ruangkota

Tag: hak angket

  • Pesimis MK Tak Bisa Tuntaskan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Ahok Dukung Hak Angket

    Pesimis MK Tak Bisa Tuntaskan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Ahok Dukung Hak Angket

    7cloud.asia – Politikus PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, hanya hak angket DPR RI yang bisa membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    Ahok mengaku pesimis dengan proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuka dugaan kecurangan Pemilu 2024 itu.

    Menurutnya, ada celah hukum yang membuat dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak bisa dituntaskan di MK karena MK hanya mengurus kecurangan formal.

    Karena itu Ahok menilai hak angket di DPR adalah cara yang paling tepat  membongkar skandal dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    Baca; Wapres tak akan cawe-cawe soal hak angket

    “Itulah kenapa saya bilang saat ini yang paling penting dilakukan tentu hak angket. Ini bukan soal mau menangin siapa, tapi itu bisa mengungkap bukti-bukti dari kecurangan dan celah hukum yang dimanfaatkan,” ujar Ahok, Jumat (8/3/2024).

    Menurutnya, MK memiliki keterbatasan untuk mengungkap kecurangan pemilu. Ahok menegaskan, hanya DPR RI yang bisa menyelidiki dugaan kecurangan secara keseluruhan

    “Bahkan dapat memperbaiki Undang-Undang yang memiliki celah yang dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pemilu,” ujar Ahok.

    Namun, Ahok menyadari bahwa ada banyak pihak yang akan berupaya menghalangi hak angket diproses di DPR.

    Baca: Pelaporan Ganjar soal gratifikasi diduga untuk hadang gratifikasi

    Salah satu bentuknya, kata Ahok, memanfaatkan para anggota legislator yang tidak lolos lagi ke Senayan agar tidak memberikan suara untuk pengajuan hak angket.

    Oknum-oknum yang tidak terpilih lagi nih, ujarnya, yang masa tugasnya tinggal beberapa bulan bisa diiming-imingi uang.

    “Nah ada hak nih, kalau dia ditembak duit misalnya, ada tawaran dikasih berapa puluh miliar rupiah supaya enggak enggak usah ikut Hak Angket, mungkin akan diambil ya,” kata Ahok.

    Atas dasar itu, Ahok sangat berharap agar hak angket dapat berjalan sesuai keinginan rakyat Indonesia yang tidak puas terhadal penyelenggaraan Pemilu 2024.

    Baca; Jika kecurangan Pemilu 2024 dibiarkan, pelaksanaan Pilkada 2024 bisa lebih buruk 

    Ia menambahkan proses konstitusional lewat hak angket lebih baik daripadamembiarkan rakyat turun ke jalanan yang bisa  mengganggu ekonomi dan lalu lintas.

    “Yang harus dilakukan saat ini adalah hak angket, dan kita mengandalkan anggota DPR untuk melakukan itu. Harapan saya seperti itu,” tutup Ahok.

  • Sikapi Kecurangan Pemilu 2024: Tim Ganjar-Mahfud Serius Siapkan Hak Angket dan Gugatan ke MK

    Sikapi Kecurangan Pemilu 2024: Tim Ganjar-Mahfud Serius Siapkan Hak Angket dan Gugatan ke MK

    7cloud.asia – Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD memastikan tim Ganjar-Mahfud akan terus mengupayakan pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    Mahfud mengatakan, hingga saat ini koalisi partai pengusung pasangan Ganjar-Mahfud terus melakukan upaya untuk memastikan pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 berjalan lancar.

    Pada saat bersamaan TPN Ganjar-Mahfud juga tengah menyiapkan bukti-bukti guna melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK)

    Mahfud mengaku bukan orang partai, tetapi dia mengatakan telah menerima dan membaca naskah akademik yang telah disiapkan terkait hak angket ini.

    Baca: Wapres tegaskan pemerintah tidak akan cawe-cawe soal hak angket

    Dan, Mahfud melihat bahwa rancangan hak angket itu serius sehingga naskah akademiknya saja tebal sekali di atas 75 halaman. 

    “Jadi Angket itu tinggal itu perlu koordinasi teknis saja. Siapa yang tandatangan didepan, itu sudah ada nama-namanya tapi yang mau tandatangan itu harus baca dahulu supaya nanti ketika mempertahankan itu tahu,” ujar Mahfud Sabtu (9/3/2024).

    Ditanya kemungkinan keberhasilan hak angket digunakan untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024, mantan Menkopolhuham ini mengatakan semua tergantung dukungan di DPR.

