ruangkota

Tag: pdi perjuangan

  • Soal Hak Angket: PDI Perjuangan Jalin Komunikasi dengan Semua Fraksi di DPR

    Soal Hak Angket: PDI Perjuangan Jalin Komunikasi dengan Semua Fraksi di DPR

    7cloud.asia –  Fraksi PDI Perjuangan terus menjalin komunikasi dengan semua fraksi partai politik di DPR untuk rencana menggulirkan hak angket menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan  Junimart Girsang mengungkapkan, komunikasi itu juga dilakukan dengan fraksi Partai Gerindra yang belakangan mengemukakan penolakan pada wacana hak angket.

    “Dengan semua fraksi, kita komunikasi (termasuk Gerindra),” kata Junimart seperti dikutip Kompas.com, Senin (25/3/2024).

    Baca: PDI Perjuangan lamban, PKB buka opsi ambil alih inisiatif hak angket

    Junimart tak mengungkapkan siapa wakil PDI Perjuangan  yang menjalin komunikasi dengan fraksi Gerindra itu. Ia hanya menyampaikan bahwa hendaknya semua pihak menunggu hasil komunikasi lintas fraksi itu.

    “Bagaimana hasilnya, ya kita tunggu ya,” ucap dia.

    Lebih jauh, Junimart menyatakan bahwa semua fraksi semestinya tidak takut terhadap wacana hak angket. Apalagi, kata dia, hak angket merupakan hak konstitusional DPR.

    “Tapi kita lihat, hak angket itu kan tidak jadi momok dan tidak buat kita takut,” ucap dia. “Itu kan hanya untuk hak politiknya, apakah benar terjadi? kalau benar terus bagaimana, kan begitu saja nanti, dan kita bukan penyidik, kita penyelidik saja,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

    Baca: Hak angket versi PKB menyoal politisasi Bansos dan pengerahan aparat untuk menangkan Gibran 

    Sebelumnya, Adian Napitupulu menyampaikan bahwa PDI Perjuangan tinggal menunggu perintah ketua umum(Megawati Soekarnoputri) untuk menggulirkan hak angket di DPR. 

    Namun, Adian mengaku tidak tahu kapan momentum yang tepat untuk Megawati memerintahkan Fraksi PDI Perjuangan DPR.

    “Enggak tahu, enggak tahu, tapi tanggal berapa tanggal berapa gitu kan maksud lu kan? Kagak tahulah. Tapi nanti kan akan disampaikan ketika mau melangkah pasti disampaikan ke kita kok,” ujar Adian ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

    Baca: Menakar peluang penggunaan hak angket untuk usut dugaan kecurangan Pemilu 2024

    Wacana penggunaan hak angket digulirkan capres yang didukung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo untuk menyikapi kecurangan di Pemilu 2024.

    Sejumlah partai, termasuk partai koalisi Perubahan yang mendukung Anies-Muhaimin  sebelumnya sudah menyatakan siap mendukung  penggunaan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 ini

    Bahkan PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa telah menyusun naskah akademik hak angket Pemilu 2024 ini.  

    Baca: Beda hak interpelasi dan hak angkt untuk usut dugaan kecurangan Pemilu 2024

    Namun, hingga Senin (25/3/2024) hari ini belum ada perkembangan signifikan terkait hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 ini. 

  • Sejumlah Kader PDI Perjuangan Isyaratkan Pertemuan Megawati dengan Prabowo, Tapi Tidak dengan Jokowi

    Sejumlah Kader PDI Perjuangan Isyaratkan Pertemuan Megawati dengan Prabowo, Tapi Tidak dengan Jokowi

    7cloud.asia – Sejumlah politisi angkat bicara soal rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

    Namun, tak ada yang bicara kemungkinan pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati  dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

    “Insyaallah,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan  Puan Maharani saat menjawab pertanyaan wartawan soal wacana pertemuan Megawati dan Prabowo.

