Tag: banjir bandang

7cloud.asia – Kritik tajam disampaikan anggota DPR dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Kamis (4/12/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. 

Dalam pertemuan itu, anggota Komisi IV, Rahmat Saleh, menyampaikan kritiknya terkait pernyataan Menteri Kehutanan yang mengklaim deforestasi menurun sepanjang 2025

Pernyataan ini  dinilai, sebagai bantahan Menhut bahwa deforestasi turut memperburuk banjir bandang di tiga provinsi di Sumatera yang menewaskan lebih dari 800 jiwa.

Rahmat Saleh juga melontarkan kritik tajam terkait penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah dinilai kurang sigap menangani banjir bandang ini.

Rahmat menyinggung contoh dari negara lain sebagai pembanding. Ia mengutip langkah dua anggota kabinet Filipina yang dikabarkan mengundurkan diri setelah dinilai tidak mampu merespons bencana banjir besar yang terjadi pada 18 November lalu. 

Menurutnya, sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan patut dijadikan pelajaran.

Baca Juga: Korban Banjir Sumatera Tembus 836 Orang, Desakan Agar Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional Terus Digaungkan

Rahmat memaparkan, pemerintah Filipina menghadapi tekanan publik terkait lambannya penanganan situasi darurat.

Dua menteri kemudian memilih mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban, meski kondisi cuaca ekstrem bukan sepenuhnya berada di bawah kendali mereka.

Ia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang menunjukkan integritas serta rasa empati terhadap masyarakat.

Oleh sebab itu, menurut Rahmat, bukan sesuatu yang salah jika ada menteri di Indonesia yang mengambil sikap serupa apabila merasa tidak lagi mampu menjalankan tugas menangani bencana besar.

Dalam rapat itu, Rahmat menegaskan bahwa jabatan publik bukan hanya soal wewenang, tetapi juga tanggung jawab. Ia menyebut bahwa bencana banjir di Sumatera telah menimbulkan kerugian besar dan menyisakan banyak masalah kemanusiaan.

Karena itu, pemerintah termasuk Menteri Kehutanan harus menunjukkan langkah konkret dan kepemimpinan yang kuat. 

Baca Juga: DPR: Banjir Sumatera Harus Jadi Momentum Perbaikan Pengelolaan Hutan

Di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Rahmat menyampaikan kekhawatiran bahwa penanganan bencana termasuk banjir bandang di Sumatera memerlukan kecepatan, koordinasi, serta ketegasan dari para pejabat terkait.

Dia menilai masyarakat membutuhkan kehadiran negara yang nyata, terutama dalam masa krisis ketika warga kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan akses kebutuhan dasar.

Rahmat menekankan bahwa mundur dari jabatan adalah pilihan yang terhormat apabila seseorang merasa kewenangannya tidak lagi mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak.

Politisi PKS ini menyatakan bahwa tidak ada hal yang tabu dalam belajar dari negara lain, termasuk mengenai sikap pejabat publik dalam menghadapi tekanan masyarakat.

Ia menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa jabatan bersifat sementara, tetapi dampak dari sebuah keputusan dapat mempengaruhi hidup banyak orang.

Karena itu, menurutnya, keberanian mengambil sikap tegas merupakan cerminan integritas seorang pejabat negara.

Baca Juga: WALHI Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan yang Diduga Bertanggungjawab Atas Kerusakan Lingkungan

Sementara, anggota Komisi IV lainnya juga mengingatkan agar kementerian memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang rentan menimbulkan banjir. 

Mereka menilai bahwa degradasi lingkungan dan perubahan tata ruang menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak bencana.

Rapat kerja tersebut berakhir dengan beberapa catatan. Komisi IV meminta kementerian mempercepat tindak lanjut lapangan dan meningkatkan koordinasi dengan BNPB serta pemerintah daerah.

DPR menegaskan bahwa situasi darurat membutuhkan kerja cepat dan menyeluruh, bukan sekadar pernyataan atau rencana di atas kertas.

Dengan mengangkat contoh dari negara lain, DPR berharap pemerintah bisa melihat praktik baik maupun kegagalan dari luar negeri sebagai bahan evaluasi. 

Rapat berlangsung tanpa interupsi dari pihak kementerian. Raja Juli mencatat masukan yang disampaikan dan memastikan akan melakukan evaluasi lanjutan.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah melakukan koordinasi lintas lembaga untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak banjir di Sumatera.

(Disarikan dari berbagai sumber)

 

 

 

7cloud.asia – Pemprov Sumatera Barat memperpanjang masa status tanggap darurat bencana banjir bandang selama 14 hari atau hingga 22 Desember mendatang. 

Keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi menyeluruh bersama seluruh pihak terkait menemukan masih ada korban hilang yang belum ditemukan, serta pendataan kerusakan dan kerugian masih terus berjalan. 

“Karena itu, masa tanggap darurat kita perpanjang agar penanganan bisa lebih maksimal dan menyeluruh. (Perpanjangan) 14 hari, sampai 22 Desember mendatang,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam keterangan tertulisnya.

Data sementara yang terbaru  Dashboard Satu Data Bencana Sumbar, per Senin (8/12/2025) pukul 18.00 WIB, tercatat 24.049 orang mengungsi, 113 orang luka-luka, 95 orang hilang, dan 234 orang meninggal dunia.

Mahyeldi menyebut dari total 16 daerah terdampak, terdapat tiga daerah tanpa korban jiwa dan luka, yaitu Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Limapuluh Kota.

Ia juga menyoroti kondisi kritis di Kabupaten Agam yang mencatat jumlah korban tertinggi, saat ini sebahagian masyarakat yang sudah pulang ke rumah juga kembali mengungsi, akibat kembali turunnya hujan dengan intensitas sedang di daerah tersebut.

“Korban terbanyak terdapat di Kabupaten Agam, dengan 151 orang meninggal dan 55 orang hilang. Sejumlah warga di sana juga kembali mengungsi karena hujan intensitas sedang yang kembali turun,” jelasnya.

Terpisah, pakar psikologisosial dari Universitas Gadjah Mada, Diana Setiyawati, S.Psi., MHSc., Ph.D., Psikolog, mengatakan pada fase awal tanggap darurat, kebutuhan paling utama yang harus segera dipenuhi adalah logistik dan tempat tinggal yang layak bagi para penyintas. 

Ia menekankan bahwa kesejahteraan psikologis tidak akan mungkin pulih jika kebutuhan dasar belum terpenuhi. 

“Kalau kita bicara tentang well-being atau kesejahteraan fisik dan psikologis, nomor satu itu basic needs harus terpenuhi dulu. Masyarakat harus kembali pada kondisi yang nyaman. Jadi yang sangat penting adalah bagaimana kebutuhan dasar mereka bisa terpenuhi dan bagaimana mereka merasa tersupport,” jelasnya seperti dilansir ugm.ac.id

Ia menambahkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar menjadi fondasi utama sebelum masuk pada tahapan pemulihan yang lebih panjang. Setelah fase darurat terlewati, Diana menyebutkan bahwa pihaknya bersama berbagai pemangku kepentingan akan menyusun program pemulihan jangka menengah dan panjang di wilayah terdampak, khususnya di Aceh. 

Pendekatan ini dinilai penting agar pemulihan dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan riil masyarakat di lapangan. 

Dalam aspek bantuan yang bersifat paling mendesak saat ini, Diana menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak-anak.

Diana menjelaskan bahwa timnya memprioritaskan penyediaan dignity kit dan alat belajar untuk anak-anak sebagai bagian dari upaya pemulihan aktivitas harian dan mental mereka. 

“Untuk sekarang, kita prioritaskan dignity kit dan alat belajar untuk anak-anak, karena itu membantu mereka segera kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Kita juga melatih para relawan dengan psychological first aid agar mereka bisa mendampingi penyintas saat memenuhi kebutuhan makan dan kebutuhan dasar lainnya,” terangnya.

Dignity kit tersebut mencakup pembalut, perlengkapan mandi, popok, dan kebutuhan personal lainnya yang sangat penting bagi perempuan dan anak-anak dalam situasi darurat.

Diana juga mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam penanganan bencana ini adalah menjangkau lokasi-lokasi terdampak yang sulit diakses. Untuk mengatasi kendala tersebut, timnya bekerja sama dengan NGO lokal yang sudah lebih dulu berada di lapangan. 

Tantangan terbesar tentu saja bagaimana cara menjangkau lokasi-lokasi bencana ini. Karena itu, pihaknya akan  menggandeng salah satu NGO yang memang sudah lama di lapangan.  Kami, ujar Diana, yang melakukan training, dan juga membantu pemenuhan kebutuhan dasar.

Melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan psikososial, serta kerja sama lintas sektor dengan NGO dan institusi lokal, Diana menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya soal membangun kembali infrastruktur, tetapi juga membangun kembali ketahanan mental dan rasa aman masyarakat. 

Ia berharap langkah-langkah ini dapat membantu para penyintas untuk perlahan bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara lebih layak