    Kalau saya melihat, ujarnya, semangatnya itu tidak akan mandek untuk tahap pengusulan. Perdebatan soal lanjut tidaknya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 ada di tahap persetujuan.

    Baca: FPKS sebut jika kecurangan Pemilu 2024 dibiarkan pelaksanaan Pilkada serempak bisa kacau 

    “Apakah mau dilanjutkan usul ini atau tidak. Ya itu nanti semua Partai akan ikut, Nanti kita akan lihat disitu,” ujarnya.

    Namun Mahfud melihat keseriusan dari PDI Perjuangan yang pertama kali menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 ini. 

    Ditambah dukungan dari banyak pihak menyuntikkan semangat untuk pengusul hak angket, bahwa hak Angket memang dibutuhkan agar kecurangan Pemilu 2024 tidak terulang lagi

    “Kalau saya baru saja lihat ceramahnya Pak Jusuf Kalla di UI kemarin memang angket ini diperlukan, karena pemilu ini pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu di Indonesia sejak tahun 55 sampai sekarang ini pemilu terburuk,” ujarnya.

    Baca: Mosi tidak percaya untuk Jokowi

    Wacana penggunaan hak angket pertama kali digulirkan Ganjar Pranowo, dan kemudian mendapat dukungan dari berbagai pihak.

    Selain partai koalisi pendukung Ganjar-Mahfud dan AMIN, penggunaan hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 juga mendapat dukungan dari organisasi masyarakat sipil.  

  • Berita Terpopuler Pekan Ini: Masyarakat Dukung Hak Angket untuk Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

    Berita Terpopuler Pekan Ini: Masyarakat Dukung Hak Angket untuk Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

    7cloud.asia – Dukungan masyarakat soal penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 menjadi berita yang paling banyak dibaca atau berita terpopuler pekan ini

    Banjir karangan bunga untuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati agar mendorong penggunaan hak angket menjadi berita terpopuler pekan ini

    Disusul dengan ajakan Aktivis 98 agar masyarakat turun ke jalan memberi dukungan moral bagi anggota DPR untuk menggolkan hak angket.

    Berikut 5 berita terpopuler pekan ini:    

    1. Dukungan untuk Megawati agar dorong penggunaan hak angket

    Pada Selasa (5/3/2024) kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Kantor PDI Perjuangan dibanjiri karangan bunga. 

    Hingga Selasa petang ada lebih dari 20 karangan bunga tampak berjajar di depan kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. 

    Pengirim karangan bunga untuk Megawati ini beragam. Ada yang berasal dari komunitas, persatuan alumni dan tidak sedikit yang mewakili masing-masing pribadi. 

    Baca berita selengkapnya di sini

    2. 8 Kota Pilihan untuk habiskan masa pensiun

    Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan kala mencari kota yang nyaman untuk tinggal di masa pensiun. 

    Faktor-faktor tersebut antara lain kedekatan lokasi, kelengkapan infrastruktur, biaya hidup, serta kondisi lingkungan yang tenang.

    Jika sebuah kota memenuhi kriteria di atas, maka bisa dipastikan kota tersebut menjadi tempat yang nyaman menghabiskan masa pensiun.

    Baca berita selengkapnya di sini

    3. Tak ingin hak angket masuk angin, Aktivis 98 ajak masyarakat turun ke jalan 

    Front Nasional Perlawanan Rakyat (FNPR) menyerukan agar aksi demontrasi dapat terus dilakukan untuk mendorong DPR gunakan hak angket. Sebab kini tidak ada oposisi yang mengkritisi pemerintah di parlemen.

    Hal ini diungkapkan oleh juru bicara FNPR, Petrus Haryanto didepan gedung MPR/DPR pada Selasa (05/03/2024).

    Petrus yang ikut berunjuk rasa dengan menggunakan kursi roda itu menganggap DPR selama ini tidak ada bedanya dengan pemerintah. Apa yang dikatakan pemerintah, DPR selalu menurut.

    Baca berita selengkapnya di sini

    4. Kriminalisasi Ganjar karena dorong hak angket

    Pelaporan terhadap Ganjar Pranowo terkait kasus dugaan gratifikasi ini menuai komentar warganet. Mereka menilai, ini sebagai upaya pemerintah Jokowi untuk membungkam kelompok kritis. 