    Ditemui di komplek DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024) Puan yang juga Ketua DPR itu juga mengatakan ‘Insyaallah’ saat ditanya soal apakah sudah ada pertemuan dengan Prabowo.

    Dia tak bicara banyak soal rencana PDI Perjuangan pasca Pemilu 2024, pun soal kemungkinan Prabowo mengajak PDI Perjuangan bergabung. 

    Baca: Banjir karangan bunga untuk Megawati

    Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga tak menampik peluang pertemuan  Megawati dengan Prabowo Subianto setelah diumumkannya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hasto mengatakan tidak ada masalah dengan pertemuan Megawati dan Prabowo.

    “Jadi kalau bertemu ya tidak ada masalah, tetapi hal-hal yang sangat fundamental tadi tetap akan dipersoalkan oleh PDI Perjuangan,” kata Hasto di DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

    Pun demikian jika pertemuan digelar antara Puan Maharani dengan Prabowo. Hasto mengingatkan, selain petinggi partai, Puan dan Prabowo juga pejabat publik. Puan berstatus Ketua DPR sedangkan Prabowo adalah Menteri Pertahanan. 

    Namun, Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan saat ini akan fokus pada gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan ke MK.

     

    Baca: Belasan tokoh temui Megawati, meminta pimpin penyelamatan demokrasi

    “Terkait dengan pilpres kita masih menunggu hasil dari pada Mahkamah Konstitusi, sehingga tak ada persoalan pertemuan-pertemuan itu dilakukan,” ujarnya.

    “Demikian pula antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi,” sambung dia.

    Lebih lanjut, Hasto menekankan Megawati sejak lama telah memiliki rekam jejak dalam melawan rezim otoriter.

    Hasto menilai ke depan untuk sementara pihaknya akan fokus terhadap tema melawan rezim hingga pengkhianatan terhadap konstitusi.

    “Ibu Megawati Soekarnoputri dengan rekam jejak yang sangat luas terutama legitimasi beliau bersama PDI di dalam melawan rezim otoriter yang antidemokrasi,” tuturnya seperti dikutip CNNIndonesia.

    Baca: Aktivis perempuan nilai Jokowi layak diadili karena telah merusak demokrasi

    Terpisah, kader PDI Perjuangan lainnya Deddy Sitorus juga mengungkapkan hal yang hampir sama.

    Dalam sebuah rekaman video yang beredar di media sosial, Deddy mengatakan hubungan PDI Perjuangan dengan semua partai (termasuk Gerindra, red) baik-baik saja.

    Sehingga wacana pertemuan Megawati dengan Prabowo yang menurut perhitungan KPU dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024 bukan hal yang mustahil.

    Namun, seperti diketahui pasangan Ganjar-Mahfud  yang diusung PDI Perjuangan saat ini masih mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 sehingga pertemuan dilakukan setelah MK ketok palu. 

    “Yang tidak baik itu dengan pak Jokowi, karena dia telah membakar rumahnya sendiri,” ujarnya.   

     

  • Hasto Kristiyanto: PDI Perjuangan Belum Gulirkan Hak Angket Karena Banyak Tekanan

    Hasto Kristiyanto: PDI Perjuangan Belum Gulirkan Hak Angket Karena Banyak Tekanan

    7cloud.asia – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya belum menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 karena banyaknya tekanan.

    Hasto membantah anggapan yang menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri adalah orang yang perhitungan sehingga tak kunjung menginstruksikan bergulirnya hak angket.

    “(Ibu Megawati lama putuskan hak angket) bukan perhitungan, tapi tekanannya, tekanan hukumnya kan kuat sekali,” kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk ‘Sing Waras Sing Menang’ yang dihelat secara daring pada Sabtu (30/3/2024). 

    Hasto menambahkan, saat ditekan, respons orang ada yang berani menghadapi tekanan, ada juga yang takut. Jadi, ujarnya, kita juga maklum.

