ruangkota

Tag: pendidikan

  • Sambut Hari Pendidikan Nasional, Komnas Perempuan Ingatkan Lembaga Pendidikan Belum Menjadi Ruang Aman

    Sambut Hari Pendidikan Nasional, Komnas Perempuan Ingatkan Lembaga Pendidikan Belum Menjadi Ruang Aman

    7cloud.asia – Menyambut Hari Pendidikan Nasional Komnas Perempuan menegaskan, pentingnya mewujudkan Kawasan Bebas Kekerasan, termasuk kekerasan seksual di lembaga pendidikan menjadi perhatian bersama.

    Berdasarkan data pengaduan ke Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kekerasan di ranah publik masih tinggi sebesar 1276 kasus, di mana kekerasan seksual sangat dominan. Salah satu dari ranah publik tersebut adalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan.

    Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 mendokumentasikan kekerasan pada lembaga pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya, dari 12 kasus menjadi 37 kasus, dengan bentuk kekerasan seksual meliputi, pencabulan, percobaan perkosaan, pelecehan verbal hingga kriminalisasi.

    Komisioner Komnas Perempuan, Alimatul Qibtiyah yang merupakan Ketua Subkom Pendidikan Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa sejumlah guru, dosen, dan tokoh agama yang berkiprah di dunia pendidikan turut menjadi pelaku kekerasan.

    Hal ini ironis karena mereka seharusnya menjadi pelindung di lembaga pendidikan, tauladan dan sekaligus perwakilan negara yang mana semestinya hadir sebagai duty bearer of rights (penanggung jawab hak-hak sipil) bagi peserta didik.

    Baca: Mengapa 2 Mei Diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional 

    Komnas Perempuan melihat kurangnya perspektif HAM dan gender, baik dalam kebijakan pendidikan atau di kalangan tenaga kependidikan sering kali menyebabkan terjadinya diskriminasi, intoleransi, dan kurangnya keberpihakan pada korban. 

    Komnas Perempuan mengapresiasi Gerakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lembaga pendidikan dengan adanya 125 (100%) Satgas PPKS Perguruan Tinggi Umum, 30 (52%) Komitmen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) untuk mewujudkan kampus bebas dari kekerasan seksual.

    “Kita juga apresiasi 12 Perguruan Tinggi Keagamaan Budha (100%) yang juga sudah berproses mewujudkan kampus bebas dari kekerasan,” imbuh Alim dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (2/5/2023).

    Komisioner lainnya Imam Nahe’i menuturkan bahwa bagi Komnas Perempuan perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) perlu menjadi momen untuk menguatkan upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dalam kerangka HAM yang berkeadilan gender dengan melibatkan seluruh ekosistem pendidikan.

    Baca: Mengenal ulama panutan Buya Hamka 

    Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Pasal 10 menyebutkan bahwa Negara-Negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan untuk menjamin bagi mereka hak-hak yang setara dengan laki-laki dalam bidang pendidikan dan khususnya untuk menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan.

    Lembaga pendidikan, katanya, merupakan institusi strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual.

    “Penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UU RI No. 20/2003 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan,” imbuh Nahe’i.

    Selain itu juga ada KMA No. 3/2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama harus menjadi rujukan dalam bentuk apa pun yang perlu dipahami oleh civitas akademika dan pembuat kebijakan di lembaga pendidikan

    Korban dan atau saksi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan perlu didukung untuk menjadi berani melaporkan kasus yang terjadi kepada lembaga layanan atau pihak yang terkait. 

    Baca: Mengapa Muhammadiyah sering berbeda soal 1 Syawal

    Komisioner Maria Ulfah menegaskan, lahirnya UU TPKS dan penguatan kebijakan terkait kekerasan seksual seperti Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, PMA No 73/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lembaga pendidikan, dan KMA No 3/2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama harus menjadi rujukan dalam menangani laporan kasus kekerasan seksual. 

    Mengakhiri pernyataan Komnas Perempuan, Maria Ulfah mengatakan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai leading sector harus memprioritaskan penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagaimana diamanatkan UU TPKS serta Peraturan turunan lainnya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk Lembaga Nasional HAM (LNHAM)

    “PP dan Perpres itu diharapkan rampung dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) tahun, agar UU TPKS bisa segera diimplementasikan,” tegasnya.

  • Pandemi Covid-19 Akibatkan Loss Learning Massal, Ini Dampaknya pada Mutu Angkatan Kerja

    Pandemi Covid-19 Akibatkan Loss Learning Massal, Ini Dampaknya pada Mutu Angkatan Kerja

    7cloud.asia – Pandemi Covid-19 yang membebat dunia selama 2 tahun menyebabkan perubahan besar dalam kebiasaan hidup sehari-hari. Di sector pendidikan, pandemi mengubah proses pembelajaran dari semula secara tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh secara daring.

    Ternyata perubahan ini memiliki dampak signifikan pada capaian para siswa. Sejumlah penelitian mengungkap, pembelajaran secara daring mengakibatkan motivasi belajar para siswa merosot.

    Keterbatasan interaksi, baik dengan guru maupun dengan sesama teman sekelas, membuat proses pembelajaran tidak berjalan optimal. Buruknya jaringan internet di sejumlah daerah serta penggunaan gawai yang tidak memadai memperburuk situasi ini. Pakar pendidikan menilai, situasi ini bisa memicu terjadinya learning loss secara massal.

    Baca: Apa yang diperjuangan buruh lewat Hari Buruh?

    Anda mungkin bertanya-tanya apa itu learning loss? Mengacu pada The Glossary of Education Reform, learning loss adalah satu kondisi di mana terjadi kehilangan atau keterbatasan pengetahuan dan kemampuan/ketrampilan yang dikaitkan dengan perkembangan akademis.

    Dengan kata lain learning loss adalah menurunnya kemampuan belajar akibat terhentinya proses pembelajaran. Karena itu learning loss juga bisa terjadi saat bencana alam maupun konflik berkepanjangan yang mengakibatkan terhentinya proses pembelajaran. Learning loss juga bisa menimpa anak yang tinggal di pedalaman tanpa fasilitas pendidikan yang memadai, anak yang sakit berkepanjangan, putus sekolah ataupun libur panjang.

    Saat pandemi, learning loss terjadi secara massal dalam skala luas. Karena pembelajaran jarak jauh secara daring dilakukan di hampir semua wilayah Indonesia dan dalam kurun waktu yang cukup lama yakni sekitar dua tahun.

    Baca: Seperti ini dampak gaya hidup konsumtif bagi lingkungan

    Lantas, apa dampak dari learning loss? Saat pandemic, learning loss bisa mengakibatkan pengetahuan dan ketrampilan siswa didik tidak sebaik sebelumnya. Contohnya, siswa kelas 2 SD yang seharusnya sudah lancar membaca, karena proses pembelajaran terhenti atau tidak berjalan optimal akhirnya belum lancar membaca. Kondisi ini mengakibatkan anak kesulitan memahami bacaan terkait mata pelajaran di kelas yang lebih tinggi.

    Proses pembalajaran yang tidak optimal bisa mengakibatkan siswa kesulitan belajar yang selanjutnya akan menurunkan kualitas pengetahuan kognisi, menurunnya penguasaan ilmu terapan dan ketrampilan siswa didik.

    Kondisi ini selanjutnya akan berimbas pada pembangunan pendidikan secara luas dan dunia kerja. Pasalnya angkatan kerja yang dihasilkan tidak sebaik sebelumnya atau lebih buruk, tidak memenuhi kebutuhan dunia kerja.

