Tag: emisi

  • DPR Akan Dorong Regulasi Terkait Perdagangan Karbon

    DPR Akan Dorong Regulasi Terkait Perdagangan Karbon

    7cloud.asia – Regulasi terkait perdagangan karbon dinilai masih bersifat parsial, padahal perdagangan karbon menjadi salah satu komponen penting dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

    Oleh karenanya perlu penguatan regulasi agar perdagangan karbon lebih efektif dalam mengurangi emisi karbon serta melestarikan lingkungan.

    “Pengaturan tentang perdagangan karbon sudah ada, namun sifatnya masih parsial. Kami di DPR berkomitmen mendorong lahirnya undang-undang yang lebih menyeluruh dan komprehensif,” ungkap Anggota DPR, Darori Wonodipuro dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (14/10/2024).

    Politisi Gerindra itu menjelaskan, DPR saat ini tengah menyiapkan Undang-Undang Baru untuk Perkuat Sistem Perdagangan Karbon di Indonesia.

    Baca: Aturan perdagangan karbon dibuat ketat

    Undang-undang ini nantinya diharapkan tidak hanya mendukung komitmen internasional Indonesia terkait mitigasi perubahan iklim, tetapi juga menciptakan sistem perdagangan karbon yang lebih efektif dan berkelanjutan.

    “Melalui regulasi terpadu, DPR RI berharap perdagangan karbon dapat menjadi salah satu alat penting dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah bencana alam akibat kerusakan lingkungan,” ujar wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah VII ini.

    Ditambahkan Darori, selain perdagangan karbon, yang tidak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian DPR adalah Isu lingkungan lainnya, seperti konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sampah di berbagai daerah.

    Menurutnya, penanganan isu lingkungan harus dilakukan secara menyeluruh untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Perdagangan karbon merupakan mekanisme di mana perusahaan atau negara yang berhasil menurunkan emisi karbon bisa menjual “kredit karbon” kepada entitas lain yang membutuhkan.

    “Dengan sistem ini, diharapkan tercipta insentif bagi perusahaan untuk lebih aktif dalam mengurangi emisi,” paparnya.

    Baca: Mampukah perdagangan karbon turunkan emisi karbon?

    Perdagangan karbon adalah jual-beli sertifikasi atau izin untuk menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 dalam jumlah tertentu. Sertifikasi atau izin pelepasan karbon itu disebut juga kredit karbon (carbon credit) atau kuota emisi karbon (allowance).

    Satu kredit karbon setara dengan pengurangan atau penurunan emisi sebesar satu ton CO2. Emisi CO2 dihasilkan oleh antara lain pembakaran bahan bakar fosil (batu bara, gas dan minyak bumi), pembakaran hutan, dan pembusukan sampah organik.

    Mekanisme perdagangan karbon adalah satu dari tiga cara penurunan emisi yang ditetapkan oleh perjanjian iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Protokol Kyoto, pada 11 Desember 1997.

    Siapa pembeli dan penjual kredit karbon? Pembeli kredit karbon atau allowance adalah industri, negara atau perusahaan yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tinggi karena menggunakan bahan bakar fosil atau mengkonsumsi energi dalam jumlah besar.

    Misalnya, pabrik baja, pembangkit listrik batu bara (PLTU) atau pembangkit listrik gas, pusat data (data center) dan sektor transportasi.

    Para penjual kredit karbon adalah perusahaan atau negara yang kegiatannya mampu menyerap emisi CO2 atau yang kegiatannya menghasilkan sedikit sekali CO2.

  • Pendidikan Perubahan Iklim Harus Libatkan Berbagai Pihak

    Pendidikan Perubahan Iklim Harus Libatkan Berbagai Pihak

    7cloud.asia – Pendidikan perubahan iklim sangat diperlukan untuk mencegah dampak berkelanjutan perubahan iklim.

    Sebuah studi tahun 2022 di China mengungkapkan bahwa pendidikan perubahan iklim dapat mendorong kebiasaan remaja melakukan aktivitas yang minim emisi karbon agar seimbang dan ramah lingkungan.

    Selain membentuk kebiasaan ramah lingkungan, dalam banyak kasus, praktik pendidikan perubahan iklim sejak dini berpotensi mendorong kesadaran dan perilaku anak agar terhindar dari paparan penyakit akibat perubahan iklim.

    Pendidikan perubahan iklim sejak dini menjadi salah satu cara terbaik mengurangi risiko bencana (mitigasi) akibat perubahan iklim di masa depan.

    Sebuah studi tahun 2020 yang diterbitkan di jurnal PLOS ONE mengungkapkan, jika sebanyak 16 persen siswa SMP-SMA di sejumlah negara berpendapatan menengah dan tinggi mempelajari dan menerapkan pendidikan perubahan iklim, maka dunia berpeluang menghindari emisi 19 gigaton karbon dioksida pada 2050.

    Manfaat pendidikan perubahan iklim mungkin baru bisa dirasakan dalam puluhan tahun mendatang, termasuk dalam mencegah penyebaran penyakit pada anak.

    Baca: Aksi iklim di Indonesia meningkat tapi belum pengaruhi kebijakan

    Namun, edukasi dan praktiknya harus dimulai sejak dini dari sekarang dengan melibatkan banyak pihak, di antaranya:

    1. Keluarga
    Pendidikan perubahan iklim bisa diterapkan dari unit terkecil, yaitu keluarga. Contohnya, orang tua bisa mengedukasi anak soal bahaya cuaca panas bagi kesehatan dan membatasi mereka bermain di luar ruangan saat terik.

    Anak juga bisa dibiasakan untuk disiplin menggunakan masker saat keluar rumah untuk menghindari risiko terkena gangguan pernapasan akibat polusi.

    2. Sekolah
    Di lingkungan sekolah, eksekusi praktik pendidikan perubahan iklim perlu disinergikan dengan semua elemen, termasuk komite sekolah, pimpinan satuan pendidikan, pegawai, guru, siswa, penjaga kantin, dan satpam.

    Tujuannya adalah agar edukasi ini tidak berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi benar-benar dipraktikkan dalam keseharian seluruh awak sekolah.