    Baca: Ganjar dilaporkan terima gratifikasi karena usulkan wacana hak angket

    Hasto mencontohkan, salah satu tekanan yang dihadapi PDI Perjuangan terkait usulan penggunaan hak angket  adalah wacana revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

    Revisi ini untuk merebut kursi ketua DPR dari PDI-Perjuangan sebagai partai yang paling banyak mendapatkan perolehan suara.

    Namun demikian, Hasto menegaskan bahwa kader PDI Perjuangan diajarkan untuk tidak takut sehingga ia memastikan hak angket bakal bergulir.

    “Hak angket ini sesuatu yang sangat penting untuk mengoreksi terhadap berbagai kecurangan-kecurangan berupa penyalahgunaan kewenangan dari presiden itu. Jadi tunggu saja di situ momentumnya yang akan kita lakukan sebaik-baiknya,” kata dia.

    Baca: Aktivis 98 ajak masyarakat turun ke jalan untuk dukung hak angket

    Hasto pun menilai, hak angket juga perlu digulirkan karena menurutnya pihak Istana akan melakukan segala cara dalam sisa waktu pemerintahan yang tinggal 6 bulan lagi.

    “Kalau sudah tanggung ya mereka akan melakukan segala cara. Maka karena angket ini menakutkan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi, makanya kita harus membangun kesadaran pentingnya angket ini,” ujar Hasto.

    Sejak diwacanakan selepas Pilpres 2024, rencana mengajukan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 seolah jalan di tempat.

    Hingga saat ini, belum ada anggota DPR termasuk dari PDI Perjuangan yang secara resmi mengajukan hak angket.

    Baca: Demo dukung hak angket disikapi represif oleh polisi

    Bahkan, Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengakui bahwa tidak instruksi untuk menggulirkan hak angket.

    “Belum, belum ada pergerakan,” kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024) seperti dikutip detik.com.

    Puan mengaku tak memberi arahan kepada para anggota Fraksi PDIP di DPR terkait hak angket tersebut.

    “Tidak ada instruksi,” ujarnya. 

    Puan menjelaskan hak angket merupakan hak anggota DPR. Jika hak angket bisa berguna dengan baik, maka usulan itu bisa saja dilakukan. Namun semua tergantung ada tidaknya dukungan politik.

     

  • Pengamat: Pertemuan Megawati dan Prabowo Sangat Mungkin Terjadi

    Pengamat: Pertemuan Megawati dan Prabowo Sangat Mungkin Terjadi

    7cloud.asia – Kepala Departemen Ilmu Politik Unuversitas Padjadjaran Caroline Paskarina mengatakan bahwa pertemuan antara ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo sangat mungkin terjadi.

    Meski begitu, dia belum bisa memastikan apakah tujuan dari pertemuan Megawati dan Prabowo  tersebut untuk membagi jabatan antara PDI Perjuangan dan Gerindra dalam pemerintahan baru.

    Pasalnya, saat ini persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) masih bergulir.

    Gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ini masih membuka kemungkinan mengubah hasil Pilpres 2024 yang telah diumumkan KPU.

    Baca: Sejumlah kader PDI Perjuangan tak keberatan Megawati bertemu Prabowo, tapi tidak dengan Jokowi 

    “Akan tetapi, apakah mengarah pada pembagian jabatan di kabinet, belum bisa dipastikan mengingat proses politik dan hukum terkait dengan sengketa hasil pemilu masih berlangsung,” kata Caroline dikutip Antaranews.com.

    Secara tersirat Carorline berharap, demi menjaga kualitas demokrasi kedua kekuatan besar dalam politik Indonesia ini tidak bergabung dalam pemerinatahan baru setelah lengsernya Jokowi pada Oktober 2024. 

    Apabila dikaitkan dengan efektivitas jalannya pemerintahan dan penguatan kualitas demokrasi, dia berharap ada relasi kuasa yang berimbang melalui mekanisme check and balances.

