ruangkota

Tag: hutan

  • Marak Terjadi Saat Kemarau, KLHK Terapkan 3 Klaster Tangani Karhutla

    Marak Terjadi Saat Kemarau, KLHK Terapkan 3 Klaster Tangani Karhutla

    7cloud.asia – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di sejumlah wilayah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerapkan tiga klaster utama dalam menangani karhutla secara permanen.

    Selain adanya Instruksi Presiden (Inpres) No.3/2020 tentang Penanggulangan Karhutla, penerapan tiga klaster utama dalam solusi permanen penanganan karhutla menjadi penyebab turunnya jumlah hutan yang terbakar dan titik panas.

    Hal ini dijelaskan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dhewanthi seperti yang dilansir Antaranews.

    “Solusi permanen penanganan karhutla yang pertama berupa upaya penanggulangan berdasarkan analisis cuaca. BMKG sudah menginformasikan bahwa kita akan mengalami kemarau kering jadi sebelum masa krisis sudah dilakukan upaya seperti teknologi modifikasi cuaca,” jelas Laksmi.

    baca juga: kabut asap menyelimuti kota padang imbas kebakaran hutan dan lahan dari empat provinsi

    Klaster kedua yaitu pengendalian operasional dalam sistem Satgas Patroli terpadu di tingkat wilayah yang diperkuat oleh masyarakat, TNI, Polri, BNPB maupun BPBD.

    Lalu klaster terakhir yaitu pembinaan tata kelola lanskap, khususnya dalam ketaatan pelaku konsesi, praktik pertanian, dan penanganan lagan gambut.

    “Kita melakukan upaya pengelolaan lanskap antara lain praktek pembukaan lahan tanpa bakar, kalau pun dengan bakar itu ada teknisnya. Jadi teknisnya membakar balik dan sebagainya agar api bisa terkendali sehingga kebakaran hutan tidak sebesar atau tidak meluas,” ujarnya.

    Ketiga klaster tersebut dianggap telah berhasil menurunkan jumlah lahan yang terbakar dan sebaran titik panas (hotspot) di Indonesia.

    “Alhamdulillah, kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang, sebetulnya saat ini dalam kondisi kering dan suhunya lebih tinggi dari 2019, tapi kalau kita lihat jumlah lahan yang terbakar dan kejadian atau sebaran hotspot itu lebih rendah dari pada 2019,” urai Laksmi.

    baca juga: marak kebakaran hutan klhk segel lahan milik pengusaha singapura

    Memang, jumlah hotspot masih dalam proses perhitungan, namun ia yakin jumlah sebaran di tahun 2023 ini jauh berkurang dari sebaran hotspot yang mencapai 5.106 titik pada periode 14-20 September 2019..

    Selain itu, Laksmi menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang selama ini terjadi di Indonesia sangat berdampak terhadap produksi emisi gas rumah kaca.

    Pada tahun 2015 dan 2019 dengan jumlah sebaran karhutla tinggi sangat berkorelasi terhadap peningkatan produksi emisi gas rumah kaca yang juga naik signifikan.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Kebakaran Gunung Merbabu Meluas, Hampir 500 Hektare Lahan Hangus

    Kebakaran Gunung Merbabu Meluas, Hampir 500 Hektare Lahan Hangus

    7cloud.asia – Kebakaran yang melanda lahan Taman Nasional Gunung Merbabu semakin meluas. Hingga Minggu (29/10/2023) lahan yang hangus mencapai 489,07 hektare.

    Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari pada Minggu.

    “Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB yang diterima pukul 08.12 WIB tercatat lahan Taman Nasional Gunung Merbabu terbakar seluas 489,07 ha,” jelasnya seperti dikutip Antaranews.

    Abdul Muhari mengatakan kebakaran hutan dan lahan Gunung Merbabu pertamakali terjadi sejak Jumat (27/10) di Desa Sokowolu, Kabupaten Semarang. Kebakaran tersebut masih belum dapat dipadamkan.

    baca: ketahuan gunung gede diduga sengaja dibakar

    Hingga kini, petugas gabungan masih berupaya memadamkan kebakaran hutan kawasan Gunung Merbabu di wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang tersebar di lima dusun di Kecamatan Getasan.

    Titik-titik api tersebut antara lain tersebar di Dusun Batur Wetan, Pulihan, Macanan, Thekelan, serta Sokowolu.
    m
    Api kemudian menyebar hingga Puncak Syarif dan Puncak Suwanting derbabui wilayah Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang.

