ruangkota

Tag: pendidikan

  • Cek Fakta: Kuliah Gratis di Negara-negara Eropa Utara Karena Pajak Tinggi

    Cek Fakta: Kuliah Gratis di Negara-negara Eropa Utara Karena Pajak Tinggi

    7cloud.asia – Menanggapi permintaan publik yang sering muncul terkait fasilitas pendidikan hingga kuliah gratis seperti di negara-negara Eropa Utara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ini karena pajak tinggi.

    Menurut Sri Mulyani, negara-negara Eropa Utara, atau biasa disebut negara Nordik, dapat memberikan kuliah gratis karena pajak di negara-negara tersebut mencapai 70 persen.

    “Aku pernah teman di Bank Dunia, dia dari Finlandia. Saya tanya, how much tax you pay? Oh, around 70%. Jadi kalau kamu dapet 100.000 dolar, kamu cuma dapet 30.000 dolar? Iya, tutur dia,” Kata Sri Mulyani dalam seminar nasional Jesuit Indonesia, di Jakarta, Kamis (30/5/2024).

    Untuk memeriksa kebenaran pernyataan Sri Mulyani tersebut, The Conversation Indonesia berkolaborasi dengan Benni Yusriza Hasbiyalloh, dosen Universitas Paramadina yang juga alumni salah satu kampus di Eropa Utara dan Alexander Michael Tjahjadi, peneliti dan Affiliate Sustainable Growth Lab, Think Policy.

    Menurut Benni dan Michael, pernyataan Sri Mulyani benar tapi berlebihan

    Menurut Benni, pernyataan tingginya tarif pajak di negara-negara Nordik untuk mendanai layanan sosial mereka yang luas, termasuk pendidikan gratis, pada dasarnya benar, tetapi berlebihan.

    Baca: Sesat pikir soal Orde Baru

    Negara-negara seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia, memang mengenakan tarif pajak penghasilan pribadi (PPh) yang tinggi, tetapi biasanya berkisar antara 38% hingga 56%, tidak mencapai 65-70persen seperti yang disebutkan.

    Sebagai contoh, data Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mencatat bahwa Denmark memiliki tarif pajak PPh teratas yaitu sekitar 55,5%, Swedia 52,2%, dan Norwegia 47,4% pada tahun 2022.

    Sedangkan Finlandia berada di ranking 19 negara OECD dalam sistem perpajakan dan memiliki PPh sebesar 51,4persen, jauh di atas rata-rata OECD sebesar 42,5persen pada tahun 2023.

    Michael mendukung hal ini dengan mengatakan bahwa pernyataan Sri Mulyani tersebut benar jika dilihat dari sisi pajak progresif, bukan rasio dari pajaknya sendiri.

    Negara-negara Eropa Utara memang mendanai kesejahteraan sosial, termasuk pendidikan tinggi gratis, melalui tarif pajak tinggi yang digabungkan dengan kontribusi signifikan dari pajak pertambahan nilai (PPn) dan kontribusi jaminan sosial.

    Rata-rata PPn untuk negara-negara Nordik adalah 25persen, dan kontribusi yang beragam sesuai dengan kota tempat pekerja menetap.

    Baca: Permendikbud soal PTN-BH digugat karena dinilai picu lonjakan biaya kuliah

     

    Sebagai contoh, jika bekerja di Swedia, pekerja yang mendapatkan pendapatan di bawah ambang batas SEK598.500 (sekitar Rp938 juta) per tahun, akan dikenakan pajak penghasilan berkisar 29-35persen, sesuai dengan tempat tinggal dari pekerja.

    Jika melebihi ambang batas, akan dikenakan tambahan 20persen pajak penghasilan yang ditarik ke negara.

    Potongan lain juga dikenakan seperti potongan gereja jika menganut agama kristen/katolik, dan potongan pemakaman yang jumlahnya bervariasi di setiap kota.

    Lantas bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Jika dibandingkan, tarif pajak di Eropa Utara cukup besar dan kebanyakan negara mendapatkan pendapatan dari PPh.

    Sementara di Indonesia, terlalu banyak sektor informal yang tidak masuk dalam pemasukan negara berupa pajak.

    Di sisi lain, pajak pendapatan bukan satu-satunya bagian dari struktur pajak yang ada. Terdapat beragam sumber pembiayaan negara yang lain.

    Baca: PTN-BH dinilai picu lonjakan biaya kuliah

     

    PPh hanya mencakup 29persen dari penerimaan utama Finlandia. Salah satu sumber lainnya adalah PPn yang mencakup 33,7persen.

    Finlandia juga memiliki rasio pajak sebesar 43persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), sedangkan Indonesia hanya 10,9persen terhadap PDB.

