7cloud.asia – Berbagai cara dilakukan untuk menyikapi polusi udara di Jakarta yang semakin parah. Selain WFH, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan razia emisi.
Saat melakukan audiensi dengan DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/8/2023), anggota Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta segera melakukan razia emisi.
“Jadi razia emisi tidak hanya untuk kendaraan motor, tapi juga untuk pabrik-pabrik kawasan industri dan PLTU segera dirazia,” kata Ahmad.
Baca Juga: Bukan Kendaraan, Sumber Polusi Udara di Jakarta adalah PLTU Batubara
Menurut Ahmad, razia emisi ini terhadap pabrik-pabrik dan PLTU ini penting dilakukan karena sumber polusi di udara di Jakarta tak hanya bersumber dari asap knalpot tetapi juga dari sumber lainnya.
Ahmad berharap dengan demikian, ada langkah konkrit dalam menyikapi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya yang semakin parah.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPR DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan pihaknya akan menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH)
“Mungkin saya sebagai pimpinan DPRD, mulai tanggal 21 nanti saya buat suatu
kebijakan WFH untuk di kantor, karyawan, dan Sekretaris Dewan,” ujarnya di depan organisasi lingkungan yang hadir.
Baca Juga: Pengamat: Perlu Langkah Ekstrem untuk atasi Polusi Udara di Jakarta yang Sudah Ekstrem
Menurut Prasetio, kebijakan WFH ini dibuat lantaran sektor transportasi yang turut menyumbang polusi udara.
Karena itu, ia juga mengimbau kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi
Hartono untuk juga menerapkan WFH 50:50 kepada pegawainya pada
21 Agustus 2023 hingga 21 Oktober mendatang.
Langkah ini kemudian dilanjutkan secara bertahap dengan memberikan WFH 75
persen untuk seluruh instansi baik pemerintah maupun swasta pada 4-7 September mendatang.
“Saya rasa sebagai wakil dari legislatif mengimbau kepada Pak Gubernur untuk
mengambil satu keputusan ya, kita harus WFH,” tuturnya.
Baca Juga: Polusi Udara di Jakarta Makin Parah, Apa Kabar Pembatasan Kendaraan Bermotor?
Rencananya dalam waktu dekat, pihaknya akan rapat dengan Sekda DKI Joko Agus Setyono untuk bisa merealisasikan kebijakan tersebut sekaligus untuk menjawab audiensi dengan sejumlah organisasi lingkungan.
“Kita juga berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
DKI Jakarta, KLHK, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan semuanya,” urainya.
Pada kesempatan itu, politisi PDI Perjuangan ini mengimbau kepada masyarakat
untuk memakai masker dan menggunakan transportasi umum saat berpergian.
Bahkan Prasetio juga berencana naik transportasi umum.
Penulis: Nurakhmayani









