ruangkota

Tag: Mbg

  • Rieke Dyah Pitaloka: Setop Cawe-cawe Politisi dalam MBG!

    Rieke Dyah Pitaloka: Setop Cawe-cawe Politisi dalam MBG!

    7cloud.asia – Anggota komisi VI DPR, Rieke Dyah Pitaloka mengajak anggota DPR dan politisi untuk berhenti ‘cawe-cawe’ dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mengakibatkan ribuan anak keracunan.

    Hal ini diungkapkan Rieke kepada 7cloud.asia usai menghadiri acara Local Media Summit 2025 di Hotel JW Mariott, Jakarta pada Rabu (08/10/2025).

    “Ini program jadi rusak karena terlalu banyak yang cawe-cawe. Terutama ya…ehmm…saya harus katakan udahlah, politisi berhenti untuk main proyek. DPR, jangan elu ikutan proyek MBG. Elu malu-maluin jadi dewan. Udah, awasin saja,” kata Rieke sambil tertawa tanpa menyebut politisi yang dimaksud.

    Baca: JPPI Desak Pemerintah Stop MBG

    Selanjutnya alumni UI ini memaparkan sebenarnya pemerintah dalam melaksanakan program MBG dapat mencontoh mekanisme pemberian makanan di pondok pesantren.

    Di pesantren, lanjut Rieke, pihak pondok biasa mengolah makanan untuk ribuan santri dengan anggaran yang terbatas. Namun, tidak ada satu orang santri pun yang keracunan makanan.

    Pemerintah dapat pula menambah suplemen vitamin dasar, minyak ikan bahkan obat cacing setiap 6 bulan sekali agar anak-anak benar-benar sehat dan tercukupi gizinya.   

    Dengan adanya ribuan kasus keracunan di berbagai daerah di Indonesia, pemerintah harus melakukan evaluasi besar-besaran program MBG.

    Baca: Bawa Peralatan Masak, Emak-emak Tolak MBG

    “Siapapun yang bermain harus segera ditindak. Jadi anggaran bener-bener bermanfaat. Bisa ada suatu mekanisme yang baru, sistem yang baru, yang menurut saya penting supaya program ini bisa berjalan baik,” jelas politisi PDIP ini.

    Seperti yang diwartakan sebelumnya, korban keracunan MBG terus bertambah.

    Koordinator Nasional Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mencatat kasus keracunan ini telah mencapai 10.482 anak sejak program ini digulirkan pada awal tahun 2025.

  • Aliansi Perempuan Indonesia Desak Pemerintah Hentikan Program MBG

    Aliansi Perempuan Indonesia Desak Pemerintah Hentikan Program MBG

    7cloud.asia – Aliansi Perempuan Indonesia (API) menilai apa yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus keracunan akibat program makan bergizi (MBG) dengan menutup SPPG bermasalah, belum cukup.

    “Meski Presiden Prabowo telah memanggil sejumlah menteri dan Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Percepatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program MBG, namun kami berposisi bahwa Program MBG ini harus dihentikan, bukan disempurnakan,” mengutip keterangan resmi Aliansi Perempuan Indonesia, Kamis (9/10/2025).

    Dalam pernyataannya, Aliansi Perempuan Indonesia menegaskan bahwa hak atas gizi dan kesehatan tidak boleh dijadikan eksperimen politik.

    ”Anak-anak Indonesia bukan objek coba-coba kebijakan, melainkan generasi penerus bangsa yang wajib dijamin hak hidup dan tumbuh kembangnya.”

    Aliansi Perempuan Indonesia menilai, program yang seharusnya menjamin hak anak atas gizi, kesehatan, dan kesejahteraan, justru menimbulkan bahaya serius karena lemahnya perencanaan, pengawasan, dan standar pelaksanaan di lapangan.

    “Kami menilai, kebijakan MBG terlalu dipaksakan dan terkesan terburu-buru dijalankan tanpa kesiapan infrastruktur, tenaga pendukung, dan sistem pengawasan mutu yang memadai. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya dilindungi, malah menjadi korban kebijakan yang ceroboh.”

    Berdasarkan temuan di lapangan, menu MBG jauh dari standar makanan bergizi. Alih-alih menyediakan pangan lokal bergizi, MBG justru menyediakan menu burger hingga spaghetti atau makanan olahan lainnya yang jauh dari kata sehat atau bergizi.