    Finlandia juga memiliki proporsi pendapatan 30persen terhadap pendapatan seluruh pajak, sedangkan Indonesia hanya 9persen.

    Artinya, beban pajak keseluruhan di negara-negara Eropa Utara memang besar. Ini memungkinkan mereka untuk menawarkan layanan publik yang luas, menciptakan tingkat kepercayaan sosial dan efisiensi institusional yang tinggi.

    Namun, kita perlu lebih jeli dalam melihat argumen dari Sri Mulyani, terutama mengenai pajak.

    Sebab, sistem pajak di negara maju tidak bisa serta merta dibandingkan dengan negara yang masih memiliki sektor informal yang besar, seperti Indonesia.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

  • Hanya 3 Provinsi yang Menyiapkan 20 Persen APBD untuk Sektor Pendidikan

    Hanya 3 Provinsi yang Menyiapkan 20 Persen APBD untuk Sektor Pendidikan

     

    7cloud.asia – Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf Macan Effendi menyayangkan masih banyaknya provinsi yang tidak melaksanakan mandat konstitusi untuk menganggarkan 20 persen APBD untuk sektor pendidikan.

    Data dari Kemendagri mengatakan dari 34 provinsi hanya 3 provinsi yang menyiapkan 20 persen anggaran untuk pendidikan.

    Yang lainnya masih di bawah 20 persen, bahkan ada beberapa provinsi yang hanya mengalokasikan 3 persen dari APBD untuk pendidikan. Hal ini menyebabkan kualitas masyarakat di provinsi tersebut rendah.

    ”Ini tanggung jawab kita bersama mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia,” ungkap Dede saat memimpin Kunjungan Spesifik Panja Pembiayaan Pendidikan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/7/2024).

    Dede menyatakan bahwa Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan tengah memperjuangkan pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih baik.

    Baca: Bahayanya jika negara abaikan pemberdayaan human capital

    Hal ini agar amanat konstitusi bahwa sebesar 20 persen dari APBN dan APBD benar-benar dialokasikan untuk pendidikan.

    Hal itu guna mendukung tercapainya akses, kualitas, dan relevansi pendidikan demi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu meluruskan komitmen politik mereka dalam penggunaan anggaran pendidikan.

    Selain mandatory spending 20 persen, pemerintah pusat juga mengalokasikan 52 persen ke daerah melalui transfer Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dan DAK non-fisik.

    Tahun 2024, alokasi anggaran pendidikan mencapai 665 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 52 persen (Rp346,5 triliun) dialokasikan ke daerah melalui DAU dan DAK.

    “Tetapi Kemendikbud tidak memiliki data tentang penggunaan dana tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa meskipun ada anggaran mungkin penempatannya tidak tepat,” tuturnya.

    Baca: Mahasiswa UGM gugat Permendikbud yang membuat biaya kuliah mahal

    Dede mengaku mendapat laporan tentang penggunaan anggaran pendidikan di daerah yang malah digunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan yang disebut sebagai sarana penunjang pendidikan.

    Sehingga, nomenklatur dan tujuan anggaran menjadi banyak dan rancu yang berdampak pada output-nya tidak jelas.

    Dia menegaskan, hal ini harus diaudit karena peruntukan anggaran pendidikan harus jelas. Karena tujuan dari anggaran pendidikan bukanlah untuk membangun infrastruktur seperti jalan.

    “Tetapi untuk memastikan siswa menjadi cerdas dan paham, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dan meningkatkan grade siswa sesuai dengan perkembangan zaman,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

    Pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih transparan ini penting karena Indonesia akan memasuki fase bonus demografi.

    Namun demikian, masih ada waktu hingga tahun 2040 untuk mengoptimalkan peran dunia pendidikan guna mendukung penyiapan sumber daya manusia (SDM) unggul dan produktif.

  • Jumlah Sekolah Negeri Terbatas, DPR: Bangun Jembatan dan Jalan Saja Bisa

    Jumlah Sekolah Negeri Terbatas, DPR: Bangun Jembatan dan Jalan Saja Bisa

    7cloud.asia – Anggota Komisi X DPR Lisda Hendrajoni menyoroti masih adanya beberapa persoalan pendidikan di Indonesia yang belum tertangani dengan baik.

    Salah satunyanya adalah masih adanya ketimpangan pendidikan di kota besar dan daerah pedalaman, juga ketimpangan antara sekolah favorit dan bukan favorit.

    Lisda menegaskan, hal tersebut harus menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

    Pemerintah diminta tak hanya menambah jumlah sekolah, tetapi juga meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan secara merata dan memadai.