    Jika mengacu pada konsep aslinya, learning loss sebenarnya sudah lama terjadi di Indonesia akibat pengajaran yang kurang efektif sebagai dampak kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengan realitas atau kondisi yang ada.

    Baca: Tanpa langkah serius separuh bahasa di dunia bakal punah

    Dampak learning loss antara lain ditunjukkan oleh kualitas siswa didik Indonesia yang lebih rendah dibanding negara lain. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Indonesia Development Forum 2019 menyebut, kualitas sarjana di Indonesia setara dengan lulusan SMA di Denmark. Data yang dikutip dari laporan “The Need for a Pivot to Learning: New Data on Adult Skills from Indonesia itu juga menyebut kemampuan literasi generasi muda Jakarta (25-26 tahun) lebih rendah dari lulusan SMP di Denmark.

    Hal ini diperkuat dengan rendahnya skor PISA Indonesia yang antara lain mengukur kemampuan matematika dan literasi para siswa. Dari dalam negeri, banyak pelaku usaha mengeluhkan kualitas sarjana Indonesia yang tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja. Tidak sedikit angkatan kerja yang tak memahami masalah apalagi memecahkan masalah.

    Pertanyaannya, adakah cara efektif mengatasi learning loss? Jawabannya, ada. Namun, untuk meminimalisir dampak learning loss tak bisa melulu difokuskan lewat teknologi, Butuh penataan ulang kurikulum yang selaras dengan kondisi saat ini.

    Sudah saatnya pemerintah dan sekolah lebih serius menyusun proses pembelajaran yang mampu membuat siswa didik siap memauski dunia kerja dan bebas mencari ilmu ketimbang sekadar mengejar ijazah dan nilai semata.

    Baca: Komnas Perempuan ingatkan lembaga pendidikan belum menjadi ruang aman

    Para pelaku pendidikan harus terus-menerus memperbarui proses pembelajaran, sehingga efektif untuk mengembangkan kapasitas guru dan peserta didik. Pelajaran dan pengalaman yang terjadi selama pandemi maupun dalam kondisi normal akan menjadi masukan yang efektif guna pengembangan sistem pendidikan ke depan.

    Proses pembelajaran difokuskan pada pengajaran dan peningkatan keterampilan esensial yang dibutuhkan siswa untuk menempuh pendidikan tingkat lanjut dan memasuki dunia kerja. Untuk itu proses pembelajaran tak hanya menekankan pada pemahaman materi tetapi juga penguasaan makna.

    Ketiga dibutuhkan pengembangan kurikulum yang memberikan kebebasan bagi siswa didik untuk menemukan bidang yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Siswa didik harus didorong untuk bisa aktif mencari pengetahuan baru yang berguna.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

  • 3 Cara Agar Pendidikan Turut Memberi Solusi bagi Perubahan Iklim

    3 Cara Agar Pendidikan Turut Memberi Solusi bagi Perubahan Iklim

    Siswa SMAN 14 Semarang saat mengerjakan projek pembuatan pupuk organik di sekolah. Foto: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

    7cloud.asia – Sebagai generasi yang tinggal di Bumi di masa depan, anak-anak perlu menyadari situasi Bumi semakin genting akibat dampak perubahan iklim

    Pemanasan global sekitar 1,2° C sejak 150 tahun lalu mengakibatkan berbagai dampak buruk bagi kehidupan: cuaca ekstrem, kebakaran hutan, pemanasan laut, hingga penurunan keanekaragaman hayati. Sebagian dampak dari perubahan iklim di antaranya sudah kita rasakan.

    Perubahan suhu Bumi berisiko mengubah iklim lebih drastis lagi pada 2050. Efek dari perubahan iklim bisa lebih parah, dan anak-anaklah yang paling berisiko merasakannya.

    Baca juga: “Neraka pada 2050”: krisis iklim isu hidup mati bagi generasi muda

    Nah, pendidikan dapat menjadi pintu masuk bagi anak-anak untuk mengenali situasi dan risiko akibat perubahan iklim tersebut.

    Studi menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan yang berkualitas dapat meningkatkan kesadaran akan ancaman perubahan iklim, bukan hanya terhadap anak-anak, tapi juga sampai “menular” ke orang tua dan keluarga mereka.

    Peran ini krusial, terutama bagi Indonesia, yang hanya 47% penduduknya percaya bahwa pemanasan global terjadi akibat perbuatan manusia.

     

    Kami mencoba melakukan telaah singkat dokumen Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka yang diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dokumen ini adalah sekumpulan arahan materi dan kompetensi yang mesti dicapai siswa pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari usia dini hingga menengah.

    Secara umum, kami mendapati literasi perubahan iklim dan energi sudah tercantum pada sejumlah mata pelajaran di semua jenjang pendidikan, dengan berbagai kata kunci, di antaranya: pemanasan global, perubahan iklim, energi alternatif, dan energi terbarukan.

    Namun, arahan dalam berbagai Capaian Pembelajaran ini belum berhasil diterjemahkan menjadi sesuatu yang dekat dan relevan bagi murid. Sekolah sering mengambil contoh yang justru jauh, tidak relevan, dan parsial.

    Contohnya adalah ajakan untuk melakukan 3R (mengurangi, menggunakan ulang, mendaur ulang sampah) tanpa menelaah aspek konsumsi yang berkelanjutan di dalamnya. Ada juga target bagi siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk memahami teknologi pengolahan hasil dan pengujian mutu pertanian di tengah perubahan iklim.

    Realitasnya, tidak semua SMK tersebut memiliki fasilitas seperti laboratorium dan akses internet yang baik.

    Baca juga: Riset awal tunjukkan nilai kesadaran perubahan iklim Gen-Z di Indonesia sangat tinggi

    Indonesia perlu memperkuat pendidikan perubahan iklim di sekolah sejak dini. Menurut kami, setidaknya ada tiga langkah pembenahan yang perlu dilakukan oleh pemerintah maupun pihak sekolah.

    Harapannya, para siswa dapat mengetahui langkah-langkah terbaik sejak dini untuk menanggulangi dampak perubahan iklim, ataupun beradaptasi di ruang hidup masing-masing.

    1. Memperbanyak materi belajar tentang perubahan iklim

    Siswa saat mengunjungi kawasan ekowisata berbasis keanekaragaman hayati. (KLHK)

    Pemerintah perlu memperbanyak materi belajar tentang krisis iklim pada mata pelajaran dalam kurikulum.

    Kami mencoba melakukan telaah awal dokumen Capaian Pembelajaran dengan menggunakan kata kunci “perubahan iklim”. Hasilnya, istilah perubahan iklim disebutkan 64 kali, dan tercakup dalam 32 topik dalam mata pelajaran.

    Sayangnya, mayoritasnya (28 topik) adalah mata pelajaran SMK. Sisanya tersebar di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Padahal, jumlah SMK hanya sekitar 3,2% dari total 443 ribu sekolah di Indonesia.

    Oleh karena itu, agenda utama reformasi pendidikan di Indonesia harus memprioritaskan usaha untuk memberikan lebih banyak paparan tentang perubahan iklim kepada 96,8% sekolah lainnya.

    Upaya Kementerian Pendidikan (Kemdikbudristek) memadukan Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) patut diapresiasi sebagai langkah awal mengenali kondisi Bumi dan interaksinya dengan kehidupan manusia.