    Warganet menduga laporan ini sebagai bentuk intimidasi mengingat sebelumnya Ganjar aktif mendorong penggunaan hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024

    Baca berita selengkapnya di sini

    5. Geruduk Istana, aktivis perempuan dukung hak angket tuk usut kecurangan Pemilu 2024

    Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada hari Jumat (8/3/2024) sejumlah organisasi perempuan akan menggeruduk istana sebagai bentuk protes atas berbagai kebijakan Joko Widodo. 

    Berbagai organisasi perempuan dan masyarakat sipil pro demokrasi pada Hari Perempuan Internasional akan melakukan aksi long march dari Bawaslu RI hingga Istana Negara.

    Aksi Geruduk Istana Negara di Hari Perempuan Internasional ini sebagai bentuk ekspresi kemarahan perempuan bahwa Jokowi bertanggungjawab dan perlu diadili atas carut marutnya demokrasi dan kondisi kehidupan perempuan.

    Baca berita selengkapnya di sini

     

  • Puluhan Tokoh Surati Ketua Umum Partai, Dorong Hak Angket untuk Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

    Puluhan Tokoh Surati Ketua Umum Partai, Dorong Hak Angket untuk Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

    7cloud.asia – Setidaknya 50 tokoh mengirimkan surat untuk para ketua umum partai politik untuk mendorong pengajuan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    Surat itu ditujukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.

    Para tokoh yang menandatangani surat dukungan untuk penggunaan hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 tersebut berasal dari berbagai latar belakang.

    Di antaranya para akademisi seperti Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Faisal Basri; para pegiat HAM seperti Usman Hamid, Suciwati, dan Haris Azhar; hingga komika Pandji Pragiwaksono dan seniman Melanie Subono.

    Baca: Tim Ganjar-Mahfud serius siapkan bahan untuk hak angket dan gugatan ke MK 

    Dilansir Tempo.co, Para tokoh yang selama ini dikenal menyerukan demokratisasi ini mengatakan partai politik memiliki peran penting untuk merealisasikan hak angket kecurangan Pemilu 2024.

    Usman Hamid, salah satu perwakilan tokoh yang menandatangani surat itu mengatakan, ketua partai politik sudah seharusnya menggerakkan dan mendorong DPR untuk menggunakan hak angket untuk menyelidiki fakta-fakta kecurangan Pemilu.

    “Para pimpinan partai politik memiliki peran penting untuk mengkonsolidasi, mengaktivasi pengerahan, dan menggerakan fraksi-fraksi anggota DPR untuk mengajukan hak angket penyelenggaraan Pemilu 2024,” katanya Jumat (8/3/2024).

    Dalam surat itu, para tokoh mengatakan Pemilu 2024 dipenuhi berbagai bentuk kecurangan yang masif. Menurut mereka, pelanggaran terjadi bukan hanya di TPS saja.

    Baca: FPKS sebut jika hak angket batal, Pilkada serempak bisa lebih kacau 

    Maka dari itu, perlu dilakukan penelusuran agar hasil Pemilu 2024 tetap memiliki legitimasi, khususnya melalui hak angket.

    “Di dalam pemantauan Kami, dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu yang dipersoalkan oleh Masyarakat, terjadi bukan hanya pada saat hari pencoblosan 14 Fabruari 2024, tetapi juga sejak awal proses penyelenggaraan pemilu hingga pasca pelaksanaan,” kata Usman.

    Jika dibiarkan, tutur Usman, maka hal tersebut akan berdampak buruk kepada penegakan hukum dan demokrasi di Tanah Air.

    “Antusiasme rakyat untuk memilih dan menyambut pemimpin baru (presiden dan wakil presiden) serta anggota dewan seolah menjadi runtuh, ambruk dan roboh karena dugaan kecurangan makin sempurna,” ucapnya.

    Baca: Karangan bunga untuk Megawati agar dorong penggunaan hak angket

    Wacana penggunaan hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan Pemilu 2024 pertama kali disampaikan calon presiden yang diusung PDIP dan PPP, Ganjar Pranowo.

    Usulan itu kemudian mendapat dukungan dari partai-partai pengusung calon presiden Anies Baswedan yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yaitu NasDem, PKB, dan PKS.

