ruangkota

Tag: disabilitas

  • Pemprov DKI Jakarta Berkomitmen Kembangkan Transportasi Umum yang Ramah Disabilitas

    Pemprov DKI Jakarta Berkomitmen Kembangkan Transportasi Umum yang Ramah Disabilitas

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus meningkatkan dan memperbaiki aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas.

    Hal ini disampaikan Pramono Anung setelah mengevaluasi penggunaan transportasi umum selama dua minggu terakhir sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025.

    “Selalu yang menjadi persoalan disabilitas, belum semua halte itu ramah terhadap mereka,” ungkap Pramono di Gedung Transport Hub MRT Jakarta-Dukuh Atas, Rabu (7/5/2025).

    Dalam perjalanan dinasnya saat menggunakan transportasi umum, Pramono Anung menceritakan perbincangannya dengan salah satu penumpang disabilitas.

    “Kebetulan hari ini saya berdialog dengan disabilitas. Saya tanyakan, berapa kali dia pindah dan kesulitan apa yang dihadapi,” ceritanya.

    Baca: Mengintip Layanan LRT Jabodebek Bagi Penyandang Disabilitas

    Karena itu, perbaikan fasilitas yang ramah disabilitas di berbagai layanan transportasi publik akan menjadi salah satu prioritas yang akan dikerjakan Pemprov DKI.

    “Untuk membuat halte-halte menjadi ramah kepada disabilitas salah satu juga hal yang akan kami lakukan,” kata Pramono.

    Pada kesempatan ini, Pramono pun mengapresiasi antusiasme ASN dalam menggunakan layanan transportasi umum setiap hari Rabu yang diterapkan selama dua pekan terakhir ini.

    Pramono menyampaikan, penggunaan transportasi umum akan berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemacetan di ibu kota.

    Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan pada 2023, masalah kemacetan di Jakarta ini berpotensi menyebabkan kerugian hingga Rp 100 triliun setahun.

    Baca: DKI Jakarta Sediakan Layanan Gratis Transjakarta untuk Kelompok Disabilitas dan Lansia

    Selain itu, banyaknya kendaraan pribadi yang memicu kemacetan jadi sumber utama polusi udara di Jakarta yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan menurunnya produktivitas masyarakat.

    Meskipun konektivitas transportasi di Jakarta sudah mencapai 91 persen, penggunaannya masih rendah, yakni sekitar 21 persen. Karena itu, Pramono Anung menargetkan peningkatan pengguna transportasi umum sebesar 5-10 persen setiap tahunnya.

    Melalui upaya peningkatan fasilitas dan kebiasaan penggunaan transportasi umum, Pramono berharap target Jakarta menjadi 50 besar kota global bisa terwujud.

    “Itulah yang menjadi target saya untuk bisa membuat, katakanlah di tahun 2025, Jakarta sebagai kota global, rankingnya menjadi top 50,” tandasnya.

  • Soroti Kesenjangan HKSR Perempuan Disabilitas, HWDI: Suara Kami Jangan Jadi Angin Lalu!

    Soroti Kesenjangan HKSR Perempuan Disabilitas, HWDI: Suara Kami Jangan Jadi Angin Lalu!

    7cloud.asia – Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menyerukan perhatian serius terhadap pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) bagi perempuan dan anak perempuan disabilitas di Indonesia.

    Seruan ini disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) Pemetaan Isu Strategis untuk Laporan SDGs+10 Tujuan 5 di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Kalyanamitra di Aloft Hotel Jakarta Wahid Hasyim, Jumat (20/6/2025).

    FGD ini bertujuan untuk meninjau dan merefleksikan kemajuan, kesenjangan, tantangan, hambatan, serta rekomendasi strategi implementasi terkait pemenuhan HKSR, khususnya dalam konteks Tujuan 5 SDGs (Kesetaraan Gender), mengingat target capaian SDGs tinggal 5 tahun lagi di tahun 2030.

    HWDI, sebagai salah satu narasumber, memaparkan refleksi tajam mengenai kondisi pemenuhan HKSR bagi perempuan dan anak perempuan disabilitas yang masih jauh dari harapan.

    Hadir sebagai pembicara dari HWDI adalah Rina Prasarani, Ketua II HWDI Bidang Advokasi dan Peningkatan Kesadaran. Ia menyoroti beberapa poin krusial berdasarkan laporan dan studi yang telah dilakukan HWDI.

    Baca: HWDI menyerukan reformasi layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan disabilitas

    Menurut Rina, isu kesehatan dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan, adalah isu yang fundamental namun kerap terabaikan oleh para pemangku kebijakan.

    “Hak atas kesehatan reproduksi perempuan penyandang disabilitas itu krusial, tapi seringkali luput dari perhatian khalayak dan pembuat kebijakan. Ini menunjukkan kesenjangan besar antara hak yang seharusnya dipenuhi dan realitas di lapangan,” tegas Rina.

    Ia menambahkan bahwa hambatan terhadap HKSR bersifat sistemik dan struktural, mencakup pola pikir, budaya, mekanisme akuntabilitas, data, pengambilan keputusan, tata kelola anggaran, hingga bentuk layanan.

    “Pemenuhan HKSR itu bukan cuma soal ada klinik apa enggak, tapi masalahnya udah bercabang, sistemik dan struktural, berlapis-lapis kayak kue lapis legit yang susah dipotong,” ujar Rina.