    Baca: Hanya 3 provinsi yang alokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan

    Lisda mempertanyakan komitmen pemerintah di sektor pendidikan ini. Persoalannya saat ini, ujarnya, bagaimana peran negara hadir? Adakah niat baiknya atau tidak? 

    ”Apakah dalam hal ini negara mampu membangun sekolah, memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru kita?” ujar Lisda kepada Parlementaria usai melakukan Kunjungan Kerja Komisi X ke Banda Aceh, Jumat (12/7/2024).

    Lisda menegaskan, sekolah dan guru-guru yang mempunyai kualitas baik menjadi investasi masa depan bangsa ini. Sumber daya manusia jauh lebih penting dibanding infrastruktur.

    ”Sedangkan untuk membangun jembatan dan jalan tol saja, pemerintah bisa,” cetusnya.

    Lebih lanjut Politisi Fraksi NasDem ini menjelaskan, saat ini yang terjadi di lapangan adalah bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin berkurang jumlah sekolahnya.

    Baca: Ini bahayanya jika negara abaikan pendidikan

    Dengan kondisi seperti ini akan mengakibatkan semakin tinggi pendidikan, semakin banyak anak yang kesulitan mengakses sekolah negeri.

    Permasalahan seperti ini, tegasnya, sudah seharusnya menjadi kewajiban negara agar bagaimana anak-anak harus di Indonesia bisa bersekolah semua.

    “Kalau seperti ini (jumlah sekolah terbatas) berarti pemerintah mempersiapkan anak-anak kita untuk tidak bersekolah, dan tidak mendapatkan hak pendidikan. Ini betul-betul sudah melanggar konstitusi,” ujarnya.

    Konstitusi, lanjutnya, mengamanatkan pemerintah untuk hadir dalam upaya mencerdaskan seluruh anak bangsa merupakan amanat UUD 1945. Maka itu negara wajib hadir dan turun tangan mewujudkan pendidikan untuk semua warganegara ini.

  • Peran Penting Pendidikan dalam Perjuangan Melawan Perubahan Iklim

    Peran Penting Pendidikan dalam Perjuangan Melawan Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Perjuangan melawan perubahan iklim bukan hal mudah, dan pendidikan lingkungan hidup diyakini sangat penting untuk memenangkan perjuangan ini.

    Tanpa pendidikan lingkungan hidup, para pemimpin masa depan tidak akan mampu mengatasi tantangan lingkungan hidup yang akan dihadapi dunia.

    Pendidikan lingkungan akan mendukung program pembelajaran dan mendukung generasi muda yang terlibat dalam aktivisme siswa.

    Pendidikan lingkungan dan cara mengatasi perubahan iklim di ruang kelas dapat membawa perubahan nyata dalam upaya melawan perubahan iklim.

    Survei terbaru menunjukkan bahwa masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memandang perubahan iklim sebagai ancaman.

    Dan, saat ini, sebagian besar orang memandang perubahan iklim sebagai ancaman besar terhadap planet kita.

    Baca Juga: The Earth Prize: Kiprah Anak Muda Berkontribusi Hadang Perubahan Iklim

    Namun, mempromosikan pendidikan lingkungan hidup di sekolah bisa jadi rumit. Di beberapa negara, perubahan iklim dipandang sebagai isu “politik” yang bersifat bipartisan dan banyak badan pendidikan yang menentang sepenuhnya pendidikan iklim.

    Lebih banyak hal yang harus dilakukan untuk memastikan generasi muda memiliki akses terhadap pendidikan lingkungan hidup.

    Pendidikan iklim yang baik akan memberikan para pengambil keputusan di masa depan keterampilan yang mereka perlukan untuk mengadvokasi alam, melindungi lingkungan yang rentan, dan memitigasi dampak pemanasan global.

    Pentingnya Pendidikan Lingkungan Hidup
    Pendidikan sering diabaikan dalam upaya melawan perubahan iklim. Meskipun perubahan kebijakan dan komitmen global diperlukan untuk mencegah pemanasan global semakin parah, peningkatan pendidikan adalah langkah pertama untuk mencapai tujuan kita.

    Pendidikan lingkungan hidup juga dapat membantu meringankan kecemasan terhadap perubahan iklim yang sering didefinisikan sebagai “ketakutan kronis terhadap dampak buruk lingkungan hidup”.

    Kondisi ini mungkin diperburuk oleh kurangnya pemahaman terhadap sumber daya pendidikan yang secara jelas menjelaskan mekanisme di balik pemanasan global untuk melakukan sesuatu terhadap perubahan iklim.

    Baca Juga: Pakar Perubahan Iklim Claudia Sheinbaum Terpilih Jadi Presiden Meksiko, Bagaimana Kebijakan Iklimnya?