    Baca: PDI Perjuangan belum gulirkan hak angket karena banyak tekanan

    Mengacu pada hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU, di mana untuk sementara Prabowo unggul, maka dia menyarankan PDI Perjuangan menjadi kekuatan penyeimbang.

    “Jadi, kalaupun PDI Perjuangan berada di luar kabinet, justru bisa jadi penyeimbang mengingat posisinya sebagai partai politik yang meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2024,” tambahnya.

    Sebelumnya, wacana pertemuan antara Megawati dan Prabowo ini ramai dibincangkan publik beberapa hari terakhir.

    Sejumlah politisi PDI Perjuangan juga tidak menampik kemungkinan itu, dan bahkan mengisyaratkan kemungkinan Megawati dan Prabowo bertemu setelah MK memutus sengketa hasil Pilpres 2024.

    Baca: Belasan tokoh temui Megawati meminta agar demokrasi diselamatkan dari perusakan yang dilakukan Jokowi

    Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto usai Pilpres 2024.

    “Insyaallah,” ucap Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

    Namun, Puan enggan menjawab dan hanya tersenyum saat ditanya mengenai peluang PDI Perjuangan untuk bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.

  • PDI Perjuangan Siratkan Pertemuan Megawati dan Prabowo Usai MK Putuskan Sengketa Hasil Pilpres 2024

    PDI Perjuangan Siratkan Pertemuan Megawati dan Prabowo Usai MK Putuskan Sengketa Hasil Pilpres 2024

    7cloud.asia – Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur Said Abdullah mengungkapkan rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dilakukan usai sidang sengketa hasil Pilpres 2024.

    “Kalau pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega, mari kita bersabar, jangan terburu-buru,” kata Said kepada wartawan di Kantor PDIP Jatim di Surabaya, Minggu (31/3/2024) malam.

    Anggota DPR itu juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan dan Gerindra tidak ada persoalan, baik dari sisi ideologis maupun politik.

    Menurut Said, sangat mudah menggelar pertemuan antara Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai pemenang Pemilu 2024 dengan Prabowo Subianto yang untuk sementara memimpin penghitungan suara Pipres 2024.

    Baca: Sejumlah politisi PDI Perjuangan isyaratkan Megawati akan bertemu Prabowo

    Said mengatakan, tidak tertutup kemungkinan sebelum pertemuan Megawati dan Prabowo akan didahului dengan pertemuan dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani.  

    “Nanti insyaallah sebelum ada pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, didahului oleh Mbak Puan Maharani. Tetapi, sekali lagi, nanti setelah muncul keputusan MK soal sengketa hasil Pilpres 2024,” ujar Said

    Wacana pertemuan pimpinan dua partai besar itu makin santer. Sejumlah politisi PDI Perjuangan juga menyiratkan pertemuan Megawati dengan Prabowo, tetapi tidak menyinggung kemungkinan bertemu Presiden Joko Widodo. 

    Politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus mengatakan hal ini karena Jokowi dinilai telah membakar partai yang telah membesarkannya 

    “Yang tidak baik itu dengan pak Jokowi, karena dia telah membakar rumahnya sendiri,” ujarnya.   

    Baca: Pengamat berharap pertemuan Megawati dan Prabowo tak melulu membahas jatah menteri

    Seperti diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan PDI Perjuangan menjadi partai politik dengan raihan suara terbanyak untuk Pileg 2024.

    Sementara untuk Pilpres 2024, KPU menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai peraih suara terbanyak. Namun, hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU ini digugat olah Paslon 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi. 

    Selain posisi presiden terpilih yang hingga kini masih disoal, posisi Ketua DPR periode 2024-2029 juga kembali ramai diperbincangkan.

    Santer diberitakan bahwa Golkar berupaya merebut posisi ini dengan mengamandemen  aturan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3, pada Pasal 427D ayat (1) huruf b.