    Rina juga menyoroti pelanggaran hak otonomi tubuh perempuan disabilitas, seperti saran atau paksaan untuk sterilisasi atau pemasangan alat kontrasepsi tanpa persetujuan, yang jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

    Baca: Pengesahan RPP Konsesi untuk Penyandang Disabilitas

    “Ini bukan cuma gak paham undang-undang, tapi juga gak menghargai martabat manusia!” cetusnya.

    Dalam paparannya, Rina menekankan pentingnya ratifikasi CRPD (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sebagai landasan hukum yang mengikat Indonesia untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk HKSR.

    Ia juga menggarisbawahi perlunya partisipasi bermakna dari Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDIS) dalam setiap tahapan perumusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan HKSR.

    “Tanpa pelibatan bermakna dari OPDIS, semua kebijakan dan program HKSR itu ibarat sayur tanpa garam: hambar dan gak efektif. Jangan cuma diundang pas foto-foto doang, ya!” pungkas Rina.

    Ia berharap pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mewujudkan rekomendasi strategi ke depan, termasuk penyusunan kebijakan inklusif, peningkatan kapasitas dan pemahaman, penguatan mekanisme akuntabilitas, serta penegakan hukum yang tegas.

    Baca: Inisiatif Asia Afrika untuk penyandang disabiltas dan lansia

     

  • Aksesibilitas Bagi Disabiltas Jadi Kendala Penerapan Konsep “Kota 15 Menit”

    Aksesibilitas Bagi Disabiltas Jadi Kendala Penerapan Konsep “Kota 15 Menit”

    7cloud.asia – Konsep Kota 15 Menit semakin populer di kalangan perencana kota beberapa tahun ini.

    Konsep Kota 15 Menit adalah sebuah ide di mana semua penduduk dapat berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mencapai tujuan sehari-hari dalam waktu tidak lebih dari 15 menit.

    Namun, dalam praktiknya konsep Kota 15 Menit menuai kontroversi. Pengamat perkotaan, Rosse Morison dalam tulisannya di earth.org menyebut, penerapan konsep ini memerlukan perencanaan yang cermat dan kolaborasi yang berkelanjutan.

    Hal ini terutama karena orang-orang sering kali merasa bahwa kota sulit untuk ditinggali tanpa berkendara atau harus naik bus dalam waktu lama.

    Para pendukungnya mengatakan bahwa mengembangkan konsep Kota 15 Menit di daerah perkotaan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi emisi, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

    Salah satu masalah yang dihadapi dalam menerapkan konsep Kota 15 Menit adalah asumsi bahwa orang dapat berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mencapai tujuan mereka.

    Baca: Mengenal apa itu konsep “Kota 15 Menit” 

    Mengurangi ketergantungan pada mobil seharusnya menghasilkan udara yang lebih bersih dan manfaat kesehatan terkait, yang sangat penting mengingat 7 juta orang meninggal karena kondisi yang terkait dengan polusi udara setiap tahunnya.

    Namun, beberapa opsi ini tidak selalu memungkinkan bagi penyandang disabilitas. Bahkan dengan infrastruktur transportasi umum yang memadai, kebijakan yang ditetapkan dapat membuat penggunaannya menjadi sangat tidak nyaman.

    Di beberapa kota, pengguna harus memesan perjalanan terlebih dahulu dan tidak dapat begitu saja datang ke stasiun atau halte yang diinginkan.

    Sangat mudah juga untuk menemukan contoh penyandang disabilitas yang meminta bantuan melalui saluran yang tepat dan tidak menerimanya.

    Hasil ini menyebabkan stres dan kekecewaan yang cukup besar, terutama ketika kegagalan ini berarti mereka yang terdampak terlambat datang ke janji temu yang mendesak atau tidak dapat hadir.

    Karena itu perencana kota dapat melihat contoh kota 15 menit dan melihat seberapa baik – atau buruk – kota tersebut bekerja untuk penyandang disabilitas.

    Baca: Konsep “slow city” untuk kota yang lebih berkelanjutan

    Hal penting yang perlu diingat adalah individu-individu ini sudah umum di masyarakat, dan seseorang dapat menjadi penyandang disabilitas kapan saja.

    Terkadang, penuaan menyebabkan hal tersebut, atau kecacatan terjadi karena kecelakaan. Realitas ini berarti perencana kota harus berpikir ke depan dan mewujudkan manfaat aksesibilitas yang lebih baik bagi semua orang.

    Dalam satu kasus, tiga peneliti di kota Barcelona, ​​Spanyol, mengamati kondisi trotoar, menyadari bahwa ketika infrastruktur ini sangat fungsional dan aman, orang dapat menggunakannya dengan alat bantu mobilitas tanpa khawatir akan tersandung.

    Ketiganya menciptakan kerangka kerja fleksibel yang meneliti kesesuaian jaringan trotoar dengan keterbatasan mereka yang memiliki kendala mobilitas sedang.

    Mereka menemukan bahwa meskipun Barcelona adalah kota yang ramah pejalan kaki, kota itu tidak memenuhi konsep Kota 15 Menit karena tidak menyediakan layanan yang memadai bagi mereka yang menggunakan trotoar.

    Secara khusus, skor kerangka kerja tidak memadai dalam hal kemiringan, lebar, dan tingkat bahaya bagi pejalan kaki.

    Mengatasi kekurangan ini berarti menciptakan lokasi baru untuk layanan dan fasilitas penting lainnya, seperti toko makanan, apotek, dan cabang kesejahteraan sosial, dan meningkatkan akses ke yang sudah ada.