    Sementara lahan terbakar di wilayah Kabupaten Boyolali terpantau dalam skala kecil. “Sabana 2 yang berada di wilayah Selo, Boyolali terpantau masih aman,” ujarnya.

    baca: akibat pre wedding hampir 1000 hektar lahan bromo terbakar

    Sementara itu akibat kebakaran lahan ini, sebanyak 91 jiwa mengungsi di Balai Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

    Mereka terdiri dari orangtua dan anak-anak dengan rincian 47 orang asal Dusun Gedong dan 44 orang asal Dusun Ngaduman, Kecamatan Getasan.

    “Yang lain mengungsi di rumah-rumah keluarga dan sebagian memilih tidak meninggalkan rumah,” ucapnya.

    Tim gabungan saat ini tengah melakukan upaya melokalisasi api dilakukan dengan membuat saluran irigasi.

    Selain itu, tim gabungan juga melakukan pemantauan pergerakan titik api, melakukan langkah mitigasi, dan membuka dapur umum.

    Kebutuhan mendesak saat ini meliputi logistik makanan, matras, masker filter, dan oksigen portable.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Masalah Lingkungan Terbesar 2023: Deforestasi atau Penggundulan Hutan

    Masalah Lingkungan Terbesar 2023: Deforestasi atau Penggundulan Hutan

    7cloud.asia – Deforestasi atau penggundulan hutan menjadi masalah lingkungan terbesar yang hingga 2023 ini belum sepenuhnya teratasi. 

    Seperti kita ketahui hutan dengan segala macam tumbuhan penyerap CO2 yang sangat efektif. Fauna di dalamnya adalah sumber kehidupan. Dan, Deforestasi menyebabkan kekayaan hayati hilang.

    Selain sebagai penyerap karbon, hutan juga membantu mencegah erosi tanah, karena akar pohon mengikat tanah dan mencegahnya hanyut, sehingga juga mencegah tanah longsor.

    Deforestasi atau penggundulan hutan juga bisa memicu berbagai masalah lingkungan seperti longsor dan pemenasan global. 

    Itu sebabnya para pakar terus berjuang untuk mengerem laju deforestasi, seperti dikutip earth.org.

    Baca: Pemanasan global, masalah lingkungan terbesar 2023

    Lantas seberapa parah deforestasi menyebabkan masalah lingkungan? Setiap jam, hutan seluas 300 lapangan sepak bola ditebang.

    Jika deforestasi ini dibiarkan, maka pada tahun 2030, planet Bumi mungkin hanya memiliki 10% hutan.

    Dalam jangka panjang, deforestasi akan mengakibatkan semua hutan tersebut akan musnah dalam waktu kurang dari 100 tahun.

    Tiga negara yang mengalami tingkat deforestasi tertinggi adalah Brasil, Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia.

    Baca: Perkebunan monokultur disebut sebagai pemicu deforestasi

    Amazon, hutan hujan terbesar di dunia – yang terbentang seluas 6,9 juta kilometer persegi (2,72 juta mil persegi) dan mencakup sekitar 40% benua Amerika Selatan kini sedang terancam kelestariannya.

    Padahal hutan Amazon merupakan salah satu ekosistem yang paling beragam secara biologis dan merupakan rumah bagi sekitar tiga juta spesies tanaman dan binatang.

    Meskipun ada upaya untuk melindungi lahan hutan, deforestasi legal masih merajalela, dan sekitar sepertiga deforestasi tropis global terjadi di hutan Amazon di Brasil, yang mencapai 1,5 juta hektar setiap tahunnya.

    Dunia telah menebang 10 juta hektar pohon setiap tahunnya untuk menciptakan ruang bagi tanaman pangan dan peternakan, serta untuk memproduksi bahan-bahan seperti kertas.

    Baca: Indonesia dan Brasil disebut penyumbang deforestasi terbesar di dunia

    Pertanian dan perkebunan disebut sebagai pemicu utama penggundulan hutan, salah satu masalah lingkungan terbesar yang muncul dalam daftar ini.

    Lahan dibuka untuk beternak atau untuk menanam tanaman lain yang dijual, seperti kedelai di AS dan tebu/kelapa sawit di Indonesia.