    Langkah selanjutnya adalah memperbanyak capaian pembelajaran perubahan iklim dalam IPAS sejak tingkat sekolah dasar (SD).

    Materi ini tak harus selalu seragam, tapi menyesuaikan dengan kondisi di setiap daerah. Misalnya, siswa SD di daerah pesisir akan lebih cepat menangkap fenomena abrasi ataupun ombak ganas sebagai imbas perubahan iklim dibandingkan siswa yang tinggal di dataran tinggi.

    Beberapa studi eksperimen menyimpulkan bahwa pembelajaran terkait isu perubahan iklim tepat dimulai pada usia SD (9-12 tahun). Pada usia ini, siswa dianggap sudah memiliki pemahaman konseptual dan kemampuan komunikasi yang baik.

    Siswa juga lebih mampu meniru dan mengadopsi perilaku-perilaku baik yang diamati dari proses pembelajaran topik perubahan iklim.

    Baca juga: Bagaimana mengajari anak-anak tentang perubahan iklim dan menginspirasi mereka untuk mengambil tindakan

    Indonesia dapat belajar dari Australia yang memiliki sumber materi pembelajaran berupa kumpulan studi kasus yang dapat diakses secara terbuka oleh guru dan siswa. Mereka menyediakan platform “Curious Climate” sebagai wadah anak-anak untuk bertanya seputar perubahan iklim dan dijawab langsung oleh ahlinya.

    Pemerintah dapat memilah sumber daya yang tersedia, menambah sumber daya, dan meletakkannya di portal yang sama untuk menjadi platform terpadu yang dapat digunakan oleh guru dan siswa.

    Platform yang sudah disediakan pemerintah, yaitu Merdeka Mengajar, dapat melayani tujuan ini.

    2. Pembelajaran berbasis projek

    Kurikulum Merdeka mewajibkan sekolah untuk menggunakan 20-30% waktunya untuk menyelenggarakan pembelajaran berbasis projek, dengan model Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila .

    Projek ini memuat isu lingkungan sebagai pilihan tema yang dapat diangkat, yaitu “Gaya Hidup Berkelanjutan”. Penerapannya berbeda-beda sesuai tingkat pendidikan.

    Projek dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu perubahan iklim. Sebab, siswa diharapkan lebih aktif mencari informasi, melihat masalah, merancang projek, serta melaksanakan perencanaan tersebut secara individu maupun kelompok.

    Projek juga dapat mengintegrasikan ilmu alam dan sosial ke dalam kegiatan yang dilaksanakan.

    Salah satu penulis artikel ini (Vivi Fitriyanti) pernah menerapkan pembelajaran berbasis projek dengan memadukan isu lingkungan dan perubahan iklim dengan seni. Selama mengerjakan projek, siswa diajak untuk melakukan studi literatur, wawancara, dan observasi secara langsung ke Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang, Kabupaten Bekasi.

    Anak-anak kemudian merespons isu dan hasil riset yang telah mereka lakukan dengan membuat sebuah karya seni dalam berbagai bentuk, seperti: instalasi, fotografi, dan seni kerajinan jarum, yang dipamerkan kepada masyarakat umum.

    Selain itu, penulis mengajak anak-anak untuk diskusi di sekolah terkait isu perubahan iklim dan mengundang pihak luar untuk berbicara terkait isu ini. Penulis dan guru lainnya juga mengajak anak-anak untuk ikut aksi langsung, yaitu parade Jeda untuk Iklim.

    Hal di atas tentu saja tidak akan terjadi apabila tidak ada kepemimpinan sekolah yang membolehkan kami untuk turun ke jalan. Maka dari itu, kepemimpinan sekolah yang sadar akan perubahan iklim dibutuhkan sebagai ruang transformasi dalam menumbuhkan kesadaran perubahan iklim pada anak-anak.

    Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila telah diterapkan di sekitar 142 ribu sekolah di seluruh tanah air pada 2022. Seratus ribu sekolah lainnya juga diperkirakan akan bergabung pada tahun 2023. Pemerintah perlu membuat perencanaan berjangka agar setiap sekolah di seluruh Indonesia dapat menerapkan pembelajaran berbasis projek tersebut.

    3. Kerja sama antarpihak

    Pemerintah perlu membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat pendidikan perubahan iklim di sekolah.

    Beberapa pihak ini, misalnya, organisasi pegiat isu lingkungan yang bisa menambahkan dan mengembangkan lebih banyak materi pengetahuan untuk guru secara gratis ke dalam platform Merdeka Mengajar.

     

    Sektor swasta juga dapat berkontribusi dengan menyediakan program magang untuk menjadikan pembelajaran lebih kontekstual, terutama mengenalkan lebih banyak peluang kerja hijau dan memaparkan mereka pada masalah dunia nyata. Sekolah, universitas, dan perusahaan dapat bekerja sama untuk mewujudkan hal ini.

    Terakhir, wali atau orang tua juga perlu berperan aktif dalam pendidikan anaknya dan mengenalkan isu perubahan iklim di rumah. Mereka dapat terlibat dalam percakapan dan diskusi yang bisa menginspirasi anak-anak.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation. Barry Mikhael Cavin, Content Manager Strategy and Core, GovTech Edu turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

  • Mengapa Metode Pendidikan Montessori Makin Diminati

    Mengapa Metode Pendidikan Montessori Makin Diminati

    7cloud.asia – Beberapa tahun belakangan ini pendidikan berbasis montessori makin dilirik orang tua. Pendidikan montessori dinilai lebih efektif dalam menanamkan budi pekerti dan life skill pada siswa didik ketimbang basis pendidikan lainnya. 

    Mengapa bisa demikian? tulisan ini akan mengulas secara singkat apa dan bagaimana metode pendidikan montessori.

    Pendidikan montessori lahir dilatar belakangi berbagai masalah sosial yang muncul seperti kriminalitas, kemiskinan dan rendahnya moralitas dalam masyarakat.

    Berbagai masalah ini terjadi karena banyaknya manusia dewasa yang tidak utuh sebagai buah pendidikan yang ‘gagal’. Untuk itulah maka pendidikan berbasis montessori kian dilirik orang. 

    Manusia dewasa yang tidak utuh ini umumnya berasal dari anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya dengan baik dan belum selesai dengan dirinya sendiri.
     
    Baca: PKBM, harapan bagi mereka yang telanjur putus sekolah

    Melihat kondisi ini, maka Maria Montessori tergerak untuk merumuskan metode pendidikan yang memberikan kebebasan pada anak untuk memilih sesuai passion dan potensi dirinya.

    Maria Montessori berpendapat bahwa orang tua sebagai manusia dewasa perlu memberikan pendidikan pada anak  yang tujuannya bukan hanya pada transfer ilmu pengetahuan dan akademik semata.

    Para orang tua juga harus mempersiapkan anak-anaknya menghadapi kehidupan mereka di masa yang akan datang.

    Dalam metode pendidikan montessori, pendidikan dimaknai dengan lebih luas. Pendidikan tak sekadar belajar di sekolah, tetapi juga untuk mempersiapkan anak bertahan hidup.

    Baca: Alasan mengapa tes calistung dihapus dari seleksi masuk SD

    Montessori adalah metode pendidikan yang ditemukan Maria Montessori pada 1900 atau lebih dari 100 tahun lalu. Pola pendidikan modern ini dianggap berbeda dengan gaya pendidikan lainnya. 

