatan yang terkait dengan suhu panas ekstrem meliputi sengatan panas, dehidrasi, disfungsi ginjal, dan gangguan neurologis.

    Laporan itu juga mencatat sekitar setengah dari populasi dunia sudah menderita dampak buruk akibat suhu tinggi yang dipicu cuaca panas ekstrem

    “Paparan panas ekstrem di tempat kerja telah menjadi tantangan sosial global, yang tidak lagi terbatas pada negara-negara yang terletak dekat khatulistiwa – seperti gelombang panas baru-baru ini di Eropa,” kata Wakil Sekretaris Jenderal WMO Ko Barrett.

    Baca: Kenaikan suhu global memicu bencana akan lebih sering terjadi

    “Perlindungan pekerja dari panas ekstrem bukan hanya keharusan kesehatan, tetapi juga kebutuhan ekonomi.” imbuhnya.

    Kedua organisasi tersebut, yakni WHO dan WMO mendesak pemerintah dan perusahaan untuk mengadopsi rencana aksi penanganan panas di tempat kerja.

    Pemerintah negara-negara di dunia juga didorong meningkatkan kesadaran akan gejala stres akibat cuaca panas ekstrem, dan merancang perlindungan yang terjangkau dan berkelanjutan bagi para pekerja.

    “Laporan ini merupakan tonggak penting dalam respons kolektif kita terhadap ancaman panas ekstrem yang semakin meningkat di dunia kerja,” ujar Kepala Keselamatan dan Kesehatan Kerja Organisasi Perburuhan Internasional Joaquim Pintado Nunes.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • ICJS 2025 Dibuka Hari Ini: Perubahan Iklim Memperburuk Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi

    7cloud.asia – Indonesia Climate Justice Summit (Temu Rakyat untuk Keadilan Iklim) 2025 yang digelar Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (Aruki) resmi dibuka hari ini, Selasa (26/8/2025) di Senayan Jakarta Pusat.

    Indonesia Climate Justice Summit atau ICJS adalah forum politik rakyat yang bertujuan untuk menggaungkan suara kelompok-kelompok masyarakat terkait dampak perubahan iklim pada kelompok masing-masing.

    ICJS diselenggarakan berangkat dari rentetan masalah yang diakibatkan oleh berbagai kebijakan, proyek, kegiatan atas nama perubahan iklim.

    ARUKI memandang perlu dilakukan sebuah temu rakyat skala nasional untuk membahas resolusi-resolusi rakyat terkait upaya-upaya mengatasi perubahan iklim secara berkeadilan.

    ICJS diharapkan dapat menjadi tekanan yang berarti kepada pembuat kebijakan untuk memastikan keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan rancangan undang-undang perubahan iklim.

    Tidak hanya itu, forum pra temu rakyat dan temu rakyat akan mengumpulkan beragam kelompok kepentingan untuk berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi untuk krisis perubahan iklim berdasarkan praktek baik yang sudah dilakukan beragam kelompok kepentingan.

    Baca: Jelang COP 30 ARUKI jaring aspirasi masyarakat

    Forum ini juga akan menjadi ajang kampanye dan edukasi kepada masyarakat umum terutama yang berada di Jabodetabek mengenai apa itu perubahan iklim dan dampaknya pada kehidupan masyarakat.

    Edukasi ini hadir lewat berbagai pameran, diskusi, dan acara-acara yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat yang berbeda-beda.

    Dalam pernyataannya, ARUKI menyebut perubahan iklim adalah krisis global yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi.

    “Krisis iklim hari ini bukan sekadar soal cuaca atau banjir. Persoalan ini adalah soal politik, sejauh mana negara hadir menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya untuk memastikan bumi dan rakyatnya keluar dari masalah,” ujar Torry Kuswardono, Yayasan PIKUL.

    Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, dan penurunan produktivitas pertanian.

    Kelompok masyarakat rentan—termasuk perempuan, masyarakat adat, nelayan, petani, Penyandang Disabilitas, buruh, pekerja informal, dan orang muda—menanggung beban dampak yang tidak proporsional.

    Baca: Lewat IJCS, ARUKI mendorong pembahasan RUU Keadilan Iklim

    IPCC telah memperingatkan bahwa dunia perlu mengambil tindakan yang mendesak dan transformatif untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C dan menghindari dampak
    perubahan iklim yang paling parah.