    Baca: Temui Megawati, tokoh prodemokrasi minta selamatkan demokrasi yang dirusak Jokowi

    Pasal ini berbunyi “Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR”.

    Pertemuan Megawati dan Prabowo diperkirakan akan membahas berbagai isu tersebut, selain juga perjalanan Indonesia ke depan.

     

  • Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024: Elektabiltas Ganjar-Mahfud di Kandang PDI Perjuangan Digerus by Design Lewat Jokowi

    Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024: Elektabiltas Ganjar-Mahfud di Kandang PDI Perjuangan Digerus by Design Lewat Jokowi

    7cloud.asia – Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Suharko menjadi saksi ahli yang dihadirkan tim Ganjar-Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024, pada Selasa (2/4/2024)

    Dalam kesaksiannya, Suharko menilai, ada faktor Presiden Joko Widodo yang membuat paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, kalah di beberapa provinsi yang merupakan lumbung suara PDI Perjuangan.

    Seperti diketahui PDI Perjuangan merupakan partai pengusung Ganjar-Mahfud yang juga partai asal Jokowi.

    Baca: Pelanggaran etika yang dilakukan Jokowi dan KPU dipaparkan di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 

    Menurut Suharko, ada rencana dari Jokowi untuk mengunjungi daerah-daerah yang menjadi basis suara PDI Perjuangan demi menggerus elektabiltias Ganjar-Mahfud di wilayah itu.

    “Kenapa suara di lumbung nomor 3 itu turun? Saya kira karena memang by design tim pemenangan 02 melalui Pak Jokowi itu memang intensif melakukan upaya-upaya turun ke masyarakat dan kemudian dia hadir,” kata Suharko dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (2/4/2024).

    Suharko merupakan ahli yang diajukan Tim Hukum Ganjar-Mahfud untuk memberikan keterangan pada sidang sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini.

    Baca: Penilaian problematiknya pencalonan Gibran lewat Keputusan MK 90/2023 diuangkap di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 

    Ia pun berpandangan, tindakan Jokowi turun ke daerah untuk berinteraksi dengan masyarakat serta membagi-bagikan bantuan sosial menguatkan ketokohannya sebagai figur yang populis atau merakyat.

    “Dan ketika kemudian dengan gerakan-gerakan atau mimik simbolik yang mengatakan dukunglah mungkin paslon nomor 2, saya kira preferensi pemilih akan terpengaruh ke sana,” ujar dia.

    Suharko menjelaskan, secara legal-formal, Jokowi memang bukanlah seorang petahana, tetapi Jokowi dinilai memperlihatkan keberpihakannya pada Pilpres 2024 lalu.

    Baca: Tanpa Bansos suara Prabowo-Gibran hanya 42%

    Apalagi, lanjutnya, kandidat yang didukung adalah menteri pertahanan yang berpasangan dengan anak sulungnya.

    “Ketika dia berpihak, ketika dia tidak netral, ketika dia memaksakan anaknya untuk menjadi cawapres, secara real politik itu adalah petahana menurut saya,” kata Suharko.

    Sumber: Kompas.com

     

  • Hasto Sebut Progres Hak Angket Sudah Sempurna, Tinggal Tunggu Momentum

    Hasto Sebut Progres Hak Angket Sudah Sempurna, Tinggal Tunggu Momentum

    7cloud.asia – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Kristiyanto mengklaim bahwa progres pengajuan hak angket di DPR sudah sempurna, sehingga tinggal menunggu momentum.

    “Ya progres kami (hak angket, red) sempurna,” ujar Hasto saat ditemui awak media di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

    Menurutnya, hingga kini hak angket untuk usut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024 belum secara resmi diusulkan di DPR. Meski demikian, Hasto mengakui perkembangan sudah baik.