    Komite sekolah misalnya, bisa bekerja sama dengan pimpinan satuan pendidikan untuk mendorong pengembangan kebijakan, program, dan fasilitas ramah iklim, seperti perbanyak wastafel untuk mendorong kebiasaan cuci tangan dengan sabun.

    Baca: Kota Kopenhagen kembangkan wisata ramah lingkungan

    Ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit infeksi lewat makanan akibat perubahan iklim.

    Dampak perubahan iklim pada makanan yang bisa membahayakan kesehatan tersebut bisa disampaikan pula lewat pembelajaran transformatif dan didiskusikan secara terbuka oleh guru dan siswa di kelas.

    3. Fasilitas kesehatan
    Di fasilitas kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan lainnya perlu terus menggalakkan rekomendasi tambahan agar pasien menerapkan aksi iklim untuk mencegah penyebaran penyakit.

    Gerakan kesehatan ini bisa dipromosikan secara langsung kepada keluarga yang memiliki anak.

    Contoh gerakan kesehatan yang dimaksud, seperti penerapan 3M Plus untuk cegah DB dan penggunaan masker untuk cegah bahaya polusi.

    Seruan aksi iklim ini juga bisa dilakukan lewat poster dan brosur dengan tampilan visual menarik yang bisa dibagikan kepada masyarakat.

    Bukti ilmiah soal efektivitas pendidikan perubahan iklim dalam mencegah penyakit pada anak secara langsung mungkin belum ada.

    Namun, lewat sederet pendidikan perubahan iklim secara menyeluruh yang dilakukan sejak dini, risiko penularan penyakit maupun dampak berkelanjutan perubahan iklim yang akan dirasakan generasi mendatang diharapkan bisa berkurang.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis:
    Annisaa Fitrah Umara, (Lecturer, Universitas Muhammadiyah Tangerang), Rully Angraeni Safitri (Dosen, Universitas Muhammadiyah Tangerang), Siti Latipah (Dosen, Universitas Muhammadiyah Tangerang)

  • Agar Sektor Migas Indonesia Dapat Lebih Berperan dalam Menurunkan Emisi

    Agar Sektor Migas Indonesia Dapat Lebih Berperan dalam Menurunkan Emisi

    7cloud.asia – Indonesia berkomitmen mengurangi 100 persen emisi karbonnya pada 2060 atau lebih cepat. Usaha untuk mencapai target ini berdampak terhadap industri minyak dan gas (migas) nasional.

    Saat ini sektor migas memasok sebesar 43 persen dari total kebutuhan/kapasitas energi dan 17 persen khusus untuk kelistrikan Indonesia. Peningkatan kebutuhan produksi listrik juga mendorong Indonesia untuk mencari solusi inovatif dalam merancang peta jalan bauran energinya di masa depan.

    Per 2021 lalu, emisi dari sektor migas untuk pembakaran mencapai 271 juta ton CO2, yang mencakup hampir separuh dari total emisi pembakaran bahan bakar. Sektor ini juga menghasilkan emisi sebesar 38 juta ton CO2–setara 16 persen dari total emisi pembangkitan listrik.

    Untuk mencapai emisi nol bersih, Indonesia bersama Badan Energi Internasional (IEA) meluncurkan peta jalan untuk sektor energi, serta berencana menerbitkan revisi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagai pedoman hukumnya.

    Dalam RUEN, industri migas berperan aktif dalam transisi energi dengan melakukan perubahan strategi bisnis. Ini mencakup peningkatan efisiensi energi, penggunaan sumber energi baru dan terbarukan, dan peralihan teknologi bahan bakar fosil.

    Jadi, bagaimana cara industri migas bisa menjadi lebih bersih dan berkelanjutan dengan menggunakan teknologi yang diterapkan selama ini?

    Menangkap hingga memanfaatkan karbon
    Untuk mengurangi emisi karbon, industri migas di Indonesia dapat menggunakan teknologi penangkapan, penyimpanan, hingga pemanfaatan karbon (Carbon Capture/Utilization and Storage (CCS/CCUS)).

    Teknologi ini dapat menangkap karbon dioksida (CO2) yang terlepas ke udara akibat proses ekstraksi, pengolahan, dan pembakaran migas.

    Setelah ditangkap, karbon kemudian disimpan di bawah permukaan tanah, tepatnya di lapisan terpendamnya minyak/gas (reservoir) dan saline aquifer (lapisan bawah tanah yang mengandung air berkadar garam tinggi), guna mencegahnya terlepas ke atmosfer.

    Karbon juga dapat dimanfaatkan kembali untuk memproduksi migas lebih banyak melalui metode Enhanced Oil Recovery (EOR) dan Enhanced Gas Recovery (EGR).

    Sebagai pijakan, Indonesia sudah memiliki Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur penyelenggaraan CCS/CCUS. Penerbitan aturan ini sekaligus menjadi regulasi CCS/CCUS pertama di Asia Tenggara.

    Menurut IEA, teknologi CCS/CCUS dapat meredam 190 juta ton karbon per tahun pada 2060. Saat ini, Indonesia telah memiliki 16 proyek CCS/CCUS. Beberapa di antaranya sedang dalam tahap studi dan persiapan.

    Ada pula proyek percobaan CCS/CCUS untuk dioperasikan sebelum 2030. Kebanyakan proyek berada di blok migas yang dikelola PT Pertamina (Persero).

    Meski potensi pengurangan emisinya besar, tantangan dalam proyek CCS/CCUS juga tidak kecil. Misalnya, biaya operasional untuk menangkap dan mengangkut CO2 cukup tinggi, berkisar di antara 20-200 dolar (Rp325.000-Rp3,25 juta) per ton CO2 berdasarkan aplikasi, volume, sumber, dan jarak angkut.

    Maka dari itu, pemerintah perlu menerapkan ketentuan mengenai pajak karbon dan penebusan karbon carbon offset agar memicu lebih banyak kontraktor migas menangkap karbon hingga memanfaatkannya di ladang mereka.

    Memproduksi hidrogen biru
    Hidrogen dalam peta jalan energi bebas emisi versi IEA menjadi sorotan utama dalam upaya global menuju energi bersih dan berkelanjutan. Sebab, hidrogen dapat menghasilkan lebih banyak energi tanpa emisi karbon.