    Aliansi Perempuan Indonesia menyayangkan pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana yang menyebut bahwa menu itu disajikan supaya anak-anak tidak bosan.

    “Dalih ini justru menandakan bahwa penyelenggara MBG tidak peduli, abai dan ceroboh dalam memenuhi gizi anak-anak. MBG sudah tidak berfokus pada pemenuhan gizi anak dengan disajikannya makan-makanan nir gizi dan bahkan beracun,” kata API.

    Makanan Rendah Gizi dalam MBG
    Menu MBG di Tangerang Selatan juga sempat berisi makanan rendah gizi dan sarat gula. Seperti biskuit, roti cokelat, susu cokelat kemasan, minuman sereal rasa vanila, snack kentang, kacang atom, dan kacang kulit.

    Temuan terkait rendahnya gizi menu MBG mengundang polemik dan saling lempar tanggung jawab antara BGN dan SPPG. Sementara, pemerintah daerah setempat mengeluhkan ketiadaan koordinasi antara pelaksana MBG dengan perangkat pemerintah daerah setempat.

    Akibatnya, ketika keracunan terjadi, pemerintah daerah mengaku kesulitan menangani dengan sigap.

    Selain itu, mekanisme penyelenggaraan MBG dinilai tidak transparan dan tertutup sehingga Pemerintah Daerah kesulitan berkoordinasi. Mekanisme yang tidak akuntabel ini memperparah kondisi darurat keracunan MBG di berbagai tempat.

    Aliansi Perempuan Indonesia melihat, salah satu akar persoalan carut marutnya pelaksanaan MBG adalah dikuasainya struktur BGN oleh purnawirawan militer, bukan ahli gizi.

    BGN sendiri dibentuk melalui Perpres No.83, Tahun 2024 sebagai lembaga pelaksana teknis dalam melaksanakan pemenuhan gizi nasional seperti koordinasi, pengawasan, penyediaan dan penyaluran gizi. Namun, dengan meletakkan purnawirawan militer yang awam terkait gizi dan memiliki gaya kepemimpinan militeristik, maka keputusan yang diambil tidak berbasis data lapangan.

    “Artinya, keputusan diambil secara top down tanpa mendengar dan mempertimbangkan situasi di lapangan atau melalui diskusi dengan pelaku lapangan, apalagi para ahli gizi.”

    Atas kondisi ini, Aliansi Perempuan Indonesia menuntut:

    1. Hentikan program MBG secara nasional sampai ada evaluasi menyeluruh atas sistem, mekanisme distribusi, dan standar mutu gizi serta keamanan pangan.

    2. Bentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus-kasus jatuhnya korban anak, serta tindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab.

    3. Libatkan organisasi masyarakat sipil, tenaga kesehatan, dan komunitas perempuan dalam penyusunan ulang kebijakan agar program gizi untuk anak benar-benar aman, bermutu, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

    4. Alihkan sementara anggaran MBG untuk memperkuat fasilitas sekolah, layanan kesehatan anak, dan dukungan gizi berbasis keluarga serta komunitas.

  • Keracunan Akibat Program MBG Terus Terjadi, JPPI Menilai Negara Mengabaikan Keselamatan Anak

    Keracunan Akibat Program MBG Terus Terjadi, JPPI Menilai Negara Mengabaikan Keselamatan Anak

    7cloud.asia – Korban keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus berjatuhan. Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) seribuan anak menjadi korban baru selama satu minggu terakhir.

    Data tersebut diterima JPPI berdasarkan pemantauan bersama relawan dan laporan dari berbagai daerah.

    “Dalam periode 6-12 Oktober 2025, tercatat 1.084 korban baru keracunan MBG. Dengan penambahan ini, total korban sejak awal tahun mencapai 11.566 anak,” ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji melalui keterangan tertulis, Senin (13/10).

    Ubaid mengecam sikap pemerintah yang justru membiarkan dapur-dapur tetap beroperasi padahal ribuan anak tumbang setiap pekannya. JPPI menyimpulkan negara telah mengabaikan keselamatan anak.

    “Menjalankan program dengan ribuan korban setiap minggu adalah bentuk kelalaian sistemik yang mendekati kejahatan kebijakan,” tegasnya.

    Pada pekan ini, menurut JPPI, dua provinsi baru yang terpapar kasus keracunan adalah di Kalimantan Selatan (Kabupaten Banjar) dan Gorontalo (Kota Gorontalo) yang sebelumnya belum pernah dilaporkan. Ini menunjukkan penyebaran kasus yang semakin luas dan tidak terkendali.