    Indonesia telah mengalami peningkatan bencana terkait iklim dalam beberapa tahun terakhir, yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan dan penderitaan bagi jutaan orang.

    Indonesia sebagai negara kepulauan merasakan dampak yang sangat signifikan dari krisis iklim. Terdapat peningkatan risiko ancaman bahaya dan dampak perubahan iklim di Indonesia.

    Dalam 10 tahun terakhir (2013-2022), Badan Nasional Penanggulangan Bencana merekam terjadinya bencana terkait cuaca dan iklim sebanyak 28.471 kejadian yang mengakibatkan 38.533.892 orang menderita.

    Sedangkan 3,5 juta lebih orang mengungsi, dan lebih dari 12 ribu orang terluka, hilang, dan meninggal dunia.

    Bahkan Bappenas juga memprediksikan kerugian ekonomi mencapai Rp544 triliun selama 2020-2024 akibat dampak perubahan iklim.

    Baca: Organisasi Perempuan dorong pembahasan RUU Keadilan Iklim

    Namun, respons terhadap perubahan iklim seringkali gagal mengatasi akar penyebab ketidakadilan dan bahkan dapat memperburuk situasi bagi masyarakat rentan.

    Proyek-proyek mitigasi skala besar, seperti proyek energi terbarukan, dapat memiliki dampak sosial-ekonomi, gender dan lingkungan yang negatif jika tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati.

    Kebijakan adaptasi, seperti pembangunan tanggul, dapat membatasi akses masyarakat ke sumber daya alam dan memperburuk kerentanan mereka.

    Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) sepanjang tahun 2024 telah melakukan konsultasi dengan masyarakat rentan di 13 Provinsi di Indonesia dan menemukan berbagai bentuk ketidakadilan iklim

    Ini termasuk kurangnya pengakuan terhadap hak-hak mereka, kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, distribusi beban dan manfaat yang tidak adil, dan upaya restorasi yang tidak memadai.

    Kebijakan perubahan iklim pada ranah internasional maupun nasional, terdapat celah yang terbuka lebar antara prinsip keadilan iklim dan hak asasi manusia dengan kebijakan maupun kesepakatan aksi iklim.

    Baca: Perubahan iklim turut memicu kemunduran hak-hak perempuan

    Perjanjian-perjanjian internasional yang membentuk kebijakan perubahan iklim di dalam negeri tampak abai dengan isu-isu keadilan sosial dan lingkungan
    yang dialami rakyat kebanyakan.

    Meskipun Indonesia memiliki lebih dari 150 peraturan perundang-undangan terkait perubahan iklim sejak tahun 1992, tidak satu pun memiliki kerangka untuk mewujudkan keadilan iklim.

    Pun, dalam kebijakan sektor, nihil arahan terhadap pengarusutamaan keadilan iklim. Selain isu partisipasi menjadi isu yang menjadi sentral dalam konsultasi rakyat yang dilakukan sepanjang tahun 2024.

    Minimnya partisipasi masyarakat ini terlihat mulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan aksi iklim.

    Ditambah lagi tidak adanya mekanisme umpan balik yang memadai yang mencegah pelanggaran dan kerusakan akibat kebijakan di lapangan.

  • Jon Batiste Luncurkan “Petrichor” untuk Mengenang 20 Tahun Badai Katrina yang Mematikan

    Jon Batiste Luncurkan “Petrichor” untuk Mengenang 20 Tahun Badai Katrina yang Mematikan

    7cloud.asia – Dua puluh tahun setelah Badai Katrina menghancurkan kota kelahirannya, New Orleans, Jon Batiste, merilis lagu baru “Petrichor” yang mengajak orang-orang untuk bertindak melawan perubahan iklim

    Petrichor ini menyuarakan, mendesak, dan memilih orang yang tepat untuk menduduki jabatan publik”.

    “Sebagai seorang seniman, Anda harus membuat pernyataan,” ujar bintang global ini dalam sebuah wawancara pada hari Selasa pekan lalu dengan kolaborasi media internasional Covering Climate Now.

