ruangkota

Tag: ekonomi

  • Tambahan Tarif Impor yang Diterapkan Amerika Serikat Jadi Alarm Serius Bagi Ekonomi Nasional

    Tambahan Tarif Impor yang Diterapkan Amerika Serikat Jadi Alarm Serius Bagi Ekonomi Nasional

    7cloud.asia – Kebijakan Amerika Serikat memberlakukan tarif impor tambahan sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia menjadi alarm serius bagi ekonomi nasional.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR, M. Hanif Dhakiri, menyebutkan, pemerintah harus segera merespons kebijakan tarif impor tambahan ini dengan langkah nyata, terarah, dan berpihak.

    Dia mengingatkan, tambahan tarif impor sebesar 32 persen ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja.

    ”Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus turun tangan penuh,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Jumat (4/4/2025).

    Hanif menyebut kebijakan ini menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik.

    Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai 31 miliar dolar atau sekitar Rp500 triliun, tertinggi kedua setelah China.

    Baca: Kebijakan tarif impor AS bakal menekan nilai Rupiah

    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, (misalnya) ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” ujar Politisi PKB ini.

    Nilai tukar rupiah saat ini telah menyentuh Rp16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar.

    “Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” tegasnya.

    Ia mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRICS dan Afrika, serta penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas dan lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” katanya.

    Hanif juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD 14 miliar.

    Baca: Turunnya jumlah kelompok menengah jadi alarm bagi ekonomi nasional

    “Mereka (pekerja migran) bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” ujar mantan Menteri Ketenagakerjaan RI ini.

    Menutup pernyataannya, Hanif menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional.

    “Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, Per 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump resmi memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk seluruh negara, dan tarif tambahan bervariasi berdasarkan penilaian atas praktik perdagangan negara mitra.

    Indonesia dikenakan tarif tambahan 32 persen atas sejumlah produk, sedangkan negara lain dikenai tarif berbeda.

    Vietnam misalnya, dikenakan 46 persen dan China 34 persen. Penetapan ini mengacu pada kalkulasi hambatan perdagangan, manipulasi mata uang, dan akses pasar.

    Baca: Anjloknya IHSG jadi sinyal krisis kepercayaan pasar pada pemerintah

  • Lampu Kuning Perekonomian: Tekanan Berat dari Eksternal dan Internal

    Lampu Kuning Perekonomian: Tekanan Berat dari Eksternal dan Internal

    7cloud.asia – Momen Ramadan dan Idulfitri yang secara tren menjadi momen puncak geliat ekonomi Indonesia kemungkinan tidak akan sesuai harapan.

    Pemerintah melansir tahun ini jumlah pemudik turun sebesar 24,34 persen dari 193,6 juta orang tahun lalu menjadi 146,48 juta orang saja.

    Lesunya perekonomian juga diprediksi Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Tahun ini, pertumbuhan penjualan retail yang biasa tumbuh dua digit bisa jadi hanya sekitar satu digit.

    Masyarakat pun lebih memilih untuk menghemat pengeluarannya. Hal ini, menurut ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, terjadi karena banyaknya sentimen negatif dari dalam negeri terjadi sejak awal tahun.

    Tengok saja tren pelemahan daya beli, perlambatan industri manufaktur, pemutusan hubungan kerja, hingga defisit kas negara di awal tahun.

    Perang dagang yang tidak kalah mengkhawatirkan
    Belum usai kelesuan ekonomi nasional, perdagangan Indonesia berisiko tertekan akibat dari kebijakan tarif resiprokal pemerintah Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump 2 April lalu.

    Belakangan, Trump menunda kebijakan ini selama 90 hari. Namun, penundaan ini tidak berlaku untuk China karena dinilai bersikap menantang.

    Bagi AS, Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap merugikan karena defisit yang cukup tinggi. Karena itu bea masuk impor produk Tanah Air ke Amerika Serikat ditingkatkan menjadi 32 persen.

    Awalnya tarif komoditas impor Indonesia ke Amerika Serikat dari 0,12 hingga 14,73 persen.

    AS merupakan ceruk perdagangan internasional Indonesia dengan tren cuan yang sudah berlangsung sejak berdekade lalu. Bahkan, sejak 2020, Indonesia mencatatkan surplus 10 miliar dolar dari perdagangan dengan negara itu.

    Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus memperkirakan dampak langsung tarif impor AS ke pertumbuhan ekonomi Indonesia tak terlalu besar, sekitar -0,05 persen.

    Yang justru perlu kita perhatikan, kata dia, adalah efek tidak langsung akibat terganggunya ritme rantai pasok barang di seluruh dunia internasional.

    “AS merupakan salah satu pusat ekonomi dunia, jadi pertumbuhan perdagangan internasional pasti tertekan baik untuk negara yang terkena tarif resiprokal ataupun yang tidak kena seperti Australia dan Rusia,” kata Ahmad.

    Gaung perang dagang yang dilantunkan AS juga tidak serta merta membuat slogan Trump “make America great again” (membuat AS hebat kembali) tercapai.

    “Defisit perdagangan mereka tidak akan pulih jika mereka berkukuh menjalankan kebijakan tarif tinggi ini. Karena mereka juga memiliki kanker sendiri pada CAD (defisit neraca perdagangan) dan defisit bujet mereka yang butuh pembenahan besar dari dalam diri mereka,” kata Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Chairil Abdini.