    Baca: JPPI desak pemerintah setop program MBG

    Terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyampaikan dukungan terhadap gagasan Mendikdasmen Abdul Mu’ti terkait kemungkinan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui konsep school kitchen,

    “Konsep school kitchen membuka peluang bagi sekolah-sekolah yang memiliki kapasitas untuk mengelola sendiri penyediaan makanan bergizi, tentu dengan syarat dan standar yang ditetapkan, termasuk penilaian kelayakan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

    ”Saya menilai ini pendekatan yang progresif dan sesuai semangat desentralisasi pendidikan,” kata Lalu Hadrian Irfani dikutip Parlementaria di Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Sebagai Pimpinan Komisi X DPR, Lalu Hadrian menegaskan bahwa dukungan DPR terhadap program MBG harus dibarengi dengan pengawasan, koordinasi lintas kementerian, dan penyediaan bantuan teknis untuk sekolah-sekolah yang ingin menjadi school kitchen.

    “Komisi X DPR akan mendorong agar regulasi tentang pengelolaan MBG yang nantinya diterbitkan mencakup ketentuan teknis pelaksanaan school kitchen, standar mutu gizi, keamanan pangan, mekanisme pembinaan, serta skema insentif bagi sekolah yang lolos penilaian BGN,” ujarnya.

    Baca: Program MBG pantas disetop tapi pemerintah jalan terus

    Ia juga menyebut bahwa fleksibilitas dalam pelaksanaan MBG melalui school kitchen memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan menu dengan ketersediaan bahan lokal dan kondisi geografis, sehingga program ini bisa lebih adaptif dan berkelanjutan.

    “Sekolah di wilayah terpencil atau daerah agraris memiliki potensi bahan pangan lokal yang bisa dimanfaatkan. Dengan pendekatan school kitchen, kita bisa mengoptimalkan sumber dayanya dan juga meminimalkan kendala logistik,” tutur Politisi Fraksi PKB ini.

    Komisi X akan terus mengawal proses pembahasan regulasi MBG dan memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pelaksanaan school kitchen tersedia, baik dari APBN pusat maupun APBD daerah, serta memfasilitasi pelatihan manajemen dapur sekolah dan sanitasi pangan.

    Pada akhirnya, ujarnya, tujuan kita bersama adalah memastikan bahwa setiap anak mendapat asupan bergizi yang cukup agar tumbuh sehat dan siap belajar.

    “Dari sudut pandang DPR, gagasan school kitchen adalah salah satu cara cerdas untuk mewujudkan MBG yang efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

  • Sambil Piknik di Kantor BGN, Ibu-ibu Tuntut Program MBG Dihentikan

    Sambil Piknik di Kantor BGN, Ibu-ibu Tuntut Program MBG Dihentikan

    7cloud.asia – Puluhan ibu menggelar tikar palstik dan mengeluarkan bekal makanan yang mereka bawa berunjuk rasa di di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu (15/10/2025).

    Mereka yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia, Aliansi Ibu Indonesia, SERUNI dan HERizon mendesak pemerintah menghentikan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Program yang diklaim sebagai solusi gizi anak sekolah ini justru menimbulkan krisis kesehatan, krisis akuntabilitas dan krisis moral dalam tata kelola negara,” demikian rilis yang diterima 7cloud.asia.

    Mereka juga menuntut agar pemerintah mencabut pelibatan TNI/Polri dalam seluruh aspek MBG. Mulai dari pengawasan, distribusi hingga dapur pengolahan.

    Baca: Korban Keracunan MBG Terus Bertambah, Bukti Negara Abai Kesehatan Anak

    Menurut mereka,  hal ini menunjukkan adanya militerisasi urusan sipil serta membuka ruang baru bagi penyalahgunaan kewenangan dalam ranah publik. Padahal, militer dan polisi bukan lembaga pangan dan tugas mereka bukan mengurus makan anak-anak sekolah.

    “Urusan makan anak bukan urusan militer,” tulisnya dalam poster.

    Dalam orasinya, mereka menilai program MBG yang dijalankan selama ini, pemerintah tampak abai terhadap hak inklusivitas dan hak anak atas kesehatan. Kenyataannya, banyak anak yang alergi makanan tertentu, intoleransi laktosa atau kondisi medis tertentu yang tidak dapat mengonsumsi MBG.