    Pendidikan lingkungan dapat membantu para siswa merasa berdaya dan menumbuhkan apresiasi yang lebih besar terhadap sumber daya bumi.

    Pendidikan lingkungan hidup juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan pemecahan masalah.

    Dan, ini sangat penting karena siswa harus mampu mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan sosial, ekonomi, dan ekologi.

    Upaya dan aktivisme global sering kali sangat bergantung pada pemahaman menyeluruh mengenai isu tersebut dan kemampuan untuk meyakinkan pihak lain bahwa sesuatu harus dilakukan.

    Peningkatan dalam pendidikan publik juga dapat meningkatkan rasa kepedulian dan membantu upaya konservasi. Secara khusus, program pendidikan lingkungan dapat membuat perbedaan nyata bagi para peneliti yang melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan.

    Contohnya adalah program publik baru-baru ini seperti Planet Earth II dan Wild Isles dari BBC berdampak signifikan terhadap para peneliti di Universitas Exeter di Inggris.

    Berkaca pada program publik tersebut, Profesor Callum Roberts menyatakan bahwa “Inggris sekarang harus memberikan perlindungan yang tulus untuk satwa liar,” dan harus fokus pada pembangunan ketahanan terhadap perubahan iklim.

    Sumber: earth.org

  • Penjurusan di SMA Dihapus: Ini Tantangan yang Harus Diatasi Pemerintah

    Penjurusan di SMA Dihapus: Ini Tantangan yang Harus Diatasi Pemerintah

    7cloud.asia – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah memutuskan untuk menghapus jurusan IPA, IPS, dan bahasa di sekolah menengah atas (SMA) mulai tahun ajaran 2024/2025.

    Keputusan menghapus jurusan di SMA ini merupakan bagian dari penerapan Kurikulum Merdeka yang sekarang menjadi kurikulum nasional.

    Kurikulum Merdeka menawarkan berbagai pilihan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang dioptimalkan dan memberikan siswa waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensi mereka.

    Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo menjelaskan bahwa siswa akan mendapatkan berbagai manfaat dari penghapusan jurusan ini.

    Misalnya, seorang siswa yang tertarik pada bidang IPA dan berencana melanjutkan studi ke program teknik sekarang dapat memilih untuk menghabiskan jam pelajaran mereka pada Matematika tingkat lanjut dan Fisika tanpa harus mengambil Biologi.

    Baca: Kemendikbud hapus jurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA

    Lalu, persiapan seperti apa yang dibutuhkan pemerintah untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan mulus?

    Dalam episode SuarAkademia terbaru, The Conversation berdiskusi dengan Wendi Wijarwadi, PhD Candidate dari University of New South Wales, Australia.

    Wendi mengatakan kebijakan ini merupakan modifikasi dari kurikulum yang sudah berjalan, bukan penghapusan jurusan.

    Modifikasi terutama dilakukan dalam pengenalan sistem yang lebih fleksibel yang memungkinkan siswa untuk memilih mata pelajaran berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan belajar mereka.

    Wendi menjelaskan bahwa kurikulum baru memungkinkan lebih banyak fleksibilitas. Manfaat dari sistem baru ini, menurut Wendi, adalah pembelajaran yang lebih sesuai konteks, peserta didik dapat bertanggung-jawab pada pilihannya.

    Baca: Pemerintah jor-joran bangun infrastruktur tapi jumlah sekolah kurang

    Namun, Wendi mengingatkan sistem baru ini juga memerlukan keterlibatan dan kolaborasi aktif antara orang tua dan guru serta manajemen sumber daya.

    Permasalahan seperti ketersediaan guru yang berkualitas di sekolah untuk membimbing murid agar mendapatkan hasil yang optimal, peran orang tua dalam mengarahkan peserta didik untuk pemilihan pelajaran yang diambil.

    Selain itu juga fasilitas yang tersedia di sekolah untuk mengakomodasi kepentingan seluruh siswa, perlu diperhatikan secara serius agar kebijakan ini bisa berjalan maksimal.

    Wendi juga menekankan pentingnya keberlangsungan dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan dalam jangka panjang.

    Berkaca dari pengalaman yang pernah terjadi, pergantian kurikulum sering terjadi ketika pemerintah memasuki masa pergantian kekuasaan.

    Karena itu, Wendi menegaskan, kurikulum pendidikan di Indonesia perlu direncanakan dengan orientasi jangka panjang agar tidak membingungkan pelaksana pendidikan, orang tua, hingga murid.

    Sumber: The Conversation

     

     

  • Masalah Pendidikan Perubahan Iklim di Indonesia Belum Tepat Sasaran (1)

    Masalah Pendidikan Perubahan Iklim di Indonesia Belum Tepat Sasaran (1)

    7cloud.asia – Perubahan iklim dianggap sebagai ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup umat manusia di abad ke-21.