    “Anda harus menyatukan orang-orang. Kekuatan rakyat adalah cara Anda dapat mengubah dunia.”

    “Ini sebuah peringatan, diiringi irama dansa,” kata Batiste tentang lagu Petrichor, yang muncul di album barunya, Big Money.

    Baca: Cara Coldplay mewujudkan tur yang ramah lingkungan

    Diiringi bandnya, pencipta lagu peraih Oscar dan beberapa Grammy ini membawakan Petrichor secara langsung dalam wawancara tersebut.

    “Kata “petrichor” mengacu pada “aroma tanah setelah hujan”, ketika tanah hangat dan kering untuk waktu yang lama, dan kemudian segala sesuatunya kembali seimbang.” Dan saat ini, kita sedang kehilangan keseimbangan… Sistem penyangga kehidupan alami planet ini sedang terancam.” terangnya

    Dengan refrein yang berulang kali menyatakan “mereka membakar planet ini”, Petrichor tidak menutup-nutupi bahaya perubahan iklim, namun Batiste tetap optimis.

    “Saat Anda membuat lagu, Anda ingin menginspirasi orang, tetapi Anda juga ingin memberi tahu mereka apa yang bisa mereka lakukan,” katanya.

    “Dan hal-hal yang bisa kita lakukan [sebenarnya] sangat sederhana. Teknologi energi bersih, saat ini, yang bisa kita gunakan. Kita bisa membuat dunia ditenagai oleh hal-hal yang tidak merusak planet ini.

    Baca: Musisi Indonesia suarakan isu lingkungan dan perjuangan masyarakat adat

    “Ada selimut polusi di sekitar Bumi,” tambah Batiste, merujuk pada gas-gas yang menghangatkan planet yang dilepaskan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara serta penebangan hutan.

    “Musim panas terasa panas, semuanya panas, pola cuaca berubah. Tidak ada yang menginginkan itu. Dan kita tahu apa solusinya. Ada mayoritas orang yang percaya pada energi bersih… dan beralih ke teknologi-teknologi baru ini.”

    The Guardian dan mitra Covering Climate Now lainnya awal tahun ini meluncurkan Proyek 89 Persen, yang melaporkan bahwa 80 hingga 89 persen penduduk dunia menginginkan pemerintah mereka mengambil tindakan iklim yang lebih kuat, menurut berbagai studi ilmiah.

    Batiste menegaskan bahwa ia adalah bagian dari mayoritas iklim 89 persen tersebut – begitu pula ibunya, Katherine Batiste, yang melakukan pekerjaan lingkungan untuk pemerintah AS di Louisiana mendampingi Batite sepanjang wawancara Covering Climate Now.

    “Kami percaya pada sains,” kata Katherine Batiste.

    “Begitulah,” kata Jon sambil tersenyum. “Kau sudah dengar.”

    Baca: Film soal lingkungan yang wajib ditonton

  • Negara-negara ASEAN Satukan Komitmen dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim

    Negara-negara ASEAN Satukan Komitmen dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Pertemuan para Menteri Lingkungan Hidup se-Asia Tenggara dalam The 18th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME) pada 3 September 2025 di Langkawi, Malaysia, menghasilkan langkah nyata memperkuat kerja sama regional menghadapi krisis lingkungan global.

    Forum ini menjadi momentum penting menyatukan komitmen ASEAN dalam menghadapi perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati dengan visi keberlanjutan jangka panjang.

    Turut hadir para Menteri Lingkungan Hidup negara-negara ASEAN serta mitra strategis seperti Jepang, Uni Eropa, China, dan Republik Korea.

    Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Nilai Ekonomi Karbon, Ary Sudijanto yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, tantangan permasalahan lingkungan saat ini  tidak mengenal batas negara dan wilayah.

    Baca: Posisi negara-negara di dunia dalam menangani sampah plastik

    Adapun masalah lingkungan yang dihadapi seperti perubahan iklim, kehilangan keanekargaman hayati, polusi laut, ledakan sampah dan krisis limbah.

    ”ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara harus bergerak secara bersama-sama melindungi wilayah ini dari ancaman tersebut untuk generasi yang akan datang,” tegasnya

    Ary menambahkan komitmen Indonesia untuk menjadi pelopor dalam pengelolaan sampah regional dengan target 100 persen sampah, termasuk plastik, terkelola dengan baik pada tahun 2029.

