ruangkota

Tag: IKN

  • Komisi II DPR Minta Tak Ada Penggusuran dalam Pembangunan IKN

    Komisi II DPR Minta Tak Ada Penggusuran dalam Pembangunan IKN

    7cloud.asia – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) diminta tidak meminggirkan masyarakat setempat saat proses pembangunan ibu kota baru tersebut.

    Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menegaskan, hal itu penting, merespon adanya isu dugaan penggusuran yang menerpa warga setempat karena pembangunan IKN. 

    Jangan sampai, kata Guspardi, IKN mencontoh pembangunan ibu kota dan kota di negara lain yang menghilangkan keberadaan masyarakat asli setempat.

    “Jangan masyarakat yang asli yang berada di situ dimarjinalkan,” katanya saat rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Otorita IKN di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

    Baca: Komnas sebut ada pelanggaran HAM dalam pembangunan IKN

    Gaus juga mempertanyakan kebenaran isu dugaan penggusuran tersebut. Jika benar adanya, menurutnya hal tersebut merupakan tindakan yang memilukan dan memalukan.

    “Apa benar atau tidak, dan juga saya membaca juga suratnya ditarik dan sebagainya,” sebutnya.

    Ia mengaku menjadi salah satu panitia khusus (pansus) dan panitia kerja (panja) di DPR yang membahas pembuatan Undang-Undang IKN beberapa waktu lalu.

    Dalam pembahasan pembuatan undang-undang itu, ia mengatakan DPR menekankan kepada pemerintah bahwa IKN merupakan kota untuk semua.

    “Jangan hanya sebuah kota, ibu kota, diperuntukkan hanya untuk orang tertentu saja,” tegas Politisi Fraksi PAN ini.

    Baca: Sikap represif otoritas IKN menuai kritik

    Untuk itu, ia pun meminta kepada Otorita IKN agar fokus kepada kebijaksanaan dan nilai-nilai luhur atas pemindahan ibu kota negara Indonesia, meskipun regulasi-nya sudah disahkan oleh DPR.

    Senada dengan Guspardi, Anggota Komisi II DPR RI Cornelis mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti warga suku adat yang terpinggirkan di negara-negara lain.

    “Jangan seperti warga Aborigin di Australia, warga Indian di Amerika, dan warga Viking di Eropa, nanti tinggal nama,” tutur Cornelis.

    Dalam rapat tersebut DPR menyampaikan empat rekomendasi terkait IKN, 

    Baca: Pembangunan IKN dinilai banyak mengabaikan masyarakat adat setempat

    Pertama, mulai tahapan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan dengan memperhatikan pemerataan dan keadilan. Sehingga, tidak menciptakan konflik kepentingan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat lokal.

    Otorita IKN diminta menegaskan kembali fungsi ibukota negara sebagai pusat pemerintahan, dan pusat ekonomi bisnis. Sehingga perencanaan dan pembangunan IKN (Ibukota Nusantara) lebih strategis dan terarah sesuai dengan visi dan misi IKN.

    OIKN agar investasi dan pembiayaan pembangunan IKN diantisipasi dan tidak berpotensi pada peningkatan utang dan membebani keuangan negara dalam waktu jangka panjang.

    Keempat, Komisi II DPR RI meminta agar OIKN dapat memberikan progres akhir terhadap pembangunan IKN sebelum Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Kepres tentang pemindahan ibu kota dari daerah khusus ibukota DKI Jakarta sebagaimana amanat UU Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 21 tahun 2023. 

    Baca: Sengkarut masyarakat adat di IKN

    Saat diberi kesempatan berbicara, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono pun memastikan bahwa tidak ada penggusuran yang semena-mena dalam pembangunan IKN.

    Sebagai kepala otorita, dia pun sudah menganggap bahwa warga di sekitar IKN pun merupakan warganya. Dia pun mengatakan bahwa saat ini dia memiliki KTP dengan domisili Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang merupakan lokasi pembangunan IKN.

    Menurutnya saat ini ada euforia pembangunan di sekitar kawasan IKN, namun cenderung tidak mengikuti aturan yang ada. Dia pun meminta izin kepada DPR untuk bisa tetap membangun IKN sesuai dengan rencana tata ruang.

    “Dan tentu saja itu tidak termasuk apa yang diwartakan sebagai penggusuran. Saya kita kita jauh dari kata penggusuran,” ujar Bambang. 

     

  • DPR Soroti Pemerataan Pembangunan Daerah Penyangga IKN

    DPR Soroti Pemerataan Pembangunan Daerah Penyangga IKN

    7cloud.asia – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta memperhatikan keberlanjutan pemerataan pembangunan di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Komisi V DPR berharap seluruh pembangunan di IKN bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal, bukan justru mendatangkan masalah.

    Demikian kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang membahas pengembangan IKN di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).

    “Kami tentu menginginkan supaya seluruh kegiatan yang ada di IKN tentu juga ramah bagi masyarakat lokal yang memang sudah ada disana dan seluruh persoalan bisa diselesaikan secara baik,” ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang memimpin rapat tersebut

    Baca: Mengurai keberadaan masyarakat adat di IKN

    Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan hal tersebut menjadi salah satu poin kesimpulan rapat mengingat belakangan ini mulai santer terdengar adanya muncul riak-riak di wilayah sekitar IKN.

    Dan meski permasalahan tersebut merupakan ranah Otorita IKN, namun Komisi V memandang persoalan infrastruktur domain-nya tetap pada Kementerian PUPR yang memiliki kewenangan.

    Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR Irwan dalam rapat mengingatkan Kementerian PUPR tetap memperhatikan keberlanjutan pemerataan pembangunan infrastruktur di 10 Kabupaten/Kota yang ada di Kaltim.

    Utamanya preservasi jalan nasional, Irwan mengingatkan Ditjen Bina Marga masih adanya pekerjaan rumah dari batas Tenggarong-Senoni-Kota Bangun. Kemudian, dari Kota Bangun lanjut ke Melak.

    Baca: DPR minta tak ada penggusuran dalam pembangunan IKN 

    “Ini mudah-mudahan bisa tuntas multi years-nya. Kalau gak bisa selesai akhir 2024, kalau bisa lanjut di 2025. Karena ini sangat penting, ini salah satu segmen yang belum tuntas di luar segmen yang luar biasa kita tuntaskan selama empat tahun ini,” tandas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

    Adapun di sektor pendidikan, Legislator Dapil Kaltim itu mendorong Kementerian PUPR terus melanjutkan program rehab dan renovasi sarana-prasarana sekolah maupun madrasah di Kaltim.

    Terlebih dengan adanya IKN, sangatlah berhubungan agar prioritas pembangunan infrastruktur pendidikan bisa merata dan bukan hanya di IKN tetapi di sekitar wilayah IKN maupun di 10 Kabupaten/Kota yang ada di Kaltim.

    “Kemudian yang penting juga adalah lanjutan rehab dan renovasi sarana prasarana sekolah maupun madrasah di Kaltim,” tegasnya.

    Baca: Pentingnya menyiapkan ketahanan pangan di IKN

    Ia menambahkan, setiap tahun terus luar biasa puluhan sekolah tiap tahunnya kita rehab di Kaltim dan berharap bisa terus berlanjut.

    “Apalagi dengan adanya IKN ini sangat-sangat berhubungan bagaimana prioritas pembangunan infrastruktur pendidikan bisa merata dan adil, jangan hanya di IKN-nya tetapi di sekitar IKN maupun di  10 Kabupaten/Kota terkait sarana prasarana pendidikan di Kaltim ini,“pungkasnya

  • 7 Wilayah di IKN Miliki Keanekaragaman Hayati Tinggi, Apa yang Akan Dilakukan OIKN untuk Melestarikannya?

    7 Wilayah di IKN Miliki Keanekaragaman Hayati Tinggi, Apa yang Akan Dilakukan OIKN untuk Melestarikannya?

    7cloud.asia – Dalam tulisan sebelumnya kita sudah menyinggung tentang keanekaragaman hayati di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang sangat beragam

    Otoritas IKN atau OIKN pun telah mengidentifikasi tujuh wilayah di IKN dan sekitarnya yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. 

    Wilayah tersebut meliputi Bentang Alam Gunung Beratus, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Teluk Balikpapan, Hutan Lindung Sungai Wain, Samboja Lestari, Muara Jawa, dan Gunung Parung.

    Dijelaskan satu per satu keanekaragaman hayati itu ada di Hutan Lindung Sungai Wain adalah kawasan hutan dataran rendah seluas sekitar 10.000 hektare yang berada dalam wilayah administrasi Balikpapan dan berbatasan dengan IKN.

    Hutan lindung ini berisi hutan primer yang dikelilingi oleh hutan yang sedikit terdegradasi akibat kebakaran hutan pada masa lalu.

    Jenis fauna yang ditemui di Hutan Lindung Sungai Wain dalam periode 2016-2022 ada 42 jenis mamalia, 21 jenis burung, dan empat jenis reptil. Spesies ini di antaranya paok kepala biru, kengkareng hitam, jucing merah, dan beruang madu.

    Baca: Pembangunan mengancam keanekaragaman hayati di lokasi IKN?

    Teluk Balikpapan memiliki permukaan air sekitar 120 km dengan lebar maksimum 7 km dan garis pantai di dalam teluk sebagian besar ditumbuhi bakau. Teluk Balikpapan menjadi habitat bagi buaya muara, penyu hijau, gugong, dan pesut mahakam.

    Kemudian, Gunung Parung terletak di bagian barat IKN berdekatan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Wilayah ini merupakan kawasan hutan yang membentang dari kawasan konsesi hutan produksi hingga Pengunungan Meratus.

    Terdapat berbagai spesies yang dilindungi, seperti lutung merah, elang bondol, bekantan, dan cangak merah.

    Taman Hutan Raya Bukit Soeharto atau Tahura memiliki luas sekitar 64 hektare yang merupakan hutan konservasi yang ada di wilayah IKN.

    Menurut data OIKN, saat ini tutupan lahan terdiri dari kurang lebih 57 persen area berhutan dan sisanya berupa aktivitas ilegal pemanfaatan lahan seperti perkebunan, pertambangan, dan bangunan.

    Tahura merupakan habitat bagi macan dahan, buaya muara, rangkok badak, dan owa kalawat.

    Baca: Konsep kota hutan tak jamin IKN ramah lingkungan

    Selanjutnya, Muara Jawa dulunya merupakan hutan bakau yang mampu menunjang kehidupan berbagai flora dan fauna seperti kepiting bakau, udang, ikan, primata, dan buaya.

    Beberapa fauna yang ditemui di Muara Jawa, antara lain, codot kawar, bajing tiga warna, bekantan, dan cekakak sungai.