    Oleh karena itu, Chairil mengatakan semua negara dunia harus bersiap berperang dagang panjang yang penuh ketidakpastian setidaknya selama Presiden Donald Trump menjabat.

    Indonesia ketinggalan langkah
    Akibat perang dagang, dunia berguncang tidak terkecuali Indonesia. Nilai tukar rupiah sempat menyentuh rekor terburuk sepanjang masa di angka 17.261 per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan sempat anjlok hingga kembali menyentuh level di bawah 6.000.

    Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM) Teuku Riefky mengatakan pemerintah perlu segera bernegoisasi dengan Amerika Serikat untuk memberi kepastian tarif dan menenangkan pasar domestik.

    Negosiasi langsung perlu segera dilakukan karena perundingan ini tidaklah bisa selesai dalam hitungan hari.

    Apalagi, Indonesia ketinggalan satu-dua langkah dibandingkan negara lain karena kursi duta besar untuk AS telah kosong selama dua tahun setelah ditinggal Rosan Roeslani yang kala itu diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Andi Ibnu Masri Rusli (Economy Editor, The Conversation Indonesia)

  • Indonesia Dinilai Ketinggalan Langkah Mengantipasi Perang Dagang AS-China

    Indonesia Dinilai Ketinggalan Langkah Mengantipasi Perang Dagang AS-China

    7cloud.asia – Perang dagang antara AS dan China membuat ekonomi dunia berguncang tidak terkecuali Indonesia.

    Nilai tukar Rupiah sempat menyentuh rekor terburuk sepanjang masa di angka 17.261 per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan sempat anjlok hingga kembali menyentuh level di bawah 6.000.

    Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM) Teuku Riefky mengatakan pemerintah perlu segera bernegoisasi dengan Amerika Serikat untuk memberi kepastian tarif dan menenangkan pasar domestik.

    Negosiasi langsung perlu segera dilakukan karena perundingan ini tidaklah bisa selesai dalam hitungan hari.

    Apalagi, Indonesia ketinggalan satu-dua langkah dibandingkan negara lain karena kursi duta besar untuk AS telah kosong selama dua tahun setelah ditinggal Rosan Roeslani yang kala itu diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN.

    Negoisasi dengan AS akan dilakukan hampir semua negeri terdampak kecuali Cina yang melancarkan serangan balik ke produk AS dengan tarif 84 persen.

    Periode ini akan jadi momen kontes kecantikan bagi negara-negara berkembang untuk menawarkan segala produk, tarif, dan insentif lainnya tidak hanya kepada Amerika Serikat dengan negara mitra dagang lainnya.

    Menanti gebrakan ekonomi
    Taksiran bahwa ekonomi akan terus melesu diungkapkan para akademisi. Dalam survey “LPEM Economic Expert Survey- Semester I 2025” hanya 1 dari 42 akademisi responden survei yang masih optimistis bahwa ekonomi nasional membaik.

    Situasi kurang lebih sama diutarakan para ekonom mengenai prediksinya terhadap rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan.

    Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, Indonesia perlu melakukan segala upaya segera untuk menjaga daya beli masyarakat agar semakin tangguh menghadapi badai ekonomi global dan domestik.

    Salah satu upaya tercepat adalah menanggung pajak penghasilan pekerja sektor padat karya (seperti industri tekstil dan alas kaki, furnitur, makanan dan minuman) selama 12 bulan. Per April 2025, ada sekitar 12,2 juta pekerja di sektor ini.

    Pemerintah juga dapat meredam risiko PHK dengan menanggung sebagian tarif listrik industri tersebut dan usaha kecil setidaknya 50% selama sembilan bulan.

    Dalam jangka panjang, pemerintah perlu memulihkan geliat industri yang saat ini terus merosot. Iklim investasi harus diperbaiki, lengkap dengan pembaruan insentif, kepastian hukum, dan memberangus praktik korupsi dan pungutan liar yang masih merajalela hingga saat ini.

    “Relokasi industri dan negosiasi butuh waktu tidak bisa instan,” kata dia.

    Pemberdayaan UMKM untuk menumbuhkan industri lokal juga perlu alihkan fokus dari pada jumlah potensi semata.

    Usaha mikro dan kecil memang berkontribusi besar bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia hingga 94%. Namun, nilai ini tidak sebanding dengan produktivitas ekonomi dari usaha skala menengah dan besar.

    “Kita ingin lebih banyak lagi menghadirkan wirausaha level menengah atau besar, bukan yang stagnan di level mikro atau kecil,” kata Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung Muhammad Yorga Permana.

    Indonesia dapat belajar dari Vietnam secara konsisten meningkatkan kapasitas industrinya melalui yakni pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia berkelanjutan.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Andi Ibnu Masri Rusli (Economy Editor, The Conversation Indonesia)

  • Survei: Kondisi Ekonomi dan Maraknya Korupsi Pengaruhi Kepuasan Anak Muda pada Pemerintahan Prabowo

    Survei: Kondisi Ekonomi dan Maraknya Korupsi Pengaruhi Kepuasan Anak Muda pada Pemerintahan Prabowo

    7cloud.asia – Isu ekonomi dan korupsi mendominasi prioritas utama masyarakat.
    Ekonomi yang tak stabil dan maraknya korupsi juga menjadi pemicu utama menurunnya kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

    Demikian terungkap dalam laporan terbaru dari National Kawula17 Survey (NKS)
    kuartal kedua 2025 yang dirilis oleh Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17).