     

  • Banyak Hutan Rusak, Pemerintah Harus Libatkan Masyarakat untuk Rehabilitasi

    Banyak Hutan Rusak, Pemerintah Harus Libatkan Masyarakat untuk Rehabilitasi

    7cloud.asia – Banyak kondisi hutan di Indonesia yang rusak akibat ulah manusia. Karena itu pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam merehabilitasi hutan.

    Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Yanto Santosa menjelaskan rehabilitasi yang dilakukan dengan menanam tanaman yang secara ekologis bagus, sekaligus menguntungkan secara ekonomi.

    “Saya menyarankan agar hutan-hutan yang rusak dikavling-kavling, jadikan sebagai lahan usaha masyarakat sekitarnya,” jelas Yanto seperti dikutip Antaranews, Rabu (15/11/2023).

    Menurutnya kawasan hutan tetap boleh ditanami dengan sawit seluas 60-70 persen dari luas lahan. Lahan yang tersisa dapat ditanami dengan pohon yang asri dan unggulan setempat.

    “Contohnya di Sulawesi pohon kayu hitam, pohon meranti di Kalimantan, dan lain sebagainya,” katanya.

    baca: brin pengolahan lahan gambut sering memicu kebakaran lahan

    Namun, lanjut Yanto, penanaman sawit tetap harus dicampur dengan tanaman hutan lainnya, sehingga tidak terjadi monokultur.

    Selain itu, campuran dengan tanaman hutan lainnya juga bertujuan untuk melestarikan tanaman-tanaman unggulan atau tanaman-tanaman asri setempat.

    Sehingga akan terbentuk wanatani atau agroforestry. “Artinya, selain tanaman kayu, ada hasil yang bisa diambil setiap bulan,” katanya.

    Selanjutnya Yanto  menjelaskan berdasarkan sejumlah penelitian yang ia lakukan, keterlibatan masyarakat dapat dipancing oleh motivasi ekonomi.

    “Saya sudah penelitian di mana-mana tentang masyarakat, simpulan saya, masalah ekonomi adalah driver utama,” ujarnya.

    baca: dampak el nino 267 ribu hektar lahan hangus terbakar

    Karena itu, agroforestry merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan hutan.

    Dengan cara seperti ini, masyarakat dapat memetik dan menjual hasil panen tanaman sawit setiap bulan sembari menjaga kelestarian hutan kayu.

    “Maka tidak akan ada kebakaran, karena ditungguin hutannya. Kayunya juga akan terjaga karena masyarakat mengunjungi sambil nengok sawitnya,” urainya.

    Tanaman bernilai ekonomis yang dapat mengganti sawit, seperti pohon aren atau karet juga dapat digunakan sebagai alternatif.

    “Tetapi, saat ini, harus diakui bahwa tanaman palma yang bagus karena hasilnya dan dibeli dengan wajar,” ucap Yanto.

    Reporter: Nurakhmayani

  • KLHK Targetkan Rehabilitasi 600.000 Hektare Hutan Mangrove Pada 2024, Bagaimana Realisasinya?

    KLHK Targetkan Rehabilitasi 600.000 Hektare Hutan Mangrove Pada 2024, Bagaimana Realisasinya?

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta dukungan dan keterlibatan masyarakat untuk membantu mewujudkan target rehabilitasi hutan mangrove atau bakau di Indonesia. 

    Setidaknya 600 ribu hektare hutan mangrove perlu direhabilitas hingga 2024, sehingga membutuhkan dukungan berbagai organisasi, lembaga, kementerian hingga masyarakat lokal. 

    Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove KLHK Inge Retnowati target rehabilitasi hutan mangrove tersebut tertuang dalam Perpres nomor 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

    Hal itu diungkapkan Inge dalam diskusi bertajuk pengelolaan karbon biru hutan mangrove untuk mitigasi perubahan iklim yang disimak secara daring di Jakarta, Selasa (22/11/2023).

    Baca: Mengenal beragam jenis mangrove di hutan mangrove Surabaya

    Perpres nomor 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove pasal lima ayat dua mengatakan pelaksanaan percepatan rehabilitasi hutan mangrove meliputi Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung.

    Hutan mangrove yang butuh direhabilitasi itu juga berada di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

    Dilansir Antaranews.com target tersebut akan menjadi capaian yang harus diselesaikan kementerian dan lembaga khususnya KLHK, BRGM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Sementara itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kata dia, KLHK memiliki target 50 hingga 60 ribu rehabilitasi lahan mangrove.