    Dampak perubahan iklim tidak hanya berhubungan dengan permasalahan lingkungan tetapi juga dengan permasalahan sosial dan ekonomi.

    Indonesia adalah salah satu negara yang berisiko tinggi terkena dampak perubahan iklim. Sialnya, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak siap menghadapi dampak tersebut.

    Pada saat yang bersamaan, Indonesia sudah merasakan berbagai fenomena akibat perubahan iklim, seperti banjir dan kekeringan yang berkepanjangan, pergeseran pola curah hujan, peningkatan suhu, dan naiknya permukaan air laut.

    Komunitas internasional melalui UNESCO menyepakati bahwa salah satu cara untuk memersiapkan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim, terutama generasi muda, adalah melalui pendidikan.

    Baca: Agar pendidikan memberi solusi bagi perubahan iklim

    Pendidikan perubahan iklim (Climate change education/CCE) dikumandangkan oleh UNESCO sebagai pendidikan formal, non-formal, dan informal yang membantu orang-orang memahami dan menghadapi dampak dari krisis iklim.

    Pendidikan perubahan iklim juga memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dibutuhkan.

    Penelitian yang dilakukan Kelvin Tang (Kandidat PhD di University of Tokyo) tentang posisi dan kondisi pendidikan perubahan iklim di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan perubahan iklim di Indonesia belum menjadi prioritas baik dari segi kebijakan perubahan iklim maupun kebijakan pendidikan.

    Dalam tulisannya yang telah terbit di The Conversation, Kelvin menemukan terdapat ketidaksinkronan gagasan pendidikan perubahan iklim di dalam kedua kebijakan tersebut.

    Dalam penelitiannya, Kelvin menggunakan analisis tematik 20 teks kebijakan perubahan iklim seperti Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim) dan 12 teks kebijakan pendidikan seperti Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka) di Indonesia.

    Baca: Perubahan iklim memicu panas ekstrem di perkotaan

    Kelvin juga mewawancarai 17 ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, dan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

    Penelitian Kelvin menemukan tiga fakta penting, yang diulas secara bersambung dalam tiga tulisan terpisah

    Pendidikan perubahan iklim masih termarginalkan
    Kebijakan perubahan iklim dan kebijakan pendidikan memang menjelaskan pentingnya pendidikan perubahan iklim.

    Namun, pendidikan perubahan iklim masih sangat termarginalkan dalam kedua kebijakan tersebut baik secara kuantitas maupun kualitas.

    Fokus pendidikan perubahan iklim sering kali mengabaikan inisiatif pendidikan yang lebih luas, termasuk yang menarget anak-anak dan masyarakat umum.

    Perwakilan dari Direktorat Mitigasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa, “masalahnya adalah jejak karbon masyarakat belum diperhitungkan, belum diukur. Jadi, kita tidak bisa memosisikan mereka sebagai pelaksana aksi dalam konteks yang lebih jelas”.

    Baca: Emisi gas rumah kaca memicu gelombang panas semakin ekstrem

    Akibatnya, pelaksanaan pendidikan perubahan iklim lebih banyak melalui jalan nonformal, seperti pelatihan atau lokakarya. Ini ditujukan kepada pihak-pihak bersangkutan, seperti staf pemerintahan dan sektor swasta strategis.

    Namun, pemerintah Indonesia mengakui bahwa akurasi pencatatan tersebut masih dipertanyakan karena tidak adanya sistem yang mencatat, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan dan hasilnya.

    Selain itu, dengan sistem pendidikan desentralisasi, setiap daerah maupun sekolah dapat menentukan sendiri isu pendidikan yang menjadi prioritas.

    Dinas pendidikan daerah maupun sekolah-sekolah berlomba mengajukan mata pelajaran maupun topik untuk menjadi prioritas seperti pendidikan kewarganegaraan, bahasa daerah, dan pendidikan agama.

    Ini sering kali menghalangi isu pendidikan perubahan iklim menjadi topik prioritas di suatu daerah.

    Integrasi isu perubahan iklim juga masih termarginalkan dalam mata pelajaran sains.

    Terminologi ‘pemanasan global’ dan ‘perubahan iklim’ dalam kebijakan pendidikan, misalnya, hanya dapat ditemukan secara masif dalam dokumen-dokumen yang diterbitkan pada 2022, bersamaan dengan pemberlakuan Kurikulum Merdeka.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, penulis: Kelvin Tang (Kandidat PhD di University of Tokyo)

  • Masalah Pendidikan Perubahan Iklim di Indonesia Kurangnya Sinergi Antarkebijakan (2)

    Masalah Pendidikan Perubahan Iklim di Indonesia Kurangnya Sinergi Antarkebijakan (2)


    ruangkotacom – Perubahan iklim dianggap sebagai ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup umat manusia di abad ke-21.