    Maria Montessori adalah seorang pendidik, ilmuwan, dan dokter berkebangsaan Italia. Metode pendidikan yang dikembangkannya, memberi kebebasan pada anak didik untuk melakukan kegiatan dan mengatur acara harian. 

    Dengan metode yang kemudian dikenal sebagai metode pendidikan montessori ini anak dibantu untuk mencapai potensinya dalam kehidupan.

    Metode ini menekankan pada kemandirian dan keaktifan anak dengan konsep pembelajaran langsung melalui praktik dan permainan kolaboratif.

    Baca: Sekolah ini tak hanya membangun kebiasaan membaca tapi juga membuat buku

    Maria mengembangkan metode montessori sebagai hasil dari penelitiannya terhadap perkembangan intelektual anak yang mengalami gangguan mental.

    Dilansir hellosehat.com, ciri metode pendidikan montessori adalah anak akan belajar secara mandiri dan memilih sendiri apa yang akan ia pelajari.

    Di kelas montessori anak belajar masing-masing atau berkelompok dengan materi atau kegiatan yang menjadi pilihannya.

    Sementara guru akan menawarkan berbagai materi atau aktivitas yang sesuai dengan usia anak, serta mengamati, memandu, memperkaya pengetahuan, dan memberi penilaian.

    Dengan cara ini, anak-anak diharapkan dapat menemukan, mengeksplorasi, dan mengembangkan potensi maksimalnya masing-masing.

    Baca: Learning loss massal terjadi saat pandemi, apa dampaknya?

    Anak-anak pun dapat menjadi pembelajar yang aktif dan mandiri serta siap menghadapi dunia nyata.

    Tidak hanya itu, melalui metode ini pun anak dapat mengoreksi dirinya sendiri. Anak bisa menjadi lebih paham atas kesalahan yang dilakukannya dan cenderung lebih puas saat berhasil melewatinya.

    Mereka pun cenderung tidak memerlukan motivasi dari pendidiknya. Itu sebabnya, sekolah dengan metode ini tidak mengenal adanya hadiah ataupun hukuman untuk anak.

     

  • Riset: Pembelajaran Berpusat pada Siswa Tak Menjamin Keberhasilan

    Riset: Pembelajaran Berpusat pada Siswa Tak Menjamin Keberhasilan

     

    7cloud.asia – Pada 2022, Menteri Pendidikan (Mendikbudristek) Nadiem Makarim merilis Kurikulum Merdeka Belajar yang salah satu ciri utamanya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, atau “student-centered learning”. Pendekatannya, misalnya, adalah dengan pembelajaran berbasis projek yang dilakukan para murid.

    Model pembelajaran ini digadang memiliki segudang manfaat yang mampu membuat peserta didik menjawab tantangan nyata di tengah kompetisi pasar kerja dan industri.

    Benarkah demikian? Berikut tulisan Reza Aditia, pengajar dan peneliti bidang pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah diterbitkan di The Conversation

    Meskipun riset menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis projek terbilang ampuh ketika diterapkan pada tingkat pendidikan tinggi, hal yang sama belum tentu berlaku ketika diterapkan pada tingkat pendidikan yang lebih rendah, terutama sekolah dasar (SD).

    Baca: Mengapa pendidikan montessori makin diminati

    Kanada, negara yang langganan peringkat 10 besar pada tes global Program of International Student Assessment (PISA), misalnya, adalah salah satu bukti empiris bagaimana peralihan dari metode klasik ke student-centered learning yang kurang tepat dapat berdampak buruk.

    Kajian dari lembaga riset C. D. Howe Institute di Kanada menemukan bahwa seiring penerapan kebijakan pembelajaran yang berpusat pada siswa – pendekatan yang kian populer di Amerika Utara – capaian murid-murid Kanada pada mata pelajaran matematika turun signifikan antara tahun 2003-2012.

    Pelajaran apa yang bisa diambil oleh Indonesia? Ternyata pembelajaran berpusat pada siswa kurang ideal untuk pembelajar pemula

    Pada dasarnya, pembelajaran berbasis projek – yang mendorong murid untuk memperdalam dan menyintesis informasi yang mereka dapatkan melalui projek individu atau kelompok – belum tentu efektif membantu murid menguasai konsep baru, ketimbang jika melalui pengarahan guru.

    Baca: PKBM menjadi harapan mereka yang putus sekolah

    Alasan utamanaya adalah karena pembelajar pemula – umumnya belum memiliki pengetahuan spesifik atas suatu topik, seperti murid SD dan SMP – punya keterampilan pengaturan diri (self-regulation skills), pengetahuan awal (prior knowledge), dan keterampilan bekerja dalam kelompok (group working skills) yang masih terbatas.

    Padahal, mereka sangat butuh berbagai keterampilan ini untuk melancarkan proses pembelajaran berbasis projek. Model pembelajaran ini, misalnya, penuh dengan aktivitas mendiskusikan ide, mempertimbangkan alternatif berbeda atau berbagai sudut pandang yang sulit dilakukan pembelajar tingkat awal.

    Belum lagi, tingginya kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia semakin memperparah hal ini.

    Berbagai riset menunjukkan bahwa status sosioekonomi orang tua memainkan peranan besar dalam proses pendidikan anak. Anak-anak dari kelompok privilese ekonomi tinggi akan cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih baik dibanding teman sebayanya dari kelompok ekonomi berbeda.

    Sebab, mereka lebih memiliki akses ke modal struktural seperti sekolah unggulan, hingga modal kultural dan intelektual seperti akses ke bahan bacaan dan museum.

    Kondisi guru pun juga sangat menentukan kesuksesan penerapan model pembelajaran berbasis projek di kelas.

    Dengan himpitan ekonomi yang menjerat para guru di Indonesia, bukan hal yang mengejutkan jika kita mendapati kompetensi guru di Indonesia terbilang rendah. Riset menunjukkan bahwa ketika guru dibayar rendah, maka kualitas pendidikan yang mereka hasilkan cenderung lebih buruk.

    Sebagai gambaran, berdasarkan obrolan informal saya dengan guru swasta tingkat SMP di Kota Medan, sekolah bahkan hanya memberikan upah sebesar Rp 22.000 per jam pelajaran, atau dengan beban 24 jam pelajaran, maka upah bulanan yang diperoleh hanya Rp 528.000.

    Mereka kerap mencari pemasukan alternatif seperti menjadi pengemudi ojol, hingga berjualan, sehingga memecah konsentrasi.

    Mengingat faktor-faktor di atas, termasuk tingkat usia murid yang belum siap menerapkan pembelajaran berbasis proyek, kesenjangan ekonomi para siswa, dan buruknya ekonomi guru yang berimbas pada kualitas mereka, penerapan pembelajaran berbasis projek harus kita pertanyakan kembali.

    Laporan dari C. D. Howe Institute di atas menunjukkan bahwa para murid usia 15 tahun (mulai tingkat SMP) yang menjalani pembelajaran berorientasi murid di berbagai daerah di Kanada justru mengalami penurunan skor matematika – bahkan hingga 26 poin – selama sekitar 2003-2012 pada tes-tes global.

    Asosiasi negatif ini secara statistik cukup signifikan, dan konsisten pada banyak negara yang berpartisipasi, bahkan negara-negara yang menjadi langganan top 15 tes PISA, termasuk Finlandia, Kanada, dan Selandia Baru. Atas dasar tersebut, banyak negara menguatkan pembelajaran yang berpusat pada guru – setidaknya untuk usia SD dan SMP.