    ”Kami juga menyerukan agar ASEAN bersatu dalam memperjuangkan kesepakatan global untuk mengakhiri polusi plastik,” ujarnya.

    Baca: ‘Jatah’ emisi karbon dunia tinggal 3 tahun

    Beberapa capaian strategis yang disepakati dalam pertemuan tersebut antara lain adalah pengesahan ASEAN Joint Statement on Climate Change for COP30 UNFCCC, pelaporan progres pendirian ASEAN Center for Climate Change (ACCC)

    Juga, penyusunan ASEAN Climate Change Strategic Action Plan yang akan diluncurkan awal 2026, serta pengesahan enam kawasan lindung baru sebagai ASEAN Heritage Park.

    Selain itu, sejumlah kota dianugerahi ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award atas keberhasilan mewujudkan udara bersih, pengelolaan air dan tanah berkelanjutan, serta perlindungan biodiversitas perkotaan.

    Sebagai tindak lanjut, pertemuan menyepakati agenda penting berikutnya: COP-21 AATHP di Vietnam pada 2026, serta AMME ke-19 dan COP-22 AATHP di Nay Pyi Taw, Myanmar pada 2027.

  • AC Dibutuhkan Saat Panas Ekstrem, Tapi Keberadaannya Perburuk Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Panas ekstrem adalah “bencana paling mematikan dari semua bencana terkait iklim.” Kabar buruknya, panas ekstrem akan semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.

    Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperkirakan sekitar 489.000 kematian akibat panas terjadi secara global setiap tahun antara tahun 2000 dan 2019, dengan 45 persen di antaranya di Asia dan 36 persen di Eropa.

    Janet Doorduin, dalam tulisannya di Earth.org menyebut bahwa dengan semakin seringnya suhu panas ekstrem di seluruh dunia, solusi pendinginan menjadi penting untuk menjaga kesehatan dan produktivitas kerja masyarakat selama bulan-bulan musim panas tropis.

    Permintaan akan alat pendingin udara atau AC meningkat bahkan di tempat-tempat yang baru mengalami panas ekstrem, seperti Inggris.

    Saat ini, diperkirakan ada sekitar 2 miliar AC di seluruh dunia, dengan jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 5,6 miliar pada tahun 2050.

    Menurut laporan Badan Energi Internasional (IEA) tahun 2018, pertumbuhan ini terutama didorong oleh negara-negara dengan iklim hangat seperti China dan India, di mana lebih banyak orang kini mampu membeli AC.

    Baca: Dunia Makin Serius Kurangi Emisi dari Sektor Pendinginan

    Namun, akses ke ruang dalam ruangan yang sejuk tetap menjadi kemewahan bagi masyarakat yang paling rentan terhadap panas ekstrem karena kepemilikan AC merupakan yang terendah di antara mereka.

    Menurut IEA, kurangnya pendinginan dalam ruangan yang efisien menempatkan sekitar 2-4 miliar orang pada risiko stres panas, terutama di belahan bumi selatan.

    Dampak Lingkungan
    Pada saat yang sama, AC semakin berkontribusi terhadap pemanasan global. Pada tahun 2050, pendinginan akan menyumbang 10 persen dari emisi gas rumah kaca global, menurut laporan PBB.

    Pemanasan yang dihasilkannya terutama terkait dengan penggunaan hidrofluorokarbon (HFC) pada AC yang ada. Emisi gas-gas sintaksis ini terutama terjadi ketika peralatan mengalami kebocoran, misalnya karena perawatan atau pembuangan yang tidak tepat.

    HFC adalah gas-gas sintaksis yang memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap pemanasan global daripada karbon dioksida.

    Lebih lanjut, suhu yang memecahkan rekor juga meningkatkan permintaan listrik karena unit pendingin menggunakan banyak energi. Secara global, permintaan diperkirakan akan meningkat hingga 40 persen pada tahun 2030, menurut IEA.

    Baca: Bumi makin panas, permintaan alat pendingin udara bakal melonjak

    Memenuhi permintaan sepenuhnya selama bulan-bulan musim panas yang terik dengan energi terbarukan masih menjadi tantangan, dengan bahan bakar fosil masih mengisi sebagian besar kesenjangan tersebut.