    Baca: Bersepeda jadi cara warga menikmati kotanya

     

  • Kisah Siswa Disabilitas Ikuti Tes UM UGM CBT 2025

    Kisah Siswa Disabilitas Ikuti Tes UM UGM CBT 2025

    7cloud.asia – Pada pelaksanaan Ujian Mandiri UGM Computer Based Test (UM UGM CBT) 2025, Universitas Gadjah Mada atau UGM kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kampus yang inklusif dan ramah disabilitas.

    Pada UM UGM CBT 2025 ini panitia memfasilitasi peserta dari kelompok penyandang disabilitas agar dapat mengikuti ujian dengan nyaman dan optimal.

    Terdapat 8 orang disabilitas yang hadir mengikuti ujian, terdiri dari 3 peserta disabilitas rungu, 1 peserta dengan disabilitas mental, dan 4 peserta dengan disabilitas fisik.

    “UGM terus berupaya untuk menciptakan sistem pendidikan tinggi yang inklusif, yang membuka ruang bagi siapapun untuk berkembang, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus,” ujar rektor UGM, Prof. Ova Emilia

    Dalam pelaksanaan ujian, UGM melibatkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) UGM yang bekerja sama dengan Direktorat Kemahasiswaan, GMC UGM, K3 K5L, serta didukung oleh mahasiswa relawan.

    Para peserta difabel mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing, mulai dari aksesibilitas fisik ruangan, perangkat penunjang, hingga asistensi teknis selama ujian berlangsung.

    Baca: RPP Konsesi untuk penyandang disabilitas segera disahkan

    Pelibatan aktif berbagai unit di lingkungan UGM menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan ujian yang inklusif ini. Pendekatan kolaboratif tersebut selaras dengan semangat UGM sebagai kampus kerakyatan yang menjunjung tinggi nilai kemandirian dan keberlanjutan.

    Dengan langkah-langkah ini, UGM terus menegaskan posisinya sebagai institusi pendidikan yang berpihak pada keadilan dan kesetaraan, serta terbuka untuk semua anak bangsa tanpa kecuali.

    Ifanda (18), peserta asal Probolinggo dengan disabilitas mental mengapresiasi pendampingan yang diberikan oleh relawan selama proses berlangsung.

    Ia berharap UGM terus meningkatkan akses dan dukungan bagi calon mahasiswa dengan disabilitas mental di tahun-tahun mendatang.

    “Alhamdulillah, ujiannya lancar. Tadi sempat ada kendala saat pengecekan karena anting saya tidak bisa dicopot, tapi secara keseluruhan pelayanannya sangat baik. Saya merasa terlayani dengan adil,” tuturnya.

    Rakhmat (18) peserta dengan disabilitas fisik asal Riau juga merasa terbantu dengan layanan yang diberikan. Ia menyebut bahwa suasana ujian terasa tenang dan tidak membuatnya terintimidasi.

    Baca: Beasiswa ADIK untuk penyandang disabilitas

    Rakhmat berharap pelayanan ramah disabilitas seperti ini terus menjadi standar dalam setiap seleksi masuk perguruan tinggi.

    “Dari gerbang sudah diarahkan oleh Pak Satpam yang sangat baik. Arahan menuju ruang ujian jelas, dan semuanya ramah. Layanannya bagus sekali,” ungkapnya.

    Sebanyak 34.627 peserta mengikuti Ujian Mandiri UGM Computer Based Test (UM UGM CBT) 2025 yang dilaksanakan pada 1-5 Juli 2025 di Yogyakarta dan 7-12 Juli 2025 di UGM Jakarta.

    Dari jumlah tersebut, 26.522 peserta melaksanakan ujian di Yogyakarta dan 8.105 peserta di Jakarta.

    Jika dibandingkan dengan materi soal tahun lalu, tahun ini dibuat berbeda. Peserta akan menghadapi materi tes berupa Tes Kemampuan Dasar Umum (TKDU), Tes Potensi, dan Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang terdiri dari dua mata uji sesuai pilihan program studi calon mahasiswa.

    Sementara itu, pengumuman UM UGM CBT akan disampaikan pada 19 Juli 2025.

    Baca: Penyandang disabilitas yang menginspirasi

  • COP 30: Pemerintah Diminta Libatkan Penyandang Disabilitas dalam Perumusan Kebijakan Iklim

    COP 30: Pemerintah Diminta Libatkan Penyandang Disabilitas dalam Perumusan Kebijakan Iklim

    7cloud.asia – Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) mendesak pemerintah mengakui penyandang disabilitas sebagai konstituen Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC).

    Desakan itu disampaikan, karena penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok paling rentan sekaligus paling terakhir yang terlindungi dalam krisis iklim.

    Ketua Umum PJS Yeni Rossa Damayanti telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Jumat (14/11/2025) di sela Konferensi Perubahan Iklim ke-30 atau COP 30 yang berlangsung di Belem, Brasil.

    Yeni Rossa menilai, sebagian besar perumusan kebijakan adaptasi dan mitigasi iklim di Indonesia tidak melibatkan penyandang disabilitas. Akibatnya sejumlah kebijakan adaptasi dan mitigasi iklim belum secara eksplisit menyebut komunitas itu sebagai kelompok prioritas.

    Yenni mengatakan ketiadaan penyebutan secara eksplisit berisiko menghapus keberadaan penyandang disabilitas dari perlindungan negara.