    Pembelajaran berpusat pada guru masih relevan

    Pembelajaran yang berpusat pada siswa, termasuk yang berbasis projek, memang terdengar lebih keren dan progresif. Namun, kita juga perlu memahami bahwa pembelajaran yang berpusat pada guru sesungguhnya juga masih relevan pada abad ke-21, bahkan dalam kondisi tertentu justru lebih baik.

    Menurut profesor kepemimpinan pendidikan dari Amerika Serikat (AS), Richard Arends, dalam bukunya “Learning to Teach” – teks yang kerap jadi bacaan wajib mahasiswa S1 di jurusan pendidikan – tidak ada model pembelajaran yang mutlak lebih baik dibandingkan yang lainnya.

    Pembelajaran berbasis projek, yang tergolong sebagai model pembelajaran berpusat pada siswa, tentu saja punya kelebihan.

    Kelebihan utamanya adalah penerapan masalah yang bersifat dunia nyata, terciptanya kolaborasi dan kerja sama, dan melatih kemampuan pemecahan masalah. Akan tetapi, model ini pun memiliki kekurangan, seperti pengelolaan waktu dan sumber daya yang kompleks sehingga menjadi tantangan bagi siswa dan guru hingga sulitnya proses evaluasi.

    Sebaliknya, model pembelajaran yang berpusat pada guru memang memiliki beberapa kekurangan, seperti keterlibatan siswa yang terkadang terbatas dan kurangnya otonomi siswa.

    Namun, di sisi lain, ia punya kelebihan, utamanya pengendalian guru terhadap seluruh proses pengajaran yang ideal untuk konteks pembelajar di jenjang-jenjang awal. Guru pemula pun dapat menerapkan model ini dengan cukup mudah dan efisien waktu.

    Oleh karena itu, pemilihannya tergantung pada jenjang dan kondisi peserta didik, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, hingga kemampuan guru dalam menjalankan pembelajaran.

    Solusinya bukan perombakan total model pembelajaran

    Alih-alih sibuk mengotak-atik model pembelajaran di kelas secara total, menurut saya pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menunda dulu penerapan pembelajaran berbasis projek hingga setidaknya jenjang SMA.

    Namun, selain itu, ada juga beberapa rekomendasi agar peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dapat tercapai.

    Yang utama, Indonesia wajib memperbaiki kesejahteraan para gurunya terlebih dahulu.

    Negara-negara yang memiliki performa baik pada tes PISA memiliki satu kesamaan – guru di sana merupakan profesi yang bergengsi dan dibayar mahal. Hal ini berguna untuk menarik talenta-talenta terbaik bangsa untuk mau berkuliah di jurusan pendidikan, dan bersaing secara sehat untuk menjadi guru.

    Jika upah guru bahkan tidak sampai Rp 600.000,- per bulan, talenta mana yang mau berkecimpung di profesi ini?

    Selain itu, pemerataan kesempatan pendidikan dan program pengentasan kemiskinan juga krusial.

    Solusi negara tidak bisa hanya selesai pada membuat sekolah menjadi berbiaya rendah atau gratis, tetapi juga perlu memeratakan kualitas sekolah publik hingga memerhatikan keadaan murid ketika mereka berada di luar sekolah.

    Faktanya, kemampuan belajar anak Indonesia yang rendah juga disebabkan keseharian mereka yang menghambat pembelajaran di sekolah, misalnya harus turut membanting tulang membantu keluarga.

    Tentu, visi student-centered learning yang dibawa Kemdikbudristek berangkat dari niat baik untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Namun, niat yang tulus dan kebijakan yang efektif adalah dua hal yang berbeda.

    Jangan sampai Indonesia bersikap latah – hanya karena melihat sesuatu yang tampak lebih canggih seperti student-centered learning, maka berbondong-bondong untuk meninggalkan apa saja yang dianggap usang, tanpa mempertimbangkan konteks lokal.

    Mungkin, kita harus merenungkan ungkapan teoretikus pendidikan Brazil, Paulo Freire:

    Kita memiliki metode untuk mendekatkan konten, metode yang mampu membuat kita lebih dekat dengan siswa. Namun, beberapa metode tersebut justru dapat mendorong kita menjadi lebih jauh dari siswa.

     
  • Lebih dari 600 Ribu Anak Papua Tidak Sekolah, Mengurai Kompleksnya Masalah Pendidikan di Papua

    Lebih dari 600 Ribu Anak Papua Tidak Sekolah, Mengurai Kompleksnya Masalah Pendidikan di Papua

    Putri dan anak-anak Kosare anak-anak pedalaman Papua. (Doku Putri Kitnas Inesia)

    7cloud.asia – Data menyebut, di Papua ada lebih 620 ribu anak tidak bersekolah atau tidak menyelesaikan pendidikan. Penyebab putus sekolah di jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK ini cukup kompleks, dan dibutuhkan kecermatan mencari jalan keluar, karena berbagai keterbatasan.

    Untuk mendidik anak Papua, guru memegang peran utama. Karena itulah, pakar pendidikan Universitas Papua, Dr Agus Irianto Sumule menyebut, ketersediaan guru sebagai pondasi persoalan.

    “Problem mendasar pendidikan di Papua itu kalau saya melihatnya, adalah kekurangan tenaga guru. Kita menyelesaikan masalah pendidikan, itu harus dimulai dari ketersediaan tenaga guru, baik tenaga guru untuk tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK,” kata Agus seperti dikutip VOA Indonesia, Senin (26/6/2023).

    Baca: Penerima beasiswa di Kep. Aru harus berlayar tiga hari untuk cairkan uang

    Dari data yang dimiliki Agus, tercatat ada lebih 244 ribu anak jenjang SD tidak sekolah, 224 ribu lebih di jenjang SMP dan 151 ribu lebih di jenjang SMA/SMK. Angka totalnya adalah 620.724, dan itu tersebar di setiap kabupaten di tanah Papua.
     
    Kondisi ini melanggar komitmen Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sendiri yang menyebut bahwa penduduk Papua, khususnya Orang Asli Papua, harus memiliki pendidikan minimum sekolah menengah, yaitu SMA/SMK, Paket C atau sederajat.

    “Kita masih sangat jauh dari itu,” ujar Agus.

    Data yang disusun Agus mencatat, seluruh Papua mengalami kekurangan lebih dari 20 ribu guru. Sekitar separuhnya, merupakan kekurangan guru di tingkat sekolah dasar. Jumlah itu belum termasuk kebutuhan guru, bagi lebih 600 ribu siswa usia sekolah yang tidak bersekolah atau tidak menyelesaikan pendidikannya.

    Problem ini dijawab, salah satunya dengan merekrut guru dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sayangnya, provinsi-provinsi di Papua relatif lamban dalam menutupi kebutuhan ini.

    Baca: Pemkab Boyolali jadi contoh tingkatkan literasi

    Dalam keterangan resminya, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Papua, Derek Hegemur memastikan proses itu akan selesai bulan Juni ini.

    “Karena ini menyangkut gaji, sehingga memang harus ada aturan dan petunjuk teknis yang harus diikuti,” ujarnya.

    Agus mengatakan, daerah perlu ditantang untuk menerapkan strategi penyiapan guru sebagai prioritas. Ia memberi contoh, provinsi baru yaitu Papua Pegunungan, memiliki total anak yang tidak sekolah sebanyak 95 ribu lebih.