    Selain tidak adanya emisi langsung CO2, hidrogen juga menjadi bahan bakar untuk transportasi, pembangkit listrik, dan sarana penyimpan energi dengan densitas yang tinggi.

    Di Indonesia, PT PLN sedang menggarap proyek hidrogen hijau yang dibuat dari proses elektrolisis atau menyetrum air dengan energi terbarukan.

    Industri migas memang tidak bisa membuat hidrogen hijau. Namun, sumber daya migas masih bisa dimanfaatkan untuk membuat hidrogen biru.

    Hidrogen jenis ini diproduksi dengan energi gas alam yang dilengkapi teknologi CCS/CCUS. Dua raksasa migas yaitu Chevron dari Amerika Serikat dan ADNOC dari Uni Emirat Arab sudah memulai proyek hidrogen biru.

    Meskipun konsumsi hidrogen di Indonesia pada 2023 mencapai 1,75 juta ton per tahun, penggunaannya masih terbatas pada sektor industri pupuk, amonia, dan kilang minyak.

    Pada 2060, kebutuhan hidrogen tahunan Indonesia dapat meningkat hingga 18 kali lipat, dengan penggunaan energi terbarukan sebagai bahan bakunya.

    Produksi hidrogen juga memerlukan biaya produksi yang tinggi, memakan biaya sekitar 4-7 dolar per kg. Proses pengangkutan hidrogen dari fasilitas produksi ke konsumen akhir juga menjadi tantangan tersendiri.

    Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan hidrogen dan energi terbarukan. Namun, kebijakan insentif agar hidrogen lebih digunakan secara massal untuk beragam sektor juga perlu disediakan.

    Memanfaatkan panas bumi
    Di Indonesia, pemanfaatan energi panas bumi atau geotermal mungkin dapat menjadi opsi paling menarik untuk transisi ramah lingkungan industri migas. Sebagai negara yang berada di daerah cincin api, Indonesia memiliki cadangan energi geotermal terbesar di dunia.

    Pemanfaatan energi geotermal dapat dilakukan dengan cara mengonversi energi panas yang diekstrak melalui sumur-sumur geotermal menjadi energi listrik.
    Perusahaan migas seperti Pertamina dan Medco Energy pun memanfaatkan energi geotermal.

    Untuk berpindah lini usaha ke panas bumi, industri migas dapat beradaptasi lebih cepat. Sebab, industri migas dan panas bumi memiliki kemiripan teknologi dan faktor resiko.

    Keduanya memiliki metode pencarian dan eksploitasi sumber daya yang serupa, karena sama-sama mengandalkan pengetahuan geologi bawah tanah.

    Selain di wilayah kerja panas bumi, kontraktor migas juga dapat melakukan studi kelayakan pemanfaatan kembali sumur-sumur migas tua atau tidak produktif menjadi sumur geotermal. Pemanfaatan sumur-sumur bekas migas ini dapat meredam biaya terutama untuk proses pengeboran.

    Studi dapat mempelajari kelayakan lokasi hingga profil temperatur sumur agar menghasilkan energi yang diinginkan. Saat ini, Departemen Energi Amerika Serikat sedang melakukan studi senada melalui proyek Wells of Opportunity.

    Selain itu, energi geotermal pun berpotensi untuk memproduksi hidrogen hijau. Di Indonesia, studi kelayakan sudah dipelopori oleh PT Pertamina Power Indonesia—anak usaha Pertamina—bersama Tokyo Electric Power Company (TEPCO) dan Yamanashi Hydrogen Company (YHC).

    Proyek ini bertujuan untuk memanfaatkan surplus listrik dan panas buangan dari pembangkit energi geotermal untuk memproduksi hidrogen secara efisien.

    Integrasi teknologi
    Dengan segala sumber daya yang dimiliki, industri migas dapat melakukan berbagai terobosan dengan mengintegrasikan teknologi baru dan terbarukan untuk berperan dalam transisi ke kondisi bebas emisi.

    Misalnya, selain kombinasi dengan energi hidrogen, penangkapan karbon dapat diselaraskan dengan energi geotermal untuk menghasilkan listrik melalui teknologi CO2-plume geothermal (CPG).

    Teknologi ini menginjeksikan CO2 yang ditangkap ke dalam reservoir bawah tanah. CO2 kemudian dipanaskan oleh energi geotermal untuk menghasilkan listrik.

    Proses injeksi dan ekstraksi CO2 berlangsung di dalam tanah secara tertutup (closed-loop) sehingga nantinya karbon akan disimpan secara permanen di reservoir.

    Saat ini, pengembangan teknologi CPG dipimpin oleh kampus ETH Zurich bersama dengan beberapa lembaga lainnya dan pilot project akan segera dibangun.

    Integrasi antara energi baru dan terbarukan ini tidak hanya mendukung pencapaian target emisi nol karbon, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Migas di masa depan
    Seiring dengan peningkatan kesadaran akan dampak lingkungan, inovasi teknologi terbarukan, dan target emisi nol bersih pada 2060, pelaku industri migas harus beradaptasi menyongsong transisi energi di Indonesia.

    Dengan memperhatikan empat aspek tersebut, pelaku industri migas dapat melakukan transisi ke arah energi terbarukan dengan tetap memanfaatkan keterampilan dan teknologi yang sudah dimiliki.

    Harapannya, peralihan dari aktivitas migas ke berbagai kegiatan ramah lingkungan dapat berjalan lancar sambil tetap mempertahankan kemajuan ekonomi.

    Dengan demikian, Indonesia tidak hanya dapat memenuhi komitmen internasionalnya dalam mengurangi emisi karbon, tetapi juga meningkatkan ketahanan dan keberagaman sumber energinya.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis:
    1. Putra Hanif Agson Gani (PhD Student, Minerals and Energy Resources Engineering, UNSW Sydney)

    2. Dea Vallerie Oemaiya (PhD Student, King Abdullah University of Science and Technology)

  • Kota Besar di Dunia Diprediksi Bakal Hadapi Risiko Iklim Parah pada 2050 Jika Emisi Tak Segera Dikurangi

    Kota Besar di Dunia Diprediksi Bakal Hadapi Risiko Iklim Parah pada 2050 Jika Emisi Tak Segera Dikurangi

    7cloud.asia – Laporan dari London Stock Exchange Group (LSEG) mengungkapkan puluhan kota besar dan padat penduduk di dunia akan hadapi risiko fisik yang dipicu krisis iklim.