    Baca: Manfaat ekologi dan ekonomi hutan mangrove

    “Dalam RPJMN 2020-2024 KLHK menargetkan 50 ribu hingga 60 hektare rehabilitasi mangrove dan ini hampir selesai. Dan ini kita akan perbarui lagi,” ujarnya.

    Berdasarkan data KLHK Indonesia memiliki 3,39 juta hektare mangrove atau setara dengan 21 persen total hutan bakau yang ada di dunia.

    Adapun provinsi dengan total hutan mangrove terluas ada di Papua yang memiliki lahan mangrove lebih dari 1 juta hektare.

    Llau diikuti Provinsi Papua Barat 480 ribu hektare, serta Riau 227 ribu hektare hutan mangrove.

    Baca: Indonesia termasuk negara dengan hutan terluas di dunia

    Selain itu bila dideretkan berdasarkan pulau, Papua, Kalimantan, dan Sumatera menjadi penyumbang terbesar luas hutan mangrove di Tanah Air.

    Hutan mangrove adalah sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak, serta melindungi pantai dari abrasi air laut.

    Hutan mangrove juga berguna untuk meminimalkan dampak tsunami, mengurangi polusi dengan menyerap karbondioksida (CO2) dan memproduksi oksigen (O2).

    Hutan mangrove juga bisa menjadi menjadi barier atau penahan abrasi dan mencegah turunnya muka air tanah.

     

  • Kondisi Pegunungan Gundul Picu Banjir Bandang di Kudus

    Kondisi Pegunungan Gundul Picu Banjir Bandang di Kudus

    7cloud.asia – Banjir bandang menerjang Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Jumat (24/11/2023) lalu. Penyebabnya diduga karena kondisi pegunungan yang gundul.

    Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus, Munaji menjelaskan kondisi hutan di Pegunungan Kendeng gundul akibatnya air hujan tidak terserap ke tanah saat curah hujan tinggi.

    “Dengan kondisi pegunungan yang gundul, tentunya curah hujan tinggi menyebabkan banjir bandang karena airnya tidak terserap ke tanah, melainkan langsung turun ke aliran sungai setempat,” jelas Munaji seperti yang dilansir Antaranews, Sabtu (25/11/2023).

    baca: banjir bandang landa nagan raya puluhan warga mengungsi

    Lebih jauh Munaji mengatakan banjir bandang yang di Desa Wonosoco terjadi pada Jumat (24/11/2023) pukul 18.30 WIB hingga pukul 19.30 WIB.

    Saat itu, ketinggian air di perkampungan desa setempat mencapai 40 sentimeter.

    Di antaranya yang terdampak di Rukun Tetangga (RT) 1, 2, 3, dan RT 4 RW 1, serta membawa material lumpur dengan ketebalan antara 5-10 sentimeter.

    Jumlah rumah warga yang terdampak mencapai 41 rumah, namun tidak ada yang mengalami kerusakan.

    Sebelumnya, hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak pukul 18.15-19.00 WIB.

    baca: cuaca ekstrem picu banjir bandang di sejumlah wilayah

    “Sungai setempat juga tidak mampu lagi menampung debit air kiriman dari kawasan pegunungan. Kondisi ini diperparah dengan sedimentasi lumpur yang menyumbat jembatan di RT 3 RW 1 mengakibatkan air limpas ke jalan dan rumah warga,” paparnya.

    BPBD Kudus, langsung menuju tempat kejadian untuk melakukan pembersihan jalan dari lumpur dan beberapa rumah terdampak.

    Kondisi pegunungan yang gundul juga dibenarkan oleh Pemerhati lingkungan Universitas Muria Kudus (UMK), Hendy Hendro.

    Seharusnya, kata Hendy, pemerintah daerah setempat dapat mengantisipasi, khususnya di Desa Wonosoco yang memang gunungnya gundul.

    “Tentunya harus ada upaya mengurangi dampak gundulnya hutan yang ada di Pegunungan Kendeng karena berbagai faktor,” katanya.

    baca: peringatan dini bmkg cuaca ekstrem landa wilayah ini

    Di antaranya, karena alih fungsi lahan hutan, penambangan galian C, budidaya jagung atau tanaman semusim tanpa diimbangi dengan tanaman keras atau pohon.

