7cloud.asia – Pada awal 2025 lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa ia menarik AS dari Perjanjian Paris atau Paris agreement untuk kedua kalinya.
Keputusan tersebut memicu kekhawatiran banyak pihak. Sebab, langkah AS keluar dari Perjanjian Paris ini akan melemahkan upaya dunia mengatasi perubahan iklim atau yang lebih dikenal dengan aksi iklim.
Pertanyaan besar pun muncul: siapa yang akan mengisi kekosongan kepemimpinan aksi iklim global?
Negara-negara lain tampaknya mulai mengambil alih peran AS dalam kepemimpinan aksi iklim global. Pada 24 Juli 2025, China dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama berjanji memperkuat capaian target iklim mereka.
Mereka menyinggung “situasi internasional yang bergejolak” dan menyerukan agar “ekonomi-ekonomi besar meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim.”
Kekuatan Perjanjian Paris terletak pada sifatnya yang tidak mengikat secara hukum—tiap negara bebas menentukan targetnya sendiri. Fleksibilitas ini membuat perjanjian tetap hidup meski AS atau anggota lain keluar.
Siapa yang mengisi kekosongan kepemimpinan iklim?
Dari yang penulis lihat di pertemuan iklim internasional dan riset tim penulis, tampaknya mayoritas negara tetap melangkah maju.
Salah satu blok yang mulai bersuara lantang adalah Like-Minded Group of Developing Countries—kelompok negara berkembang berpendapatan rendah dan menengah yang mencakup China, India, Bolivia, dan Venezuela.
Didorong fokus pembangunan ekonomi, mereka menekan negara maju untuk memenuhi janji pengurangan emisi dan bantuan pendanaan bagi negara miskin.
China, didorong oleh faktor ekonomi dan politik, tampak dengan senang hati mengisi kekosongan kepemimpinan iklim yang ditinggalkan AS.
Pada 2017, China tetap berpegang pada komitmennya dan bahkan berjanji memberi bantuan iklim senilai 3,1 miliar dolar atau sekitar Rp49.917,7 triliun. Angka ini—lebih besar dari janji AS.
Kali ini, China memanfaatkan isu iklim untuk memperluas pengaruh dan kekuatan ekonominya, antara lain melalui program Belt and Road Initiative mereka.
Dalam hal ini China jor-joran membangun infrastruktur untuk mempermudah jalur perdagangan yang menghubungkan banyak negara di dunia.
China memperluas ekspor dan pengembangan energi terbarukan di negara lain, seperti berinvestasi dalam tenaga surya di Mesir dan pengembangan energi angin di Ethiopia.
Meskipun China masih menjadi konsumen batu bara terbesar di dunia, negara ini agresif mengejar investasi dalam energi terbarukan untuk eskpor maupun kebutuhan di dalam negeri, mencakup tenaga surya, angin, dan elektrifikasi.
Pada 2024, sekitar setengah kapasitas energi terbarukan yang dibangun di seluruh dunia berada di China.
Selain China, pemerintah Inggris juga menaikkan komitmennya terhadap perubahan iklim sebagai upaya mereka membangun kekuatan energi bersih.
Mereka berkomitmen mengurangi emisi 77 persen dibandingkan level 1990 dengan target capaian pada 2035, disertai rencana terperinci untuk sektor listrik, transportasi, konstruksi, dan pertanian. Mereka juga berjanji mendukung pembangunan berkelanjutan di negara berkembang.
Di sektor bisnis, meski banyak pengusaha AS memilih meredam publisitas demi menghindari sorotan pemerintahan Trump, sebagian besar tetap melanjutkan ‘langkah hijau’ mereka.
Daftar “America’s Climate Leader” memuat sekitar 500 perusahaan besar yang berhasil mengurangi intensitas karbon mereka sebesar 3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa daftar tersebut terus bertambah, naik dari sekitar 400 pada tahun 2023.
Arah pembicaraan iklim 2025
Perjanjian Paris tidak akan ke mana-mana. Dengan desain yang memungkinkan setiap negara menetapkan targetnya sendiri, kepergian AS tidak akan menghentikan aksi iklim global.
Namun, tantangannya adalah apakah para pemimpin, baik dari negara maju maupun berkembang, dapat menyeimbangkan dua kebutuhan mendesak—pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan—tanpa mengorbankan kepemimpinan mereka dalam isu iklim.
Konferensi Iklim PBB di Brasil tahun ini, COP30, akan menjadi panggung untuk melihat arah kebijakan ke depan—dan siapa yang akan memimpin langkah tersebut.
Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris, Penulis: Shannon Gibson (Professor of Environmental Studies, Political Science and International Relations, USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences). Asisten riset Emerson Damiano, lulusan studi lingkungan USC, turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Leave a Reply