    Laporan tersebut memproyeksikan bahwa separuh dari 49 kota besar di dunia akan berisiko tinggi terhadap satu atau lebih bahaya iklim pada tahun 2050.

    Mengutip Edie, Sabtu (2/11/2024) Kompas.com menulis bahaya yang tercakup analisis alam yang dipicu krisis iklim tersebut meliputi banjir, siklon, gelombang panas, dan tekanan air.

    “Kota-kota dalam penelitian kami merupakan pusat-pusat ekonomi dunia yang menyumbang hampir 20 persen dari PDB global dan merupakan rumah bagi 440 juta orang. Dan kota-kota tersebut sangat rentan terhadap risiko iklim,” ungkap kepala penelitian LSEG Jaakko Kooroshy.

    Menurut Jaakko, dampak krisis iklim juga sudah mulai terasa saat ini di sejumlah kota besar meski pemanasan global “hanya“ 1,3 derajat Celsius.

    Ia mengingatkan negara-negara G20 perlu segera mengurangi emisi untuk mencegah bahaya iklim meningkat dengan cepat.

    Baca: Separuh populasi dunia terancam krisis air

    Laporan LSEG itu juga menjelaskan bahwa kota-kota di Timur Tengah dan Asia Tenggara sangat rentan terhadap berbagai bahaya itu.

    Jakarta misalnya, diperkirakan akan mengalami hari panas ekstrem setidaknya empat kali lipat lebih banyak pada tahun 2050.

    Sementara kota-kota termasuk Singapura, Surabaya, Dubai, Riyadh, dan Jeddah menghadapi risiko gelombang panas yang sama, yang akan diperparah oleh tekanan air.

    Namun, laporan itu menekankan hal ini bukan berarti bahwa kota-kota di wilayah geografis lain kebal terhadap risiko iklim fisik.

    LSEG memperkirakan bahwa pada tahun 2050, London akan mengalami peningkatan 133 persen hari-hari dengan gelombang panas dan peningkatan 22 persen dalam tekanan air.

    Lalu Manchester akan menghadapi peningkatan 93 persen dalam gelombang panas dan peningkatan 45 persen dalam tekanan air. Daratan Eropa pun juga tak luput.

    Baca: Langkah mitigasi atasi panas perkotaan

    Hari-hari gelombang panas di Amsterdam bisa hampir dua kali lipat, tekanan airnya bisa melonjak hingga 83 persen dan risiko banjirnya bisa meningkat hingga 60 persen.

    Di Madrid, hari-hari dengan gelombang panas bisa lebih dari dua kali lipat dan tekanan air bisa meningkat hingga 63 persen.

    Jaakko menegaskan, komitmen iklim berikutnya akan sangat penting, bahkan jika dampak terburuk perubahan iklim dapat dicegah, investasi yang signifikan akan diperlukan untuk menyesuaikan kota-kota dengan iklim ekstrem yang baru.

    Lebih lanjut LSEG telah menguraikan berbagai strategi adaptasi dengan merekomendasikan agar kota-kota melakukan beberapa upaya mitigasi terhadap krisis iklim.

    Antara lain menerapkan rencana adaptasi kota yang kuat, pemantauan risiko iklim, dan sistem peringatan dini.

    Langkah selanjutnya adalah mempercepat pembangunan bangunan dan infrastruktur yang tahan terhadap bahaya.

    Terakhir menetapkan reformasi perencanaan perkotaan, termasuk solusi berbasis alam seperti taman hijau, koridor hijau, dan lahan basah, yang dapat membantu mengelola banjir dan mengurangi panas perkotaan. Sumber:Kompas.com

  • Diskusi Bioetanol: Diversifikasi Bahan Mentah Jadi Kunci Mengurangi Emisi

    Diskusi Bioetanol: Diversifikasi Bahan Mentah Jadi Kunci Mengurangi Emisi

    7cloud.asia – Pada Jumat, 1 November 2024 lalu The Conversation Indonesia (TCID) menggelar diskusi publik bertajuk Bensin Hijau: Akankah Lestari dan Ekonomis?

    Diskusi yang berlangsung di auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini membedah prospek lingkungan dan ekonomi dalam proyek bioetanol presiden baru.

    Prodita Sabarini, Chief Executive Officer (CEO) The Conversation Indonesia, berharap diskusi publik ini dapat meningkatkan kesadaran publik terkait potensi tanaman tebu maupun bahan nabati lainnya sebagai bahan bakar alternatif.

    Sebagai media berbasis riset, ujarnya, The Conversation Indonesia berkomitmen untuk membuka ruang dialog bermakna yang inklusif untuk memfasilitasi pertukaran ide dan kolaborasi.

    ”Kami berharap diskusi publik ini dapat membantu mengidentifikasi gap riset untuk pengembangan bioetanol dan memicu kolaborasi multisektor untuk pencarian solusi bersama,” ujar Prodita.

    Hasil diskusi ini diharapkan dapat membantu Indonesia menavigasi pengembangan bioetanol yang tak hanya ekonomis, melainkan juga ramah lingkungan.

    Peneliti dari Traction Energy Asia, Refina Muthia Sundari mengungkapkan bahwa rencana pengembangan bioetanol berbasis gula, berisiko menciptakan emisi gas rumah kaca karena adanya penambahan lahan produksi tebu yang berasal dari kawasan hutan.

    Refina menyebutkan bahwa kondisi ini telah dialami Brasil. Jejak emisi terbesar negara ini berasal dari pengembangan bioetanol akibat aktivitas pertanian—seperti alih fungsi lahan dan penggunaan pupuk.

    Adapun jumlahnya mencapai hampir 60 persen dari total jejak emisi bioetanol.

    “Guna mengurangi emisi, Indonesia perlu memanfaatkan bioetanol yang berasal dari limbah, salah satunya cellulosic ethanol yang berasal dari tanaman kelapa sawit dalam negeri,” ujar Refina.