    Sementara itu, Samboja Lestari merupakan kawasan dengan luas sekitar 1.852 hektare yang dikelola oleh Yayasan Borneo Orang Utan Survival Foundation (BOSF). Wilayah ini adalah pusat rehabilitasi bagi beberapa spesies seperti orang utan dan beruang madu.

    Kawasan ini juga menjadi rumah bagi gajahan timur, katak pohon harlequin, owa kalawat, dan lutung merah.

    Mempertimbangkan keberadaan habitat alami satwa liar di kawasan-kawasan tersebut dan potensi mereka bertemu dengan manusia, OIKN berencana membangun hutan penyangga (buffer zone) di pinggiran kota.

    Baca: Upaya mengembalikan hutan tropis di sekitar IKN

    Hutan penyangga ini nantinya akan ditanami pepohonan khusus yang berfungsi sebagai penghalang alami bagi satwa liar agar tidak memasuki area permukiman.

    “Buffer ini bisa berfungsi untuk menghalau hewan-hewan liar yang berpotensi konflik dengan manusia, agar tidak lari ke kota,” ujar Pungky.

    Upaya untuk menjaga habitat satwa liar di kawasan Ibu Kota Nusantara juga menjadi perhatian otorita. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah memastikan satwa liar dapat melintasi kawasan IKN dengan aman.

    Salah satunya adalah dengan membangun jalur khusus penyeberangan satwa, baik jalur bawah tanah (underpass) maupun di atas jalan (overpass).

    Jalur-jalur ini akan membantu satwa-satwa liar melintasi area pembangunan IKN tanpa terancam keselamatannya. Jalur ini juga memungkinkan mereka untuk tetap bisa berpindah tempat untuk mencari makan dan berkembang biak.

    Baca: Banyak persoalan menyangkut masyarakat adat di IKN

    “Kami mengidentifikasi jalur-jalur yang diduga dilalui satwa. Kami akan membangun koridor buatan yang disesuaikan dengan habitat satwanya. Apabila satwanya berjalan di atas berarti koridornya overpass, apabila satwanya berada di bawah underpass,” ujar Pungky.

    Sebagai langkah antisipasi terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar, OIKN bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga akan membentuk tim penyelamat khusus menangani konflik tersebut.

    Pada akhirnya, pembangunan IKN bukan hanya tentang membangun infrastruktur dan memindahkan pusat pemerintahan.

    Lebih dari itu, IKN adalah tentang pembangunan masa depan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan kota yang modern, tetapi juga mampu melindungi dan mengelola keanekaragaman hayati di sekitarnya.

    Kolaborasi OIKN, Pemerintah, akademikus, pegiat lingkungan, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk mengawasi dan memastikan terlaksananya rencana pengelolaan keanekaragaman hayati dalam pembangunan IKN.

     

  • Wilayah IKN Miliki Keanekaragaman Hayati Sangat Tinggi, Akankah Terusik oleh Pembangunan?

    Wilayah IKN Miliki Keanekaragaman Hayati Sangat Tinggi, Akankah Terusik oleh Pembangunan?

    7cloud.asia – Ibu Kota Nusantara atau IKN merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati terkaya di Indonesia, dengan tingkat endemisitas tinggi.

    Dengan keanekaragaman hayati tinggi ini berarti terdapat banyak spesies yang hanya dapat ditemukan di IKN dan tidak ditemukan di tempat-tempat lain di dunia.

    Berdasarkan data Otorita IKN, mengidentifikasi tujuh wilayah di IKN dan sekitarnya yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi.

    Wilayah tersebut meliputi Bentang Alam Gunung Beratus, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Teluk Balikpapan, Hutan Lindung Sungai Wain, Samboja Lestari, Muara Jawa, dan Gunung Parung.

    OIKN  mencatat ada 3.889 spesies yang diindikasikan terdapat dalam radius 50 kilometer dari wilayah tersebut. Spesies ini meliputi mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, tumbuhan, serangga, dan arakhnida.

     

    Sayangnya, data International Union for Conservation of Nature (IUCN) menunjukkan bahwa 440 spesies atau 11,8 persen dari total spesies yang teridentifikasi berstatus rentan, kritis, serta terancam punah dan dibutuhkan upaya konservasi.

     

    Baca: Konsep kota hutan tak jamin IKN ramah lingkungan

    Kondisi ini tak lepas dari berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi sebelum dan saat pembangunan IKN dimulai.

    Deforestasi akibat penebangan liar, kebakaran hutan, pertambangan ilegal, perluasan perkebunan kelapa sawit, dan perambahan hutan telah banyak mengubah wajah hutan Kalimantan.

    Citra satelit yang dirilis Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) pun menjadi bukti nyata berkurangnya tutupan hutan di wilayah IKN.

    Citra satelit menunjukkan bahwa pada April 2022, kawasan hutan di IKN masih terbilang lebat, sedangkan pada Februari 2024, terlihat adanya penebangan hutan di beberapa area.

    Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Myrna Safitri, mengakui bahwa kondisi hutan lindung IKN saat ini jauh dari ideal.

    Baca: DPR soroti pemerataan pembangunan di daerah penyangga IKN

    Konversi besar-besaran dalam beberapa dekade terakhir — jauh sebelum pembangunan IKN– telah mengubah wajah hutan tropis di Kalimantan.