    Melihat kondisi geografis yang menantang, Papua seharusnya mampu menghasilkan guru sendiri, melalui perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

    “Bahwa memang bahwa tempat itu sulit dijangkau, tetapi harus ada lembaga pendidikan guru di situ,” tambahnya.

    Agus Sumule menceritakan pengalaman pribadinya, terkait ketersediaan guru di Papua. Ketika datang ke Papua pada 1963, orang tuanya adalah guru. Ketika itu, penyediaan guru-guru dipercepat melalui program Sekolah Guru Bawah (SGB).

    Baca: Pandemi Covid-19 picu learning loss secara massal

    Agustinus Kadepa, koordinator Gerakan Papua Mengajar (GPM) sedang mengajar anak-anak. (Dok Agustinus Kadepa)

    Konsepnya adalah mereka yang lulus pendidikan dasar, dididik menjadi guru dalam jangka empat tahun. Di umur 16-17 tahun, ketika itu, seseorang bisa menjadi guru di Papua. Model penyelesaian masalah semacam bisa diadopsi kembali, disesuaikan dengan tantangan yang ada saat ini.

    Guru di Papua, kata Agus, membutuhkan tiga pondasi yaitu sikap keagamaan yang kuat, karakter yang baik dan kompetensi cukup.

    Problem guru di Papua ini dibenarkan oleh Sriyati Bayani, dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, kabupaten Jayapura, Papua. Banyak pencari kerja atau calon ASN, memanfaatkan posisi lowongan guru sebagai jalan masuk ke birokrasi.

    “Mereka hanya menjadikan guru itu sebagai batu loncatan, mereka bukan datang mengabdi dengan hati. Mereka hanya menjadikan guru ini sebagai batu loncatan untuk ditempatkan sebagai ASN di tempat yang lain,” paparnya.

    Sektor pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor prioritas di Papua. Keduanya memberi peluang bagi calon ASN untuk masuk. Sayangnya, seperti kaya Sri Bayani tadi, kondisi ini merugikan sektor pendidikan karena guru yang mendaftar tidak bertujuan untuk berbakti.

    Baca: Mengapa Kemendikbud hapus tes calistung dalam seleksi masuk SD

    Sri Bayani yakin, guru di Papua sudah menerima berbagai tunjangan yang seharusnya cukup mampu mendorong mereka untuk mengabdi dengan baik.

    Sekolah juga diberikan bantuan dana operasional. Karena itulah, dia melihat faktor yang mampu menjadikan guru bekerja di Papua, khususnya di daerah sulit, adalah faktor hati.

    Sri Bayani menyebut, sektor pendidikan Papua juga dikepung berbagai persoalan. Dari sisi geografis saja, banyak anak-anak Papua yang berjarak sangat jauh dari sekolah dan harus berjalan kaki untuk belajar.

    Konsep asrama sedang diwacanakan, untuk menampung anak-anak itu agar tidak harus pergi-pulang dari kampungnya. Tantangan lain adalah bagaimana menyadarkan orang tua di Papua, memandang pendidikan sebagai kebutuhan penting bagi anak-anak mereka.

    Selain itu, pemerintah daerah juga harus menyediakan lebih banyak beasiswa dengan distribusi yang jelas dan berimbang.

    “Kenapa sering ada beasiswa mandek di tengah jalan? Karena ganti pejabat, ganti pula yang mengelola beasiswa. Ketika pejabatnya ganti, di situlah terjadi kecurangan, manipulasi keuangan dan lainnya,” ujar Sri Bayani yang sebelumnya berkiprah di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, kabupaten Jayapura.

    Papua juga membutuhkan lebih banyak kehadiran lembaga pendidikan, yang memberi inspirasi bagi generasi mudanya untuk menempuh sekolah.

    Fakta bahwa sekolah swasta di Papua bisa dikelola lebih baik membuktikan, bahwa kuncinya ada pada aktor sektor pendidikan itu sendiri.

    Baca: Cara mudah kenalkan kebiasaan membaca sejak dini

    Anggaran Pendidikan Cukup

    Dr Agus Irianto Sumule mengaku, membutuhkan perhitungan serius jika ingin memastikan, apakah anggaran pendidikan di Papua sudah mencukupi. Namun, dia meyakini, bagi daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam besar, seharusnya dana tidak menjadi persoalan.

    Dia memberi contoh, di kabupaten Teluk Bintuni, jumlah anak yang tidak bersekolah sekitar 5.598 anak. “Mestinya tidak perlu ada angka ini, karena dia punya anggaran untuk pendidikan saja, yang berasal dari BPH Migas, bukan berasal dari Dana Otsus, untuk tahun 2023 ini sekitar Rp400 miliar. Jadi, seharusnya dia mampu,” kata Agus.

    Jika anggaran tersedia, maka tantangannya adalah pada pemanfaatan. Sejauh ini, anggaran itu mungkin digunakan untuk beasiswa bagi mahasiswa baik di dalam maupun di luar negeri atau mengirim anak-anak Papua ke pulau Jawa untuk bersekolah.

    “Jadi, kita masih perlu bekerja keras lagi untuk menentukan prioritas. Kita kirim 50 anak Papua ke pulau Jawa untuk dididik di sekolah-sekolah yang katanya unggulan, atau kita pikirkan ribuan anak yang tidak sekolah ini,” tegas Agus.

    Baca: Pegiat literasi di Lampung

    Pusat Turut Membantu

    Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki banyak peran dalam perbaikan sektor pendidikan di Papua. Salah satunya melalui skema beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) di mana tahun ini 320 siswa SMA dan SMK asal Papua menjadi penerima.

    Selama tiga tahun ini, mereka bersekolah menempuh pendidikan di berbagai sekolah di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Pemerintah berharap, setelah lulus SMA/SMK melalui program ini, para siswa asal Papua ini terinspirasi untuk menempuh pendidikan lebih tinggi.

    Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti mengatakan, beasiswa ADEM merupakan program bagi perluasan akses dan penuntasan pendidikan tingkat menengah bagi daerah dengan kondisi khusus.

    “Program ADEM bagi putra-putri Papua merupakan salah satu komitmen dan bentuk perhatian Kemendikbudristek untuk membuka akses, memberikan kesempatan, dan keberpihakan kepada mereka untuk dapat menerima layanan pendidikan menengah yang berkualitas serta dalam rangka akulturasi keragaman budaya di Indonesia,” kata Suharti.

    Sumber: VOA Indonesia

     

     
  • Komisi X DPR Soroti Tingginya Angka Putus Sekolah dan Tidak Meratanya Pendidikan di NTT

    Komisi X DPR Soroti Tingginya Angka Putus Sekolah dan Tidak Meratanya Pendidikan di NTT

    7cloud.asia – Komisi X DPR menyoroti tingginya angka putus sekolah dan kurang meratanya kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menegaskan, kualitas pendidikan yang lebih baik akan mempengaruhi masa depan anak muda Indonesia.

    Dia mendorong seluruh stakeholder bersama-sama mendukung pemerataan pendidikan demi menjamin lahirnya kualitas pendidikan.

    “Banyak terjadi pemuda-pemuda di NTT yang berangkat ke luar negeri hanya menjadi pekerja kasar. Mestinya melalui pendidikan mereka harus bisa didorong untuk memiliki skill dan kemampuan-kemampuan beradaptasi pada sektor dunia kerja yang sangat beragam saat ini,” ungkap Dede usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (6/7/2023).

    Baca: Mendobrak mitor, pendidikan vokasi kini lebih dilirik dunia kerja

    Dikutip Parlementarian, Dede juga menyoroti evaluasi asesmen nasional di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T), khususnya sejumlah daerah di NTT, yang dinilainya belum optimal  pelaksanaanya.