    Secara global, permintaan batu bara meningkat 1 persen pada tahun 2024, dengan gelombang panas yang intens di China dan India, yang mendorong peningkatan kebutuhan pendinginan – menyumbang lebih dari 90 persen dari total peningkatan tahunan.

    Meskipun efisiensi dan kinerja sistem pendingin meningkat, emisi karbon tidak langsung dari pendingin udara dan sistem pendingin lainnya meningkat pesat.

    Emisi ini hampir tiga kali lipat sejak tahun 1990, mencapai lebih dari 1 miliar ton CO2 pada tahun 2022, meningkat 2 persen dibanding tahun sebelumnya.

    Cara kita saat ini dalam mendinginkan lingkungan dalam ruangan menyebabkan suhu meningkat lebih jauh. Di perkotaan, efek ini bahkan lebih terasa.

    Kurangnya ruang terbuka hijau, kepadatan bangunan, dan banyaknya beton, dikombinasikan dengan limbah panas dari transportasi, proses industri, dan pendingin udara, menyebabkan kota-kota di seluruh dunia memanas dua kali lebih cepat dari laju rata-rata global.

    Fenomena ini dikenal sebagai efek pulau panas perkotaan.

    Baca: Kota-kota di dunia didorong perbanyak hutan kota untuk atasi pulau panas perkotaan

  • Pentingnya Analisis Biaya-Manfaat dalam Penyusunan RUU Perubahan Iklim

    Pentingnya Analisis Biaya-Manfaat dalam Penyusunan RUU Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim atau RUU Perubahan Iklim masuk sebagai program legislasi nasional (Prolegnas) 2024–2029, yang kini sudah mulai dibahas di DPR.

    Aturan ini semestinya bisa menjawab akar masalah melalui upaya mitigasi—seperti menghentikan deforestasi dan mengatur ketat praktik-praktik industri ekstraktif seperti perkebunan maupun pertambangan, serta mempercepat transisi energi yang berkeadilan.

    Selain itu, aturan ini juga harus memastikan aspek adaptasi, membantu masyarakat menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, misalnya melalui perlindungan pesisir dari kenaikan muka laut dan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana.

    Salah satu caranya adalah dengan memasukkan aturan metode analisis biaya-manfaat dalam RUU Perubahan Iklim.

    Metode ini penting untuk memastikan bahwa rancangan kebijakan tidak hanya memenuhi tujuan hukum, tapi juga membawa manfaat sosial-ekonomi yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Apa itu analisis biaya-manfaat?
    Analisis biaya-manfaat atau cost-benefit analysis (CBA) masih jarang sekali dipakai dalam penyusunan undang-undang di Indonesia.

    Padahal, metode ini berguna agar pembuat kebijakan bisa mengalokasikan sumber daya yang terbatas seefisien mungkin. Alhasil, manfaat yang diperoleh dari kebijakan bisa benar-benar maksimal, termasuk dalam upaya menghadapi perubahan iklim.

    Analisis biaya-manfaat juga penting untuk menilai potensi keuntungan dan kerugian suatu rancangan kebijakan, dengan menghitung dampaknya berdasarkan satuan moneter atau uang.

    Baca: ARUKI mendorong pembahasan RUU Keadilan Iklim

    Metode ini bisa mencegah kesalahan berpikir dalam perancangan kebijakan yang kerap terpaku pada potensi keuntungan semata. Sementara ongkos yang harus dibayar untuk mendapatkan manfaat tersebut, termasuk biaya lingkungan dan kesehatan, justru sering terlewatkan.

    Pengabaian biaya ini sering kali membuat kebijakan pemerintah lebih banyak merugikan. Misalnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejak sebelum berjalan, lembaga Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) telah menghitung program ini akan membebani kas negara.

    Besarnya anggaran program MBG yang mencapai Rp70 triliun juga mengorbankan banyak pos lain, termasuk Kementerian Sosial.

    Anggaran program MBG bahkan setara 90 persen dari alokasi belanja program perlindungan sosial Kemensos tahun 2024 sebesar Rp78,05 triliun, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial sembako.