    Ia menyebutkan bahwa tutupan hutan sekunder di IKN saat ini hanya sekitar 16 persen dari total 256.142 hektare luas kawasan IKN sehingga diperlukan upaya reforestasi setidaknya seluas 120.000 hektare hingga tahun 2045.

    Myrna mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan akan mengedepankan kelestarian alam dan perlindungan keanekaragaman hayati.

    Upaya pemulihan ekosistem juga akan dilakukan untuk mengembalikan kejayaan hutan tropis Kalimantan.

    Salah satu langkah yang dilakukan adalah meluncurkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang akan dijadikan sebagai peta jalan dalam pembangunan IKN yang tetap mengedepankan kelestarian alam dan mencegah kepunahan spesies di wilayah IKN.

    Baca: Mengulik keberadaan masyarakat adat di IKN

    Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati OIKN yang diluncurkan pada 26 Maret 2024 itu disusun melalui diskusi dengan para ahli, akademisi, lembaga swadaya lokal, nasional, dan lembaga internasional.

    Dokumen tersebut memuat beberapa poin penting rencana pembangunan IKN, antara lain, mempertahankan ekosistem hutan dan lahan basah yang tersisa, pelestarian habitat, perlindungan spesies, dan upaya restorasi.

    Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di IKN ini akan diimplementasikan dalam kurun waktu 5 tahun (2024-2029).

     

    Menyadari tingginya nilai keanekaragaman hayati dan tantangan yang ada, Otorita IKN berupaya keras untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

    Berbagai langkah strategis telah dicanangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

    Baca: Sikap represif aparat terhadap warga IKN tuai kritik

    Dalam upaya untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan Kalimantan, Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN, Pungky Widiaryanto, menyatakan bahwa OIKN akan mendedikasikan 65 persen wilayah IKN sebagai kawasan lindung.

    Ini mencakup 40.000 hektare untuk hutan sekunder, 2.000 hektare untuk hutan bakau, 55.000 hektare untuk hutan tanaman industri/monokultur, dan 80.000 hektare untuk pertanian, pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit.

    Sementara itu, 25 persen didedikasikan untuk pembangunan infrastruktur di IKN, dan 10 persen sisanya untuk kawasan pertanian.

    Selain mengembalikan fungsi ekologis hutan, harmoni antara manusia dan satwa liar di sekitar kawasan IKN juga menjadi hal yang harus perhatikan.

    Pungky mengatakan bahwa pihaknya telah merancang langkah-langkah untuk mencegah terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar di ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.

    Dalam pengembangan ini, Pungky mengatakan akan mengupayakan terciptanya harmoni dengan alam. 

    Sumber: Antaranews.com, penulis: Shofi Ayudiana  

     

  • DPR Ingatkan Otoritas IKN Antisipasi Perpindahan Orang ke IKN

    DPR Ingatkan Otoritas IKN Antisipasi Perpindahan Orang ke IKN

    7cloud.asia – Anggota Komisi II DPR meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengantisipasi proses perpindahan orang ke IKN agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.

    Menurut Guspardi Gaus, Otoritas IKN harus diperhatikan betul proses pemindahannya. Terlebih, yang akan berpindah merupakan orang profesional yang memiliki tugas di pemerintahan.

    “Ini perlu diantisipasi agar tidak menjadi bumerang, ketika ada proses pemindahan itu dengan beragam persoalan,” kata Guspardi saat rapat kerja dengan Otorita IKN di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Maret lalu, 

    Lebih lanjut, Politisi Fraksi PAN ini juga mengatakan beberapa negara lain pun memiliki pengalaman dalam membangun ibu kota baru seperti IKN yang kemudian menjadi ibu kota dunia dan modern. 

    Namun terhadap IKN, ia merasa masih ada kegamangan karena IKN yang masih sepi.

    “Perpindahan ini dalam rangka karena banyak masalah di Jakarta untuk kita tinggalkan, sehingga IKN ini perlu jadi ibu kota modern,” kata dia.

    Sementara itu, anggota Komisi II DPR lainnya, Aus Hidayat mengatakan bahwa semangat bangsa ini adalah ‘bangunlah jiwanya, bangunlah badannya’, seperti yang terkandung dalam lirik lagu Indonesia Raya.

    Namun soal IKN ini, dia mengaku baru melihat badan atau fisiknya saja. Sedangkan jiwa atau spiritnya belum terlihat ataupun dirasakan dengan nyata. 

    “Jangan sampai tongkrongan garudanya saja yang ada dan mahal sekali, tapi jiwanya nggak ada di sana,” kata Aus.
     

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan bahwa proses yang terjadi saat ini adalah masih dalam tahap pertama. Menurutnya tahapan pembangunan IKN bakal berlangsung hingga 2045 dan akan konsisten sesuai rencana.

    “Kami baru berada pada tahap awal, membangun fondasi suatu perencanaan yang baik, fondasi dari tempat-tempat yang menjadi jangkar dari pembangunan-pembangunan ke depan,” pungkas Bambang.

  • Sebagian Menteri Secara Bertahap Pindah ke IKN Mulai Juli 2024

    Sebagian Menteri Secara Bertahap Pindah ke IKN Mulai Juli 2024

    7cloud.asia – Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju secara bertahap akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai Juli 2024.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, menteri dan aparatur sipil negara (ASN) akan pindah secara bertahap ke IKN.