    Temuan ini menyajikan gambaran yang jelas mengenai sentimen publik di tengah dinamika kebijakan dan berbagai kasus yang mencuat belakangan ini.

    Survei Nasional Kawula17 (NKS) merupakan survei per kuartal untuk melihat kinerja pemerintah dari perspektif masyarakat. Survei dilakukan dengan metode Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei daring.

    Periode pengumpulan data survei dilakukan pada tanggal 12-15 Mei 2025 dengan sampel representatif sebesar 417 responden dari seluruh Indonesia dan diikuti oleh responden berusia 17-44 tahun dengan margin of error 5 persen.

    Program Manager Kawula17, Maria Angelica mengatakan survei ini sebagai upaya untuk secara konsisten mengawal kebijakan pemerintah.

    Baca: Desakan agar Gibran dimakzulkan

    “Kawula17 rutin menyelenggarakan survei yang datanya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak,“ ujar Maria dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (5/6/2025)

    Pengawasan atas kebijakan pemerintah sangat penting, ujar Maria, agar mayarakat bisa selalu tahu sikap dan posisi pemerintah di berbagai isu, termasuk dalam penanganan korupsi.

    Kawula17 baru-baru ini juga meluncurkan Kawal Prolegnas, sebuah platform dimana publik dapat menelusuri beberapa RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas, termasuk RUU Perampasan Aset.

    Sejak awal tahun, isu ekonomi selalu menempati posisi teratas sebagai isu yang harus segera diselesaikan pemerintah. Pada Q2 2025, 52 persen masyarakat menganggap isu ini krusial, menurun dibandingkan Q1 2025 (60 persen).

    Fokus terhadap isu ekonomi ini secara signifikan dirasakan oleh masyarakat di Jawa (62 persen) dibandingkan pulau lainnya.

    Dua masalah paling mendesak yang disorot publik terkait ekonomi adalah meningkatnya pengangguran (49 persen) dan mahalnya harga bahan pokok (43 persen).

    Baca: Populisme Prabowo-Gibran memperkuat polarisasi & hilangkan oposisi

    Kedua isu ini konsisten menempati posisi teratas sejak Q1 2025, mengindikasikan belum adanya perbaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir, bahkan cenderung memburuk di mata publik.

    Selain ekonomi, korupsi juga mendapatkan perhatian serius. Sebanyak 48 persen responden melihat praktik korupsi menjadi masalah yang harus segera diselesaikan pemerintah.

    Sikap masyarakat ini diperkirakan sebagai respon terhadap maraknya pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi yang membanjiri ruang publik beberapa bulan terakhir.

    Transparency International Indonesia menilai, pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi seharusnya dapat menyakini publik akan keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

    Namun, ketika pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi justru disorot negatif, maka dipastikan ada kesalahan dalam cara pemerintah memberantas korupsi.

    Baca: Gibran bisa dimakzulkan dari posisinya sebagai wakil presiden

    Ekonomi dan Korupsi: Pekerjaan Rumah Penting Bagi Pemerintah
    Sejak awal tahun ini, ekonomi dan korupsi menjadi perhatian utama masyarakat, yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap kinerja pemerintah.

    Survei NKS Q2 2025 mencatat, 43 persen masyarakat khawatir dan menganggap mahalnya harga bahan pokok menjadi prioritas untuk segera diselesaikan pemerintah.

    Permasalahan pengangguran (49 persen) juga dirasakan, terutama oleh masyarakat di Jawa (65 persen) dan mereka yang berusia 25-34 tahun (59 persen).

    Kondisi ekonomi yang belum stabil, dengan harga bahan pokok dan angka pengangguran yang kian meningkat, berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang serius.

    Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah serius, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus menurun.

    Baca: Perilaku Presiden Jokowi di Pemilu 2024 bermasalah secara etika

    Transparency International Indonesia beranggapan bahwa upaya pengungkapan kasus korupsi oleh pemerintah belum menyelesaikan persoalan korupsi dari akarnya.

    Misalnya, karena pemerintah tidak kunjung mengundangkan RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, RUU Pengadaan Barang dan Jasa, dan berbagai aturan maupun kebijakan lain yang pro terhadap upaya pemberantasan korupsi.

    Di sisi lain, publik menyaksikan praktik koruptif, seperti pengisian jabatan yang jauh dari standar meritokrasi dan bahkan kriminalisasi terhadap whistleblower kasus korupsi.

    Transparency International Indonesia menekankan bahwa keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi harus lebih dari sekadar pengungkapan korupsi tetapi harus ditindaklanjuti dengan tindakan tegas.

    “Jika pemerintah abai, bukan tidak mungkin pemerintah justru dianggap gagal dalam soal pemberantasan korupsi,” lanjut Transparency International Indonesia.

  • Politisi PDI Perjuangan: Fenomena Rojali dan Rohana Jadi Alarm Memburuknya Kondisi Ekonomi

    Politisi PDI Perjuangan: Fenomena Rojali dan Rohana Jadi Alarm Memburuknya Kondisi Ekonomi

    7cloud.asia – Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam menyoroti turunnya daya beli masyarakat sehingga memicu fenomena rombongan jarang beli (Rojali) dan rombongan hanya nanya (Rohana) di berbagai pusat perbelanjaan Tanah Air.