    “Namun tetap dipaksa ikut tanpa opsi makanan pengganti. Ini bentuk pengabaian terhadap hak anak atas perlakuan yang adil dan aman di sekolah,”.

    Baca: Rieke: Stop Cawe-cawe Politisi Dalam Proyek MBG

    Selain itu, lanjut orator tersebut, MBG juga mengabaikan rekomendasi dari para ahli gizi yang menganjurkan agar anak-anak tidak rutin mengonsumsi Ultra Processed Food (UPF) seperti nugget, sosis, kornet yang tinggi garam dan lemak jenuh serta jauh dari konsep bergizi yang dijanjikan.

    Hingga kini berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) lebih dari 10.482 anak yang menjadi korban keracunan MBG di berbagai daerah.

    Karena itu, perlu dilakukan audit nasional yang independen terhadap seluruh vendor, dapur sekolah serta rantai pasok MBG. “Hasilnya harus jelas dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat,” kata orator lainnya.   

  • Evaluasi Menyeluruh Pasca Keracunan Massal Akibat MBG di Bandung Barat

    Evaluasi Menyeluruh Pasca Keracunan Massal Akibat MBG di Bandung Barat

    7cloud.asia – Keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandung Barat, Jawa Barat masih menyisakan trauma bagi korban.

    Keracunan masal akibat MBG, antara lain terjadi di Cipongkor dan Cihampelas, dengan total korban mencapai 1.333 orang hingga 25 September 2025.

    Data terbaru dari 15 Oktober 2025 mencatat 502 korban keracunan di Cisarua yang berasal dari tiga sekolah berbeda (SMPN 1 Cisarua, SDN 1 Garuda, dan SMKN 1 Cisarua).

    Dengan demikian, dalam 2 bulan sudah ada 3 kasus keracunan MBG di Bandung Barat dengan jumlah korban 1.835 orang.

    Plt Kepala Disdik Bandung Barat, Dadang A Supardan, mengatakan kasus-kasus keracunan MBG di Bandung Barat memang memerlukan perhatian serius dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh.

    “Ada beberapa kekurangan, itu memang harus dievaluasi,” tandasnya Minggu (19/20/2025) dilansir Tribunnews.com.

    Baca: Keracunan akibat program MBG terus terjadi

    Dinas pendidikan Bandung Barat akan menggelar trauma healing terhadap siswa yang terdampak keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Penyelenggaraan trauma healing MBG akan melibatkan instansi terkait termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes).

    “Kita akan lakukan trauma healing terhadap warga yang terdampak, kita akan kerjasama dengan beberapa pihak,” katanya.

    Selain trauma healing, pemkab juga akan mengedukasi terhadap sajian MBG akan diperkuat agar siswa bisa mengidentifikasi makanan higenis dan layak konsumsi.

    “Itu nanti dari pihak puskesmas kesehatan untuk masuk ke sekolah sekolah memberikan edukasi terkait dengan makanan yang akan konsumsi,” ungkapnya.

    Dadang mengungkapkan, rapat lintas instansi terus digencarkan pasca kasus-kasus keracunan MBG di Bandung Barat.

    Baca: JPPI desak pemerintah setop Program MBG

    Langkah-langkah strategis tengah disusun agar pengawasan terhadap MBG bisa dilakukan secara lebih ketat dan sistematis untuk menghindari kejadian serupa di kemudian hari.

    “Ada, pada rapat rakor dapur itu punya jaringan khusus untuk menyampaikan informasi tentang dinamika yang terjadi di sekolah. Di tingkat kecamatan juga ada,” ujarnya.

    Di sisi lain, Dadang menegaskan bahwa MBG merupakan program yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat.

    Selain secara teori, hal itu ditemukan langsung oleh Dadang saat menjenguk korban MBG di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas.

    “Saya begitu terenyuh, dengan anak terdampak saya katakan, tau tidak ada yang berbeda dari makan, mereka bilang tahu. Terus kenapa dimakan, saya lapar pak,” ujar Dadang.

  • BEM SI Gelar Aksi Unjuk Rasa, Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Dianggap Gagal

    BEM SI Gelar Aksi Unjuk Rasa, Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Dianggap Gagal

    7cloud.asia – Ratusan massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Senin (20/10/2025).