    Perpindahan ke IKN tersebut dimulai dari beberapa menteri, salah satunya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

    “Salah satunya, kemarin kami sudah ketemu Menteri PUPR yang memang akan pindah pertama bulan Juli 2024,” ujarnya dalam konferensi pers “Skema Pemindahan ASN ke IKN” di Jakarta, Rabu (17/4/2024).

    Menurut rencana awal pemindahan ASN ke IKN dilakukan pada Juli 2024. Namun, rencana ini diundur karena kendala ketersediaan tempat tinggal.

    Kendati demikian, para menteri akan tetap mulai pindah ke IKN di Kalimantan Timur ini pada Juli.

    ASN mulai pindah September 2024 Pada Agustus 2024, sekitar 1.500 personel akan dikerahkan untuk mempersiapkan IKN sebagai tempat upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

    Baru pada September 2024, dilanjutkan pemindahan ASN secara lebih masif dengan sejumlah prioritas.

    “Ada prioritas satu, dua, dan tiga, berapa jumlah eselon I-nya dan seterusnya, semua sudah ada datanya. Tinggal eksekusi saja,” papar Anas.

    Berdasarkan hasil penapisan, Kementerian PANRB telah menetapkan sejumlah prioritas unit kerja pada beberapa kementerian dan lembaga untuk dipindah bertahap, dengan perincian: 

    Prioritas pertama: 179 unit eselon I dari 38 kementerian dan lembaga, Prioritas kedua: 91 unit eselon I dari 29 kementerian dan lembaga dan Prioritas ketiga: 378 unit eselon I dari 59 kementerian dan lembaga.

    Untuk tahap pertama, jumlah ASN yang pindah idealnya mencapai 11.916 orang. Namun, jumlah pasti akan disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur di IKN.

    “Terkait dengan siapa-siapa saja pegawai ASN yang akan dipindahkan, diatur teknisnya oleh masing-masing kementerian dan lembaga yang terkait, dengan mempertimbangkan jumlah hunian yang tersedia dan kompetensi pegawai,” jelas Anas.

    Anas merinci beberapa prinsip dalam pelaksanaan pemindahan pegawai ASN kementerian dan lembaga pusat ke IKN.

    Menurutnya, semua ASN pada satuan kerja pusat akan dipindahkan ke IKN dengan skema pemindahan secara bertahap. Setiap ASN juga diharapkan mendapat satu unit hunian apartemen atau rumah dinas yang disesuaikan dengan ketersediaannya.

    ASN yang dipindah pada tahap pertama pun perlu diberikan tunjangan khusus sebagai pionir atau pembuka jalan.

    Terakhir, pemerintah di IKN akan mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan cerdas atau smart government.

    Sesuai arahan Presiden Jokowi, ini bukan sekadar urusan memindahkan ASN dari satu tempat ke tempat lainnya, bukan soal pindah tempat kerja.

    “Tetapi pemerintah mendesain skema yang komprehensif, mulai soal efektivitas kinerja, budaya kerja digital, hingga paradigma kerja birokrasi yang transformatif,” tutupnya.

    Daftar instansi pusat yang pindah di tahap pertama berikut 38 kementerian/lembaga yang akan pindah ke IKN pada tahap pertama:

    1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR) RI

    2. Setjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

    3. Setjen Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI

    4. Setjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

    5. Mahkamah Agung (MA)

    6. Komisi Yudisial (KY)

    7. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves)

    8. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

    9. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)

    10. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

    11. Kementerian Pertahanan

    12. Kementerian Dalam Negeri

    13. Kementerian Luar Negeri

    14. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

    15. Kementerian Keuangan

    16. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

    17.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)

    18. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

    19. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)

    20. Kementerian Sekretariat Negara (Setneg)

    21. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)

    22. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

    23. Kementerian Kesehatan Kementerian Perdagangan

    24. Kementerian Komunikasi dan Informatika

    25. Sekretariat Kabinet

    26. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

    27. Badan Pangan Nasional (Bapanas)

    28. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

    29. Badan Intelijen Negara (BIN)

    30. Kantor Sekretariat Presiden (KSP)

    31. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

    32. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

    33. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

    34. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

    35. Kejaksaan Agung RI

    36. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

    37. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). 

     

     

  • Ibukota Pindah ke IKN Nusantara, Desain Kota Jakarta Akan Diubah Seperti Ini

    Ibukota Pindah ke IKN Nusantara, Desain Kota Jakarta Akan Diubah Seperti Ini

    7cloud.asia – Desain Jakarta akan diubah setelah Pemerintahan Republik Indonesia pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

    Perubahan desain Jakarta pasca kepindahan ke IKN itu diungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menghadiri Transit Oriented Development (TOD) Investment Forum di Tokyo, Jepang, Jumat (26/4/2024)

    “Akan banyak ide terkait aset eks gedung pemerintah pusat yang dapat dimanfaatkan. Pemprov Jakarta memiliki kesempatan untuk membenahi dari sisi desain perkotaan,” katanya.

    Heru menyebut salah satu desain perkotaan yang dibenahi oleh Pemprov DKI Jakarta yakni pengembangan proyek-proyek TOD di tengah kota melalui MRT Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, Heru menyaksikan penandatanganan tujuh dokumen kerja sama proyek Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta di Tokyo, Jepang.

    Penandatanganan proyek ini bernilai total sekitar Rp11 triliun dengan beberapa pihak, baik dari Indonesia maupun Jepang.