    Hal ini lantaran adanya kendala terbesar diakibatkan oleh belum maksimalnya dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk menyesuaikan standar asesmen nasional. 

    Sebab itu, Dede berharap ada perlakuan khusus dari Kementerian Pendidikan Budaya Teknologi dan Riset (Kemendikbudristek) terhadap satuan pendidikan yang berada di 3T agar penilaian siswa dilakukan secara ‘hybrid’.

    “Hybrid itu artinya sebagian untuk wilayah perkotaan bisa menggunakan asesmen nasional tapi sebagian wilayah yang daerah masih remote atau belum terjangkau masih bisa menggunakan sistem ujian nasional,” terangnya.

    Baca: Lebih dari 6000 anak Papua tidak sekolah

    Menutup pernyataannya, ia mengingatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memberikan atensi khusus penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T.

    Penyelenggaraan pendidikan di daerah 3 T ini menjadi pekerjaan bersama dan harus ada atensi khusus dari pemerintah, terutama dari Presiden tentang bagaimana pengembangan sumber daya manusia (SDM) di wilayah 3T.

    “Kami sepakat memang perlu ada dukungan anggaran tambahan karena (di sini) partisipasi pendidikan masih rendah,” tandas Dede

    Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi X DPR Anita Jacoba mengingatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT untuk berkomitmen mendukung penuh pemerataan akses pendidikan.

    Baca: PKBM, harapan bagi mereka yang putus sekolah

    Berdasarkan informasi yang diterimanya, angka putus sekolah dan mengulang di SMA dan SMK di NTT masih tinggi. Diketahui, pada tahun ajar 2020-2021, tingkatan SMA mencapai 1.518 siswa, dan tingkatan SMK mencapai 1.059 siswa.

    “Saya sebagai anggota Komisi X akan memastikan, supaya pemerintah pusat memberikan anggaran pendidikan yang lebih besar untuk NTT,” ucap Anita usai mengikuti agenda 

    Anggaran tersebut akan digunakan untuk sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM Pendidik, dan beasiswa. Untuk Pemerintah Daerah, (saya dorong agar) berkomitmen secara proaktif  untuk mewujudkan Program Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun.

    Baca: Potret pendidikan di daerah 3T

    Dalam kesempatan itu Anita juga menyoroti asesmen nasional, yang penyelenggaraanya belum optimal akibat adanya ‘gap’ pemahaman pelaksanaan asesmen nasional antara Kemendikbudristek, Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, dan para kepala sekolah.

    Jika kondisi ini dibiarkan, sebutnya, akan menimbulkan polemik pendidikan yang tentu akan mengorbankan tenaga pendidik sekaligus para siswa.

    “Seharusnya program pemerintah harus ada sosialisasi dari pusat, lalu dinas-dinas terkait, dan kepala dinas melakukan sosialisasi lagi kepada para kepala sekolah (mengenai) apa yang harus disiapkan untuk menghadapi asesmen ini,” terang Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

    Baca: Pandemi Covid-19 akibatkan learning loss secara massal

    Ia menegaskan asesmen ini sebenarnya tujuannya bagus, yakni agar sekolah bisa melihat gambaran seperti apa guru dan siswanya. Tapi ia melihat kepala sekolah tidak memahami tujuan tersebut karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah

    Sebagai Wakil Rakyat Daerah Pemilihan NTT II, ia mendorong Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk aktif menyelenggarakan pelatihan yang mendukung pendidikan yang mangkus dan sangkil.

    Baginya, upaya ini krusial guna membumikan Program Merdeka Belajar, yang nantinya berdampak pada hasil assesmen nasional yang lebih baik.

    Maka dari itu, dirinya sepakat bahwa peningkatan kualitas kepala sekolah dan gurunya harus diperhatikan, khususnya di Provinsi NTT. 

    Baca: Seperti ini dukungan Presiden Jokowi bagi pendidikan vokasi

     

  • Banyak Kecurangan Ditemukan di PPDB, Haruskah Sistem Zonasi Dihapus?

    Banyak Kecurangan Ditemukan di PPDB, Haruskah Sistem Zonasi Dihapus?

    7cloud.asia – Pelaksanaan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem znasi memicu kisruh di berbagai daerah.

    Salah satunya, banyak kasus orang tua siswa yang berbuat curang dengan memalsukan Kartu Keluarga (KK) dan alamat agar bisa lolos PPDB zonasi di sekolah favorit.

    Menyoroti kisruh PPDB ini Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia/PSI  Furqan ALi menyarankan agar pelaksanaan sistem zonasi ini dievaluasi.

    “Sistem zonasi PPDB harus dievaluasi total,” ucapnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (12/7/2023).

    Baca: Ratusan ribu anak di Papua tidak sekolah

    Dia melanjutkan, sistem zonasi PPDB mendiskriminasi calon siswa yang tinggal di desa atau pinggiran kota. Pasalnya Mereka tidak bisa mengakses sekolah negeri yang lebih bermutu yang biasanya ada di tengah kota.

    Sistem zonasi dalam PPDB juga dinilai telah menyuburkan praktik pemalsuan dokumen, pungli, dan percaloan dalam PPDB.

    Furqan mencontohkan, temuan kasus 31 Kartu Keluarga (KK) palsu calon siswa baru yang terungkap di SMA Negeri 8 Pekan Baru, Riau.

     

    “Kasus penemuan 31 KK bodong calon siswa di SMA 8 Negeri Pekan Baru tersebut hanyalah puncak gunung es yang terungkap. Besar dugaannya praktik pemalsuan KK tersebut terjadi jamak di semua kota dan kabupaten di seluruh Indonesia,” ungkap Furqan.

    Baca: Pertimbangkan hal ini sebelum memasukkan anak ke homeschooling

    Furqan melanjutkan, hal ini diperkuat dengan temuan Wali Kota Bima Arya, ada 155 pendaftar PPDB yang tidak sesuai domisilinya dengan yang tercatat pada KK.

    “Tentu ini budaya negatif dalam pendidikan kita yang dapat merusak basis moral si anak. Berbohong jadi dianggap biasa,” tegas mantan aktivis 98 ini.

    “Selain itu, anak yang dicoret dari PPDB suatu sekolah karena ketahuan memanipulasi data, bisa mengalami trauma psikologis karena resiko stigma sosial maupun perasaan bersalah,” tambah Furqan.

    Dia menengarai, sistem zonasi PPDB telah mendorong praktik jual beli KK yang juga bisa mengganggu tertib data Dukcapil daerah setempat.

    Baca: Pendidikan berpusat pada siswa ternyata tak cocok diterapkan di semua tingkat

    Sistem zonasi PPDB ini mulai diterapkan pada 2017. Kebijakan ini diatur dalam Permendikbud 17/2017 tentang PPDB SD/SMP/SMA sederajat.

    Kebijakan zonasi di PPDB tersebut, mengubah secara mendasar kategori/persyaratan penerimaan calon peserta didik di sekolah negeri. 

    Di mana penerimaan siswa baru lebih mengutamakan pada calon siswa yang tinggal terdekat dengan sekolah yang bersangkutan.

    Dalam jangka panjang sistem zonasi dalam PPDB ini akan memeratakan kualitas sekolah, karena murid berprestasi tidak terkumpul di sekolah tertentu. 