    Menurutnya, fenomena Rojali dan Rohana tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah karena merupakan tanda terganggunya konsumsi masyarakat.

    “Mereka bukan sedang iseng. Mereka sedang bertahan di tengah sulitnya hidup. Kalau rakyat mulai ramai-ramai datang ke pusat perbelanjaan hanya untuk lihat-lihat, itu tanda ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” kata Mufti Anam dikutip Parlementaria, Rabu (30/7/2025).

    Meskipun terkesan lucu, fenomena Rojali dan Rohana mencerminkan tren perubahan perilaku konsumen di tengah tantangan ekonomi sekaligus tanda serius rapuhnya perekonomian dan sosial budaya masyarakat di Indonesia.

    “Fenomena Rojali dan Rohana ini merupakan jeritan rakyat yang terhimpit ekonomi,” tuturnya.

    Tak hanya itu, fenomena Rojali dan Rohana pun dianggap Mufti semakin mendefinisikan beratnya hidup masyarakat Indonesia.

    Baca: Jumlah penduduk miskin di Indonesia capai 23,85 juta orang

    Namun di tengah hal tersebut, ironisnya pemerintah justru rajin mengeluarkan kebijakan yang justru menghimpit dan tidak pro-rakyat.

    “Rakyat hari ini tidak pegang uang. Tapi pemerintah justru seperti menutup mata, dan malah sibuk menyiapkan kebijakan yang makin membebani rakyat,” ungkap Politisi PDI Perjuangan ini.

    “Mulai dari rencana pajak influencer, pajak UMKM online, hingga yang terbaru, pemblokiran rekening hanya karena tidak aktif 3 bulan,” sambung Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.

    Menurut Mufti, kebijakan-kebijakan yang tak pro-rakyat tersebut justru memperkuat sinyal bahwa negara sedang kehilangan arah dalam merespons keresahan ekonomi rakyat. Padahal pemerintah semestinya hadir seperti partner usaha rakyat.

    “Kalau rakyat tidak diberi ruang tumbuh, bagaimana ekonomi mau bergerak?” tukas Mufti sambil mewanti-wanti pemerintah agar jangan menghambat ekonomi rakyat yang kecil.

    Menurut Mufti, rakyat masih mencoba bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca Covid-19 lalu, ditambah kini harus menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup berat.

    Baca: Angka kemiskinan di Jakarta meningkat

    “Semua kebijakan itu bukan menggerakkan ekonomi rakyat, tapi justru menakut-nakuti rakyat yang ingin bangkit. Negara terlihat makin galak ke rakyat kecil, tapi lembek ke para perampok besar,” ucapnya.

    Di sisi lain, Mufti menyoroti peran UMKM dalam fenomena Rojali dan Rohana. Sebab Fenomena ini membuat para pelaku usaha mulai resah, bukan karena sepi pengunjung, melainkan karena banyaknya yang hanya datang, melihat-lihat, lalu pulang tanpa belanja.

    “Pemerintah harus berpikir keras dan membuat kebijakan yang mampu mendorong rakyat untuk dapat bertahan hidup. Saat sektor UMKM lemah, daya beli masyarakat turun, dampaknya sudah pasti negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara,” papar Mufti.

    Mufti juga mendesak pemerintah agar tidak melihat persoalan ritel sebagai sektor tunggal yang mandiri, tapi bagian dari rantai ekonomi nasional yang saling bergantung.

    “Kita harus hentikan kebijakan yang melemahkan semangat rakyat. Mari dorong ekonomi yang benar-benar pro rakyat, bukan yang justru bikin rakyat makin berat nafasnya.

    Dan kita semua harus menyadari bahwa Rojali dan Rohana bukan sekedar konten lelucon di medsos, tapi ini adalah wajah Indonesia yang sedang gelisah,” pungkas Mufti.

    Baca: Jakarta harus bekerja keras untuk turunkan angka kemiskinan

  • Jalan Panjang yang Harus Dilalui untuk Beralih ke Bioekonomi

    Jalan Panjang yang Harus Dilalui untuk Beralih ke Bioekonomi

    7cloud.asia – Transformasi ekonomi menuju bioekonomi seperti yang diamanatkan dalam RPJM 2025-2029 dan RPJP 2025-2045 membutuhkan perubahan paradigma ekonomi secara sistemik.

    Ekonomi tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan berbasis komoditas, tapi harus dipersiapkan secara sistemik, bertahap, dan ditopang oleh kerangka hukum yang jelas.

    Lima tahun pertama cukup untuk menyiapkan fondasi awal yang mencakup kebijakan tata kelola, infrastruktur sosial, dan ruang fiskal.

    Sosio-bioekonomi menempatkan alam bukan sekadar aset ekonomi, tapi juga sebagai penopang kehidupan sosial dan ekologis. Konversi hutan menjadi perkebunan justru mereduksi nilai ini.

    Maka, moratorium sawit menjadi salah satu langkah penting dalam tahapan transformasi jangka pendek dan menengah. Usia perkebunan sawit yang terlalu panjang akan menimbulkan kerugian lebih besar, meskipun saat ini masih menjadi primadona.

    Dampak Ekonomi Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Sawit di Indonesia. Celios
    Berdasar perhitungan CELIOS, skenario moratorium sawit justru akan membawa efek positif sampai 2045.