    Baca:Pengamat-tata-kota-beri-masukan-soal-Dewan-Aglomerasi-Jakarta

    Perjanjian ini terkait potensi investasi dan kemitraan serta kerja sama pengembangan kawasan berorientasi transit, termasuk pengembangan lahan dan interkoneksi bangunan.

    Selain itu, mencakup potensi kerja sama kajian strategis pertumbuhan bisnis dalam kawasan berorientasi transit di Jakarta.

    Adapun ketujuh dokumen kerja tersebut, antara lain dua Head of Agreement (HoA), empat Memorandum of Understanding (MoU), dan satu Minutes of Discussion dengan berbagai pihak untuk pengembangan transportasi MRT Jakarta.

    Dua HoA yang ditandatangani terdiri dari realisasi Dukuh Atas Pedestrian Deck bersama Hankyu Hanshin Properties dan Mitsubishi Jisho Design, serta Blok M Mixed-Use bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

    Selain HoA tersebut, PT MRT Jakarta (Perseroda) juga menandatangani empat nota kesepahaman dengan sejumlah investor Jepang.

    Yakni bersama PT Wisma Nusantara Internasional tentang pengembangan kawasan Bundaran HI, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. tentang Pengembangan Kawasan serta Pembangunan Depo Fase 2 MRT Jakarta.

    Baca:Otonomi-kota-satelit-Jakarta-jadi-bahasan-RUU-Daerah-Khusus-Jakarta

    Juga Perumda PAL Jaya terkait pengembangan Waduk Setiabudi Barat, serta JR East tentang pengembangan bisnis retail di stasiun jalur Utara-Selatan MRT Jakarta.

    Sedangkan, penandatanganan minutes of discussion dilakukan bersama Urban Renaissance terkait pembangunan Dukuh Atas Pedestrian Deck.

    Menurut Heru, dukungan yang diberikan terhadap TOD Investment Forum untuk kedua kalinya ini berperan penting dalam pembangunan dari segi infrastruktur, transportasi, dan urban development yang dilakukan untuk mempersiapkan Jakarta sebagai kota global dan pusat ekonomi usai pemindahan Ibu Kota ke Nusantara.

    “Jakarta akan berfokus untuk menarik perhatian Internasional di bidang turisme dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition),” ujar Heru.

    Adapun TOD Investment Forum ini merupakan upaya yang dilakukan PT MRT Jakarta untuk mendorong kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pengembangan kawasan-kawasan di Jakarta untuk menjadi area yang memberikan kenyamanan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

    Lalu kerja sama ini juga memberikan pilihan yang lebih efisien dan efektif bagi warga dalam bermobilitas dari satu titik ke titik tujuannya.

    Baca:Tiga-sorotan-terhadap-UU-Daerah-Khusus-Jakarta

    TOD Investment Forum di Tokyo yang digelar pada 24-26 April 2024 di Gedung Kedutaan Besar RI untuk Jepang tersebut diselenggarakan atas kerja sama PT MRT Jakarta (Perseroda) dengan berbagai pihak.

    Seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang, serta PT Pembangunan Jaya Ancol.

    Tercatat, sekitar 50 perusahaan Jepang dan sembilan perusahaan Indonesia hadir sebagai tamu undangan.

    Dari perwakilan lembaga Pemerintah Jepang, konsultan, hingga perusahaan properti dan real estate hadir dalam penyelenggaraan TOD Investment Forum kedua di Jepang tersebut.

    Kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Parliamentary Vice Minister of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism of Japan Ishibashi Rintaro, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

  • Berdampak pada Kesehatan Warga Palu-Donggala, Tambang Batu dan Pasir untuk Pembangunan IKN Diprotes

    Berdampak pada Kesehatan Warga Palu-Donggala, Tambang Batu dan Pasir untuk Pembangunan IKN Diprotes

    7cloud.asia – Warga Palu-Donggala, Sulawesi Tengah, pada Selasa (21/5/2024), menggelar aksi memprotes penambangan batu di wilayahnya yang dilakukan tanpa mengindahkan dampak lingkungan.

    Di tengah kepungan debu tebal dan lalu lalang truk-truk besar pengangkut batu dan pasir, sejumlah warga Palu-Donggala gelar Aksi Pembagian Masker di sekitar Sungai Nggolo, Kelurahan Buluri, Kota Palu,

    Dalam aksi ini, warga Palu-Donggala didampingi aktivis organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Petisi Palu-Donggala.

    Aksi itu sekaligus bentuk protes terhadap dampak aktivitas tambang batu dan pasir di wilayah itu. Hasil tambang itu dikirimkan untuk pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Arman Seli, Wakil Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Pembagian Masker sekaligus warga Kelurahan Buluri, mengatakan bahwa persoalan debu hitam akibat tambang itu sudah cukup lama menjadi keluhan warga setempat.

    Baca: Pembangunan IKN mengancam keanekaragaman hayati Kalimantan

    Arman menambahkan, karena sudah lama dan dampak negatif debu tambang sudah terlihat ke kesehatan warga, terutama bayi dan lansia, maka warga mulai gerak dan bersuara.

    “Saya juga membuat petisi online untuk mendesak pemerintah setempat menertibkan perusahaan galian C di Palu dan Donggala yang melanggar aturan lingkungan hidup,” kata Arman dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia.

    Petisi yang dapat diakses di www.change.org/petisipaludonggala itu, kata Arman, juga merupakan suara sebagian besar warga yang berada di sekitar pertambangan.