    Hak angket diusulkan untuk menyelidiki dugaan pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berlaku tidak netral untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Di antaranya melalui kebijakan bantuan sosial yang dibagikan menjelang Pemilu hingga pengerahan aparat untuk mengarahkan pemilih. Gibran tak lain merupakan putra sulung Jokowi

    Sumber: Tempo.co

  • Mardani Ali Sera: Hak Angket Bisa Digulirkan Sambil Mengumpulkan Bukti Kecurangan Pemilu 2024

    Mardani Ali Sera: Hak Angket Bisa Digulirkan Sambil Mengumpulkan Bukti Kecurangan Pemilu 2024

    7cloud.asia – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Chico Hakim mengatakan konsolidasi lintas partai masih terus dilakukan untuk menggulirkan 
    hak angket kecurangan Pemilu 2024.

    Konsolidasi soal hak angket untuk usut kecurangan Pemilu 2024 ini, menurut Chico, dilakukan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem.

    Chico memastikan bahwa PDI Perjuangan masih solid terkait rencana menjalankan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    “Tentunya PDIP masih solid. Terutama dengan apa yang sudah menjadi keputusan dari Bu Megawati yang mendorong kader-kadernya di parlemen sebagai individu-individu yang hak untuk mengajukan hak angket,” ungkap Chico dikutip metrotvnews.com. 

    Baca: Tokoh ini menangis di depan Megawati Soekarnoputri 

    Chico mengatakan PDI Perjuangan bakal segera menggulirkan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 ini.

    Dia mengaku pihaknya tengah mempersiapkan bukti maupun dokumen, strategi, dan argumen terkait dengan dugaan pelanggaran apa yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan UU terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024.

    Terkait dengan waktu kapan akan menggulirkan hak angket, Chico mengaku semuanya berkomunikasi. Walaupun, kata dia, tidak ada urusan dengan perselisihan suara.

    “Tetapi tentu kami ingin melihat apakah pengumuman 20 Maret nanti juga menjadi bagian dari bukti terkait dengan kecurangan dan pelanggaran yng dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif,” tandasnya.

    Baca: Aktivis perempuan nilai Jokowi layak diadili karena telah merusak demokrasi 

    Terpisah, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memintai koalisi pendukung paslon 01 dan 03 tetap menggulirkan hak angket di DPR.

    Pengguliran hak angket dinilai bisa tetap berjalan sembari mengumpulkan bukti dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

    “Gulirkan dulu hak angket, sambil jalan dilengkapi,” ujarnya dikutip metrotvnews.com. 

    Mardani mengingatkan pemerintah tidak perlu takut dengan hak angket. Dia pun meminta partai pendukung 01 dan 03 terus berkomunikasi untuk mewujudkan pengguliran hak angket.

    Baca: Puluhan tokoh surati ketua umum partai, mendorong penggunaan hak angket

    “Hak angket mesti segera digulirkan. Berbarengan bisa dibangun komunikasi antar parpol pendukung 01 dan 03,” ujar dia.

    Sebanyak 50 tokoh masyarakat mulai dari aktivis antikorupsi hingga mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati para pimpinan partai politik untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

    Tokoh tersebut mendesak ketua partai mengajukan hak angket. Mereka adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.

    Dalam surat yang diterbitkan pada Jumat, 8 Maret 2024, para tokoh menyatakan telah terjadi praktik kecurangan pada Pemilu 2024.

    Baca: Tim Ganjar-Mahfud serius siapkan hak angket dan gugatan ke MK

  • Naskah Akademik Hak Angket Soal Kecurangan Pemilu 2024 Versi PKB Menyoal Politisasi Bansos dan Pengerahan Aparat

    Naskah Akademik Hak Angket Soal Kecurangan Pemilu 2024 Versi PKB Menyoal Politisasi Bansos dan Pengerahan Aparat

    7cloud.asia – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB masih mematangkan naskah akademik hak angket soal dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    Anggota Fraksi PKB DPR, Luluk Nur Hamidah mengatakan isi dari naskah akademik hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 itu bakal menunjukkan berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat, hingga setelah pencoblosan.

    Tidak hanya kecurangan, kata dia, naskah akademik hak angket itu juga berisi proses di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum Pemilu 2024.

    “Termasuk dugaan penyalahgunaan aparat penegak hukum, TNI/Polri, ASN, birokrasi, BUMN, dan lain-lain,” ujar Luluk dikutip Tempo.co. 

    Luluk yang sempat melakukan interupsi guna menyuarakan hak angket mengatakan beberapa hal itu yang paling banyak dipermasalahkan oleh publik juga.