    Selein itu, banjir bandang terjadi karena kurang maksimalnya fungsi terasering yang tugasnya mengurangi laju erosivitas dan laju air permukaan, serta kurangnya tutupan vegetasi khususnya tanaman keras.

    Karena itu, lanjut Hendy, pemerintah harus membantu merubah pola budidaya dari tanaman semusim yang dominan, menjadi tanaman keras produktif yang dominan.

    Selain itu juga melakukan reboisasi dengan memanfaatkan tanaman produktif non-kayu, menerapkan budidaya wanatani “agroforestri”.

    Pemerintah bersama masyarakat perlu melakukan recovery daerah pertambahan dengan menanami berbagai jenis pohon yang produktif non-kayu, serta membuat embung atau tampungan air di bekas penambangan. 

    Reporter: Nurakhmayani

                                         

  • Pohon Ulin Terancam Punah, Pemprov Kalsel Bangun Pusat Konservasi

    Pohon Ulin Terancam Punah, Pemprov Kalsel Bangun Pusat Konservasi

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membangun pusat konservasi tanaman kayu ulin atau kayu besi yang diberi nama Borneo Zwageri Island.

    Pusat konservasi kayu ulin ini berlokasi di Pulau Rusa berada di Waduk Riam Kanan, Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dan diresmikan pada Selasa (28/11/2023).

    Peresmian pusat konservasi kayu ulin yang berada di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam yang juga merupakan kawasan Geopark Pegunungan Maratus Nasional.

    Gubernur Kalsel dalam sambutan tertulisnya, menyampaikan bahwa pusat konservasi ini bukan hanya untuk penghijauan, tapi juga melestarikan kayu ulin yang merupakan tanaman endemik asli Kalimantan yang sekarang hampir punah.

    Baca: Penggundulan hutan jadi masalahserius bagi lingkungan

    Pohon ulin memang sangat baik untuk penghijauan jangka panjang. Di samping menahan air dan tanah, Kalsel, pohon ulin memiliki daya cegah untuk menahan erosi maupun tanah longsor.

    “Keberadaan pohon ulin mengurangi pemanasan global, serta menjaga iklim untuk tetap stabil,” ucapnya.

    Menurut dia, dengan kebersamaan semua pihak, Banua (Kalsel) akan meraih sukses dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan.

    Terutama dengan gerakan revolusi hijau yang telah terbukti mampu merehabilitasi hutan dan lahan yang sangat besar.

    Baca: Perkebunan monokultur picu deforestasi

    Tanpa konservasi, kayu ulin dikhawatirkan bakal punah di masa mendatang karena eksploitasi terus menerus yang dilakukan oleh masyarakat.

    Eksplorasi yang terus berlangsung oleh masyarakat untuk berbagai keperluan dan karakteristiknya yang sangat sulit dibudidayakan menjadi faktor utama yang mengancam kelestarian kayu ulin,

    Sejak beberapa tahun ini, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan melarang penebangan kayu ulin untuk pelestarian.

    Usaha pembudidayaan kayu ulin relatif sulit dilakukan walau melalui sistem kultur jaringan, dan dibutuhkan waktu hingga ratusan tahun agar kayu ulin bisa ditebang.

    Baca: Indonesia dan Brasil disebut sebagai penyumbang terbesar deforestasi hutan tropis

    Luasan hutan -tak hanya hutan ulin- di Kalsel terus berkurang seiring terus adanya kegiatan eksploitasi oleh masyarakat.

    Sehingga luas areal hutan Kalsel sekarang ini diperkirakan tinggal 1 juta hektare saja lagi.

    Sementara data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, luas lahan kritis di Kalimantan Selatan tahun 2013 lebih dari 642.580 hektare.

    Namun setelah digalakkan Program Revolusi Hijau oleh Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor pada tahun 2017, luasan lahan kritis berkurang signifikan.

    Baca: Negara-negara di dunia sepakat hentikan penebangan hutan pada 2030

    Data hingga tahun 2022, luas lahan kritis di Kalsel tinggal 458.478 hektare.

    Dengan demikian, sejak tahun 2013 hingga tahun 2022, Kalsel mampu menurunkan lahan kritis hingga seluas 184.102 hektare.

    “Gerakkan Revolusi Hijau terus ditingkatkan hingga lahan kritis di provinsi ini makin menipis,” katanya.