    Menurutnya, ketidakhadiran suara penyandang disabilitas dalam serangkaian kebijakan mengakibatkan sebagian aturan tampak netral namun justru melahirkan sebab-akibat berlapis disertai diskriminasi struktural.

    Hal itu mulai dari pogram adaptasi dan mitigasi menjadi tidak aksesibel, partisipasi publik tertutup dan transisi energi menambah beban hidup bagi kelompok berpendapatan rendah.

    Diskriminasi struktural kian mendalam di tengah krisis iklim. Di banyak wilayah, penyandang disabilitas bergantung pada jaringan sosial informal, tetangga, teman, komunitas lokal yang selama ini memberikan dukungan praktis dan emosional. Misalnya bantuan mobilitas, akses informasi serta dukungan penghidupan.

    Ketika terjadi bencana alam, penyandang disabilitas akan menghadapi relokasi yang memicu mereka kehilangan lingkungan sosial (social environment loss) tersebut.

    Selagi jaringan dukungan hilang, mereka dipaksa membangun kembali relasi sosial dari awal, hal yang sulit karena stigma dan keterbatasan aksesibilitas.

    Penyandang disabilitas juga menghadapi kondisi ekonomi yang lebih rentan: pendapatan rata-rata yang lebih rendah, biaya hidup yang lebih tinggi–karena kebutuhan alat bantu, pengobatan, transportasi khusus, dan asisten pribadi–serta peluang kerja yang jauh lebih sempit di sektor formal.

    Kenaikan harga listrik atau bahan pokok dapat mendorong banyak keluarga penyandang disabilitas jatuh kembali ke dalam kemiskinan ekstrem.

    Karena itu, perlindungan sosial adaptif bagi penyandang disabilitas harus mencakup komponen perlindungan sosial berbasis komunitas (community-based resilience support), yang mempertahankan atau memulihkan jaringan sosial penyandang disabilitas pascabencana.

    Yenni secara khusus mendorong delegasi Indonesia dalam COP 30 dapat menegaskan komitmen bahwa penyandang disabilitas akan diintegrasikan secara sistematis dalam National Adaptation Plan (NAP), strategi mitigasi dan sistem perlindungan sosial adaptif.

    Selain itu penyandang disabilitas harus dilibatkan secara bermakna dalam seluruh siklus kebijakan iklim, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga pelaporan.

    “Pemerintah harus menegakkan prinsip “Nothing About Us Without Us” dalam COP 30, sehingga penyandang disabilitas dilibatkan sebagai aktor dan mitra, bukan sekadar penerima bantuan,” katanya.

    Perumusan kebijakan dan konferensi tingkat tinggi apapun terkait iklim selayaknya memastikan penyandang disabilitas terlihat, terdengar dan terjangkau bantuan.

    Pengetahuan dan pengalaman resiliensi penyandang disabilitas tak boleh diabaikan. Kehadiran mereka tak bisa dimaknai sekadar presensi simbolis. Tak seorang pun boleh ditinggalkan dalam mewujudkan keadilan iklim.

  • InklusiLand: Rayakan Inklusivitas di Hari Disabilitas Internasional

     

    7cloud.asia – Hari Disabilitas Internasional (HDI) tahun ini menjadi momentum bersejarah bagi sahabat disabilitas Indonesia. Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB) menegaskan komitmennya untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif, ramah, dengan pendekatan baru yang tak hanya bersifat seremonial tapi jadi gerakan berskala nasional dan memberdayakan.

    Terinspirasi oleh rekam jejak Prof. Reda Manthovani, sahabat disabilitas sekaligus pegiat lingkungan nasional,  YIPB menghadirkan sebuah festival inklusi bertajuk “InklusiLand: Everyone Shines, Everyone Matter.”

    Festival ini dirancang sebagai perayaan publik, sekaligus simbol kelahiran “rumah baru” bagi para penyandang disabilitas, tempat mereka dapat berkarya, dihargai, dan berpartisipasi penuh dalam ekosistem sosial yang inklusif.

    YIPB percaya bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki kemampuan berkarya dan memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan. Cahaya mereka jadi bagian penting dari cahaya bangsa yang menerangi  dengan cara yang luar biasa.

    Mengusung tema besar “Hidupkan Cahayamu”, InklusiLand menghadirkan pengalaman multidimensi yang mengintegrasikan inklusivitas sosial dengan keberlanjutan lingkungan. 

    Festival ini dirancang untuk mendukung setidaknya 6 Sustainable Development Goals (SDG’s) lewat rangkaian kegiatan yang menggabungkan inovasi, seni, olahraga adaptif, edukasi keluarga, dan wirausaha inklusif.

    “InklusiLand bukan sekadar festival, ini adalah gerakan. Ketika kita menjaga lingkungan, kita sedang membuka akses dan ruang hidup bagi semua. InklusiLand adalah ruang untuk merayakan keberagaman, menghargai perjuangan, dan menyalakan semangat kolaborasi,” ujar Cahaya Manthovani, Inisiator Inklusiland sekaligus penggerak utama inisiatif ini. 

    Inspirasi utama festival ini berakar dari gagasan dan perjuangan Prof. Reda Manthovani, yang selama bertahun-tahun menyuarakan pentingnya ruang publik yang setara, aman, dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas. 

    Baca Juga: Soroti Kesenjangan HKSR Perempuan Disabilitas, HWDI: Suara Kami Jangan Jadi Angin Lalu!