    Baca: Puluhan tokoh surati pimpinan parpol untuk dukung hak angket

    Selain itu, PKB juga menyoroti soal penyalahgunaan anggaran negara untuk penyaluran bantuan sosial hingga dugaan pelibatan ASN, birokrasi, dan BUMN, untuk pemenangan pemilu.

    “Kami cek apa bener, kalau perlu kementerian terkait kita panggil. Termasuk penggunaan APBN, kita cek apakah bansos yang melampaui batas anggaran,” kata dia.

    Hak angket yang diajukan oleh DPR, kata Luluk, merupakan sarana bagi legislator untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

    Lewat hak angket itu legislator akan mendalami dugaan kecurangan yang mereka temukan pada proses Pemilu 2024.

    “Yang mau kita lihat dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pemerintah dengan segala unsurnya,” tuturnya.

    Baca: Belasan tokoh temui Megawati dorong penggunaan hak angket soal kecurangan Pemilu 2024

    Masih menurut Tempo.com, Luluk juga membeberkan nama-nama yang siap mengusulkan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu.

    PKB, ujarnya, terus menjalin komunikasi dengan penggerak lain hak angket seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Ia menambahkan, pihaknya di DPR bersedia jika diminta memenuhi jumlah minimal orang yang siap mengusulkan hak angket. PKB, ujarnya, tidak memiliki hambatan soal jumlah yang siap mengusulkan hak angket.

     

    “Bisa sebanyak-banyaknya,” kata Luluk, yang juga Anggota DPR komisi IV DPR.

    Luluk menyebut beberapa anggota fraksi PKB yang siap mengusulkan hak angket. Misalnya, selain dia, ada Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan, Anggota Komisi II Handayani, Anggota Komisi II Yanuar Prihatin.

    Baca: GIAD minta 30 anggota DPR ini dukung penggunaan hak angket 

    Juga Anggota Komisi VIII Luqman Hakim, Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh, dan Anggota Komisi V Neng Eem Marhamah Zulfa.

    “Kunci dari ini semua kita harapkan PDI Perjuangan di barisan yang sama karena kita membutuhkan jumlah yang mayoritas,” kata Luluk.

     

    Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota DPR yang berasal dari lebih satu fraksi.

    Pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan.

    Baca: Unjukrasa mendukung penggunaan hak angket terus bergulir

    Selain PKB, PDI Perjuangan juga sudah menyiapkan naskah akademik terkait hak angket kecurangan Pemilu 2024.

    Beberapa substansi yang menjadi perhatian adalah mengenai campur tangan pemerintah dalam pengerahan aparat hingga pengerahan bantuan sosial atau bansos untuk pemenangan paslon tertentu.

    Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan tidak mau mencampuri kewenangan DPR untuk menggunakan hak angket guna mengusut kecurangan Pemilu 2024. 

    “Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR,” kata Jokowi saat ditanya dalam keterangan pers di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Senin, 4 Maret 2024.

    Sumber: Tempo.co

  • PDI Perjuangan Lamban, Nasdem, PKB dan PKS Buka Opsi Inisiatif Ajukan Hak Angket

    PDI Perjuangan Lamban, Nasdem, PKB dan PKS Buka Opsi Inisiatif Ajukan Hak Angket

    7cloud.asia – Tiga partai Koalisi Perubahan, Nasdem, PKB dan PKS membuka opsi untuk berinisiatif mengajukan hak angket kecurangan Pemilu 2024.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan, dengan opsi ini mereka tidak perlu menunggu PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket soal kecurangan Pemilu 2024.

    Hermawi menegaskan hak angket dijamin konstitusi, dan yang diangket yakni kecurangan Pemilu 2024 menyangkut kepentingan bangsa.

    Hal itu disampaikan Hermawi usai melakukan pertemuan dengan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Jumat (15/3/2024).

    Hak angket ini, ujarnya, kan kita menyambut ide Mas Ganjar (inisiator hak angket). Sekjen dan ketua umum partai sudah membahas tentang hak angket ini. 

    Baca: Hak angket versi PKB menyoal politisasi bansos dan pengerahan aparat di Pemilu 2024

    “Tapi karena sekarang ini sudah banyak suara-suara yang mengatakan kenapa lambat, kita terpikir satu alternatif, mengapa kita tidak mulai saja?” kata Hermawi kepada wartawan, Jumat (15/3/2024) seperti dikutip republika.co.id.

    Hermawi menyebut, ide alternatif antarsekjen partai Koalisi Perubahan soal hak angket itu akan disampaikan ke ketua umum masing-masing partai.