    Selanjutnya petisi itu juga didukung oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu-individu yang terpanggil.

    Arman mengaku merasa terbantu dengan dukungan yang diberikan sejumlah organisasi lingkungan.

    Baca: Pembangunan IKN dinilai mengabaikan hak masyarakat adat 

    Jatam Sulteng, Walhi Sulteng, YTM, KOMIU,Himasos, Ekonesia, SP Palu, WeSpeakUp.org, Senat Mahasiswa UIN, Datokarama Palu, dan masih banyak lainnya memang mengadvokasi warga.

    Untuk aksi awal, kami sepakat untuk memulai aksi dengan membagikan masker dan membentangkan poster protes di jalan-jalan yang dilewati truk-truk pengangkut batu dan pasir,” ungkap Arman.

    Saat ini, berdasarkan data dari Puskesmas Anuntodea Tipo sejak tahun 2023-2034, ada lebih dari 700 orang menderita penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

    Dengan banyaknya warga lingkar tambang yang menderita ISPA, Arman meminta pemerintah, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah dan Walikota Palu memberi perhatian serius dan mengambil langkah-langkah konkret.

    ”Misalnya dengan menyediakan klinik kesehatan gratis dan memberi sanksi kepada perusahaan tambang yang tidak tertib dalam pengelolaan sumber daya alam,” lanjut Arman.

    Baca: Penegakan HAM di IKN dipertanyakan 

    Arman berharap ke depannya, selain mengatasi masalah debu, pemerintah juga harus memastikan mata air di sekitar tambang galian C tetap terjaga dengan baik.

    Apalagi saat ini sedang berlangsung Water World Forum 2024 di Bali, yang digelar untuk mencari solusi atasi krisis air dan melindungi sumber mata air dari kegiatan yang merusak.

    Sementara itu, Fitri S. Pairunan, Ketua Solidaritas Perempuan (SP) Palu mengatakan, pembangunan IKN yang menjadikan Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penyangga untuk kebutuhan material, adalah pembangunan berwatak patriarki.

    Karena pembangunan ini juga mengeksploitasi sumber- sumber kehidupan perempuan di Buluri.

    Tambang Galian C di Sulteng ini, ujarnya, sudah mengorbankan kepentingan hidup perempuan dan menghancurkan kearifan, tradisi dan budaya perempuan.

    Baca: Sengkarut masyarakat adat di IKN

    Aktivitas perusahaan juga menghilangkan sumber ekonomi perempuan yang sebagai pemecah batu.

    “Kini aktivitas tersebut telah dirampas oleh teknologi-teknologi dan sistem dari perusahaan yang meminggirkan perempuan,” terang Fitri.

    Dalam situasi lainnya, sambung Fitri, aktivitas pertambangan sangat berdampak pada kesehatan perempuan, anak, balita dan lansia yang harus menghirup debu setiap harinya.

    Aktivitas penambangan juga mengancam kesehatan reproduksi perempuan, karena mencemari sumber air bersih yang menjadi tumpuan masyarakat.

    “Hal yang tidak terlihat adalah pengabaian nilai pengetahuan dan pengalaman serta posisi perempuan dalam mengolah dan menjaga alamnya melalui berbagai tradisi upacara-upacara adat, termasuk peran dalam pengelolaan pangan dan pengetahuan pengobatan,” tandas Fitri.

    Baca: Proyek Strategis Nasional jadi ajang korupsi

     

  • Kepala dan Wakil Kepala Otoritas IKN Mundur, Seperti Apa Dampaknya pada Investor?

    Kepala dan Wakil Kepala Otoritas IKN Mundur, Seperti Apa Dampaknya pada Investor?

    7cloud.asia – Pakar Tata Kota Nirwono Yoga menilai pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN), Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe akan mempengaruhi persepsi investor.

    Pengunduran diri keduanya tentu menjadi pertanyaan besar bagi investor, terlebih menjelang upacara kemerdekaan di IKN yang digagas Jokowi sejak lama.

    Menurutnya, seharusnya Presiden menahan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe paling tidak sampai pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia di IKN pada 17 Agustus mendatang.

    “Terus terang kalau untuk investor dan pasar ini menjadi berita tidak bagus. Saham-saham pasti akan turun karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya kita tahu jawabannya tetapi kita tidak bisa ngomong di publik,” ungkap Nirwono dikutip VOA Indonesia.

    Konflik-konflik di dalam dan ketidaksesuaian terkait pembangunan IKN, ujarnya, pasti ada, yang membuat akhirnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri.

     

    Baca: Kepala dan wakil kepala Otoritas IKN mengundurkan diri

    Bagi investor, ini pertanda buruk bahwa koordinasinya tidak jalan, bagaimana antarinstansi pemerintah saja istilahnya tidak bisa sepakat.

    ”Jadi ini, bukan angin bagus buat investasi, kabar buruk buat investor sehingga mereka harus berpikir ulang,” ungkap Nirwono.

    Ia yakin hal ini akan membuat para investor bersikap “wait and see” setidaknya sampai pemerintahan baru terbentuk dan menunggu sikap dan komitmen dari pemerintahan Prabowo Subianto tentang keberlanjutan mega proyek ini selanjutnya.

    Nirwono memproyeksikan investor yang sudah terlanjur menanamkan modal di IKN, akan sangat berhati-hati melanjutnya investasi di sana.