    Dia mengatakan pihaknya masih menunggu hasil sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Baca: Pelanggaran etika oleh Jokowi dan KPU dipaparkan secara terbuka di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 

    Hasto menegaskan berbagai pernyataan dalam sidang sengketa di MK itu akan dijadikan bahan rujukan untuk sempurnakan pengajuan hak angket di DPR.

    Oleh karena itu, politisi asal Yogyakarta ini mengatakan fraksi PDIP bersama fraksi yang punya semangat serupa masih menunggu waktu yang paling tepat untuk secara resmi ajukan hak angket kecurangan pemilu.

    “Momentum keputusannya (soal hak angket, red) masih melihat dinamika politik nasional saat ini,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR Puan Maharani menegaskan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024, membutuhkan dukungan politik.

    Baca: Pernyataan Yusril soal problematiknya Keputusan MK yang loloskan Gibran disinggung di sidang sengketa Pilpres 2024

     

    Puan mengatakan hak angket adalah hak anggota DPR, kalau kemudian itu bisa berguna baik, ya bisa. Tapi kita lihat dulu lah bagaimana di lapangan-nya.

    ” Itu kan perlu dukungan politik, bukan hanya keinginan politik,” katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

    Hal itu disampaikan Puan menanggapi soal wacana hak angket tentang kecurangan Pemilu 2024 untuk digulirkan di DPR.

    Puan menyatakan tidak ada instruksi khusus kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR soal hak angket Pemilu 2024. “Enggak ada instruksi, enggak ada,” ujarnya.

    Baca: Gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 dinilai bisa membalikkan situasi

    Selain itu, dia menyatakan belum ada pergerakan di partai koalisi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk menggulirkan hak angket di DPR.

    Menurutnya apabila memang hak angket nantinya digulirkan, PDI Perjuangan menginginkan semua dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Ada aturannya di Undang-Undang MD3, ada tata tertib. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, oleh 25 orang. Sampai sekarang kan belum ada,” ungkapnya.

    Puan juga enggan menyinggung rencana rekonsiliasi antara partai koalisi Ganjar-Mahfud dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Baca: Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 jadi momentum untuk membangun Indonesia yang lebih beradab 

    Saat ditanya mengenai rencana pertemuan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo, ia hanya menjawab singkat, “Insya-Allah”

    Puan juga tidak berbicara banyak soal rencana PDI Perjuangan ke depan, termasuk kemungkinan PDI Perjuangan akan diajak gabung pemerintahan Prabowo, seperti saat Prabowo diajak bergabung dengan pemerintah Presiden Jokowi pada 2019.

  • Meski Terlambat, Gugatan PDI Perjuangan ke PTUN Berpeluang Membatalkan Kepesertaan Gibran di Pilpres 2024

    Meski Terlambat, Gugatan PDI Perjuangan ke PTUN Berpeluang Membatalkan Kepesertaan Gibran di Pilpres 2024

    7cloud.asia – Di tengah maju mundurnya penggunaan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024, tim hukum PDI Perjuangan resmi mendaftarkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

    Pendaftaran gugatan PDI Perjuangan ke PTUN ini dilakukan Selasa (2/4/2024) oleh Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun.

    Direktur Ekskutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, gugatan PDI Perjuangan ke PTUN ini agak terlambat. Menurutnya, seharusnya PDI Perjuangan melayangkan gugatannya ke PTUN tepat setelah proses pendaftaran Capres-Cawapres.

    “Karena ketika kondisinya seperti sekarang, di mana Ganjar-Mahfud sudah mengikuti Pilpres dan dinyatakan kalah oleh KPU, menjadi kurang pas,” kata Agung dikutip Kompas.com.

    Di sisi lain, kata Agung, gugatan itu memperlihatkan peluang PDI Perjuangan bisa membatalkan kepesertaan Gibran dalam Pilpres 2024 sangat kecil.

    “Walaupun kemungkinan ‘mengalahkan’ KPU mengemuka,” imbuh Agung.

