7cloud.asia – Kelompok disabilitas merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terdampak perubahan iklim.
Fatum Ade dari Perhimpunan Jiwa Sehat mengatakan, perubahan iklim membuat diskriminasi yang dirasakan kelompok disabilitas lewat praktik ableism makin menjadi.
Karena itu, Ade menekankan, pentingnya melibatkan kelompok disabilitas baik fisik maupun mental dalam menyusun dokumen iklim maupun merumuskan kebijakan iklim.
Berbicara di sela temu media bertajuk Bersuara untuk Iklim: Mewujudkan Keadilan Iklim untuk Kelompok Terpinggirkan, pada Kamis (4/7/2024) di Jakarta Dede mengatakan, dalam kondisi normal pun kelompok disabilitas telah mengalami berbagai diskriminasi.
“Dalam akses layanan publik, akses pendidikan dan kesempatan kerja kelompok disabilitas dinomorduakan. Kondisi ini memburuk karena perubahan iklim,” ujarnya.
Ade menambahkan, kelompok disabilitas empat kali lebih rentan merasakan dampak yang diakibatkan perubahan iklim dibanding mereka non disablitas. Namun, dalam banyak kasus kelompok disabilitas justru kurang diperhatikan.
Ade kemudian memaparkan penanganan bencana yang terjadi akibat dampak perubahan iklim, termasuk bencana hidrometeorologi yang belum optimal mempertimbangkan kebutuhan disabilitas.
Contohnya, kelompok disabilitas kerap menjadi kelompok yang terakhir kali dievakuasi ketika terjadi bencana, karena alat evakuasi yang tidak memadai, terutama untuk disabilitas fisik.
“Dari beberapa waktu belakangan ini kami cukup concern karena banyak laporan dari teman-teman kami di daerah terkait mereka menjadi korban, baik rumahnya tenggelam karena naiknya permukaan air,” imbuhnya.
Ia mengatakan, perubahan iklim juga membuat kelompok disabilitas makin kesulitan mengakses kesempatan kerja.
Ada teman-teman kami, ujarnya, yang kehilangan pekerjaan karena panas semakin tinggi membuat mereka tidak sanggup karena banyak penyandang disabilitas bekerja asongan dan mereka harus berjalan di panas matahari.
Kemudian karena mereka tidak kuat merasakan suhu yang tinggi dan akhirnya terpaksa menghentikan pekerjaannya.
“Namun, kondisi seperti ini sering diabaikan atau tidak dilihat negara dalam merumuskan kebijakan,” katanya.
Baca Juga: Masyarakat Sipil Kirim Surat Terbuka ke KLHK Terkait Penanganan Perubahan Iklim
Karena itu Ade berharap, dalam menyusun Second National Determined Contribution atau SNDC, pemerintah merecognisi kebutuhan kelompok disabilitas.
“Nothing about us without us,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Direktur Yayasan Pikul Torry Kuswardono mengatakan untuk mewujudkan prinsip keadilan iklim maka dalam penyusunan dokumen NDC demi mencapai target iklim Indonesia, maka masyarakat akar rumput yang tinggal di berbagai lanskap dan merasakan dampak nyata perubahan iklim, harus menjadi subjek dalam penyusunannya.
“Ketika kita bicara soal keadilan iklim yang harus diletakkan adalah warga negara dengan berbagai macam kondisi itu sebagai subjek. Artinya dia harus turut serta merancang apa yang menjadi target, apa yang menjadi program,” kata Torry.