    “Bagi investor ini, bisa dikatakan masa untuk menahan diri. Walaupun mereka sudah terlanjur mereka akan lebih hati-hati, tidak ngebut, tunggu dulu sampai dengan Oktober,” ujarnya.

     

    Baca: Penambangan material untuk pembangunan IKN menuai protes

    Dia menekankan, buat pembangunan IKN benar-benar semuanya tergantung sepenuhnya dari pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR.

    Publik akan mengukur keberhasilan pembangunan IKN, sampai dengan Agustus lebih karena pekerjaan infrastruktur dasar kota oleh Kementerian PUPR yang sudah kelihatan.

    ”Buat investor, dia hanya akan berani menunggu kondisi sampai dengan kondusif, karena ini tidak kondusif sebenarnya,” jelasnya.

    Menurutnya, hal realistis yang bisa dilakukan oleh pemerintah, terutama oleh Menteri PUPR Basuki adalah fokus menyelesaikan infrastruktur dasar kota.

    Basuki sedianya tidak dibebani tugas untuk menyelesaikan permasalahan investasi dan lahan, karena bukan bidang kerja yang dikuasainya selama ini.

    Baca: Pembangunan IKN dinilai melanggar hak masyarakat adat setempat

    Nirwono melanjutkan, yang harus dipastikan saat ini adalah penyelesaian infrastruktur, investasi dan pembebasan tanah ditahan dan ditinggalkan lebih dulu.

    ”Fokus sampai dengan Oktober infrastruktur dasar diselesaikan dulu, baru setelahnya dipikirkan ulang bagaimana kelanjutan investasi, karena suka tidak suka untuk investasi dan tadi untuk masalah dengan lahan bisa ditunda,” pungkasnya.

    Pengunduran diri ketua dan wakil ketua OIKN tampaknya belum berdampak ke lantai bursa. Saat penutupan bursa pada Senin sore, Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia (IHSG BEI) ditutup menguat.

    Hal ini tampaknya mengikuti penguatan bursa saham di kawasan Asia.

    Dikutip dari berita pasar bursa dan kantor berita ANTARA, IHSG ditutup menguat 65,44 point atau 0,94 persen ke posisi 7.036,18.

    Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 16,85 poin atau 1,93 persen ke posisi 888,28.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Sebelum Mundur dari Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono Pesan Kepada Jajarannya untuk Utamakan Masyarakat

    Sebelum Mundur dari Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono Pesan Kepada Jajarannya untuk Utamakan Masyarakat

    7cloud.asia – Sebelum resmi mengundurkan diri sebagai kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menyampaikan lima pesan terakhir kepada jajarannya.

    Pesan tersebut disampaikan Bambang Susantono dalam rapat pimpinan (rapim) terakhir Otorita IKN pada 27 Mei 2024 lalu.

    Bambang Susantono mengumpulkan sederet deputi Otorita dan menyampaikan pesan terakhirnya. Pesan terakhir Bambang itu kemudian tersebar ke publik melalui aplikasi WhatsApp.

    Berikut pesan Bambang Susantono sebelum resmi mengundurkan diri dari posisi Kepala Otorita IKN, sebagaimana dikutip CNN Indonesia:

    Baca: Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN mengundurkan diri

    Pertama, Bambang berpesan agar pejabat Otorita IKN mempertahankan profesionalisme dan integritas. Ia menegaskan pakaian bisa berganti, tetapi sikap orang berintegritas tetap tidak berubah.

    Kedua, ia meminta seluruh jajaran Otorita IKN terus berpihak kepada masyarakat Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

    “Berpihaklah kepada masyarakat. Cintai masyarakat Sepaku sebagai warga, yang hidupnya harus lebih baik dengan prinsip-prinsip universal, seperti perlindungan lingkungan hidup dan tata ruang,” pesan Bambang, dikutip Selasa (4/6/2024).

    Ketiga, Bambang Susantono mengatakan perencanaan yang baik untuk mengoreksi kegagalan pasar. Menurutnya, minat pelaku pasar jika dibiarkan tanpa kontrol, maka akan menuju market failure.

    Baca: Dampak pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN

    Sedangkan korupsi akan menjadi sumber kegagalan pemerintah alias government failure. Oleh karena itu, Bambang Susantono meminta agar suara rakyat bisa menjadi jalan tengahnya.

    Keempat, ia berharap semua jajaran petinggi Otorita IKN terus menjadi orang yang profesional. Bambang juga ingin kekompakan tim harus selalu dijaga.

    “Sebagai leader, jagalah teman-teman. Jangan sampai ada yang disalahkan, jagalah kekompakan,” ucapnya.

    Kelima, Bambang Susantono menekankan bahwa semua pimpinan Otorita IKN adalah orang hebat. Ia menegaskan sama sekali tak menyesal pernah bekerja sama dengan para petinggi Otorita.

    Baca: Pembangunan IKN dinilai melanggar hak adat masyarakat setempat

    Bambang Susantono menyebut para pimpinan Otorita IKN adalah pemimpin di bidang masing-masing yang mengukir sejarah.

    CNNIndonesia berupaya mengonfirmasi pesan tersebut kepada Bambang, tetapi belum mendapatkan respons.

    Namun, isi pesan Bambang dikonfirmasi oleh salah satu pimpinan yang hadir dalam rapat tersebut, yakni Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Mohammed Ali Berawi.

    “Betul (isi pesan Bambang Susantono dalam rapim 27 Mei 2024),” ucap Ali saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.