    Baca: Tim Ganjar-Mahfud serius sikapi dugaan kecurangan Pemilu 2024

    Saat mendaftarkan gugatannya Gayus  mengatakan, gugatan ini diajukan karena pihaknya menilai KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Dalam gugatan yang teregistrasi dengan nomor perkara 133/G/2024/PTUNJKT itu, PDI Perjuangan menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindkan perbuatan melawan hukum.

    “Adapun perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan dalam gugatan ini adalah berkenaan dengan tindakan KPU sebagai penguasa di bidang penyelenggaraan Pemilu karena telah mengenyampingkan syarat usia minimum bagi cawapres, yaitu terhadap Saudara Gibran Rakabuming Raka,” kata Gayus di Kantor PTUN, Cakung, Jakarta Timur.

    Gayus menjelaskan, Gibran belum berusia 40 tahun sebagai syarat minimum usia pendaftaran capres-cawapres sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019.

    Bahkan, ketika menerima Gibran sebagai kandidat cawapres, KPU masih memberlakukan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang juga mengatur tentang syarat usia capres dan cawapres yang menyatakan bahwa usia minimal bagi capres dan cawapres adalah 40 tahun.

    Baca: PDI Perjuangan belum gulirkan hak angket karena banyak tekanan

    “Fakta empiris dan fakta yuridis yang bertentangan ini menyatu dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Hal itu terjadi karena tindakan melawan hukum oleh KPU, tindakan yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan demokrasi kita,” ujar Gayus.

    Di lain sisi, ia menegaskan bahwa gugatan ke PTUN ini bukan merupakan sengketa proses atau pun sengketa hasil Pemilu seperti yang sedang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Tetapi ditujukan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU (onrechmatige overheidsdaad) sebagai pokok permasalahan atau objeknya,” tegas dia.

    Gayus menyebut, apa yang dilakukan oleh KPU dengan meloloskan Gibran dalam Pilpres 2024 adalah kecelakaan hukum dalam demokrasi Indonesia. Menurutnya, saat ini yang harus dilakukan oleh KPU adalah membatalkan cawapres Gibran.

    “Dan menjadi pembelajaran bagi kita untuk mencegah permasalahan yang sama terjadi pada Pemilu selanjutnya,” pungkas Gayus.

     

    Baca: Anggota DPR ini nilai jika kecurangan di Pilpres 2024 dibiarkan akan jadi preseden buruk di masa yang akan datang 

    Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa partainya tengah menyiapkan gugatan ke PTUN mengenai dugaan penyimpangan proses Pilpres 2024.

    “Iya untuk PTUN itu bukan dalam rangka untuk membatalkan hasil pemilu, begitu, tidak,” kata Djarot di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta, Senin (1/4/2024).

    Djarot menjelaskan tentang dugaan penyimpangan proses Pilpres 2024 dimulai sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/202 tentang syarat usia capres-cawapres.

    Kemudian, Djarot melihat proses penyimpangan itu terjadi mana kala pimpinan KPU terbukti melanggar etik atas pencalonan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

    PDI Perjuangan juga bakal menyoroti dugaan adanya pengerahan aparat dalam memenangkan pasangan nomor urut 2, saat ke PTUN.

    “Jadi ke PTUN dalam rangka itu, untuk mencari keadilan dan supaya pelaksanaan pemilu, kelemahan-kelemahan yang kemarin terjadi yang kita rasakan,” imbuh dia.

     

  • Hasto Kristiyanto Mengatakan PDI Perjuangan Siap Berada di Dalam Maupun di Luar Pemerintahan

    Hasto Kristiyanto Mengatakan PDI Perjuangan Siap Berada di Dalam Maupun di Luar Pemerintahan

    7cloud.asia – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan posisi partainya yang nantinya berada di dalam ataupun luar pemerintahan baru dilakukan demi kepentingan rakyat.

    “Posisinya di dalam ataupun di luar itu kan garis besarnya bagi kepentingan rakyat,” ujar Hasto di Jakarta, Jumat.