    Esti Utami, disarikan dari tulisan di Antaranews.com

  • Madani Berkelanjutan: Target Co-firing Biomassa Bisa Picu Penebangan Hutan

    Madani Berkelanjutan: Target Co-firing Biomassa Bisa Picu Penebangan Hutan

     

    7cloud.asia – Program Assistant Hutan dan Iklim Yayasan MADANI Berkelanjutan, Salma Zakiyah mengritisi rencana pemerintah untuk membangun hutan tanaman energi untuk memenuhi target co-firing biomassa.

    Menurut Salma, pembangunan hutan tanaman energi untuk memenuhi target co-firing biomassa ini akan berpotensi menimbulkan deforestasi baru.

    Teknologi co-firing biomassa memanfaatkan biomassa sebagai substitusi parsial batubara untuk dibakar di boiler pembangkit listrik. Biomassa ini dapat diperoleh dari beragam bahan baku, seperti limbah hutan, perkebunan, atau pertanian.

    Program Co-Firing biomassa merupakan salah satu dari program PLN “Green Booster” untuk mendukung target bauran energi EBT nasional.

    Ini merupakan upaya pemenuhan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025 sesuai dengan target pemerintah.

    Baca: Madani Berkelanjutan pengurangan emisi karbon harus mengarah ke zero net tanpa bahan bakar fosil

    Namun, oleh Yayasan MADANI Berkelanjutan kebijakan ini menuai kritik. Kebijakan pengurangan emisi di sektor energi seharusnya dilakukan dengan tidak membebani upaya pengurangan emisi karbon di sektor kehutanan dan lahan.

    “Ini agar tidak terjadi trade off pengurangan emisi Indonesia,” ujar Salma dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Selasa (5/12/2023).

    Pendapat Salma ini menanggapi, pidato Presiden di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G77 dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam rangkaian World Climate Action Summit (WCAS) COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

    Salma menambahkan, saat ini masih terdapat setidaknya 9,7 juta hektare hutan alam yang harus segera dilindungi untuk mencegah situasi di mana emisi hanya dipindahkan dari sektor ke sektor lain.

    Dia mengingatkan, Pemerintah Indonesia harus memiliki komitmen politik dan mandat yang tegas dalam meningkatkan aksi iklim secara berkeadilan.

    Baca: Indonesia masuk 10 besar negara penghasil emisi karbon terbanyak 

    Upaya komitmen politik dan mandat yang tegas dalam meningkatkan aksi iklim, ujarnya, harus dilakukan secara berkeadilan dengan melindungi hak-hak penerima yang paling terdampak dan yang berkontribusi paling sedikit dalam emisi karbon.

    “Masuk dalam kelompok ini adalah buruh, petani, nelayan dan masyarakat adat, dengan memperhatikan hak-hak gender dan sosial, termasuk hak-hak atas tanah, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” tandas Salma.

    Oleh karena itu, seharusnya Indonesia menjadi pemimpin untuk memberikan contoh konkret bagi perlindungan hutan dan pencapaian komitmen terhadap krisis iklim.

    Seperti diketahui,dalam pidatonya di COP 28, Jokowi mengungkapkan keberhasilan Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dan deforestasi.

    Karena itu Jokowi meminta dukungan yang lebih besar dari negara maju, baik teknologi maupun dana untuk meneruskan upaya ini. 

    Baca: Sektor kehutanan didorong menjadi penyeimbang emisi karbon sektor energi

    Pidato Jokowi ini mendapat sejumlah catatan dari Madani Berkelanjutan. Pasalnya apa yang dilakukan pemerintah selama ini, dinilai berpotensi melenceng dari tujuan utama pengurangan emisi karbon yakni net zero.

    Merujuk pada laporan terbaru Global Carbon Project (GCP), Direktur Eksekutif Madanai Berkelanjutan, Nadia Hadad menyebut di tahun 2023 ini Indonesia menduduki sepuluh besar penyumbang emisi terbesar di seluruh dunia.

    Jumlah karbon yang dihasilkan Indonesia meningkat sebesar 18,3% dari tahun 2022.

    Menurut Nadia, angka ini merupakan peningkatan paling banyak dibandingkan negara-negara lainnya.

  • Disayangkan! COP 28 Tak Secara Tegas Hentikan Deforestasi

    Disayangkan! COP 28 Tak Secara Tegas Hentikan Deforestasi

    7cloud.asia – Pada sektor kehutanan, Konferensi iklim global Dubai atau COP 28 yang berakhir pekan lalu menyepakati perlu adanya penguatan upaya melawan deforestasi dan penggundulan hutan pada 2030.

