7cloud.asia – Politikus PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, hanya hak angket DPR RI yang bisa membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Ahok mengaku pesimis dengan proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuka dugaan kecurangan Pemilu 2024 itu.
Menurutnya, ada celah hukum yang membuat dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak bisa dituntaskan di MK karena MK hanya mengurus kecurangan formal.
Karena itu Ahok menilai hak angket di DPR adalah cara yang paling tepat membongkar skandal dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca; Wapres tak akan cawe-cawe soal hak angket
“Itulah kenapa saya bilang saat ini yang paling penting dilakukan tentu hak angket. Ini bukan soal mau menangin siapa, tapi itu bisa mengungkap bukti-bukti dari kecurangan dan celah hukum yang dimanfaatkan,” ujar Ahok, Jumat (8/3/2024).
Menurutnya, MK memiliki keterbatasan untuk mengungkap kecurangan pemilu. Ahok menegaskan, hanya DPR RI yang bisa menyelidiki dugaan kecurangan secara keseluruhan
“Bahkan dapat memperbaiki Undang-Undang yang memiliki celah yang dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pemilu,” ujar Ahok.
Namun, Ahok menyadari bahwa ada banyak pihak yang akan berupaya menghalangi hak angket diproses di DPR.
Baca: Pelaporan Ganjar soal gratifikasi diduga untuk hadang gratifikasi
Salah satu bentuknya, kata Ahok, memanfaatkan para anggota legislator yang tidak lolos lagi ke Senayan agar tidak memberikan suara untuk pengajuan hak angket.
Oknum-oknum yang tidak terpilih lagi nih, ujarnya, yang masa tugasnya tinggal beberapa bulan bisa diiming-imingi uang.
“Nah ada hak nih, kalau dia ditembak duit misalnya, ada tawaran dikasih berapa puluh miliar rupiah supaya enggak enggak usah ikut Hak Angket, mungkin akan diambil ya,” kata Ahok.
Atas dasar itu, Ahok sangat berharap agar hak angket dapat berjalan sesuai keinginan rakyat Indonesia yang tidak puas terhadal penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca; Jika kecurangan Pemilu 2024 dibiarkan, pelaksanaan Pilkada 2024 bisa lebih buruk
Ia menambahkan proses konstitusional lewat hak angket lebih baik daripadamembiarkan rakyat turun ke jalanan yang bisa mengganggu ekonomi dan lalu lintas.
“Yang harus dilakukan saat ini adalah hak angket, dan kita mengandalkan anggota DPR untuk melakukan itu. Harapan saya seperti itu,” tutup Ahok.
Leave a Reply