    Sebelumnya, Hasto Kristiyanto juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

    Dilansir Antaranews.com, Hasto melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

    Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

    Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, katanya, PDI Perjuangan banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi.

    “Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

    Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.

    Dalam kesempatan itu Hasto Kristiyanto juga menyatakan, tak ada perpecahan di internal PDI Perjuangan.

    Hal itu disampaikan Hasto sebagai respons atas pertanyaan awak media mengenai apakah PDI Perjuangan ada perpecahan antara ingin dirangkul dan tidak dirangkul.

    “Tidak ada,” ujar Hasto di Jakarta, Jumat.

    Ia menilai justru yang dirangkul adalah nilai-nilai peradaban publik hingga nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil (jurdil).

    “Nilai-nilai kekuasaan untuk rakyat bukan kekuasaan untuk korporasi,” ujarnya menjelaskan.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

    Namun, keputusan KPU ini digugat baik oleh pasangan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud. Keputusan MK terkait gugatan ini akan dibacakan pada 22 April mendatang.

    Sejumlah pihak mengatakan MK berpeluang mengabulkan gugatan paslon 01 dan 03 dan memerintahkan pemilu ulang.  

     

     

  • Gerindra Siratkan Komunikasi dengan PDI Perjuangan Bakal Intens Pasca Keputusan MK

    Gerindra Siratkan Komunikasi dengan PDI Perjuangan Bakal Intens Pasca Keputusan MK

    7cloud.asia – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa komunikasi antara pihaknya dengan PDI Perjuangan bakal lebih intens usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

    Dasco lantas menegaskan bahwa tidak ada halangan untuk berkomunikasi antara calon presiden (capres) pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sebab, hubungan keduanya baik-baik saja.

    “Pak Prabowo sangat menghormati Bu Mega. Dan saya pikir komunikasi-komunikasi lebih intens mungkin akan ditingkatkan setelah putusan MK,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

    Dasco mengatakan, Prabowo dan Megawati yang pernah berpasangan pada Pilpres 2004 tidak pernah berselisih pendapat.

    Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada yang perlu direkonsiliasi dalam hubungan Prabowo dan Megawati.

    Dalam kesempatan itu, Dasco juga menekankan bahwa Prabowo sangat menghormati Megawati sebagai tokoh bangsa.

    “Jadi, sebenarnya kalau ada yang ngomong rekonsiliasi saya pikir enggak ada yang perlu direkonsiliasi. Karena tidak pernah ada yang namanya perselisihan, yang namanya perpecahan antara kedua tokoh ini,” katanya.

    Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro mengaku, tidak sepakat jika belum terlaksananya pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto karena faktor bayang-bayang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurut Seno, PDI Perjuangan menunggu semua tahapan di Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut perselisihan hasil Pilpres 2024, sebelum menentukan kapan Megawati dan Prabowo akan bertemu.

    “Pada dasarnya, kami tidak diajarkan untuk bersikap isuk tempe sore dele (pagi tempe, sore kedelai). Berubah-ubah mengikuti tren semata. Dalam berpolitik idealnya konsisten pada prinsip dan sikap,” kata Seno kepada Kompas.com, Minggu (14/4/2024).

    Seno menegaskan bahwa PDI Perjuangan kini masih berfokus pada mengkritisi pelaksanaan Pemilu 2024, terutama Pilpres yang oleh banyak pihak dinilai sebagai Pemilu terburuk sepanjang sejarah.

    PDI Perjuangan, ujar Seno, menganggap Pemilu 2024 penuh dengan intervensi kekuasaan, pelanggaran etik hingga mobilisasi bantuan politik terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu.

    “Hantaman pada demokrasi yang demikian keras itu harus direparasi. Jadi fokus kami hari ini sedang ke sana. Baik melalui perlawanan hukum di MK dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), secara politik, maupun melalui jalur pelembagaan Partai,” ujar Seno.