7cloud.asia – Fraksi PDI Perjuangan terus menjalin komunikasi dengan semua fraksi partai politik di DPR untuk rencana menggulirkan hak angket menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang mengungkapkan, komunikasi itu juga dilakukan dengan fraksi Partai Gerindra yang belakangan mengemukakan penolakan pada wacana hak angket.
“Dengan semua fraksi, kita komunikasi (termasuk Gerindra),” kata Junimart seperti dikutip Kompas.com, Senin (25/3/2024).
Baca: PDI Perjuangan lamban, PKB buka opsi ambil alih inisiatif hak angket
Junimart tak mengungkapkan siapa wakil PDI Perjuangan yang menjalin komunikasi dengan fraksi Gerindra itu. Ia hanya menyampaikan bahwa hendaknya semua pihak menunggu hasil komunikasi lintas fraksi itu.
“Bagaimana hasilnya, ya kita tunggu ya,” ucap dia.
Lebih jauh, Junimart menyatakan bahwa semua fraksi semestinya tidak takut terhadap wacana hak angket. Apalagi, kata dia, hak angket merupakan hak konstitusional DPR.
“Tapi kita lihat, hak angket itu kan tidak jadi momok dan tidak buat kita takut,” ucap dia. “Itu kan hanya untuk hak politiknya, apakah benar terjadi? kalau benar terus bagaimana, kan begitu saja nanti, dan kita bukan penyidik, kita penyelidik saja,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR ini.
Baca: Hak angket versi PKB menyoal politisasi Bansos dan pengerahan aparat untuk menangkan Gibran
Sebelumnya, Adian Napitupulu menyampaikan bahwa PDI Perjuangan tinggal menunggu perintah ketua umum(Megawati Soekarnoputri) untuk menggulirkan hak angket di DPR.
Namun, Adian mengaku tidak tahu kapan momentum yang tepat untuk Megawati memerintahkan Fraksi PDI Perjuangan DPR.
“Enggak tahu, enggak tahu, tapi tanggal berapa tanggal berapa gitu kan maksud lu kan? Kagak tahulah. Tapi nanti kan akan disampaikan ketika mau melangkah pasti disampaikan ke kita kok,” ujar Adian ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Baca: Menakar peluang penggunaan hak angket untuk usut dugaan kecurangan Pemilu 2024
Wacana penggunaan hak angket digulirkan capres yang didukung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo untuk menyikapi kecurangan di Pemilu 2024.
Sejumlah partai, termasuk partai koalisi Perubahan yang mendukung Anies-Muhaimin sebelumnya sudah menyatakan siap mendukung penggunaan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 ini
Bahkan PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa telah menyusun naskah akademik hak angket Pemilu 2024 ini.
Baca: Beda hak interpelasi dan hak angkt untuk usut dugaan kecurangan Pemilu 2024
Namun, hingga Senin (25/3/2024) hari ini belum ada perkembangan signifikan terkait hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 ini.
Leave a Reply