    Unjuk rasa ini diikuti oleh BEM berbagai kampus, diantaranya BEM Universitas Indonesia (UI), BEM Institut Pertanian Bogor (IPB), BEM Universitas Islam Negeri (UIN) dan lain-lain serta berbagai elemen masyarakat.

    Mereka membawa 17 tuntutan diantaranya evaluasi proyek MBG yang telah meracuni ribuan anak.

    Unjuk rasa ini sebagai peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dianggap gagal dalam menjalankan pemerintahan.

    Baca: BEM SI dan BEM UI Berunjuk Rasa Buntut Tewasnya Ojol

    Menurut Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, banyak kebijakan-kebijakan yang diambil tidak pro rakyat dan hanya mementingkan kelompok penguasa.

    Dia mencontohkan proyek MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang telah meracuni ribuan anak di seluruh Indonesia, namun pemerintah tetap menjalankan program tersebut.

    “Korban keracunan MBG membuktikan bahwa pelaksanaan program belum berpihak kepada rakyat kecil, tetapi justru menjadi proyek politik,” kata Muzammil.

    Baca: Maraknya Demo di Daerah Akibat Pemusatan Anggaran

    Selain itu, BEM SI juga menyoroti penangkapan dan kriminalisasi aktivis yang terjadi selama satu tahun ini. Menurutnya penangkapan dan kriminalisasi terbesar paska reformasi 1998.

    Selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah telah menangkap 5.444 orang, 46 orang hilang dan 664 orang dijadikan tersangka. “Tindakan represif seperti ini terhadap rakyat merupakan kemunduran demokrasi,” katanya.

    Mereka juga menuntut penghapusan hak istimewa dan potong gaji pejabat negara, perwira tinggi, pejabat lembaga negara non kementerian, komisaris dan direktur BUMN hingga setara dengan upah buruh rata-rata.

    Tewasnya Demonstran, Bukti Kegagalan Negara Melindungi RakyatnyaBaca:

    Hal ini perlu dilakukan untuk biaya pendidikan gratis, kesehatan gratis, subsidi rakyat untuk kesejahteraan rakyat.

    Tuntutan lainnya adalah cabut UU TNI dan mengembalikan militer ke barak. Selama satu tahun ini, militer mengambil peran sipil dalam berbagai bidang. Seperti proyek MBG yang banyak melibatkan militer, pejabat negara yang banyak diisi oleh anggota militer aktif.

    Aksi ini sempat diwarnai dorong mendorong antara massa dan aparat kepolisian. Namun, setelah diberi peringatan pada pukul 18.00, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.

  • Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat, Bukti Kegagalan Negara

    Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat, Bukti Kegagalan Negara

    7cloud.asia – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta femisida meningkat dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini menjadi bukti negara gagal melindungi hak-hak perempuan dan anak.

    Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari 1 Januari hingga 16 Oktober 2025 tercatat 25.194 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

    Mike Verawati Tangka, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia beberapa waktu lalu memaparkan, kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi akibat ketidakseriusan pemerintah dalam menangani kasus tersebut.

    Baca: Komnas Perempuan Desak Polisi Bebaskan Demonstran, Termasuk Perempuan

    Kekerasan tak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis. Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang banyak melibatkan militer termasuk dalam proses distribusinya.

    “Bagaimana anak bisa tenang makan atau menolak makanan jika diawasi tentara? Pasti mereka terpaksa menghabiskan makanan tersebut bahkan kondisi makanan yang sudah basi sekalipun. Karena mereka nggak berani melawan dan protes,” jelas Mike.

    Ketakutan-ketakutan ini, lanjut Mike, sengaja dibangun agar perempuan dan anak tidak berdaya. Mereka dipaksa menerima apapun yang menjadi keputusan pemerintah.

    Baca: Aliansi Perempuan Indonesia Desak Pemerintah Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan

    Mike menjelaskan contoh kekerasan lainnya adalah program food estate. Menurutnya program ini mencerabut sumber daya ekonomi perempuan.

    “Kita tahu, food estate banyak gagalnya. Ketika food estate dibangun, itu menghilangkan hutan, menghilangkan kebun sagu dan menghilangkan kebun-kebun kecil di mana para perempuan menggantungkan ekonominya,” ungkap Mike.

    Baca: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Indonesia Masuk Fase Fasisme

    “Pernahkah pemerintah yang sekarang sudah 1 tahun ini memikirkan sampai segitunya? Tapi kan tidak. Karena orientasinya sebesar-besarnya adalah investasi, tidak melihat bagaimana dampaknya,” lanjut Mike.