    Yakni Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Keputusan ketum-ketum itu akan menjadi final untuk pengajuan hak angket.

    “Nanti kita akan laporkan kepada pimpinan. Jadi kalau hanya mengusulkan 25 nama dan lebih dari satu fraksi kita kan bisa bertiga,” ujarnya.

    Baca: Belasan tokoh temui Megawati dorong gunakan hak angket

    Penggunaan hak angket diatur dalam Pasal 199 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

    Dalam Pasal 199 Ayat 1 berbunyi, ‘Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat 1 huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi’.

    Hermawi mengaku partai Koalisi Perubahan yakni Nasdem, PKB dan PKS bersikap rasional saja mengenai dinamika hak angket soal kecurangan Pemilu 2024.

    Hingga saat ini diketahui, partai Koalisi Perubahan dan PDI Perjuangan saling menunggu untuk mengajukan hak angket.

    Baca: Puluhan tokoh surati ketua partai dorong penggunaan hak angket

    “Artinya kita rasional karena kalau kami terus yang maju hanya kami bertiga ini enggak bakal menang. Sebaliknya, kalau PDIP sendiri yang maju enggak bakal menang, tapi kalau tunggu-tunggu begini enggak akan mulai,” ujar dia.

    Kendati demikian, Hermawi melanjutkan, pihaknya juga tetap menginginkan PDI Perjuangan konsisten di barisan parpol pendukung hak angket karena memang inisiatornya adalah capres yang diusung, Ganjar Pranowo.

    Nanti, ujarnya, hak angket ini kan diuji di paripurna. Dia berharap di paripurna kita bertemu dan meneguhkan kembali komitmen dengan PDI Perjuangan.

    “Kita mengerti PDI Perjuangan kan partai besar mereka lagi sibuk menunggu macam-macam mengurus macam-macam, kita tidak sebesar PDIP saja sibuknya luar biasa,” tegasnya.

  • Politisi PDI Perjuangan Terima Pengunjukrasa Pendukung Hak Angket untuk Melakukan Audiensi

    Politisi PDI Perjuangan Terima Pengunjukrasa Pendukung Hak Angket untuk Melakukan Audiensi

    7cloud.asia – Sejumlah politikus PDI Perjuangan termasuk Adian Napitupulu dan Masinton  menemui massa pengunjuk rasa yang mendukung penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024. 

    Adian dalam orasinya bahkan mengajak pendemo untuk melakukan audiensi di dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk berdiskusi soal hak angket, Selasa (19/3/2024).

    “Fraksi PDI-Perjuangan mau mendengar apa yang mau diperjuangkan bersama-sama kami. Yang mau hak angket, angkat tangan!” perintah Adian dari atas mobil komando di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Mendengar seruan tersebut, massa pengunjukrasa serentak mengangkat tangan merka dengan posisi terkepal yang merupakan simbol perlawanan.

    Baca: Polisi siagakan ribuan personelnya untuk amankan penetapan hasil Pemilu 2024 

    Sambil mengangguk-angguk, Adian lalu meminta para pedemo memikirkan apa dasar pemikiran, dasar hukum, tujuan, dan pertimbangan atas tuntutan pengguliran hak angket.

    “Banyak yang harus kita bicarakan. Untuk itu, kami diminta ke depan (gedung DPR) dan menjemput perwakilannya untuk kita bicara di dalam, setuju tidak?” tanya Adian lagi.

    Para pendemo yang datang dari berbagai kelompok masyarakat kompak menjawab ‘setuju’ dengan keras.

    Adian berharap, perwakilan yang ikut ke dalam DPR bisa berargumentasi yang kuat agar bisa meyakinkan para anggota lain. Setelah itu, ia dan para pedemo sepakat untuk mengajak 15 peserta ke dalam.

    Baca: Guru besar dan mahasiswa siap turun ke jalan sikapi perusakan demokrasi oleh Jokowi

    “Kursi di fraksi cuma 30. Nanti akan ada wartawan juga yang mau mendengar. Bagaimana kalau 10? Atau jalan tengahnya, 15 bagaimana? Bungkus?” ucap dia.

    Setelah itu, ia meminta pengunjukrasa yang hendak masuk ke dalam mendaftarkan namanya agar bisa dikoordinasikan.

    Adapun, aksi unjukrasa ini digelar oleh dua kelompok massa berbeda yaitu Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) dan Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi (KNPD).