    Dunia melalui UNESCO menyepakati bahwa salah satu cara untuk memersiapkan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim, terutama generasi muda, adalah melalui pendidikan.

    Pendidikan perubahan iklim (Climate change education/CCE) dikumandangkan oleh UNESCO sebagai pendidikan formal, non-formal, dan informal yang membantu orang-orang memahami dan menghadapi dampak dari krisis iklim.

    Pendidikan perubahan iklim juga memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dibutuhkan.

    Penelitian yang dilakukan Kelvin Tang (Kandidat PhD di University of Tokyo) tentang posisi dan kondisi pendidikan perubahan iklim di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan perubahan iklim di Indonesia belum menjadi prioritas baik dari segi kebijakan perubahan iklim maupun kebijakan pendidikan.

    Baca: Masalah dalam pendidikan perubahan iklim di Indonesia

    Dalam tulisannya yang telah terbit di The Conversation, Kelvin menemukan terdapat ketidaksinkronan gagasan pendidikan perubahan iklim di dalam kedua kebijakan tersebut.

    Penelitian Kelvin menemukan tiga fakta penting terkait pendidikan perubahan iklim. Poin kedua temuan Kelvin adalah kurangnya sinergi antarkebijakan

    Definisi dan tujuan pendidikan perubahan iklim dalam kebijakan perubahan iklim dan kebijakan pendidikan di Indonesia masih berbeda.

    Kebijakan perubahan iklim menggunakan gagasan capacity building’ (pembangunan kapasitas) yang menitikberatkan pada keterampilan teknis penanganan perubahan iklim.

    Fokus pendidikan perubahan iklim dalam kebijakan perubahan iklim adalah pendidikan nonformal melalui pelatihan-pelatihan.

    Baca: Agar pendidikan memberi solusi menghadapi perubahan iklim

    Sehingga, pembangunan kapasitas tertuju terutama ke staf pemerintahan dan sektor swasta yang berhubungan dengan lima sektor pengendalian perubahan iklim, yaitu sektor energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, serta kehutanan dan penggunaan lahan.

    Sementara itu, kebijakan pendidikan memiliki gagasan agen perubahan dalam mengatasi perubahan iklim.

    Melalui pendidikan perubahan iklim, kebijakan pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan individu-individu yang memiliki landasan moral dan karakter yang kuat serta menghormati lingkungan.

    Individu-individu ini kemudian diharapkan dapat menerjemahkan nilai-nilai etika mereka ke dalam tindakan nyata, sehingga dapat berkontribusi pada strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang efektif.

    Kurangnya sinergi dari tujuan kedua kebijakan di atas mengakibatkan program-program pendidikan perubahan iklim tidak efektif.

    Baca: Indonesia masuk 30 negara yang rentan terdampak perubahan iklim

    Padahal, selain meningkatkan efektivitas dari segi implementasi maupun pemanfaatan sumber daya, kebijakan yang bersinergi juga akan memudahkan pemantauan dan evaluasi dampak dari inisiatif pendidikan perubahan iklim.

    Pendekatan pendidikan Jepang untuk pembangunan berkelanjutan (Education for sustainable development/ESD), contohnya, menunjukkan kebijakan yang selaras.

    Pemerintah Jepang telah mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan ke dalam kurikulum nasionalnya, memastikan bahwa siswa belajar tentang aspek keberlanjutan dalam berbagai mata pelajaran.

    Siswa mempelajari pentingnya hemat listrik sebagai aksi konsumsi berkelanjutan. Ini selaras dengan kebijakan nasional Jepang yang mengutamakan efisiensi energi untuk meredam perubahan iklim.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, penulis: Kelvin Tang (Kandidat PhD di University of Tokyo)

  • Masalah Pendidikan Perubahan Iklim di Indonesia: Didominasi Aspek Ekonomi (3)

    Masalah Pendidikan Perubahan Iklim di Indonesia: Didominasi Aspek Ekonomi (3)

    7cloud.asia – Perubahan iklim dianggap sebagai ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup umat manusia di abad ke-21.

    Dunia melalui UNESCO menyepakati bahwa salah satu cara untuk memersiapkan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim, terutama generasi muda, adalah melalui pendidikan.

    Pendidikan perubahan iklim (Climate change education/CCE) dikumandangkan oleh UNESCO sebagai pendidikan formal, non-formal, dan informal yang membantu orang-orang memahami dan menghadapi dampak dari krisis iklim.

    Pendidikan perubahan iklim juga memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dibutuhkan.