    Karena itu, pemerintah seharusnya mendengar aspirasi serta melibatkan perempuan dalam setiap kebijakan. Pemerintah seharusnya juga mempelajari akar masalah yang terjadi hingga jumlah kasus kekerasan serta femisida terhadap perempuan dan anak tinggi.

    “Ketimpangan gender seperti ini yang harus diselesaikan. Bukan melalui proyek-proyek mercusuar,” katanya.

  • Pakar UGM: Program MBG Harusnya Prioritaskan Siswa yang Benar-Benar Membutuhkan

    Pakar UGM: Program MBG Harusnya Prioritaskan Siswa yang Benar-Benar Membutuhkan

    7cloud.asia – Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) per 12 Oktober 2025 menembus angka 11.566 anak.

    Terbaru di SMAN 1 Yogyakarta terdapat kurang lebih 426 korban keracunan pada Kamis (16/10/2025) lalu.

    Banyaknya anak yang keracunan setelah menyantap menu MBG menunjukkan keprihatinan mendalam yang jauh dari tujuan mulia program untuk memastikan pemenuhan gizi pada kalangan pelajar.

    Menyoroti hal ini, Guru Besar Fisipol UGM, Prof. Dafri, M.A., yang menyebutkan bahwa ide besar MBG ini sebenarnya sejalan dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menyediakan kebutuhan dasar terhadap pemenuhan nutrisi anak.

    Dilansir ugm.ac.id, kendati tujuan awalnya untuk mencukupi kebutuhan dasar, dalam praktiknya justru menimbulkan persoalan, salah satunya munculnya korban keracunan.

     

    Baca: Keracunan massal MBG, JPPI menilai Negara abaikan keselamatan anak

    Permasalahan MBG ini, menurutnya, tidak bisa dilihat semata sebagai kegagalan ide, tetapi dari sisi kelemahan tata kelola dan kesiapan implementasi.

    “Terlebih, di negara yang akses keluarga dan anak-anak ke makanan sehat dan bergizi masih terbatas sehingga kehadiran negara untuk menutup kesenjangan tersebut penting,” ungkapnya, Kamis (23/10/2025).

    Menurutnya, kebijakan strategis seperti ini seharusnya disusun berdasarkan kajian mendalam yang mempertimbangkan aspek kesehatan, budaya, hingga distribusi sosial.

    Idealnya, kebijakan sebesar ini harus dirancang berdasarkan data dan riset komprehensif, bukan keputusan yang tergesa-gesa.

    “Apalagi, konteks sosial dan lingkungan di Indonesia berbeda jauh dengan negara-negara yang menjadi rujukan program serupa,” jelasnya.

    Baca: JPPI desak pemerintah hentikan program MBG

    Dia menjelaskan bahwa Indonesia sudah mempunyai dasar hukum yang mendasari Negara memenuhi tanggung jawabnya menjamin HAM bagi warganya.

    Namun, Dafri menyatakan seringkali negara melakukan pelanggaran karena tindakan secara terang-terangan atau bahkan disebabkan kelalaian.

    Jika dikaitkan dengan korban kasus keracunan MBG, Dafri meyakini bahwa ini tidak disebabkan oleh ide dasarnya, melainkan ke persoalan teknis pelaksanaan.

    Ia menyoroti pentingnya penerapan keadilan substansial, bukan sekadar keadilan prosedural dalam pelaksanaan MBG.

    “Negara hanya menerapkan prosedural yang menyamaratakan semua kebutuhan makan yang penerimanya tentu dari bermacam kalangan,” katanya.

    Baca: Unjuk rasa ibu-ibu mendesak hentikan program MBG

    Menurut Dafri, program ini sebaiknya menerapkan keadilan substansial, artinya fokus pada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

    “Ada anak-anak dari keluarga mampu terbilang bisa lebih memenuhi gizi dari takaran yang disediakan. Justru mereka yang rentan kekurangan gizi lah yang perlu diprioritaskan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Dafri menekankan pentingnya melihat masalah ini secara menyeluruh, termasuk faktor kebersihan air, lingkungan, dan pola hidup masyarakat. Selain itu, ia meragukan aspek teknis terkait anggaran makan yang cukup dari setiap porsi.

    Terkait ribuan korban kasus keracunan, Dafri menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Ia juga menambahkan, bukan tidak mungkin para korban mengalami gangguan fisik maupun psikologis akibat trauma dari kejadian tersebut.