    Demi membuat ruang untuk program MBG, pemerintah menangguhkan program pemberian makanan di bawah Kemensos. Padahal, program ini krusial untuk memperluas akses dan memastikan kecukupan gizi kelompok lansia dan disabilitas.

    Kini setelah program berjalan, muncul banyak kasus kualitas dan distribusi makanan yang bermasalah, berpotensi membuat tujuan awal program tidak tercapai.

    Mengukur biaya dan manfaat lingkungan
    Sejumlah negara sudah lebih dulu menganalisis biaya-manfaat dalam perumusan kebijakan mereka, terutama terkait perubahan iklim.

    Di Inggris, UK Climate Change Act (2008) menghitung manfaat udara yang lebih bersih, berkurangnya ketergantungan pada energi fosil, serta peluang investasi dan lapangan pekerjaan dari sektor energi terbarukan.

    Hasil kajian Kementerian Energi dan Perubahan Iklim Inggris, mengungkapkan kebijakan transisi energi memang berbiaya tinggi—sekitar £324-404 miliar (Rp7.200 – 9.000 triliun) selama 43 tahun (2007-2050). Namun, manfaat yang bisa diperoleh akan jauh lebih besar, berkisar £457-1.020 miliar (setara Rp10 – 22 ribu triliun).

    Baca: Bencana alam meluas, RUU Keadilan Iklim mendesak untuk segera disahkan

    Hasil analisis ini kemudian menjadi faktor penentu yang meyakinkan para pemimpin Uni Eropa mendukung pengesahan European Climate Law (2021).

    Undang-undang perubahan iklim di Meksiko (2012) dan Afrika Selatan (2024) juga didahului oleh analisis biaya-manfaat.

    Kajian membuktikan bahwa manfaat yang didapat dari upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim jelas lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan, bahkan tidak pula menghambat pertumbuhan ekonomi.

    Metode ini juga bisa dipakai untuk menghitung kerugian lingkungan yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan.

    Di Amerika Serikat, misalnya, teknik ini digunakan untuk menaksir kerugian lingkungan akibat pencemaran tumpahan minyak Exxon Valdez.

    Nilainya diperkirakan mencapai 2,8 juta dolar (setara Rp46,1 miliar), dan Exxon akhirnya membayar 3 juta dolar (Rp49,4 miliar) sebagai ganti rugi kerusakan sumber daya alam dan pemulihan lingkungan.

    Keterbatasan analisis
    Tanpa analisis biaya-manfaat, pemerintah dan DPR tidak akan mengetahui seberapa besar ongkos yang harus disiapkan serta manfaat dari kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

    Akan tetapi, analisis biaya-manfaat ini juga punya keterbatasan. Sebab, tidak semua hal bisa diukur dalam bentuk uang.

    Baca: Orang miskin sangat terdampak krisis iklim, itu sebabnya RUU Keadilan Iklim penting

    Akibatnya, jika dianggap terlalu mahal, pemerintah bisa saja menghindari kebijakan penting, terutama hal-hal yang menyangkut keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.

    Karena itu, analisis biaya-manfaat harus tetap berlandaskan etika dan melindungi hak-hak dasar, seperti hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.

    Jadi, pemangku kebijakan sebaiknya memanfaatkan analisis biaya-manfaat sebagai salah satu—tapi bukan satu-satunya—instrumen dalam memutuskan kebijakan.

    Penting untuk menggarisbawahi bahwa biaya yang tinggi tidak bisa menggugurkan kewajiban negara meredam perubahan iklim berikut dampaknya.

    Sebaliknya, identifikasi dan analisis biaya-manfaat yang matang bisa membantu penataan ulang peta jalan pembangunan agar lebih strategis, realistis, dan sesuai kapasitas sumber daya dan anggaran yang tersedia.

    Selain itu, proses analisis biaya-manfaat perlu dilakukan secara deliberatif. Artinya, pemerintah perlu menyediakan ruang dialog agar masyarakat bisa berpartisipasi dan melibatkan para ahli independen dalam penghitungan analisis.

