7cloud.asia – Warga Palu-Donggala, Sulawesi Tengah, pada Selasa (21/5/2024), menggelar aksi memprotes penambangan batu di wilayahnya yang dilakukan tanpa mengindahkan dampak lingkungan.
Di tengah kepungan debu tebal dan lalu lalang truk-truk besar pengangkut batu dan pasir, sejumlah warga Palu-Donggala gelar Aksi Pembagian Masker di sekitar Sungai Nggolo, Kelurahan Buluri, Kota Palu,
Dalam aksi ini, warga Palu-Donggala didampingi aktivis organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Petisi Palu-Donggala.
Aksi itu sekaligus bentuk protes terhadap dampak aktivitas tambang batu dan pasir di wilayah itu. Hasil tambang itu dikirimkan untuk pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Arman Seli, Wakil Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Pembagian Masker sekaligus warga Kelurahan Buluri, mengatakan bahwa persoalan debu hitam akibat tambang itu sudah cukup lama menjadi keluhan warga setempat.
Baca: Pembangunan IKN mengancam keanekaragaman hayati Kalimantan
Arman menambahkan, karena sudah lama dan dampak negatif debu tambang sudah terlihat ke kesehatan warga, terutama bayi dan lansia, maka warga mulai gerak dan bersuara.
“Saya juga membuat petisi online untuk mendesak pemerintah setempat menertibkan perusahaan galian C di Palu dan Donggala yang melanggar aturan lingkungan hidup,” kata Arman dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia.
Petisi yang dapat diakses di www.change.org/petisipaludonggala itu, kata Arman, juga merupakan suara sebagian besar warga yang berada di sekitar pertambangan.
Selanjutnya petisi itu juga didukung oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu-individu yang terpanggil.
Arman mengaku merasa terbantu dengan dukungan yang diberikan sejumlah organisasi lingkungan.
Baca: Pembangunan IKN dinilai mengabaikan hak masyarakat adat
Jatam Sulteng, Walhi Sulteng, YTM, KOMIU,Himasos, Ekonesia, SP Palu, WeSpeakUp.org, Senat Mahasiswa UIN, Datokarama Palu, dan masih banyak lainnya memang mengadvokasi warga.
Untuk aksi awal, kami sepakat untuk memulai aksi dengan membagikan masker dan membentangkan poster protes di jalan-jalan yang dilewati truk-truk pengangkut batu dan pasir,” ungkap Arman.
Saat ini, berdasarkan data dari Puskesmas Anuntodea Tipo sejak tahun 2023-2034, ada lebih dari 700 orang menderita penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Dengan banyaknya warga lingkar tambang yang menderita ISPA, Arman meminta pemerintah, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah dan Walikota Palu memberi perhatian serius dan mengambil langkah-langkah konkret.
”Misalnya dengan menyediakan klinik kesehatan gratis dan memberi sanksi kepada perusahaan tambang yang tidak tertib dalam pengelolaan sumber daya alam,” lanjut Arman.
Baca: Penegakan HAM di IKN dipertanyakan
Arman berharap ke depannya, selain mengatasi masalah debu, pemerintah juga harus memastikan mata air di sekitar tambang galian C tetap terjaga dengan baik.
Apalagi saat ini sedang berlangsung Water World Forum 2024 di Bali, yang digelar untuk mencari solusi atasi krisis air dan melindungi sumber mata air dari kegiatan yang merusak.
Sementara itu, Fitri S. Pairunan, Ketua Solidaritas Perempuan (SP) Palu mengatakan, pembangunan IKN yang menjadikan Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penyangga untuk kebutuhan material, adalah pembangunan berwatak patriarki.
Karena pembangunan ini juga mengeksploitasi sumber- sumber kehidupan perempuan di Buluri.
Tambang Galian C di Sulteng ini, ujarnya, sudah mengorbankan kepentingan hidup perempuan dan menghancurkan kearifan, tradisi dan budaya perempuan.
Baca: Sengkarut masyarakat adat di IKN
Aktivitas perusahaan juga menghilangkan sumber ekonomi perempuan yang sebagai pemecah batu.
“Kini aktivitas tersebut telah dirampas oleh teknologi-teknologi dan sistem dari perusahaan yang meminggirkan perempuan,” terang Fitri.
Dalam situasi lainnya, sambung Fitri, aktivitas pertambangan sangat berdampak pada kesehatan perempuan, anak, balita dan lansia yang harus menghirup debu setiap harinya.
Aktivitas penambangan juga mengancam kesehatan reproduksi perempuan, karena mencemari sumber air bersih yang menjadi tumpuan masyarakat.
“Hal yang tidak terlihat adalah pengabaian nilai pengetahuan dan pengalaman serta posisi perempuan dalam mengolah dan menjaga alamnya melalui berbagai tradisi upacara-upacara adat, termasuk peran dalam pengelolaan pangan dan pengetahuan pengobatan,” tandas Fitri.
Baca: Proyek Strategis Nasional jadi ajang korupsi
Leave a Reply