    Baca: Pendidikan montessori makin diminati

  • Kenali Program Beasiswa ADIK yang Bisa Diakses Penyandang Disabilitas

    Kenali Program Beasiswa ADIK yang Bisa Diakses Penyandang Disabilitas

    7cloud.asia – Para penyandang disabilitas diminta lebih proaktif mengikuti program beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK).

    Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah menilai sikap proaktif dalam prgram ADIK tersebut dibutuhkan agar akses pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas dapat tersalurkan sesuai ekspektasi. 

    Ledia yang merupakan Mantan Ketua Panja RUU Disabilitas tahun 2014 ini mengatakan, sikap proaktif di program ADIK ini akan memberikan kepastian mengenai kelanjutan dan menunjang kebutuhan finansial para penyandang disabilitas.

    Baca: Kafe Difabis, kisah perjuangan kelompok disabilitas di Jakarta

    Harapan agar para disabilitas bersikap proaktif tersebut disampaikan menerima aspirasi dari Pengurus Yayasan Pendidikan Tuna Netra Jawa Barat yang merupakan bagian dari Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) di Kantor Komunikasi dan Informasi Ledia Hanifa, Jl. Pahlawan No.39, Bandung, Sabtu (22/07/2023).

    “Sehingga, hal-hal yang bersifat pemenuhan dan perlindungan hak-hak disabilitas dapat berjalan dengan baik, walau implementasinya yang masih memerlukan proses,” ujar Ledia.

    Dilansir Parlementaria, Rabu (26/7/2023), Ledia jugaa menyatakan bahwa terkait beasiswa bagi SD-SMA/K, para siswa disabilitas dapat mengikuti Program Indonesia Pintar (PIP) yang mana tiap tahunnya diwajibkan bagi calon penerima untuk mendaftar kembali.

    Baca: Cerita tuli, potret keseharian disabilitas tuli di Kota Solo

    Karena itu, ia menilai perlu ada kolaborasi pengurus komunitas para penyandang disabilitas yang dikuatkan advokasi anggota legislatif.

    “Sehingga, akan mendorong terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dengan lebih baik dan lebih cepat,” ujarnya.  

    Dalam kesempatan tersebut, Pengurus yaysan yang membawahi disabilitas netra tersebut menyampaikan aspirasi mengenai permohonan advokasi pendidikan dan beasiswa untuk teman-teman tuna netra di Bandung.

    Lebih lanjut, pengurus yayasan disabilitas netra Jawa Barat juga mengingatkan implementasi UU Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 yang belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan.

    Baca: Lima sosok disabilitas yang menginspirasi

    Program beasiswa ADIK diatur di Undang-undang atau UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.

    Di situ diamanatkan, Pemerintah wajib meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif termasuk kelompok disabilitas.

    Beasiswa ADik adalah salah satu intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi dalam bentuk Bantuan Pemerintah untuk memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa karena kondisi dan keberadaanya sehingga mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

  • Gereja Berperan Besar dalam Mengisi Kekosongan Akses Pendidikan di Papua

    Gereja Berperan Besar dalam Mengisi Kekosongan Akses Pendidikan di Papua

    7cloud.asia – Para aktivis gereja di Tanah Papua telah lama berkontribusi memberikan akses pendidikan bagi rakyat Papua hingga wilayah pedalaman.

    Demikian diungkap Staf Khusus Wakil Presiden Masykuri Abdillah usai rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk membahas peningkatan akses pendidikan di Tanah Papua.

    “Para tokoh gereja sudah banyak berkontribusi membuka akses pendidikan bagi rakyat Papua, bahkan sampai ke wilayah pedalaman. Mereka lah yang menyediakan ruang bagi Orang Asli Papua untuk menikmati pendidikan demi pembangunan kesejahteraan Papua,” kata Masykuri dalam siaran pers di Jakarta, Senin (7/8/2023).

    Rapat koordinasi ini menindaklanjuti arahan Wapres Ma’ruf Amien untuk menyiapkan tenaga guru di tanah Papua melalui pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi.

    Baca: Potret pendidikan Papua, lebih dari 600 ribu anak tidak sekolah

    Hingga kini pendidikan di Papua masih menghadapi masalah rendahnya ketersediaan guru pendidikan dasar dan ketiadaan guru di wilayah pedalaman.

    Hal ini berdampak pada rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dan Papua Barat dari tahun ke tahun.

    Menurut Masykuri, secara de facto, aktivis pendidikan dari kalangan gereja dan STT sebenarnya sudah melakukan aktivitas mengajar secara suka rela di wilayah pedalaman Papua.

    Kesukarelawan ini mampu mengisi kekosongan posisi guru di tengah banyaknya tenaga guru ASN yang justru meninggalkan tempat tugas.

    Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah pemberian status dan hak kepada tenaga guru melalui pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)/Program Guru PAUD di STT.

    “Ini sejalan dengan aspirasi dari lembaga Gereja Papua,” kata Masykuri.

    Baca: Penerima beasiswa di Kep. Aru harus berlayan 3 hari untuk cairkan bantuan

    Dalam rakor tersebut, Pst. Konstantinus Bahang selaku perwakilan dari Papua Christian Center (PCC) yang juga tergabung dalam Persekutuan Gereja-gereja Papua dan Papua Barat menyampaikan aspirasi tokoh-tokoh gereja.

    Mereka meminta STT dapat membuka Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Prodi PGPAUD) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Prodi PGSD).

    “Tujuannya agar lembaga pendidikan yang dikelola Gereja dapat mencetak guru-guru yang militan dan tangguh yang bersedia mengajar di wilayah pedalaman Papua,” kata Konstantinus.

    Aspirasi ini diperkuat oleh Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dari Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalauw yang menyatakan bahwa Papua harus diperlakukan secara khusus.

    Pendidikan di Papua, ujarnya, tidak dengan aturan yang bersifat umum sehingga hambatan-hambatan pembukaan Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD dapat cepat dilaksanakan.

    Baca: Angka putus sekolah di NTT tergolong tinggi

    “Untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Papua, ego sektoral harus dikesampingkan dan perlu memperhatikan aspek kedaruratan di wilayah Papua sehingga yang dihasilkan adalah kebijakan yang afirmatif,” ujar Otto.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Ineke Indraswati menegaskan bahwa pemerintah serius memenuhi kebutuhan guru di tanah Papua.

    Menurutnya harapan tokoh-tokoh gereja agar STT untuk membuka Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD dapat dipenuhi melalui skema kerja sama STT dengan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK), seperti Universitas Cenderawasih.

    “STT di Papua dapat membuka Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD melalui skema kerja sama dengan perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Kemendikbudristek, kami akan dampingi dan percepat agar bisa berjalan segera,” ujar Ineke.

    Baca: Ini alasan Nadiem hapus tes calistung di penerimaan siswa SD

    Adapun Perancang UU Ahli Madya Biro Hukum Kemenag Imam Syaukani menekankan agar eksistensi STT ketika bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih tetap ada.

    Sehingga STT bukan sekadar pelaksana program studi LPTK, tapi sebagai penyelenggara program studi PG PAUD dan Prodi PGSD.

    Merespons berbagai aspirasi dan usulan dalam rakor, Masykuri menggarisbawahi bahwa pemerintah pusat akan terus berupaya mendorong pembukaan Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD di STT dengan tetap mengedepankan aspek kebijakan afirmatif.

    STT juga diharapkan dapat segera memproses izin pembukaan Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD ke Kemendikbudristek.

    Baca: Cara mudah membangun kebiasaan membaca sejak dini