    Ia menilai penghentian sementara bisa menjadi langkah rasional untuk meninjau ulang prosedur penyediaan makanan secara komprehensif, standar bahan pangan, serta mekanisme pengawasan mutu di lapangan.

    “Kita tidak bisa menutup mata. Dua atau tiga korban saja seharusnya sudah menjadi peringatan serius sebab ini menyangkut nyawa manusia,” tegasnya.

    Baca: Keracunan program MBG capai ribuan orang

  • Survei Kawula17: Program MBG Menjadi Kebijakan yang Paling Disorot Masyarakat

    Survei Kawula17: Program MBG Menjadi Kebijakan yang Paling Disorot Masyarakat

    7cloud.asia – Survei nasional yang dilakukan Kawula17 (NKS) pada kuartal ke-3 atau Q3 2025 mengungkap paradoks menarik terkait kebijakan publik Indonesia.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai inisiatif pemerintah yang paling dikenal masyarakat dengan tingkat kesadaran mencapai 71 persen.

    Namun, di saat bersamaan, pelaksanaan MBG yang tidak transparan dan maraknya kasus keracunan (45 persen) menempati posisi ketiga sebagai isu yang dianggap masyarakat perlu segera diselesaikan pemerintah.

    Temuan Kawula17 ni menunjukkan bahwa popularitas MBG tidak berbanding lurus dengan efektivitasnya di mata masyarakat.

    Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan keberlanjutan program MBG yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah.

    Baca: Program MBG harusnya prioritaskan siswa yang membutuhkan

    Hingga Oktober 2025, data Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan terdapat 13.168 kasus keracunan siswa penerima MBG di berbagai daerah.

    Lonjakan kasus keracunan ini turut mendorong perhatian publik terhadap pelaksanaan MBG dalam Survei Nasional Kawula17 (NKS).

    Pada Q3 2025, MBG menjadi satu-satunya isu non-ekonomi yang masuk dalam sepuluh besar kekhawatiran masyarakat, di tengah dominasi isu seperti pengangguran (48 persen) dan transparansi penggunaan anggaran negara (47 persen).

    Perhatian masyarakat terhadap urgensi penyelesaian keracunan MBG juga meningkat sekitar 30 persen dibandingkan Q2 2025 (15 persen).

    Program Manager Kawula17, Maria Angelica mengatakan, tingginya ketidakpuasan ini
    menunjukkan sikap kritis masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah.

    “Kekhawatiran masyarakat terhadap program MBG bukan tanpa alasan. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk benar-benar membenahi program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan para penerima program, yaitu anak-anak sekolah,” ujarnya.

    Baca: Keracunan akibat program MBG, Negara dinilai mengabaikan keselamatan anak

    Dibandingkan survei NKS pada Q1 2025, masyarakat yang merasa (sangat) tidak puas dengan program MBG meningkat 7 persen pada kuartal ini. Hasil NET skor MBG pada Q3 (6 persen) juga menunjukkan penurunan signifikan (-9 persen) dari Q1 2025 (15 persen).

    Selain masyarakat, kritik diarahkan ahli pada sistem penyediaan pangan bergizi yang dinilai tidak akuntabel serta keterlibatan pihak non-ahli, termasuk unsur militer, dalam rantai pelaksanaannya.

    Pendekatan command and control, menurut pengamat politik Made Supriatma, menjadikan MBG sangat tersentralisasi dan sulit dievaluasi di tingkat daerah.

    “Program ini terlalu bergantung pada struktur birokrasi dan kekuasaan, bukan pada kebutuhan penerima manfaat,” tegasnya.

    Survei Nasional Kawula17 (NKS) merupakan survei per kuartal untuk melihat kinerja pemerintah dari perspektif masyarakat. Survei dilakukan dengan metode Computer Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei daring.

    Periode pengumpulan data survei dilakukan pada tanggal 26-29 September 2025 dengan
    sampel representatif sebesar 404 responden dari seluruh Indonesia dan diikuti oleh responden berusia 17-44 tahun dengan margin of error 5 persen.

    Baca: JPPI desak pemerintah hentikan program MBG

  • Survei Kawula17: Masyarakat Menilai MBG Bukan Jawaban Atas Pendidikan Layak

    Survei Kawula17: Masyarakat Menilai MBG Bukan Jawaban Atas Pendidikan Layak

    7cloud.asia – Survei Nasional Kawula17 (NKS) pada kuartal ke-3 atau Q3 2025, MBG menjadi satu-satunya isu non-ekonomi yang masuk dalam sepuluh besar kekhawatiran masyarakat.