    Penelitian yang dilakukan Kelvin Tang (Kandidat PhD di University of Tokyo) tentang posisi dan kondisi pendidikan perubahan iklim di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan perubahan iklim di Indonesia belum menjadi prioritas baik dari segi kebijakan perubahan iklim maupun kebijakan pendidikan.

    Baca: Masalah pendidikan perubahan iklim di Indonesia (1)

    Dalam tulisannya yang telah terbit di The Conversation, Kelvin menemukan terdapat ketidaksinkronan gagasan pendidikan perubahan iklim di dalam kedua kebijakan tersebut.

    Penelitian Kelvin menemukan tiga fakta penting terkait pendidikan perubahan iklim. Poin ketiga temuan Kelvin adalah dominasi aspek ekonomi dalam kebijakan perubahan iklim.

    Pertimbangan ekonomi yang mendominasi wacana kebijakan sering kali membayangi aspek pendidikan dan lingkungan dari pendidikan perubahan iklim. Ini berpotensi memarginalkan pendidikan perubahan iklim dalam domain kebijakan.

    Di Indonesia, strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

    Proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan kawasan industri sering kali diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Baca: Masalah pendidikan perubahan iklim di Indonesia (2)

    Meskipun proyek-proyek ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja, mereka juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi, peningkatan emisi karbon, dan degradasi ekosistem.

    Dalam konteks ini, pendidikan tentang dampak lingkungan dari proyek-proyek tersebut sering kali diabaikan atau dianggap kurang penting dibandingkan dengan manfaat ekonominya.

    Akibatnya, pemahaman masyarakat tentang dampak lingkungan dari proyek-proyek pembangunan ini tetap rendah.

    Fokus ekonomi dalam kebijakan perubahan iklim dan kebijakan pendidikan memang penting bagi Indonesia. Namun, porsi penyampaiannya perlu diseimbangkan dengan penanganan dan pendidikan perubahan iklim.

    Pendidikan perubahan iklim juga dapat menjadi alat untuk memperkenalkan permasalahan rumit seperti dampak pembangunan ke lingkungan untuk meningkatkan pemikiran kritis para pelajar.

    Baca: Agar pendidikan memberi solusi bagi perubahan iklim

     

  • Masalah Pendidikan Perubahan Iklim di Indonesia: Praktik Baik yang Telah Dilakukan

    Masalah Pendidikan Perubahan Iklim di Indonesia: Praktik Baik yang Telah Dilakukan

    7cloud.asia – Penelitian yang dilakukan Kelvin Tang (Kandidat PhD di University of Tokyo) tentang posisi dan kondisi pendidikan perubahan iklim di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan perubahan iklim belum menjadi prioritas baik dari segi kebijakan perubahan iklim maupun kebijakan pendidikan.

    Dalam tulisannya yang telah terbit di The Conversation, Kelvin menemukan terdapat ketidaksinkronan gagasan pendidikan perubahan iklim di dalam kedua kebijakan tersebut.

    Penelitian Kelvin menemukan tiga fakta penting tentang pendidikan perubahan iklim di Indonesia, yakni pendidikan perubahan iklim masih termarginalkan, masih kurangnya sinergi antarkebijakan serta pendidikan perubahan iklim masih didominasi nilai ekonomi

    Temuan Kevin di atas menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak akan kebijakan yang terkoordinasi antara tujuan perubahan iklim dan pendidikan.

    Harapannya, desain dan implementasi pendidikan perubahan iklim dapat berjalan secara selaras dan efektif di Indonesia.

    Baca: Masalah pendidikan perubahan iklim di Indonesia1

    Saat ini, usaha-usaha ke arah sana mulai tampak. Salah satunya lewat Inisiatif seperti Kurikulum Merdeka versi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Program Adiwiyata.

    Kebijakan yang dirumuskan Kementerian Lingkungan Hidup, menunjukkan bahwa ada upaya untuk memasukkan pendidikan perubahan iklim ke dalam sistem pendidikan formal.

    Kurikulum Merdeka dirancang untuk pembelajaran yang lebih fleksibel, sehingga memungkinkan integrasi topik-topik perubahan iklim ke dalam berbagai mata pelajaran.

    Kurikulum Merdeka juga memuat Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

    Program lintas disiplin ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk ‘mengalami pengetahuan’ melalui proyek-proyek observasi lingkungan sekitar dan mencari solusi terhadap masalah yang ditemukan.

    Baca: Masalah pendidikan perubahan iklim di Indonesia 2

    Salah satu topik dari P5 adalah ‘Gaya Hidup Berkelanjutan’.

    Sementara itu, Program Adiwiyata juga dapat mendorong sekolah-sekolah yang berpartisipasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan siswa.