    Perekonomian nasional bisa tetap tumbuh: pendapatan masyarakat naik Rp28 triliun, 761 ribu lapangan kerja baru bertambah, dan output ekonomi tumbuh hingga Rp28,9 triliun. Tanpa moratorium, proyeksinya justru negatif (pendapatan dan output turun).

    Setelah itu, barulah kita bisa memulai pelaksanaan sosio-bioekonomi secara menyeluruh. Model dan praktik perekonomian ini menempatkan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai subjek aktif pengelolaan sektor ekonomi, bukan hanya objek pembangunan.

    Menakar celah fiskal
    Pendanaan program sosio-bioekonomi membutuhkan mesin keuangan yang melampaui skema pasar karbon dan insentif berbasis investor.

    Pemerintah perlu mencari sumber pendanaan yang lebih fleksibel untuk mendukung konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Langkah ini penting guna memastikan perlindungan ekosistem tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran.

    CELIOS memetakan 14 moda pembiayaan untuk mendukung kerangka sosio-bioekonomi Indonesia. Ruang-ruang fiskal ini bisa didapatkan dari penetapan pajak progresif, dana pungutan khusus, dana hibah, hingga instrumen keuangan berbasis pasar.

    Per tahunnya, sumber-sumber pendanaan ini mampu menggalang Rp1.378,45 triliun.

    Moda pendanaan semacam ini—yang tidak bergantung pada satu sumber, melainkan dari berbagai instrumen fiskal dan pasar—menjadikan sumber penganggaran program di bawah naungan sosio-bioekonomi tidak rentan.

    Selain itu, penerapan pajak atas degradasi atau emisi, seperti pajak karbon, dijalankan berdasar prinsip polluters pay.

    Namun, keberhasilan implementasi ruang fiskal tentu tergantung dari kemauan politik pemerintah.

    Perlu ada pengambilan kebijakan strategis yang terukur, alokasi sumber daya, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengawasannya yang berkelanjutan.

    Untuk itu, publik perlu lebih terlibat untuk mendesak pemerintah mengoreksi arah agar transformasi ekonomi agar tidak menjadi bentuk baru ketidakadilan.

    Cita-cita pembangunan, pemulihan ekosistem, dan perlindungan biodiversitas sepatutnya dicapai secara bersamaan tanpa meninggalkan masyarakat yang hidup di dalamnya.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Fiorentina Refani (Director of Socio-Bioeconomy Studies, Center of Economic and Law Studies/CELIOS) dan Viky Arthiando Putra (Researcher, Center of Economic and Law Studies/CELIOS)

  • BPS Catat Deflasi Sebesar 0,08 persen pada Agustus 2025

    BPS Catat Deflasi Sebesar 0,08 persen pada Agustus 2025

    7cloud.asia – Badan Pusat Statistik mencatat, pada bulan Agustus 2025 tingkat deflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,08 persen. Sedangkan tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) Agustus 2025 sebesar 1,60 persen.

    Pada Agustus 2025 terjadi inflasi tahunan (year on year/y-on-y) sebesar 2,31 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,51.

    Penyumbang deflasi pada Agustus 2025 ini adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil 0,08 persen.

    “Misalnya tomat, cabe rawit, dan bawang putih,” kata Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, Senin (1/9/2025).

    Baca: Deflasi berturut-turut jadi alarm untuk ekonomi

    Kelompok ini juga menjadi penyumbang terbesar inflasi secara tahunan dengan andil 1,14 persen. Sedangkan komoditasnya dalam kelompok ini di antaranya bawang merah dan beras.

    Deflasi provinsi tahunan terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 0,87 persen dengan IHK sebesar 107,47.

    Sedangkan deflasi kabupaten/kota tahunan terdalam terjadi di Manokwari sebesar 0,87 persen dengan IHK sebesar 107,47 dan terendah terjadi di Tanjung Pandan sebesar 0,13 persen dengan IHK sebesar 106,38.

    Sementara inflasi kabupaten/kota tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Deli Serdang sebesar 5,79 persen dengan IHK sebesar 111,25.

    Baca: Jumlah penduduk kelas menengah Indonesia turun

    Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,42 persen dengan IHK sebesar 110,39 dan terendah terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,43 persen dengan IHK sebesar 108,52.

    Inflasi tahunan terendah terjadi di Kota Bandar Lampung sebesar 0,19 persen dengan IHK sebesar 106,58.

    Tingkat inflasi y-on-y komponen inti Agustus 2025 sebesar 2,17 persen; inflasi m-to-m sebesar 0,06 persen; dan inflasi y-to-d sebesar 1,43 persen.

    Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi diperkirakan akan mencapai 2,49 persen. Inflasi inti diperkirakan menyentuh 2,3 persen (yoy).

    Sebagai catatan, pada Juli 2025, inflasi melonjak hingga 0,30 persen (mtm) dan 2,37 persen (yoy). Inflasi inti menembus 2,37 persen.

  • Outlook Ekonomi 2026: Pendapatan Pajak Makin Tersendat, Masyarakat Miskin Rentan Terdampak

    Outlook Ekonomi 2026: Pendapatan Pajak Makin Tersendat, Masyarakat Miskin Rentan Terdampak

    7cloud.asia – Tahun 2025 memberi satu sinyal keras dalam lanskap ekonomi Indonesia: mesin penerimaan negara sedang tersendat. Pajak, khususnya yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi seperti PPN dan PPh Badan, melemah.

