7cloud.asia – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta femisida meningkat dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini menjadi bukti negara gagal melindungi hak-hak perempuan dan anak.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari 1 Januari hingga 16 Oktober 2025 tercatat 25.194 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.
Mike Verawati Tangka, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia beberapa waktu lalu memaparkan, kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi akibat ketidakseriusan pemerintah dalam menangani kasus tersebut.
Baca: Komnas Perempuan Desak Polisi Bebaskan Demonstran, Termasuk Perempuan
Kekerasan tak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis. Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang banyak melibatkan militer termasuk dalam proses distribusinya.
“Bagaimana anak bisa tenang makan atau menolak makanan jika diawasi tentara? Pasti mereka terpaksa menghabiskan makanan tersebut bahkan kondisi makanan yang sudah basi sekalipun. Karena mereka nggak berani melawan dan protes,” jelas Mike.
Ketakutan-ketakutan ini, lanjut Mike, sengaja dibangun agar perempuan dan anak tidak berdaya. Mereka dipaksa menerima apapun yang menjadi keputusan pemerintah.
Baca: Aliansi Perempuan Indonesia Desak Pemerintah Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan
Mike menjelaskan contoh kekerasan lainnya adalah program food estate. Menurutnya program ini mencerabut sumber daya ekonomi perempuan.
“Kita tahu, food estate banyak gagalnya. Ketika food estate dibangun, itu menghilangkan hutan, menghilangkan kebun sagu dan menghilangkan kebun-kebun kecil di mana para perempuan menggantungkan ekonominya,” ungkap Mike.
Baca: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Indonesia Masuk Fase Fasisme
“Pernahkah pemerintah yang sekarang sudah 1 tahun ini memikirkan sampai segitunya? Tapi kan tidak. Karena orientasinya sebesar-besarnya adalah investasi, tidak melihat bagaimana dampaknya,” lanjut Mike.
Karena itu, pemerintah seharusnya mendengar aspirasi serta melibatkan perempuan dalam setiap kebijakan. Pemerintah seharusnya juga mempelajari akar masalah yang terjadi hingga jumlah kasus kekerasan serta femisida terhadap perempuan dan anak tinggi.
“Ketimpangan gender seperti ini yang harus diselesaikan. Bukan melalui proyek-proyek mercusuar,” katanya.
Leave a Reply