    Sekolah juga dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran berdasarkan tanggung jawab mereka untuk melestarikan lingkungan alam dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

    Pendidikan perubahan iklim yang ditujukan kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda, menjadi sangat penting untuk memersiapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang diprediksi akan lebih ekstrem pada beberapa dekade mendatang.

    Hal ini menekankan perlunya pengarusutamaan pendidikan perubahan iklim di dalam pendidikan formal di Indonesia.

    Baca: Masalah pendidikan perubahan iklim di Indonesia 3

    Indonesia dapat memulai langkah awal dengan membuat kebijakan khusus mengenai desain dan implementasi pendidikan perubahan iklim yang holistik dan selaras, tidak tumpang tindih.

    Misi ini dapat tercapai dengan adanya peran yang jelas bagi instansi mana yang bertanggungjawab atas pendidikan perubahan iklim dalam pendidikan formal Indonesia.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, penulis: Kelvin Tang (Kandidat PhD di University of Tokyo)

  • Di Melbourne, Pendidikan Lingkungan Hidup Jadi Pusat Perhatian Siswa Sejak SD

    Di Melbourne, Pendidikan Lingkungan Hidup Jadi Pusat Perhatian Siswa Sejak SD

    7cloud.asia – Sejumlah percakapan tentang lingkungan terjadi di antara para siswa SD Harkaway di Melbourne. Mereka sedang membahas tentang level kebakaran semak serta kit evakuasi di sekolah.

    Di sekolah itu, lingkungan hidup setempat menjadi pusat perhatian mereka.
    Ekologi laut, misalnya, diajarkan oleh siswa dari kelas yang lebih tinggi ke adik-adik kelasnya.

    Satwa liar asli juga dipelajari, dan kesehatan sungai kecil di dekat sekolah dipantau oleh para siswa.

    Bagi kepala SD Harkaway, Leigh Johnson, yang penting adalah para siswa dapat menjadi lebih ahli lagi mengenai lingkungan.

    Kami, ujarnya, menginginkan anak-anak kami memiliki gagasan luar biasa mengenai berbagai hal yang dapat mereka lakukan untuk membantu lingkungan mereka, untuk membantu masa depan planet, untuk memperoleh pemahaman itu,

    “Lalu melakukan hal-hal terkait itu yang dapat benar-benar membuat mereka bergairah dan penuh harapan mengenai masa depan mereka,” jelas Leigh Johnson.

    Baca: Pendidikan perubahan iklim di Indonesia

    Tetapi pendekatan ini tidak diterapkan oleh semua sekolah. Kurikulum nasional Australia diperbarui pada tahun 2022 untuk meningkatkan penekanan pada pendidikan mengenai perubahan iklim.

    Tetapi, para peneliti mengatakan para guru berhati-hati dalam memasukkan topik tersebut ke kelas mereka karena mereka menganggap topik itu terlalu kontroversial.

    Mellita Jones dari Australian Catholic University School of Education (Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Australia) mengatakan,

    “Ada sejumlah kepala sekolah dalam penelitian kami yang mengatakan, contohnya, ‘oh, perubahan iklim terlalu sulit, komunitas kami belum siap untuk itu’. Sebagian guru ada yang begitu saja menolak melakukannya.”

    Peta White dari Deakin University mengatakan ada peluang dalam kurikulum Australia untuk menjajaki topik perubahan iklim.

    Tetapi, lanjutnya, peluang tersebut tidak selalu wajib diambil, dan mereka juga tidak selalu memiliki sumber daya yang baik.

    Baca: Pendidikan perubahan iklim di Indonesia belum tepat sasaran

    Bagi Leigh Johnson, mendidik para siswa mengenai perubahan iklim pada dasarnya adalah mendidik mereka agar mampu mengatasi kecemasan yang terfokus pada ekologi. Johnson menambahkan,

    “Ada banyak gagasan yang saling bersaing mengenai apa tujuan sekolah. Tetapi jika kita dapat mengonsolidasikannya ke gagasan bahwa sekolah memberi anak-anak kebebasan, saya pikir masa depan berada di tangan yang baik.”

    Sementara itu seorang siswa, Ario Hassanzadeh berpendapat, “Saya pikir anak-anak punya hak untuk belajar hal-hal ini.”

    Menurut sebagian kalangan, pendidikan mengenai perubahan iklim harus diintegrasikan ke mata pelajaran utama sekolah untuk membantu para siswa mengatasi kecemasan yang mungkin mereka rasakan terkait topik itu.

    Akan tetapi para peneliti mengatakan pemanasan global dan topik terkait lainnya tidak dibahas para guru karena mereka khawatir akan reaksi negatif yang mungkin mereka hadapi.

    Sumber:VOAIndonesia