    Nilai-nilai tersebut hadir di desain dan implementasi InklusiLand, baik dari sisi kurasi program, edukasi, hingga desain pengalaman 

    InklusiLand didukung Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kabupaten Tangerang. 

    Keempat daerah tersebut berkomitmen memperluas ekosistem inklusi dan memastikan ruang publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.

    Bertempat di ICE BSD Hall 10, festival ini dihadiri lebih dari 3500 peserta yang terdiri dari penyandang disabilitas pendamping, atlet dan masyarakat pemerhati sosial, serta puluhan komunitas yang bergerak di isu inklusi. 

    Perayaan dimulai dengan Lestari 1K Fun Walk, senam sehat dan paparazzi runway, memberikan pengalaman afirmatif layaknya “superstar treatment” bagi seluruh peserta.

    Ruang Inklusi yang Hidup

    Zona Lestari Para-Juara: Zona olahraga adaptiff ini menyuguhkan Mini Boccia Family Relay, 

    Podium Moment dengan Medali Paris, yang mengajak pengunjung memahami dunia para atlet dengan cara menyenangkan.

    Di Para-Athlete Story Corner, pengunjung dapat mendengar langsung kisah inspiratif para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa.

    Baca Juga: Mengintip Layanan LRT Jabodebek Bagi Penyandang Disabilitas

    Zona Ekspresi Lestari: Zona kreatif yang menghadirkan aktivitas upcycle dari gelas plastik.  Zona ini mengajak masyarakat memahami bahwa kreativitas dapat menjadi sarana perubahan menuju gaya hidup berkelanjutan.

    Zona Lestari Hijau: Melalui E-waste Sorting Game, Galeri Tanaman, zona ini mengajarkan bahwa kebiasaan kecil seperti memilah sampah dan menanam berdampak besar bagi Bumi.

    Zona Wirausaha Sirkular: Zona ini menghadirkan pasar UMKM inklusif, area FnB, dan edukasi 

    Kategori Sampah untuk memperkuat budaya ekonomi sirkular. Setiap transaksi dan interaksi menjadi dukungan nyata bagi pelaku usaha difabel.

    Zona Inspirasi Lestari: yang sarat inspirasi yg diwujudkan dalam perwujudan cita-cita melalui photobooth AI.

    Zona Lestari Pelita Bangsa: Zona keluarga yang hangat, berisi Sudut Konsultasi, Arena Bermain, Cap Paspor, dan Arena Gerak Cahaya yang dapat dimainkan semua anak. Pengunjung menutup perjalanan dengan Medali Kenangan, simbol “You are part of the movement.”

    Tahun ini, YIPB juga menghadirkan Anugerah Inklusi Pelita Bangsa sebagai bentuk penghargaan kepada empat sosok inklusi yang telah memberikan dampak.

    Sebagai puncak acara, InklusiLand menghadirkan pertunjukan Simfoni Cahaya Penghidupan yang melibatkan talenta nasional, seperti Putri Ariani, Ghea Indrawari & Akusara Dance.

    Artikel ini merupakan kerjasama 7cloud.asia dengan Yayasan Inklusi Pelita Bangsa dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional. 

     

  • Hari Disabilitas Internasional: Anugerah Inklusi Pelita Bangsa untuk 4 Tokoh Inspiratif

     

    7cloud.asia – Dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025, Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB)  menghadirkan Anugerah Inklusi Pelita Bangsa sebagai bentuk penghargaan kepada sosok yang menginspirasi kesetaraan. 

    Penghargaan ini diberikan kepada empat sosok yang dinilai telah memberikan dampak bagi terwujudnya kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

    “Mereka adalah individu yang bekerja dengan ketekunan, membangun perubahan melalui langkah-langkah nyata, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk terus memperkuat gerakan inklusi,” ungkap Cahaya Manthovani dari YIPB di sela peringatan Hari Disabilitas Nasional di BSD, Minggu (7/12/2025).

    Keempat sosok inklusi tersebut adalah:

    1. Prof. Dr. Ali Muktiyanto – Rektor Universitas Terbuka (2025–2030)

    Prof. Ali Muktiyanto memimpin Universitas Terbuka dengan perspektif inklusif yang lahir dari pengalaman pribadinya menghadapi tantangan mobilitas.

    Di bawah kepemimpinannya, berbagai layanan UT disesuaikan agar lebih ramah bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, mulai dari alur administrasi hingga dukungan pembelajaran.

    Kiprahnya dinilai YIPB sebagai upaya nyata membuka akses pendidikan tinggi yang lebih adil dan setara terutama untuk penyandang disabilitas

    2. Dr. Fauzi – Dosen Tuli, Akademisi & Pelaku Seni Fotografi

    Dr. Fauzi mengubah keterbatasan komunikasi menjadi kekuatan pedagogis melalui pendekatan visual dan inovasi teknologi dalam mengajar fotografi.

    Dia meraih gelar Doktor Seni Fotografi, penyandang disabilitas pertama yang mencapainya serta aktif berkarya di dunia seni dan industri kreatif. 

    YIPB mengangkatnya sebagai penerima penghargaan karena kontribusinya membuka jalan bagi lebih banyak penyandang disabilitas untuk berkarya dan percaya diri.

    3. Rina Jayani – Founder Aluna Montessori

    Berangkat pengalaman mendampingi putranya, Rina Jayani mendirikan Aluna Montessori sebagai sekolah yang menggabungkan pendekatan Montessori dengan dukungan profesional tumbuh kembang. 