    Namun, lanjutnya, pemerintah perlu menerbitkan terlebih dahulu peraturan yang secara tegas membolehkan penggunaan limbah sebagai bahan baku bioetanol.

    Pemerintah juga perlu menerbitkan insentif khusus untuk membangun sejumlah fasilitas etanol di berbagai daerah

    Refina juga menggarisbawahi pentingnya diversifikasi untuk mengurangi emisi dalam produksi bioetanol.

    “Apabila tidak ada diversifikasi, justru akan semakin menjauhkan Indonesia dari target pengurangan emisi,” tegasnya.

    Selain mendengarkan pemaparan dari para pembicara, diskusi publik ini juga mengundang tanggapan dari para peserta yang hadir dalam sesi tanya jawab.

    Salah seorang penanya asal Merauke, Ewin mengungkapkan kekhawatirannya mengenai bagaimana pemerintah menjamin keberhasilan proyek bioetanol di Merauke, tanpa harus merugikan masyarakat setempat.

    Sementara itu, Amaliyah, dosen dari Universitas Telkom, mengungkapkan berdasarkan riset yang dia lakukan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan industri sawit di beberapa daerah, Indonesia berpotensi mengembangkan bioetanol dari limbah sawit melalui integrasi fasilitas produksi sistem pengolahan sawit dan limbah pulping.

    “Teknologi ini berpotensi mengembalikan modal pengembangan bioetanol dalam 5 tahun. Tapi, diperlukan keseriusan dari pemerintah untuk pengembangannya. Karena sampai hari ini riset kami belum didengar oleh pemerintah,” ujar Amaliyah.

  • Pidato Hashim Djojohadikusumo di COP 29 Tuai Kritik Tajam dari Solidaritas Perempuan

    Pidato Hashim Djojohadikusumo di COP 29 Tuai Kritik Tajam dari Solidaritas Perempuan

    7cloud.asia – Utusan Khusus Delegasi Republik Indonesia, Hashim Sujono Djojohadikusumo dalam pidatonya di depan sidang plenary Konferensi Iklim ke-29 atau COP 29 (12/11/2024), menyebut RI akan menggelar karpet merah seluas-luasnya untuk investasi

    Hashim menjadikan ambisi untuk mencapai target nol emisi di tahun 2060 dan mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen setiap tahunnya sebagai alasan untuk kebijakan tersebut.

    Atas pidato Hashim tersebut, Solidaritas Perempuan dalam keterangan tertulisnya memberikan sejumlah catatan kritis.

    Alih-alih menjadi ruang intervensi dalam menuntut tanggung jawab negara utara yang banyak berkontribusi dalam parahnya krisis iklim yang terjadi hari ini di Indonesia, warisan narasi komodifikasi sumber daya alam malah terus dipertahankan.

    Pelipatgandaan kapasitas energi bersih menjadi 75 gigawatt (GW) akan meningkatkan konflik agraria dengan masyarakat. Mempercepat pertumbuhan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memastikan ketahanan pangan, dan mengurangi kemiskinan dengan proyek energi bersih hanyalah mitos.

    Proyek Geothermal di Poco Leok dan PLTA Poso adalah beberapa dari sekian banyak contoh bagaimana proyek transisi energi yang digadang-gadang sebagai energi bersih terus melahirkan tindak kekerasan dan memiskinkan masyarakat, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok marjinal lainnya.

    Masyarakat Sulewana di Kabupaten Poso, yang hidup di sekitar wilayah PLTA Poso 2 hari ini telah kehilangan sumber protein ikan karena tenggelamnya keramba-keramba dan sidat yang merupakan hewan endemik akibat meningkatnya debit air Sungai Poso untuk Aktivitas PLTA.

    Selain itu. Penggerusan dasar sungai Poso untuk menjamin ketersediaan debit air bagi operasional PLTA 2 juga menyebabkan rumah hingga tempat ibadah mengalami keretakan dan terancam roboh.

    Sementara di Poco Leok, proses pembangunan Geothermal telah merebut tanah adat, memicu pencemaran air, menciptakan konflik sesama warga.

    Proyek ini juga merusak tanah yang di atasnya ditanami Vanili, Cengkeh, Kakao dan Kopi serta menghilangkan pengetahuan perempuan tentang obat tradisional dari tumbuhan yang ada di sekitar wilayah pembangunan.

    Dari contoh-contoh tersebut, terlihat bahwa tidak akan pernah ada keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan lingkungan apabila pembangunan proyek transisi energi mengabaikan persetujuan masyarakat serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

    Bahkan masih jauh dari apa yang disebut transisi energi yang berkeadilan. Selain itu, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Gender yang telah dimiliki oleh Indonesia harus melampaui partisipasi perempuan, melainkan bagaimana aspek pemenuhan dan penghormatan hak perempuan atas sumber penghidupan.

    Ini termasuk kerja-kerja perawatan yang dilakukan perempuan, juga menjadi bagian dari pertimbangan pelaksanaan transisi energi yang berkeadilan.

    Kedua, Hashim juga menyampaikan jika “Presiden Prabowo membayangkan pertumbuhan
    ekonomi yang melebihi 8 persen per tahun, sambil memastikan pembangunan yang hijau, tangguh, dan inklusif bagi seluruh rakyat kita”.

    “Kata inklusif hanya akan menjadi jargon, jika dilakukan tanpa ada negosiasi yang kuat dari pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan Gender Action Plan sebagai agenda utama pada COP 29, mengingat perempuan dan kelompok rentan merupakan penerima dampak berlapis dari krisis iklim,“ demikian Solidaritas Perempuan dalam pernyataannya.

    Dari hasil konsultasi iklim bersama perempuan di tapak, terlihat perempuan petani terus mengalami gagal panen, perempuan nelayan mengalami gagal tangkap karena cuaca ekstrim, kekeringan hingga terdampak bencana iklim yang berimbas pada hilangnya sumber penghidupan.

    Situasi-situasi kemudian tersebut mengharuskan perempuan melakukan migrasi yang eksploitatif.