    Aksi unjukrasa kali ini di bawah komando mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin

    Baca: Jelang penetapan hasil Pemilu 2024 massa gelar unjukrasa besar-besaran tuntut penggunaan hak angket dan tolak pemilu curang  

    Mereka menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta menyuarakan penolakan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan.

    Aksi unjukrasa ini telah berlangsung dari Senin (18/3/2024) dan akan berlanjut hingga Rabu (20/3/2024) besok.

    Sebagai informasi, Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 3.355 personel gabungan untuk mengawal aksi di depan kantor DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Para personel berjaga secara tersebar di beberapa titik.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro turut mengimbau agar massa menyampaikan aspirasi dengan kondusif.

     

     

  • Fraksi PDI Perjuangan DPR Terima Perwakilan Pengunjukrasa Pendukung Hak Angket Soal Pemilu 2024

    Fraksi PDI Perjuangan DPR Terima Perwakilan Pengunjukrasa Pendukung Hak Angket Soal Pemilu 2024

    7cloud.asia – Perwakilan massa pengunjukrasa menolak kecurangan Pemilu 2024 dan mendukung hak angket melakukan audiensi dengan Fraksi PDI Perjuangan, Selasa (19/3/2024).

    Sebelum audiensi dilakukan sejumlah politisi dari PDI Perjuangan menemui massa yang berunjukrasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat mendesak DPR menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu 2024.

    Sebanyak 10 perwakilan massa pengunjukrasa kemudian diterima beraudiensi  di ruang Fraksi PDI Perjuangan di Lantai 7 Gedung Nusantara I DPR, Jakarta.

    Perwakilan massa aksi tersebut terdiri dari Karam Demokrasi Gerakan Kebangsaan, Aliansi Mahasiswa Jawa Barat, Banten Bersatu, Gerakan Sipil, Forum Koordinasi Nasional hingga Petisi 100.

    Baca: Adian Napitupulu undang perwakilan pengunjukrasa untuk melakukan audiensi

    Dipantau dari YouTube Kompas TV, massa menolak Pemilu 2024 yang dinilai curang dan mendorong DPR untuk menggulirkan hak angket terkait Pemilu 2024.

    Berikut pernyataan perwakilan massa:

    Sehubungan dengan hak angket yang sedang dicanangkan oleh anggota DPR RI pada saat ini bersama ini kami bersama keluarga besar alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia mendesak DPR RI membuat surat pernyataan sebagaimana konsep terlampir untuk memberikan ketenangan dan jaminan pada rakyat yang resah di luar gedung ini, bahwa DPR RI adalah wakil rakyat yang tetap menyuarakan kehendak rakyat secara konsisten menjadi pilar penyangga demokrasi sekaligus penyelamat bangsa dan NKRI dari kehancuran akibat praktik dari penyelenggara yang tidak sesuai dengan konstitusi.

    Adapun Fraksi PDI Perjuangan diwakili oleh anggota DPR Aria Bima, Masinton Pasaribu, dan Adian Napitupulu. 

     

    “Mewakili Fraksi PDI Perjuangan, kami bertiga ditunjuk oleh fraksi untuk mendengarkan betul-betul yang sebelumnya sudah beberapa kali ada unjuk aspirasi di depan Gedung DPR hampir sama tuntutan-tuntutan yang sama yaitu penggunaan hak angket,” kata Aria Bima dalam pertemuan.

    Baca: Para guru besar dan mahasiswa akan turun sikapi perusakan demokrasi oleh Jokowi

    Bima menyatakan akan merumuskan secara sungguh-sungguh menjadi satu rumusan fraksi yang nantinya akan mereka perjuangkan.

    “Beberapa pimpinan DPP partai kita telah menyuarakan hak angket dan itu pun gayung bersambut dengan suasana kebatinan kita,” ucap dia.

    Hari ini, massa aksi mendukung hak angket kembali menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR.

    Sejumlah anggota fraksi di DPR menemui massa aksi. Mereka ialah, Masinton dan Adian dari PDIP dan, Luluk Nur Hamidah dan Daniel Johan dari PKB, serta Fraksi PKS diwakili Al Muzzammil Yusuf.

    Seluruhnya berorasi di depan demonstran. Adian dalam orasinya mengundang perwakilan massa aksi masuk dan berbicara di dalam gedung DPR.

    “Kami mau bicara serius di dalam sana. Yakinkan kami bahwa hak angket memang jalan keluar bagi persoalan bangsa ini,” kata Adian.

    “Saya mau argumentasi yang kuat, data yang kuat, dasar yang kuat,” imbuhnya.