    Di saat yang sama, pemerintah merancang 2026 sebagai belanja besar dengan defisit terjaga. Pendapatan ditargetkan Rp3.147,7 triliun, belanja Rp 3.786,5 triliun, defisit Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen PDB, dengan target pertumbuhan 5,4 persen dan inflasi 2,5 persen.

    Di sinilah permasalahannya: RAPBN 2026 mengandaikan ekonomi dan penerimaan membaik, sementara data 2025 justru menunjukkan pelemahan di pos-pos pajak kunci.

    Konsekuensinya, 2026 sangat mungkin menjadi tahun penuh tarik-menarik, yakni antara ambisi belanja dan program prioritas, dengan ruang fiskal yang ketat dan efisiensi belanja pemerintah serta ekstensifikasi pajak yang seluruh dampaknya makin dirasakan publik, khususnya yang paling rentan.

    Konteks ekonomi makro 2026
    Secara politik, angka-angka makro RAPBN 2026 terlihat rapi dan menenangkan: pertumbuhan 5,4 persen, inflasi terkendali, defisit di bawah 3 persen.

    Narasinya yang dipaparkan pemerintah sangat jelas, yakni negara ingin tampil ekspansif sekaligus disiplin. Namun secara ekonomi-politik, publik seharusnya membaca angka-angka ini sebagai target, bukan kepastian.

    Baca: Daftar UMP 2026 di 38 provinsi

    Data ekonomi 2025 harus menjadi peringatan yang tidak dapat diabaikan. Hingga November 2025, realisasi penerimaan pajak Rp 1.634,43 triliun (78,7 persen dari target Rp 2.076,9 triliun).

    Lebih mengkhawatirkan lagi, secara tahunan penerimaan pajak netto mengalami kontraksi.
    PPh Badan turun 9 persen, menjadi indikasi laba sektor usaha melemah atau setidaknya tidak setangguh asumsi awal.

    Sedangkan PPh Orang Pribadi dan PPh 21 turun 7,8 persen. Ini menjadi sinyal pasar kerja formal dan pendapatan upahan belum benar-benar kuat.

    PPN dan PPnBM juga turun 6,6 persen. Karena PPN adalah barometer transaksi, ini menunjukkan konsumsi dan aktivitas ekonomi sehari-hari belum sepenuhnya pulih.

    Memang ada pos pajak yang tumbuh –PPh Final, PPh 22, PPh 26– tetapi secara ekonomi-politik, ini tidak cukup menutup lubang dua mesin utama penerimaan: PPN dan PPh Badan.

    Implikasinya jelas, target pajak 2026 bisa dipasang tinggi, tetapi realisasinya hampir pasti bergantung pada dua hal yang tak popular: pengawasan lebih ketat dan perluasan basis pajak.

    Baca: Pajak anti-rakyat yang memperlebar ketimpangan

    Artinya, 2026 berpotensi menjadi tahun di mana intervensi negara dalam urusan kepatuhan pajak makin terasa oleh warga dan dunia usaha.

    Yang akan dirasakan publik
    Publik tidak akan membaca tabel APBN, tapi mengalami hidup sehari-hari. Negara sudah hampir pasti akan lebih aktif: mengejar kepatuhan pajak, pemeriksaan berbasis risiko diperluas, dan menertibkan administrasi.

    Ini bisa berarti layanan perpajakan lebih modern/baik, atau jika ternyata bermasalah, friksi kepatuhan meningkat. Apalagi jika layanan publik memburuk (khususnya perlindungan sosial), yang bisa memicu ketegangan sosial. Persepsi keadilan pajak jadi penentu.

    Di sisi harga dan daya beli, pelemahan PPN di 2025 adalah sinyal yang patut diawasi. Jika tekanan harga pangan dan energi muncul, pemerintah menghadapi dilema klasik: menahan harga lewat subsidi yang mahal bagi fiskal, atau membiarkan penyesuaian pasar yang mahal bagi legitimasi sosial.

    Publik tidak menilai APBN dari angka defisit, tetapi dari harga kebutuhan pokok dan ketersediaan kerja (artinya, apakah roda usaha berputar).

    Soal lapangan kerja, target makro boleh optimis. Tapi penurunan PPh Badan dan pajak tenaga kerja menunjukkan pemulihan ekonomi belum merata. Ada sektor yang pulih cepat, ada yang belum, dan kesenjangan itu sangat nyata bagi warga.

    Baca: Pengangguran muda Indonesia capai 17,3 persen

  • Target Ekonomi 2027 Terlalu Ambisius, Pemerintah Perlu Perkuat Implementasi dan Reformasi Struktural

    Target Ekonomi 2027 Terlalu Ambisius, Pemerintah Perlu Perkuat Implementasi dan Reformasi Struktural

    7cloud.asia – Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menunjukkan upaya pemerintah membangun optimisme terhadap prospek perekonomian nasional

    Pidato Prabowo sekaligus menegaskan komitmen untuk mengembalikan sistem ekonomi Indonesia pada amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten.

    Meski menyambut positif terkait wacana Presiden Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza memberikan sejumlah catatan.