    Ketiga, ambisi restorasi dan rehabilitasi hutan 12,7 hektar pada Pemerintahan Prabowo Subianto juga menjadi target investasi yang juga dinegosiasikan pemerintah Indonesia pada COP 29.

    Food Estate sebagai Proyek Strategis Nasional berpotensi menjadi karpet merah untuk eksploitasi sumber daya alam dan hutan. Proyek food estate, yang diklaim sebagai solusi krisis pangan oleh pemerintah, justru memperdalam krisis bagi perempuan dan petani kecil.

    Proyek ini tidak hanya menyebabkan hilangnya lahan pertanian produktif, tetapi juga memperburuk ketergantungan Indonesia pada impor pangan.

    Selain itu, restorasi hutan melalui proyek food estate hanya akan mengulang kegagalan yang sama dengan kegagalan masa lalu

    Di Kalimantan Tengah, dari 30 titik yang dipantau dan bersinggungan dengan kawasan gambut lindung, ditemukan 15 titik lahan food estate seluas 4.159,62 hektare terbengkalai, sedangkan seluas 274 hektare berubah menjadi kebun sawit.

    “Kegagalan Food Estate seharusnya menjadi refleksi yang serius oleh pemerintah indonesia bukan justru mengobral investasi melalui COP 29,” tegas Armayanti Sanusi Ketua Solidaritas Perempuan, yang turut hadir dalam konferensi iklim tingkat global tersebut.

    Menyikapi hal tersebut, Solidaritas Perempuan mendesak dan menuntut kepada pemerintah Indonesia agar:

    1. Menghentikan proyek transisi energi yang merebut hak hidup masyarakat, khususnya perempuan, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya. Utamakan Hak Asasi Manusia serta pengakuan terhadap wilayah kelola sebagai sumber penghidupan perempuan.

    2. Menghentikan perluasan proyek Food Estate sebagai solusi palsu krisis iklim, yang telah menciptakan feminisasi pemiskinan melalui penghancuran ruang kelola masyarakat dan eksploitasi sumber daya alam.

    3. Menjalankan Rencana Aksi Gender Perubahan Iklim (RAN-GPI) dengan mengedepankan partisipasi bermakna perempuan, serta memastikan pemenuhan dan penghormatan hak perempuan atas sumber penghidupan.

    4. Mengakui pengetahuan perempuan dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi iklim.

    5. Menuntut negara-negara utara menjalankan tanggung jawab historis melalui pendanaan iklim dengan mekanisme yang adil, transparan, langsung, responsif gender dan tidak dalam bentuk hutang.

  • Shanghai, Tokyo, New York dan Houston Tercatat sebagai Penghasil Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar di Dunia

    Shanghai, Tokyo, New York dan Houston Tercatat sebagai Penghasil Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar di Dunia

    7cloud.asia – Data baru yang menggabungkan pengamatan dan kecerdasan buatan mencatat, kota-kota di Asia dan Amerika Serikat merilis emisi gas yang paling memerangkap panas yang memicu perubahan iklim.

    Menurut data baru yang dirilis organisasi yang didirikan bersama oleh mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore dan dirilis pada Jumat (15/11/2024) di perundingan iklim PBB atau COP 29 di Baku, Azerbaijan mencatat Shanghai sebagai kota paling berpolusi.

    Tujuh negara bagian atau provinsi mengeluarkan lebih dari 1 miliar metrik ton gas rumah kaca, semuanya di China, kecuali Texas, yang berada di peringkat keenam.

    Negara-negara peserta COP 29 mencoba menetapkan target baru untuk memangkas emisi tersebut dan mencari tahu berapa banyak negara kaya akan membayar untuk membantu dunia dengan tugas itu.

    Dengan menggunakan satelit dan pengamatan darat, yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan untuk mengisi kekosongan, Climate Trace berupaya mengukur karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida yang memerangkap panas, serta polutan udara tradisional lainnya di seluruh dunia, termasuk untuk pertama kalinya di lebih dari 9.000 wilayah perkotaan.

    Total polusi karbon dioksida dan metana di Bumi meningkat 0,7 persen menjadi 61,2 miliar metrik ton dengan metana yang berumur pendek tetapi sangat kuat meningkat 0,2 persen.

    Angka-angka tersebut lebih tinggi daripada kumpulan data lainnya “karena kami memiliki cakupan yang sangat komprehensif dan kami telah mengamati lebih banyak emisi di lebih banyak sektor daripada yang biasanya tersedia,” kata Gavin McCormick, salah satu pendiri Climate Trace.

    Banyak kota besar yang mengeluarkan emisi jauh lebih banyak daripada beberapa negara

    Gas rumah kaca Shanghai mencapai 256 juta ton mengungguli semua kota dan melampaui negara-negara Kolombia atau Norwegia.

    Emisi sebesar 250 juta metrik ton yang dihasilkan Tokyo akan berada di peringkat 40 negara teratas jika kota itu adalah sebuah negara. Sementara emisi sebanyak 160 juta metrik ton Kota New York dan 150 juta metrik ton Houston akan berada di peringkat 50 teratas emisi di seluruh negeri.

    Seoul, Korea Selatan, berada di peringkat kelima di antara kota-kota dengan total emisi sebesar 142 juta metrik ton.

    “Salah satu lokasi di Cekungan Permian di Texas sejauh ini merupakan lokasi dengan polusi terburuk No. 1 di seluruh dunia,” kata Gore.

    “Dan mungkin saya seharusnya tidak terkejut dengan hal itu, tetapi saya memikirkan betapa kotornya beberapa lokasi ini di Rusia dan Cina dan sebagainya. Namun Cekungan Permian mengalahkan semuanya.”

    Dalam hal negara bagian dan provinsi, tujuh di antaranya mengeluarkan lebih dari 1 miliar metrik ton polusi karbon. Shandong, China memimpin dengan 1,28 miliar metrik ton.

    Kota-kota yang menghasikan polusi miliaran ton lainnya adalah Hebei, Shanxi, Mongolia Dalam, Jiangsu, dan Guangdong, semuanya di China, dan Texas.