    Sekolah ini memberikan ruang belajar yang nyaman dan terstruktur bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. YIPB menilai kontribusinya berdampak nyata bagi banyak keluarga dan layak mendapat apresiasi.

    4. Putri Ariani – Penyanyi & Penulis Lagu Internasional

    Putri Ariani membuktikan bahwa kualitas dan dedikasi dapat menembus batas ketika ia melaju ke final America’s Got Talent 2023 dan meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell.

    Dengan karakter vokal yang kuat dan karya yang autentik, Putri membawa representasi positif penyandang disabilitas ke panggung dunia. 

    YIPB memberikan penghargaan karena kiprahnya menginspirasi generasi muda dan memperluas ruang inklusi Indonesia di level internasional.

    InklusiLand 

    Memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) tahun ini, YIPB menggelar festival InklusiLand yang mengusung tema besar “Hidupkan Cahayamu”.

    InklusiLand menghadirkan pengalaman multidimensi yang mengintegrasikan inklusivitas sosial dengan keberlanjutan lingkungan. 

    Festival ini dirancang untuk mendukung setidaknya 6 Sustainable Development Goals (SDG’s) lewat rangkaian kegiatan yang menggabungkan inovasi, seni, olahraga adaptif, edukasi keluarga, dan wirausaha inklusif.

    Inisiator Inklusiland, Cahaya Manthovani mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar festival, ini adalah gerakan. Ketika kita menjaga lingkungan, ujarnya, kita sedang membuka akses dan ruang hidup bagi semua.

    “InklusiLand adalah ruang untuk merayakan keberagaman, menghargai perjuangan, dan menyalakan semangat kolaborasi,” ujar Cahaya yang merupakan penggerak utama inisiatif ini.

    Artikel ini merupakan kerjasama 7cloud.asia dengan Yayasan Inklusi Pelita Bangsa dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional. 

     

  • TransJakarta Benahi Layanan Transcare Usai Kejadian Jatuhnya Penumpang Disabilitas

    TransJakarta Benahi Layanan Transcare Usai Kejadian Jatuhnya Penumpang Disabilitas

    7cloud.asia – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyampaikan permohonan maaf yang tulus dan keprihatinan mendalam atas insiden yang dialami seorang pelanggan disabilitas netra pengguna layanan Transcare, Novianis, pada Minggu (11/1/2026) lalu.

    Transcare merupakan layanan gratis yang disediakan khusus bagi penyandang disabilitas di DKI Jakarta, dengan tujuan memastikan akses transportasi publik yang aman, nyaman, dan inklusif.

    Transjakarta berkomitmen penuh untuk bertanggung jawab dan menjadikan peristiwa ini sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap standar pelayanan disabilitas agar kejadian serupa tidak terulang

    Insiden terjadi saat Novianis turun di titik aman menuju area Halte Kejaksaan Agung, yang berjarak sekitar 50 meter.

    Kemudian didapat informasi bahwa pelanggan terjatuh ke dalam saluran air di area pedestrian yang berjarak kurang lebih 150 meter dari halte dan mengakibatkan luka lebam pada bagian punggung dan tangan.

    Pada saat kejadian, layanan Transcare telah melanjutkan perjalanan mengantarkan empat pelanggan lain ke lokasi lainnya.

    Baca: Komitmen Pemprov DKI Jakarta kembangkan transportasi umum yang ramah disabilitas

    Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat Transjakarta, Tjahyadi menegaskan, keselamatan dan kenyamanan setiap pelanggan, terutama pelanggan disabilitas, merupakan prioritas tertinggi yang tidak dapat ditawar.

    “Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Transjakarta memohon maaf sebesar-besarnya kepada Saudari Novianis atas ketidaknyamanan dan musibah yang dialami,” ujarnya, Rabu (14/1/2026).

    Ia mengatakan, tim Transjakarta telah melakukan kunjungan langsung (service recovery) ke kediaman Novianis pada Senin (12/1/2026) untuk memantau kondisi kesehatan korban serta menyampaikan permohonan maaf secara langsung.

    “Kami menyadari bahwa dalam melayani pelanggan disabilitas, aspek pendampingan harus dilakukan dengan ekstra hati-hati hingga memastikan pelanggan berada di zona yang benar-benar aman,” katanya.

    Tjahyadi mengatakan, Transjakarta langsung mengambil langkah tegas untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Transjakarta sedang melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh pramusapa dan petugas operasional di lapangan.

    Baca: Layanan gratis Transjakarta untuk kelompok disabilitas dan lansia

    Selain itu, Transjakarta akan memperketat penerapan Standard Operating Procedure (SOP), khususnya mengenai kewajiban petugas untuk menuntun pelanggan disabilitas hingga titik yang benar-benar aman dan terhubung dengan aksesibilitas yang memadai.

    “Pelatihan sensitivitas layanan bagi pelanggan prioritas akan kami tingkatkan kembali bagi seluruh jajaran garda terdepan kami,” katanya.

    Tjahyadi menambahkan, Transjakarta akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan fasilitas pendukung seperti guiding block di sekitar area layanan publik berfungsi dengan baik dan aman bagi pelanggan disabilitas.

    “Kejadian ini menjadi prioritas utama manajemen untuk memastikan visi Transjakarta sebagai transportasi publik yang inklusif, aman, dan memanusiakan seluruh pelanggannya tetap terjaga,” tandasnya.