    Selain upaya mengurangi deforestasi, COP 28 juga menyepakati langkah untuk melestarikan keanekaragaman hayati pada lanskap darat dan ekosistem laut.

    COP 28 juga menolak permintaan negosiasi perdagangan emisi karbon secara murah. Ini seharusnya menjadi peringatan bagi para promotor dan pelaku perdagangan karbon–yang merupakan solusi palsu penurunan emisi.

    Namun, organisasi lingkungan Greenpeace seperti dilansir di laman resminya menyayangkan, dari kesepakatan COP 28 tahun 2023 ini, tak ada komitmen tegas untuk menghentikan deforestasi.

    Baca: Krisis iklim kian nyata, tapi solusi yang ditawarkan masih basa-basi

    COP 28 sudah menolak negosiasi perdagangan karbon dan menyepakati pendekatan nonpasar dalam isu karbon.

    Menurut Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, Ini membuka harapan akan adanya alternatif kerja sama yang menciptakan sinergi antara mitigasi iklim, adaptasi, pembangunan berkelanjutan, serta pelindungan dan restorasi ekosistem.

    “Namun, kami kecewa karena tak ada komitmen tegas menghentikan deforestasi. Di tingkat nasional, pemerintah seharusnya bisa lebih progresif untuk menurunkan emisi karbon dari sektor kehutanan,” katanya.

    Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan FOLU Net Sink 2030 untuk menurunkan emisi karbon dari sektor kehutanan dan alih fungsi lahan.

    Baca: COP 28 gagal hasilkan mandat pengurangan bahan bakar fosil

    Dengan kebijakan ini, pemerintah menargetkan hutan Indonesia tidak lagi berkontribusi terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca.

    Hutan akan diarahkan agar lebih banyak berperan menyerap karbon atau berfungsi sebagai carbon sink pada akhir dekade ini.

    Analisis Greenpeace Indonesia justru menemukan sebaliknya. Bukannya menurunkan emisi, strategi FOLU Net Sink 2030 justru berpotensi melanggengkan deforestasi dan kerusakan hutan alam.

    Pemetaan Greenpeace Indonesia menunjukkan deforestasi masih berisiko terjadi hingga puluhan juta hektare.

    Baca: Aktivis desak aksi iklim yang nyata di COP 28

    Pasalnya, kebijakan FOLU Net Sink 2030 tak dilengkapi aturan operasional pelindungan hutan dan gambut yang tegas, terutama di kawasan hutan produksi.

    Pemerintah juga membuat klaim menyesatkan bahwa pelepasan karbon dari deforestasi hutan alam dapat diganti (offset) dengan penyerapan karbon jangka pendek dari pembangunan hutan tanaman industri.

    “Pemerintah Indonesia harus merombak target FOLU Net Sink 2030, mencegah deforestasi dan mengurangi lajunya hingga ke titik nol,” tandas Iqbal

    Pemerintah juga didesak tak lagi menerbitkan perizinan di lanskap gambut, memulihkan hutan dan gambut yang rusak

    Baca: Food estate dinilai ancam kelestarian hutan

    “Yang tak kalah penting, pemerintah harus melibatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pelindungan dan pengelolaan hutan berkelanjutan,” ujar Iqbal.

  • Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia, Ini yang Dilakukan Belantara untuk Lestarikan Hutan Sumatera

    Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia, Ini yang Dilakukan Belantara untuk Lestarikan Hutan Sumatera

    7cloud.asia – Memperingati Hari Gerakan Sejuta Pohon sedunia, pada 10 Januari Belantara Foundation menggagas program “Forest Restoration Project: SDGs Together”

    Program “Forest Restoration Project: SDGs Together” ini hasil kerja sama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Minas Tahura, Kelompok Tani Hutan Tahura Sultan Syarif Hasyim dengan didukung oleh APP Group 

    Program “Forest Restoration Project: SDGs Together” berupa penanaman dan perawatan pohon ini dilakukan  di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH), wilayah Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, Riau.

    Forest Restoration Project: SDGs Together merupakan program yang dijalankan melalui donasi sebagian hasil penjualan produk APP Group kepada Belantara Foundation.