    Negara yang meningkat, dan mana yang menurun
    China, India, Iran, Indonesia, dan Rusia mengalami peningkatan emisi terbesar dari 2022 hingga 2023, sementara Venezuela, Jepang, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat mengalami penurunan polusi terbesar.

    Kumpulan data yang dikelola oleh para ilmuwan dan analis dari berbagai kelompok, juga mengamati polutan tradisional seperti karbon monoksida, senyawa organik yang mudah menguap, amonia, sulfur dioksida, dan bahan kimia lain yang terkait dengan udara kotor.

    “Pembakaran bahan bakar fosil melepaskan kedua jenis polusi tersebut dan mencatat jutaan orang yang meninggal di seluruh dunia setiap tahun akibat polusi udara,” kata Gore.

    Ini “mewakili ancaman kesehatan terbesar yang dihadapi umat manusia,” imbuhnya.

    Gore mengkritik penyelenggaraan pembicaraan iklim, yang disebut COP, oleh Azerbaijan, negara minyak dan lokasi sumur minyak pertama di dunia, dan oleh Uni Emirat Arab tahun lalu.

    “Sangat disayangkan bahwa industri bahan bakar fosil dan negara-negara penghasil minyak telah mengambil alih kendali proses COP hingga ke tingkat yang tidak sehat,” kata Gore.

    “Tahun depan di Brasil, kita akan melihat perubahan dalam pola itu. Namun, Anda tahu, tidak baik bagi masyarakat dunia untuk memberikan industri pencemar No. 1 di dunia kendali sebanyak itu atas seluruh proses.”

    Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva telah menyerukan agar lebih banyak yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim dan telah berupaya memperlambat penggundulan hutan sejak kembali untuk masa jabatan ketiga sebagai presiden.

    Namun, tahun lalu Brasil menghasilkan lebih banyak minyak daripada Azerbaijan dan Uni Emirat Arab, menurut Badan Informasi Energi Amerika Serikat.

  • COP 29: Sejumlah Negara Termasuk Indonesia Laporkan Komitmennya untuk Menurunkan Emisi

    COP 29: Sejumlah Negara Termasuk Indonesia Laporkan Komitmennya untuk Menurunkan Emisi

    7cloud.asia – Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 atau COP 29 dimulai pada 11 November di Baku, Azerbaijan, dengan dihadiri sekitar 53.000 orang.

    Berdasarkan negosiasi-negosiasi sebelumnya, COP 29 ini diharapkan dapat memastikan upaya menuju keadilan iklim, dengan fokus utama pada pendanaan iklim global yang memadai.

    Pendanaan iklim ini terutama ditujukan kepada negara-negara rentan untuk beradaptasi dan pulih dari dampak perubahan iklim.

    Memanfaatkan konferensi COP 29 ini, sejumlah negara termasuk Indonesia, melaporkan komitmen mereka dalam menurunkan emisi global lewat skema Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC)

    Berikut rekap NDC dari sejumlah negara sebagaimana terungkap di pekan pertama penyelenggaraan COP 29, sebagaimana dikutip dari earth.org:

    Baca: COP 29 diharapkan hasilkan sumber pendanaan iklim yang lebih adil

    Inggris
    Berbicara pada hari kedua COP 29, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan bahwa negaranya akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 81 persen pada tahun 2035 dibandingkan dengan tingkat emisi tahun 1990.

    Greenpeace mengatakan langkah ini merupakan tanda bahwa Inggris “bersedia menjadi pemimpin global dalam bidang iklim.”

    Indonesia
    Komitmen Indonesia terkait NDC disampaikan Direktur Lingkungan Hidup Indonesia di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Priyanto Rohmatullah,

    Berbicara di sebuah acara di sela-sela COP 29, Priyanto mengatakan bahwa Indonesia berencana untuk mulai mengambil langkah-langkah untuk mengejar target pengurangan emisi gas rumah kaca di tingkat provinsi mulai tahun 2025.

    Indonesia menargetkan dapat mencapai net-zero atau emisi nol pada tahun 2060 atau lebih cepat.

    Baca: Delegasi Indonesia dinilai tak bawa pesan kuat di COP 29

    Brasil
    Brasil mengumumkan komitmen barunya untuk mengurangi emisi sebesar 59 persen hingga 67 persen pada tahun 2035, dibandingkan dengan tahun 2005.

    Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebelumnya pada tahun 2030, ambisi pengurangan emisi absolut telah meningkat sebesar 13 persen menjadi 29 persen.

    Uni Emirat Arab
    Sementara itu, UEA berkomitmen terhadap target pengurangan emisi sebesar 47 persen pada tahun 2035 dibandingkan dengan baseline tahun 2019.

    Namun, tidak ada NDC yang sejalan dengan tujuan global yakni membatasi kenaikan suhu di bawah 1,5C.

    Kedua negara juga tidak memberikan jalan untuk mengurangi produksi minyak dan gas – hal ini penting karena kedua negara diketahui mempunyai rencana ekspansi.

  • COP 29: Langkah Inggris Pangkas Emisi hingga 81 Persen pada 2035 Tuai Pujian

    COP 29: Langkah Inggris Pangkas Emisi hingga 81 Persen pada 2035 Tuai Pujian

    7cloud.asia – Meski masih belum mampu penuhi target pengurangan emisi sebesar 68 persen pada tahun 2030, Inggris dipuji karena mengajukan rencana yang dianggap ambisius dalam mengurangi emisi

    Langkah Inggris ini dinilai langkah maju jika dibandingkan sebagian besar negara yang menghadiri KTT Perubahan Iklim PBB ke-29 atau COP 29 di Baku, Azerbaijan.

    Berbicara pada hari kedua COP 29, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan bahwa negaranya akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 81 persen pada tahun 2035 dibandingkan dengan tingkat emisi tahun 1990.

    Greenpeace mengatakan langkah ini merupakan tanda bahwa Inggris “bersedia menjadi pemimpin global dalam aksi iklim.”

    Target baru Inggris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2035, sehingga memperkuat peran utama Inggris dalam memerangi pemanasan global.

    Target baru ini sejalan dengan rekomendasi dari Komite Perubahan Iklim, sebuah badan penasihat independen pemerintah yang bulan lalu mengatakan target tersebut harus melebihi target pengurangan emisi sebesar 78 persen.