    Isu lain yang menjadi perhatian dalam survei Kawula17 itu adalah pengangguran (48 persen) dan transparansi penggunaan anggaran negara (47 persen).

    Perhatian masyarakat terhadap penyelesaian keracunan MBG juga meningkat sekitar 30 persen dibandingkan Q2 2025 (15 persen).

    “Kekhawatiran masyarakat terhadap program MBG bukan tanpa alasan. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk benar-benar membenahi program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan para penerima program, yaitu anak-anak sekolah,” ujar Program Manager Kawula17, Maria Angelica dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia.

    Program MBG: Hanya Simbolisme Semata?
    Konstitusi menjamin hak warga atas pendidikan yang layak, termasuk kesejahteraan bagi pengajar dan pelajar.

    Namun, Survei Kawula 17 pada Q3 2025 menemukan bahwa rendahnya gaji guru honorer (28 persen) dan mahalnya biaya pendidikan (27 persen) masih menjadi isu utama dunia pendidikan saat ini.

    Alih-alih memperkuat aspek mendasar tersebut, pemerintah justru menonjolkan MBG sebagai solusi cepat meningkatkan kehadiran dan partisipasi pelajar.

    “Pendekatan seperti ini lebih bersifat simbolik ketimbang struktural. MBG diposisikan sebagai penanda keberhasilan, padahal akar masalah pendidikan sendiri belum tersentuh,” lanjut Maria Angelica.

    Dibandingkan survei NKS pada Q1 2025, masyarakat yang merasa (sangat) tidak puas dengan program MBG meningkat 7 persen pada kuartal ini. Hasil NET skor MBG pada Q3 (6 persen) juga menunjukkan penurunan signifikan (-9 persen) dari Q1 2025 (15 persen).

    Selain masyarakat, sejumlah pakar juga menilai sistem penyediaan pangan gizi yang
    tidak akuntabel serta keterlibatan pihak non-ahli, termasuk unsur militer, dalam rantai pelaksanaannya.

    Pendekatan command and control, menurut pengamat politik Made Supriatma, menjadikan MBG sangat tersentralisasi dan sulit dievaluasi di tingkat daerah.

    “Program ini terlalu bergantung pada struktur birokrasi dan kekuasaan, bukan pada kebutuhan penerima manfaat,” tegasnya.

    Hal yang sama disampaikan dr. Tan Shot Yen dari Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR pada 22 Sepetember 2025.

    Yen menyampaikan “4Reformasi dan 5 Rekomendasi MBG” untuk memperbaiki tata kelola program dengan menjamin kualitas makanan yang disajikan bersamaan peningkatan
    transparansi pengelolaan keuangan dan manajerial.

    Tuntutan ini pun berhubungan langsung terhadap belum terwujudnya penggunaan pangan lokal dalam proses MBG yang lebih sering menggunakan ultra processing food.

    Padahal, masyarakat sendiri memiliki pandangan bahwa sistem pangan nasional perlu dibangun berdasarkan pangan lokal (53 persen).

    Program Manager Kawula17 Maria Angelica menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap MBG perlu dilakukan segera, terutama terkait transparansi, mekanisme pengawasan, dan partisipasi publik.

    Program gizi nasional seharusnya tidak berhenti pada pencitraan politik, melainkan menjadi wujud nyata keberpihakan negara pada anak-anak Indonesia.

    “Program sebesar dan sepenting ini harus dikelola dengan sistem yang jelas, akuntabel, dan berpihak pada penerima manfaat. Tanpa pembenahan dari dasar, kebijakan ini berisiko
    mengulang kesalahan yang sama dan gagal menjawab kebutuhan masyarakat,”
    tutup Maria Angelica.

    Survei Nasional Kawula17 (NKS) merupakan survei per kuartal untuk melihat kinerja pemerintah dari perspektif masyarakat. Survei dilakukan dengan metode Computer Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei daring.

    Periode pengumpulan data survei dilakukan pada tanggal 26-29 September 2025 dengan
    sampel representatif sebesar 404 responden dari seluruh Indonesia dan diikuti oleh responden berusia 17-44 tahun dengan margin of error 5 persen.