    Dengan begitu, penyusunan kebijakan akan lebih transparan, partisipatif, akuntabel, dan berbasis sains.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Choky R. Ramadhan (Assistant professor, Universitas Indonesia)

  • Studi: Perubahan Iklim membuat Siklon Tropis Makin Tak Terduga

    Studi: Perubahan Iklim membuat Siklon Tropis Makin Tak Terduga

    7cloud.asia – Perubahan iklim mengakibatkan siklon tropis yang memicu badai menjadi semakin tak terduga dan semakin merusak.

    Pada tahun 2024, pemanasan laut yang dipicu oleh perubahan iklim akibat aktivitas manusia mengintensifkan semua badai di Atlantik, menurut sebuah studi. Badai Helene dan Milton, misalnya, masing-masing menjadi 16 mil per jam (mph) dan 24 mph lebih kuat.

    Namun, ketidakpastian ini juga sebagian disebabkan oleh fakta bahwa badai-badai ini menguat lebih cepat karena air laut yang lebih hangat menyediakan lebih banyak bahan bakar, dengan kecepatan angin meningkat sebesar 56 kilometer/jam (sekitar 35 mil per jam) dalam periode 24 jam.

    Badai yang menguat dengan cepat menyisakan lebih sedikit waktu bagi pihak berwenang untuk mengeluarkan sistem peringatan, sehingga membahayakan masyarakat pesisir.

    Pada tahun 2022, misalnya, Badai Ian menghancurkan sebagian wilayah Florida setelah menguat dengan cepat, sehingga intensitas badai yang berlangsung selama dua hari menjadi kurang dari 36 jam.

    Baca: Bencana alam makin intens akibat perubahan iklim

    Beradaptasi dengan Normal Baru
    Seiring perubahan iklim yang mengubah pola siklon tropis, beberapa pakar iklim menyebutkan bahwa sistem peringatan yang ada mungkin perlu ditinjau ulang untuk memitigasi perubahan ini.

    Sebuah makalah tahun 2023 menyebutkan bahwa skala angin badai Saffir-Simpson tahun 1971 tidak lagi akurat dalam mengukur peningkatan eksponensial angin akibat perubahan iklim.

    Menurut para penulis makalah menyebutkan, fakta bahwa skala tersebut bersifat terbuka – artinya kecepatan angin di atas 157 mph atau 252 km/jam diklasifikasikan sebagai Kategori 5 dan diberi tingkat bahaya angin yang sama

    Hal ini dinilai mencerminkan kelemahan dalam sistem tersebut, terlepas dari apakah kecepatannya mencapai 160 mph (257 km/jam), seperti Badai Ian tahun 2022 di AS, atau 215 mph (346 km/jam), seperti Badai Patricia di Meksiko tahun 2015.

    Karena alasan ini, mereka menyarankan untuk menambahkan kategori hipotetis baru – Kategori 6 – ke dalam skala tersebut.

    Baca: Perubahan iklim turut mempengaruhi kebakaran hebat di Los Angeles

    Hal ini, menurut mereka, akan mencerminkan kecepatan angin yang telah dicapai dalam sejumlah badai yang terjadi dalam dekade terakhir.

    Termasuk dalam hal ini Topan Haiyan (2013), Topan Meranti (2016), Topan Goni (2020), dan Topan Surigae (2021) di Pasifik Barat dan Badai Patricia (2015) di Pasifik Timur.

    Analisis catatan satelit tahun 2020 dari tahun 1979 hingga 2017 menemukan bahwa kemungkinan badai mencapai Kategori 3 atau lebih tinggi, dengan kecepatan angin berkelanjutan 185 km/jam, meningkat sebesar 8 persen per dekade.

    Pada tahun 2023, Laporan Penilaian Keenam (AR6) Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) mengonfirmasi pengamatan ini, dengan menyatakan bahwa proporsi siklon tropis Kategori 3-5 serta frekuensi peristiwa intensifikasi cepat kemungkinan telah meningkat secara global selama empat dekade terakhir.

    Dan dengan atmosfer dan suhu laut yang akan terus memanas di tahun-tahun mendatang seiring meningkatnya krisis iklim, tidak diragukan lagi bahwa kecepatan angin juga akan semakin menguat.