    Dalam pernyataan tertulis yang diterima 7cloud.asia, pekan lalu, Handi menilai, pidato tersebut memberikan sinyal bahwa pemerintah memandang ekonomi tidak hanya sebagai persoalan teknokratis dan administratif, tapi sebagai bagian dari komitmen politik kebangsaan yang harus diarahkan dan dijalankan secara serius.

    Handi menyambut positif target pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 5,8–6,5 persen pada 2027 dan diarahkan mencapai 8 persen pada 2029.

    Pemerintah juga menargetkan defisit APBN tetap terjaga pada kisaran 1,8–2,4 persen terhadap PDB, kemiskinan turun menjadi 6–6,5 persen, serta tingkat pengangguran berada pada rentang 4,3–4,87 persen.

    “Kita menyambut baik target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 5,8–6,5 persen pada 2027 dan menuju 8 persen pada 2029, dengan defisit APBN dijaga 1,8–2,4 persen PDB,” kata Handi.

    Ia menilai berbagai target tersebut mencerminkan keinginan kuat pemerintah untuk bekerja keras memperbaiki kondisi ekonomi nasional. Ia juga menyatakan dukungan terhadap arah dan target ekonomi yang telah disampaikan Presiden.

    Baca: Angka Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tapi Rapuh

    Namun demikian, Handi mengingatkan bahwa keberhasilan agenda tersebut sangat ditentukan oleh kualitas implementasi kebijakan.

    “Kita mendukung sepenuhnya rencana dan target ekonomi tahun 2027 yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo tersebut. Tetapi, kita juga perlu mengingatkan bahwa, terdapat kondisi yang perlu diperhatikan dan diperbaiki, jangan sampai rencana tersebut hanya sebatas konsep tetapi lemah dalam implementasi,” ujarnya.

    Menurut Handi, visi politik yang kuat perlu diterjemahkan ke dalam reformasi ekonomi yang konkret, terukur, dan implementatif. Ia mengidentifikasi sedikitnya lima aspek yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

    Pertama, target pertumbuhan ekonomi dinilai sangat optimistis di tengah tekanan global dan pelemahan domestik.

    Hal ini terlihat dari asumsi nilai tukar rupiah yang diproyeksikan berada pada kisaran Rp16.800–17.500 per dolar AS, yang menunjukkan pemerintah sendiri mengakui adanya tekanan eksternal terhadap perekonomian nasional.

    Karena itu, pemerintah dinilai perlu merumuskan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas nilai tukar sebagai fondasi pencapaian target pertumbuhan.

    Kedua, Handi menilai pidato Presiden belum memberikan penjelasan yang cukup mengenai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Selama ini perekonomian Indonesia masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor komoditas.

    Meskipun hilirisasi kembali menjadi agenda utama, tanpa strategi industrialisasi yang jelas kebijakan tersebut berisiko memperkuat ekonomi ekstraktif dibandingkan membangun basis manufaktur berteknologi tinggi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

    Baca: Laporan The Economist Jadi Peringatan Serius Soal Kondisi Tata Kelola Pemerintahan

    “Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan industri yang berbasis komponen sumber daya lokal,” katanya.

    Ketiga, Handi melihat masih terdapat tantangan antara ekspansi berbagai program prioritas pemerintah dan kapasitas fiskal negara.

    Dengan target belanja negara mencapai 14,8 persen PDB sementara pendapatan negara hanya berada pada kisaran 11,82–12,4 persen PDB, ruang fiskal dinilai tetap terbatas dan ketergantungan terhadap utang masih cukup tinggi.

    Handi menegaskan bahwa reformasi perpajakan perlu terus diperkuat agar disiplin fiskal dapat terjaga secara berkelanjutan.

    “Kita mendukung keberlajutan kebijakan reformasi perpajakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Tanpa itu, ekonomi Indonesia akan mengalami ketimpangan untuk membiayai proses pembangunan,” ujarnya.

    Keempat, meskipun pidato Presiden mengusung semangat “ekonomi untuk rakyat”, Handi menilai persoalan ketimpangan ekonomi belum dijawab secara memadai.

    Target penurunan rasio gini menjadi 0,362–0,367 dinilai positif, namun distribusi hasil pertumbuhan masih menjadi pekerjaan rumah besar.

    Selama struktur ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok usaha besar dan bersifat oligopolistik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menghasilkan pemerataan kesejahteraan.

    Baca: The Economist Lontarkan Kritik Tajam ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Karena itu, pemerintah dinilai perlu menghadirkan kebijakan turunan yang lebih dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat menengah dan bawah.

    Kelima, aspek kualitas belanja negara dinilai belum mendapat perhatian yang memadai. Menurut Handi, ekspansi fiskal yang direncanakan perlu diiringi dengan jaminan peningkatan kualitas belanja agar mampu menghasilkan dampak nyata bagi sektor riil.

    “Masalah klasik yang masih kita hadapi, inefisiensi, kebocoran, dan rendahnya multiplier effect terangkum dalam angka ICOR yang tinggi belum dijawab secara sistemik,” katanya.

    Ia berharap pemerintah memperkuat kembali reformasi tata kelola anggaran agar peningkatan belanja negara tidak hanya memperbesar defisit, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

    Meski demikian, Ia mengapresiasi kehadiran Presiden secara langsung dalam penyampaian KEM-PPKF 2027. Langkah tersebut dinilai menunjukkan bahwa arah kebijakan fiskal kini ditempatkan sebagai agenda politik nasional yang strategis, bukan sekadar dokumen teknokratis.