    Baca: Jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 aksi unjukrasa makin intens dilakukan

     

  • Penjelasan Hasto Soal Maju Mundurnya Sikap PDI Perjuangan Terkait Hak Angket

    Penjelasan Hasto Soal Maju Mundurnya Sikap PDI Perjuangan Terkait Hak Angket

    7cloud.asia – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap,  dokumen hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 terus  dipersiapkan.

    Dokumen hak angket yang disusun PDI Perjuangan itu juga telah diulas oleh para pakar yang terlibat.

    “Jadi terkait dengan persiapan itu sudah direview oleh para pakar,” ujar Hasto dalam jumpa pers yang disiarkan Kompas TV,  Kamis (21/3/2024).

    Kini, dokumen itu memasuki tahap penyempurnaan. Adapun yang dimaksud ialah menambahkan hasil audit forensik.

    “Tinggal menambahkan hasil dari audit forensik yang kami lakukan dibantu pakar-pakar IT yang akan menyempurnakan,” jelas dia.

    Dokumen-dokumen itu kemudian akan menjadi pembanding dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Baca: Audiensi pendukung hak angket dengan Fraksi PDI Perjuangan

    Menurutnya, dokumen itu bakal membuktikan adanya penggelembungan suara pada Pemilu 2024.

    “Kalau dari sum check saja itu bisa diketemukan penggelembungan 23 juta lebih apalagi nanti setelah kita bandingkan dengan C1 Plano. Karena sejak awal kami tahu bahwa suara Ganjar-Mahfud itu memang dilock 17%,” tutupnya.

    Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo memastikan bakal melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Sementara, terkait wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu akan diserahkan ke partai.

    “Kebetulan saya dan Prof Mahfud tidak di DPR. Jadi sudah kita siapkan, kita berikan ke partai dan DPR untuk menyiapkan itu (hak angket),” kata Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024). 

    Meski tidak merinci sejauh mana wacana hak angket itu sudah digodok, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku wacana menggulirkan hak angket masih terus berjalan.

    “Dari seluruh prosesnya, saya dengar sudah disiapkan (hak angket),” tegas dia.

    Baca: Para guru besar dan mahasiswa akan turun ke jalan sikapi perusakan demokrasi oleh Jokowi

    Dalam jumpa pers, Hasto memaparkan sejumlah intimidasi yang terjadi sebelum dan sesudah Pemilu 2024. Intimidasi diperkirakan terus berlangsung dan mengancam jalannya demokrasi di Indonesia.

    “Kalau intimidasi kan memang dilakukan sejak awal. Ketika proses ini berjalan, bahkan ketika penetapan partai-partai mana yang bisa ikut pemilu itu dilakukan berbagai intimidasi,” ujarnya, Kamis (21/3/2024).

    Bahkan, Hasto menyinggung bukti yang ditunjukkan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi II DPR, beberapa waktu lalu.

    Kala itu, Hadar Nafis Gumay sempat menampilkan layar yang diduga berisi percakapan anggota KPU Provinsi yang merasa resah karena diduga mengalami intervensi KPU Pusat.

    “Testimoni dari Pak Hadar Nafis Gumay di Komisi II itu menunjukkan bahwa sebenarnya beberapa partai itu tidak memiliki syarat untuk ikut pemilu seperti PSI,” kata Hasto.

    “Tapi, kemudian ada upaya untuk meloloskan, ini saya hanya membaca pernyataan-pernyataan,” sambungnya.

    Baca: PDI Perjuangan lamban, Koalisi Perubahan buka opsi ambil alih inisiatif  

    Dia juga menyinggung mesin partai yang mengalami intimidasi karena solid bergerak untuk memenangkan pasangan calon (paslon) capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    “Mesin partai sangat solid sampai diintimidasi. Kalau kita diintimidasi kan berhadapan dengan abuse of power dari Presiden Jokowi yang semua aspek dikerahkan.”

    “Bansosnya, instrumen hukumnya, hasilnya sudah disetting terlebih dahulu seperti zaman Orde Baru, anggarannya ada automatic adjustment, itu kita hadapi,” ungkap Hasto.

    “Lalu, bagaimana dengan kemenangan di luar negeri yang tanpa bansos, tanpa intimidasi yang memberikan kemenangan bagi Ganjar-Mahfud. Ini pertama kali hasil pilpres di luar negeri berbeda dengan hasil di dalam negeri,” tambahnya.