    Baca: Eropa alami bencana terburuk akibat perubahan iklim pada 2025

  • Praktik Baik Menekan Penularan Malaria dan Demam Berdarah di Tengah Tantangan Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Malaria dan Dengue masih menjadi ancaman serius di kawasan tropis, termasuk Indonesia dan Malaysia.

    Perubahan iklim, deforestasi dan alih fungsi lahan turut memperburuk kondisi karena menciptakan habitat baru bagi nyamuk vektor.

    Hal ini dibuktikan dengan data tingginya infeksi demam berdarah dengue di komunitas pinggir hutan di kedua negara.

    Oleh karena itu, diperlukan kesiapsiagaan darurat dan perlunya suatu sistem surveilans yang adaptif terhadap perubahan lingkungan, kemajuan teknologi, serta interaksi manusia-satwa.

    Untuk itu, Pusat Kedokteran Tropis (PKT) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada, menggelar webinar bertajuk “Combating Malaria and Dengue: Innovations and Strategies” pada Rabu (17/9/2025), secara daring.

    Baca: Deforestasi memicu penyebaran penyakit

    Webinar ini terselenggara berkat kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU) dan Tropical Infectious Diseases Research & Education Centre (TIDREC), Universiti Malaya,

    Perwakilan WHO Indonesia Dr. dr. Ajib Diptyanusa, mengungkapkan terdapat tiga jenis nyamuk yang dapat menyebarkan penyakit yang mengancam nyawa manusia antara lain VBDs, Malaria, dan Dengue.

    Nyamuk seperti ini banyak berkembang di wilayah tropis dan subtropis. Salah satu kasus terbesar disebabkan oleh Malaria yang sebagian besar korbannya adalah anak-anak.

    “Asia tenggara merupakan tempat dengan transmisi malaria terbesar dan Indonesia menempati urutan ke-32 di dunia dengan kasus malaria terbanyak,” katanya.

    Di sisi lain, kata Ajib, Dengue sendiri saat ini tidak lagi hanya menyerang negara tropis dan subtropis akan tetapi sudah menjadi penyakit yang mengancam secara global.

    Baca: Perubahan iklim memicu penyebaran demam berdarah atau DBD

    “Penyebaran penyakit ini akibat maraknya aids vector dan perubahan iklim,” ungkapnya.

    Dosen dari Fakultas Kedokteran dari Universitas Sumatera Utara, dr. Inke Nadia Diniyanti Lubis, Sp.A., Ph.D., menyebutkan Malaria tidak dapat diobati akan tetapi Malaria dapat dicegah.

    Ia menjelaskan, usaha yang dapat dilakukan dalam mencegah Malaria antara lain penyemprotan insektisida, chemoprevention, prompt diagnosis, treatment artemin combination therapy (ACT), dan Vaksin.

    “Tujuan dari pengendalian dan pencegahan malaria adalah mencegah untuk sampai terinfeksi, namun bagi yang sudah terinfeksi untuk segera mendapatkan treatment yang tepat,” jelasnya.

    Ia menyebutkan insidensi malaria di Indonesia yang stagnan dalam 10 tahun terakhir dan malaria zoonotik yang ditularkan dari primata non-manusia menjadi hambatan nyata bagi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara dalam mencapai target eliminasi malaria pada 2030.

    Baca: Polusi dan suhu tinggi picu perkembangan nyamuk malaria

    Kegiatan Webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Kedokteran Tropis UGM ini, juga mengulas inovasi pengendalian dengue melalui implementasi teknologi Wolbachia di Yogyakarta.

    Uji coba ini menunjukkan potensi sebagai strategi baru dalam menekan penularan dengue di Indonesia.

    Kementerian Kesehatan telah memperluas implementasi teknologi Wolbachia di lima kota sejak 2023.

    Selain itu peserta juga mendapat wawasan tentang potensi Streptomyces sebagai bio-insektisida alami dari Universiti Malaya, serta indikasi penularan dengue pada malam hari yang disampaikan perwakilan Kementerian Kesehatan.

    Wakil Dekan FK-KMK UGM, Prof. Lina Choridah, mengapresiasi kerja sama lintas negara tersebut. Menurutnya kerja sama ini untuk berbagai praktik baik soal pengendalian penyakit malaria dan dengue.

    Baca: Perubahan iklim mendorong penyebaran penyakit menular