    Target tersebut ditetapkan oleh pemerintahan Konservatif Boris Johnson tiga tahun lalu.

    “Dengan pemerintahan ini, Inggris akan memimpin dan memimpin Inggris dan dunia menuju masa depan yang lebih bersih, aman, dan sejahtera bagi semua orang,” kata Starmer.

    Emisi Inggris tahun lalu, diperkirakan mencapai 384 juta ton setara karbon dioksida. Jumlah ini menurun sebesar 52 persen dibanding tahun 1990.

    Selama 142 tahun, Inggris menggantungkan sumber daya utama dari batu bara –bahan bakar fosil yang dinilai paling kotor–

    Langkah pemerintah Inggris antara lain menutup pembangkit listrik tenaga batu bara terakhir yang tersisa, Ratcliffe pada bulan Oktober lalu.

    “Target pengurangan emisi baru Inggris adalah contoh cemerlang dari kepemimpinan iklim,” kata Stientje van Veldhoven, wakil presiden World Resources Institute dan direktur regional untuk Eropa.

    Dia menambahkan bahwa target tersebut menempatkan negara tersebut pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan net zero atau emisi nola pada tahun 2050.

    Bagi Greenpeace, target baru ini merupakan tanda bahwa Inggris “bersedia menjadi pemimpin global dalam bidang iklim.”

    “Target ini merupakan indikasi baik bahwa pemerintahan baru Inggris menyadari pentingnya pengurangan emisi untuk mencegah dampak krisis iklim yang berbahaya, menjamin keamanan energi yang lebih besar, dan menciptakan lapangan kerja,” kata Tanya Steele, kepala eksekutif WWF-Inggris.

    Pengumuman tersebut menyusul perselisihan hukum baru-baru ini yang menyatakan bahwa strategi net-zero di negara tersebut melanggar hukum untuk kedua kalinya.

    Saat menjatuhkan putusan pada bulan Mei, Pengadilan Tinggi memberikan waktu 12 bulan kepada Menteri Luar Negeri untuk menyusun rencana revisi yang sejalan dengan target pengurangan emisi sebesar 68 persen pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat emisi tahun 1990.

    Starmer dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni adalah dua pemimpin G7 yang menghadiri KTT tersebut.

    Jika digabungkan, ketujuh negara adidaya ekonomi tersebut menyumbang 18 persen emisi sektor ketenagalistrikan global pada tahun 2023.

  • Semua Orang Bisa Jadi Pejuang Lingkungan, Simak Caranya di Sini

    Semua Orang Bisa Jadi Pejuang Lingkungan, Simak Caranya di Sini

    7cloud.asia – Dalam masyarakat masa kini, kebiasaan atau penggunaan barang sekali pakai dan membuangnya menjadi sampah telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Sudah saatnya, kita mengubah cara kita berinteraksi dengan barang dan sumber daya yang tidak ramah lingkungan ini dan beralih ke kebiasaan yang lebih berkelanjutan.

    Menerapkan gaya hidup yang lebih berkelanjutan tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan tetapi juga bagi kesejahteraan pribadi.

    Dengan membuat pilihan secara sadar untuk mengurangi sampah sekali pakai, setiap orang dapat berkontribusi untuk lingkungan dengan meminimalkan jejak karbon.

    Pilihan itu bisa diwujudkan dengan menerapkan alternatif biodegradable dan praktik konstruksi yang ramah lingkungan dalam rutinitas sehari-hari.

    Pilihan ramah lingkungan ini sekaligus akan menciptakan dunia yang lebih sehat dan berkelanjutan untuk generasi masa depan.

    Baca: Cleanup action di Pantai Tanjung Luar, Lombok

    Bagaimana Anda bisa berkontribusi pada planet yang lebih berkelanjutan, berikut beberapa caranya seperti dikutip dari earth.org:

    Aksi iklim
    Gunakan hak demokrasi Anda dengan mendukung kandidat dan kebijakan yang memprioritaskan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. 

    Kurangi emisi karbon
    Buatlah pilihan secara sadar untuk mengurangi jejak karbon Anda. Ini bisa berupa penggunaan sumber energi terbarukan, hemat energi di rumah, gunakan transportasi umum atau carpool.

    Menerapkan konsumsi yang bertanggung-jawab dan praktik berkelanjutan seperti menerapkan sistem guna ulang, mendaur ulang dan pengomposan juga bisa Anda lakukan.

    Mendukung Organisasi Lingkungan
    Bergabung dengan organisasi lingkungan seperti Earth.Org dan mitra LSMnya, yang berdedikasi untuk mendidik masyarakat tentang masalah dan solusi lingkungan.

    Mendukung upaya konservasi, meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan mengadvokasi solusi lingkungan yang efektif. Dukungan Anda dapat memperkuat upaya mereka dan mendorong perubahan positif.

    Baca: Konten positif tumbuhkan kesadaran akan pelestarian lingkungan

    Menerapkan kebiasaan berkelanjutan
    Buatlah pilihan yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Kurangi plastik sekali pakai,

    Pilih produk ramah lingkungan, prioritaskan pola makan nabati dan kurangi konsumsi daging, serta pilih mode dan transportasi berkelanjutan. Perubahan kecil bisa berdampak besar.

    Vokal menyuarakan isu lingkungan
    Libatkan, dan edukasi orang lain serta sebarkan kesadaran tentang krisis iklim dan pentingnya pengelolaan lingkungan.

    Terlibat dalam percakapan, berbagi informasi, dan menginspirasi orang lain untuk mengambil tindakan. Bersama-sama, kita dapat menciptakan gerakan global untuk masa depan yang berkelanjutan.

    Bergabung dengan aktivisme lingkungan
    Tunjukkan dukungan Anda kepada para aktivis di garis depan aksi perubahan iklim. Hadiri aksi, rapat umum, dan pawai damai, atau ikuti kampanye online untuk meningkatkan kesadaran dan menuntut perubahan kebijakan terkait isu lingkungan

    Dengan memperkuat suara mereka, Anda berkontribusi dalam membangun gerakan yang lebih kuat demi keadilan iklim dan masa depan berkelanjutan.