    Kejadian ini sekaligus menunjukkan bahwa fasilitas yang ada di Jakarta belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas.

    Baca: Layanan khusus Transjakarta untuk kelompok disabilitas

     

  • Survei UGM Mengungkap Mayoritas Kampus di Indonesia Belum Ramah Disabilitas

    Survei UGM Mengungkap Mayoritas Kampus di Indonesia Belum Ramah Disabilitas

    7cloud.asia – Survei yang dilakukan tim dari Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan University of Nottingham, Inggris menemukan fakta bahwa hampir seluruh kampus belum ramah bagi dosen penyandang disabilitas.

    Temuan ini berdasarkan survei terhadap 59 dosen penyandang disabilitas dari 26 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Bahkan tidak sedikit dari kampus-kampus di Indonesia masih jauh dari kata ramah untuk disabilitas.

    Di berbagai fasilitas kampus-kampus masih ditemui tangga yang curam tanpa lift, toilet sempit, hingga gedung bertingkat yang mustahil diakses dengan menggunakan kursi roda.

    Penelitian itu juga menemukan kisah dosen netra yang tidak dapat berbuat apa-apa saat harus mengisi borang administrasi atau laporan kinerja lantaran aplikasinya tidak bisa dibaca oleh screen reader.

    Ada juga kisah dosen dengan hambatan dengar yang merasa asing di rapat jurusan sendiri karena tak paham apa yang dibicarakan rekan-rekannya, lalu perlahan menarik diri.

    Ketua Unit Layanan Disabilitas (ULD) UGM, Wuri Handayani, Ph.D., selaku Ketua Tim Peneliti menyatakan dari survei ini menemukan bahwa banyak dari dosen penyandang disabilitas ini mengalami kecemasan berlebih, mood yang naik-turun, hingga kelelahan berpikir.

    “Kondisi ini bukan karena mereka malas, tapi energi mereka habis untuk menaklukkan hambatan lingkungan sebelum sempat mengajar,” ujar Wuri dikuti laman resmi ugm.ac.id Februari lalu.

    Menurut Wuri, dampak kondisi kampus yang tidak ramah untuk dosen disabilitas ini cukup mempengaruhi terhadap produktivitas dan perjalanan karir akademik.

    Baca: Pemerintah harus libatkan penyandang disabilitas dalam merumuskan kebijakan iklim

    Pasalnya, tidak sedikit dosen penyandang disabilitas pun merasa rendah rasa percaya diri, dan merasa tertinggal dari rekan lain yang tubuhnya dianggap “normal”.

    “Pada akhirnya apa, mereka takut bermimpi naik jabatan, hingga ragu untuk lanjut sekolah S3,” ucapnya.

    Dengan kondisi kampus yang belum ramah disabilitas ini menurut Wuri menjadikan dosen mengalami hambatan dalam memenuhi target dan tuntutan untuk mengajar, meneliti, mengabdi.

    Di ruang kelas, misalnya, dosen dengan keterbatasan mobilitas atau wicara sering mengalami kecemasan luar biasa saat menghadapi kelas besar.

    Belum lagi jika mendapatkan jadwal kuliah diubah secara mendadak menjadikan dosen disabilitas merombak total rencana transportasi dan pendampingan yang sudah disusun rapi.

    Apalagi jika ada kegiatan konferensi ke luar kota yang melibatkan mereka. Kegiatan yang seharusnya jadi ajang pamer karya, malah terkadang jadi mimpi buruk soal transportasi.

    Mereka pun berpikir keras dan bertanya soal transportasinya bagaimana? Penginapannya ramah kursi roda tidak? Siapa yang mendampingi?Pertanyaan-pertanyaan itu sering membuat mereka akhirnya memilih mundur.

    “Belum lagi urusan dana hibah riset yang formulirnya rumit setengah mati dan seringkali tidak aksesibel. Akhirnya, banyak ide brilian terkubur hanya karena birokrasi yang kaku,” terang Wuri.

    Baca: Jalan panjang mewujudkan ruang aman bagi perempuan disabilitas

    Hasil dari survei ini, lagi kata Wuri, dibahas dalam sebuah forum strategis yang didanai oleh British Council melalui skema Going Global Partnership 2025 di Hotel Tara, Yogyakarta selama 2 hari, 4-5 Februari 2026 lalu.

    Di bawah program bertajuk Shining a Light on Unheard Voices of Disabled Researchers (SHINE), UGM berkolaborasi dengan University of Nottingham, Inggris, menggelar forum strategis yang didanai oleh British Council melalui skema Going Global Partnership 2025.

    Kegiatan ini menjadi ruang aman untuk mengungkap fakta tersembunyi mengenai hambatan yang dihadapi dosen disabilitas di institusi pendidikan tinggi.

    Pada puncak kegiatan ini, sebanyak 16 dosen disabilitas menyepakati terbentuknya wadah perjuangan bersama bernama Asosiasi Dosen Disabilitas Indonesia (ADDI).

    Berangkat dari banyaknya hambatan yang dialami menjadi latar belakang kuat bagi mereka harus berjejaring dan membentuk sebuah asosiasi.

    “Harapannya melalui asosiasi yang dibangun dapat lebih mendorong kebijakan inklusif kepada pemerintah dan kampus. Mereka ingin memastikan ada akomodasi yang layak,” imbuhnya.

    Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Prof. Wening Udasmoro menyambut baik terbentuknya Asosiasi Dosen Disabilitas Indonesia (ADDI).

