7cloud.asia – Pada sektor kehutanan, Konferensi iklim global Dubai atau COP 28 yang berakhir pekan lalu menyepakati perlu adanya penguatan upaya melawan deforestasi dan penggundulan hutan pada 2030.
Selain upaya mengurangi deforestasi, COP 28 juga menyepakati langkah untuk melestarikan keanekaragaman hayati pada lanskap darat dan ekosistem laut.
COP 28 juga menolak permintaan negosiasi perdagangan emisi karbon secara murah. Ini seharusnya menjadi peringatan bagi para promotor dan pelaku perdagangan karbon–yang merupakan solusi palsu penurunan emisi.
Namun, organisasi lingkungan Greenpeace seperti dilansir di laman resminya menyayangkan, dari kesepakatan COP 28 tahun 2023 ini, tak ada komitmen tegas untuk menghentikan deforestasi.
Baca: Krisis iklim kian nyata, tapi solusi yang ditawarkan masih basa-basi
COP 28 sudah menolak negosiasi perdagangan karbon dan menyepakati pendekatan nonpasar dalam isu karbon.
Menurut Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, Ini membuka harapan akan adanya alternatif kerja sama yang menciptakan sinergi antara mitigasi iklim, adaptasi, pembangunan berkelanjutan, serta pelindungan dan restorasi ekosistem.
“Namun, kami kecewa karena tak ada komitmen tegas menghentikan deforestasi. Di tingkat nasional, pemerintah seharusnya bisa lebih progresif untuk menurunkan emisi karbon dari sektor kehutanan,” katanya.
Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan FOLU Net Sink 2030 untuk menurunkan emisi karbon dari sektor kehutanan dan alih fungsi lahan.
Baca: COP 28 gagal hasilkan mandat pengurangan bahan bakar fosil
Dengan kebijakan ini, pemerintah menargetkan hutan Indonesia tidak lagi berkontribusi terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca.
Hutan akan diarahkan agar lebih banyak berperan menyerap karbon atau berfungsi sebagai carbon sink pada akhir dekade ini.
Analisis Greenpeace Indonesia justru menemukan sebaliknya. Bukannya menurunkan emisi, strategi FOLU Net Sink 2030 justru berpotensi melanggengkan deforestasi dan kerusakan hutan alam.
Pemetaan Greenpeace Indonesia menunjukkan deforestasi masih berisiko terjadi hingga puluhan juta hektare.
Baca: Aktivis desak aksi iklim yang nyata di COP 28
Pasalnya, kebijakan FOLU Net Sink 2030 tak dilengkapi aturan operasional pelindungan hutan dan gambut yang tegas, terutama di kawasan hutan produksi.
Pemerintah juga membuat klaim menyesatkan bahwa pelepasan karbon dari deforestasi hutan alam dapat diganti (offset) dengan penyerapan karbon jangka pendek dari pembangunan hutan tanaman industri.
“Pemerintah Indonesia harus merombak target FOLU Net Sink 2030, mencegah deforestasi dan mengurangi lajunya hingga ke titik nol,” tandas Iqbal
Pemerintah juga didesak tak lagi menerbitkan perizinan di lanskap gambut, memulihkan hutan dan gambut yang rusak
Baca: Food estate dinilai ancam kelestarian hutan
“Yang tak kalah penting, pemerintah harus melibatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pelindungan dan pengelolaan hutan berkelanjutan,” ujar Iqbal.
Leave a Reply