    Dana yang diterima digunakan untuk menanam serta memelihara bibit pohon spesies asli dan langka yang perlu dilestarikan di hutan Sumatra yang telah terdegradasi akibat aktivitas ilegal dan kebakaran hutan.

    Baca: Konservasi tanaman langka di Sumatera

    Program donasi Forest Restoration Project: SDGs Together ini telah berjalan sejak Agustus 2020.

    Inisiatif ini mendukung sejumlah target Sustainable Development Goals (SDGs) salah satunya target ke 15, yaitu melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem dan target ke 17 yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

    Program tersebut berfokus pada penanaman dan perawatan pohon, serta perlindungan kawasan secara lestari dan berkelanjutan. Saat ini, Forest Restoration Project: SDGs Together telah berjalan selama tiga tahun.

    Dalam tiga tahun terakhir, telah dilakukan penanaman dan perawatan bibit pohon sebanyak 31.391 pohon seluas 94 ha.

    Kegiatan lain yang telah dilakukan yaitu memasang papan nama proyek, membangun rumah pembibitan, membangun pondok kerja, patroli hutan, memberikan peningkatan kapasitas bagi masyarakat, serta melakukan monitoring dan evaluasi.

    Baca: Gerakan tanam pohon bersama di kawasan industri Pulogadung

    Setidaknya ada 31 jenis pohon yang telah ditanam dalam program ini,  seperti merawan (Hopea mengarawan), ramin (Gonystylus bancanus) dan balam (Palaquium burckii) yang masuk ke dalam status kategori kritis / Critically Endangered (CR).

    Juga ada pohon balangeran (Shorea balangeran) masuk ke dalam kategori rentan / Vulnerable (VU) dan meranti lambai (Shorea acuminata) masuk ke dalam kategori hampir terancam punah / Near Threatened (NT) menurut daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN).

    Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dolly Priatna mengatakan bahwa restorasi hutan merupakan salah satu langkah efektif untuk memitigasi perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan pangan

    Restorasi hutan juga menjaga suplai air serta melindungi keanekaragaman hayati.

    “Kami ingin mempromosikan restorasi hutan untuk turut berkontribusi dalam aksi iklim global,” ujarnya dalam keterangan  tertulis yang diterima Rabu (10/1/2024).

    Baca: Menghijaukan Jakarta dengan ruang terbuka hijau

    Dolly menambahkan, restorasi hutan perlu memerhatikan dimensi sosial-ekonomi masyarakat sehingga tidak hanya mengembalikan fungsi ekologis..

    Restorasi hutan juga harus  mengembalikan fungsi hutan sebagai sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar sehinga tata kelolanya harus cermat.

    “Restorasi hutan dapat mendukung pemulihan fungsi hutan sebagai penyedia manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat”, kata Dolly.

    Senada dengan Dolly, Kepala KPHP Minas Tahura, Sri Wilda Hasibuan, mengemukakan bahwa upaya untuk memulihkan ekosistem hutan, khususnya di Tahura SSH menjadi tanggung jawab bersama.

    Tak hanya pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat saja, pihak swasta dan masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam upaya tersebut.

    “Dengan adanya pemulihan hutan, maka ekosistem hutan dapat berkontribusi untuk upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendukung pemenuhan Nationally Determined Contribution (NDC) Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon di Provinsi Riau”, ujar Sri.

    Baca: Kenali hutan kota di tengah Jakarta

    Chief Sustainability Officer APP Group, Elim Sritaba menegaskan, swasta turut berperan dalam mendukung program restorasi hutan dan biodiversitas di Indonesia dengan berkolaborasi dengan pihak terkait.

    Hal ini juga dalam upaya mendukung pemerintah mencapai NDC termasuk FOLU Net Sink 2030.

    Kolaborasi multi-pihak, baik dari dalam maupun luar negeri pada program restorasi, merupakan salah satu upaya mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi lingkungan.

    “Kegiatan ini juga sejalan dengan Sustainability Roadmap Vision (SRV) 2030 yang telah kami canangkan,” tambah Elim.

    Pada tingkat global, peringatan Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia dilakukan pertama kali pada 10 Januari 1872.

    Baca: Hutan kota bernama Kebun Raya Mangrove

    Pada tingkat nasional, peringatan Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia dilakukan pertama kali di Indonesia pada 10 Januari 1993.

    Tujuan utama Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menanam dan merawat pohon sebagai salah satu aksi pelestarian alam dan lingkungan hidup yang ada di lingkungan sekitar.