    Dia menegaskan soal komitmen institusi yang tidak ingin inklusivitas sekadar berhenti di jargon, dan iapun menekankan langkah konkret yang seharusnya di lakukan kampus-kampus terkait berbagai fasilitas atau audit aksesibilitas di setiap fakultas.

    Semua ini, ujarnya, guna memastikan lingkungan belajar yang bebas hambatan, baik bagi mahasiswa maupun dosen. Ini tak hanya soal fisik namun juga pentingnya memperkuat aspek berjejaring antar perguruan tinggi, khususnya dosen sebagai pilar akademisi kampus.

    ”Saya sungguh berharap rekomendasi riset dan lokakarya ini tidak hanya menjadi dokumen di atas meja, melainkan dapat dijadikan refleksi terhadap perubahan yang komprehensif di universitas-universitas seluruh Indonesia,” imbuhnya.

  • Layanan Kesehatan untuk Kelompok Disabilitas: HWDI Desak BPOM Integrasikan Perspektif GEDSI dan Standardisasi Kemasan Obat Inklusif

    Layanan Kesehatan untuk Kelompok Disabilitas: HWDI Desak BPOM Integrasikan Perspektif GEDSI dan Standardisasi Kemasan Obat Inklusif

    7cloud.asia – Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) memberikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi konkret agar komitmen layanan kesehatan yang iklunsif mewujud nyata dalam alur birokrasi maupun produk akhir yang beredar di masyarakat. 

    HWDI menekankan pentingnya adopsi perspektif GEDSI (Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion) serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara komprehensif

    Catatan ini disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Registrasi Obat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia di Aula Bhinneka Tunggal Ika (BTI) BPOM, Jakarta beberapa waktu lalu.

    Dalam kesempatan itu, Ketua II Bidang Advokasi & Peningkatan Kesadaran HWDI, Rina Prasarani, menyampaikan apresiasi atas langkah progresif BPOM yang telah menempatkan kata “Inklusif” sebagai pilar utama pelayanan.

    “Hak atas kesehatan dan jaminan keamanan konsumsi obat adalah hak konstitusional bagi setiap warga negara, termasuk bagi sekitar 22,9 juta penyandang disabilitas di Indonesia,” tegas Rina dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Senin (18/5/2026).

    Rina menambahkan, pelayanan publik yang prima tidak hanya dinilai dari seberapa cepat sistem digital bekerja, melainkan dari sejauh mana sistem tersebut mampu merangkul dan mengakomodasi kelompok yang paling rentan

    HWDI menyoroti empat pilar ragam disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang memiliki hambatan spesifik terhadap akses obat-obatan.

    Pertama, disabilitas Fisik Menghadapi hambatan mobilitas pada fasilitas gedung serta kesulitan motorik halus saat membuka kemasan obat (seperti blister atau penutup botol tradisional).

    Kedua, disabilitas Sensorik (Netra dan Rungu mengalami hambatan total dalam mengakses informasi visual produk (dosis, tanggal kedaluwarsa, efek samping) maupun hambatan komunikasi audio.

    Sementara disabilitas Intelektual Kesulitan memahami petunjuk penggunaan obat akibat penggunaan istilah medis yang terlalu teknis.

    Dan terakhir, disabilitas mental membutuhkan penyampaian informasi yang stabil, menenangkan, dan mudah dicerna untuk menghindari kecemasan atau salah konsumsi.

    Untuk mengurai hambatan-hambatan tersebut, HWDI mendesak Direktorat Registrasi Obat BPOM melakukan transformasi standar pelayanan pada dua ranah utama

    ”Pertama, Standardisasi Pelayanan Publik Internal BPOM HWDI mendorong peningkatan kapasitas seluruh SDM pelayanan (frontliner dan helpdesk) mengenai etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas,” jelas Rina.

    Selain itu, kata Rina, BPOM wajib menyediakan kanal konsultasi dan pengaduan yang aksesibel (seperti layanan berbasis teks yang responsif untuk tuli).

    HWDI juga menekankan pentingnya dokumen panduan regulasi digital yang ramah bagi perangkat pembaca layar (screen-reader friendly), serta mengoptimalkan fasilitas fisik penunjang yang responsif gender dan disabilitas (ruang laktasi, guiding block, toilet aksesibel).

    Kedua, Standardisasi Produk melalui Regulasi Kemasan Inklusif (Universal Design)BPOM didorong untuk mewajibkan atau memberikan insentif jalur registrasi prioritas bagi industri farmasi yang menerapkan desain kemasan inklusif.

    Rekomendasi mencakup pencantuman huruf Braille atau penanda taktil minimal pada kemasan luar, penggunaan tipografi dengan kontras warna yang tinggi, identifikasi visual pembeda jenis obat guna mencegah fatalitas salah konsumsi, serta mekanisme penutup kemasan yang mudah dibuka (low-force).

    HWDI juga mendorong penyediaan akses informasi multi-modal melalui integrasi QR Code/NaviLens pada kemasan serta piktogram sederhana untuk disabilitas intelektual.

    Menutup tanggapannya, HWDI menegaskan prinsip universal gerakan disabilitas global: “Nothing About Us Without Us” (Tidak ada hal tentang kami, tanpa melibatkan kami).

    “Adopsi standar inklusif ini bukan lagi sekadar masalah kepedulian sosial, melainkan prasyarat mutlak bagi industri farmasi nasional untuk memiliki daya saing yang setara di pasar global,” pungkas Rina.