    Handi menilai penekanan pemerintah pada ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja formal, dan perlindungan masyarakat menunjukkan adanya kesadaran bahwa legitimasi pemerintahan ke depan sangat bergantung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat.

    Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan lagi membangun optimisme, melainkan memastikan kredibilitas pelaksanaan kebijakan.

    Pemerintah perlu memastikan APBN benar-benar menjadi instrumen transformasi ekonomi yang mampu memperkuat industri domestik, memperluas kelas menengah, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mengurangi ketimpangan.

    “Karena itu, tantangan berikutnya bukan lagi membangun optimisme, melainkan membangun kredibilitas implementasi,” tegas Handi.

    Ia menambahkan bahwa target-target besar dalam KEM-PPKF hanya akan bermakna apabila diwujudkan melalui kebijakan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

    Untuk itu, dia menantikan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan fiskal pemerintah dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang akan disampaikan Presiden pada 16 Agustus 2026 mendatang.

  • Rencana Tambah Layer Cukai Rokok Dinilai Perparah Kemiskinan dan Krisis Kesehatan

    Rencana Tambah Layer Cukai Rokok Dinilai Perparah Kemiskinan dan Krisis Kesehatan

    7cloud.asia – Rencana pemerintah menambah layer cukai rokok yang mulai berlaku pada Juni 2026 mendapat penolakan dari pegiat pengendalian tembakau.

    Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan tujuan cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi rokok dan justru berpotensi memperluas kecanduan di masyarakat.

    Sekretaris Jenderal Komite Nasional Pengendalian Tembakau, Tulus Abadi, menilai penambahan layer cukai akan mendorong fenomena downtrading, yakni peralihan konsumen ke produk rokok yang lebih murah. Dampaknya, harga rokok semakin bervariasi di pasaran dan pengawasan pemerintah menjadi semakin sulit.

    “Downtrading ini jadi mudah dijangkau anak-anak serta masyarakat prasejahtera dengan harga yang lebih murah,” kata Tulus saat menjadi pembicara dalam pelatihan jurnalis yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bertema Di Balik Layer Cukai: Membongkar Narasi, Kepentingan, dan Dampak Kebijakan Tembakau di Indonesia, beberapa waktu lalu.

    Baca: Komnas Pengendalian Tembakau Ingatkan Beban Kesehatan yang Tinggi Akibat Rokok

    Menurut Tulus, kebijakan tersebut berisiko memperbesar jumlah perokok baru, terutama dari kalangan generasi muda dan kelompok ekonomi rentan. Padahal, saat ini pemerintah sudah menerapkan delapan layer cukai yang dinilai rumit untuk diawasi.

    “Delapan layer cukai sekarang sulit diawasi pemerintah, apalagi tambah satu layer dan kebijakan ini juga bertentangan dengan filosofi cukai yaitu pengendalian tembakau,” kata mantan ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ini.

    Tidak hanya berdampak pada kesehatan, dia juga menyebut konsumsi rokok dapat memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga. Data Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) tahun 2019 menunjukkan setiap kenaikan pengeluaran rokok sebesar 1 persen meningkatkan risiko kemiskinan hingga 6 persen.

    Belanja rokok bahkan menjadi penyebab kemiskinan terbesar kedua setelah beras. PKJS-UI mencatat enam dari sepuluh rumah tangga mengalokasikan 10,7 persen pengeluaran untuk rokok, lebih tinggi dibanding bahan pokok sebesar 10,4 persen, buah dan sayur 6,7 persen, serta daging 6,5 persen.

    Baca: Menunda Kenaikan Cukai Rokok Bikin Negara Tambah Tekor

    Pada kesempatan itu, Tulus juga menyoroti dampak rokok bersifat multisektoral. Kandungan nikotin pada rokok konvensional maupun rokok elektronik (vape) dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak anak dan remaja yang masih dalam masa pertumbuhan.

    Selain itu, rokok juga meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti stroke, kanker, penyakit jantung, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), hingga diabetes.

    Anak yang terpapar asap rokok juga disebut memiliki risiko stunting lebih tinggi dibanding anak dari keluarga non-perokok.

    Senada dengan Tulus, Project Lead for Tobacco Control Center Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Beladenta Amalia pada kesempatan yang sama menilai penambahan layer baru hanya akan memperparah fenomena downtrading dan memperluas pasar rokok murah.

    Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah perokok, khususnya generasi muda dan masyarakat berpenghasilan rendah.

    Baca: Larangan Penjualan Rokok di Sekitar Sekolah Tetap Berlaku

    Dampak lanjutannya adalah membengkaknya beban ekonomi negara akibat biaya kesehatan dan kerugian sosial yang ditimbulkan konsumsi rokok.

    Karena itu, CISDI bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil menolak rencana penambahan layer cukai rokok tersebut.

    Beladenta mengatakan, apabila kebijakan tetap diberlakukan pada Juni 2026, koalisi masyarakat sipil akan memperketat pengawasan implementasinya serta terus mendorong rekomendasi kepada pemerintah untuk meminimalkan dampak negatif yang ditanggung masyarakat.

    “Bahkan bila perlu kita juga akan menempuh jalur hukum melalui judicial review, tapi itu masih dalam kajian,” tegas Beladenta.