ruangkota

Tag: jokowi

  • Maklumat Juanda: Politik Dinasti Presiden Jokowi Mengkhianati Reformasi

    Maklumat Juanda: Politik Dinasti Presiden Jokowi Mengkhianati Reformasi

    7cloud.asia – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan batas usia capres dan cawapres tetap 40 tahun atau sudah berpengalaman sebagai kepala daerah dinilai memuluskan jalan bagi Jokowi membangun politik dinasti.

    Ratusan warga pun mengungkapkan keprihatinannya atau upaya Jokowi dalam membangun politik dinasti dengan meneken Maklumat Keprihatinan yang disebut dengan Maklumat Juanda. 

    Para penanda-tangan Maklumat Juanda, dalam jumpa pers yang digelar pada Senin, (16/10/2023) sore di Malacca Toast Juanda, Jakarta Pusat ini menolak politik dinasti yang sedang dibangun oleh Jokowi.

    Baca: Gibran berpeluang jadi cawapres, siapa yang akan dipilihnya

    Banyak aktivis demokrasi yang menggerakkan reformasi pada 1998 lalu, ikut meneken Maklumat Juanda menentang praktik politik dinasti Jokowi saat ini. Mereka merasa dikhianati. 

    Mereka menilai Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk mengistimewakan keluarganya sendiri dan mencoba membangun politik dinasti nya sendiri.

    “Anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik menikmati jabatan publik maupun fasilitas bisnis yang tak mungkin didapat tanpa status anak Kepala Negara/Presiden yang berkuasa,” ujar Usman Hamid, juru bicara Maklumat Juanda. 

    Baca: Dari Kaesang hingga AHY, politik dinasti di Indonesia

    Usman Hamid menyampaikan, bahwa Maklumat Juanda yang diberi tajuk Reformasi Kembali ke Titik Nol ini berisi keresahan, kecemasan hingga kemarahan terhadap perilaku elite dalam proses Pilpres maupun Pemilu 2024 yang menerabas kepatutan.

    Usman Hamid menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia capres dan cawapres merupakan hal yang mesti disoroti.

    “Putusan MK yang dalam pandangan kami mengecewakan publik dan menunjukkan apa yang ditawarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak lebih sekarang ini sebagai Mahkamah Keluarga,” tegasnya. 

    Usman Hamid nenambahkan, para aktivis demokrasi yang menggerakkan reformasi pada 1998 lalu, sekarang ini merasa dikhianati. Apa yang dilakukan regim Jokowi saat ini dinilainya lebih buruk daripada orde baru.

    Baca: Demokrasi kembali ke titik nol

    “Itulah sebabnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Perbedaannya kenapa hal ini lebih parah dibandingkan Orde Baru, karena Orde Baru tidak sampai kepada tatanan yudikatif. Sekarang ini sampai ke tingkat yudikatif,” kata Usman Hamid.

    Usman dan para penandatangan Maklumat Juanda menganggap, politik dinasti yang cukup kental ketika Presiden Jokowi melakukan manuver untuk memuluskan langkah demi kepentingan keluarganya.

    Dengan kekuasaan yang dipegangnya Presiden Jokowi dinilai memberi ruang anak-anaknya untuk menikmati fasilitas dan jabatan.

     

     

  • Berita Terpopuler Pekan Ini: Dinasti Politik Jokowi Jadi Sorotan Publik

    Berita Terpopuler Pekan Ini: Dinasti Politik Jokowi Jadi Sorotan Publik

    7cloud.asia – Upaya presiden Jokowi untuk membangun dinasti politik dengan njadikan putra sulungnya, Gibran Rakabuming sebagai cawapres di Pilpres 2024 menjadi sorotan publik.

    Berita seputar isu dinasti politik Jokowi ini menjadi berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia

    Tiga dari lima berita terpopuler pekan ini diisi oleh berita terkait keputusan MK dan wacana membangun dinasti politik yang kini sedang diupayakan oleh keluarga Presiden Jokowi.

    Berikut lima berita terpopuler pekan ini:  

    1. Soal pencalonan Gibran, Jokowi diminta tak beri contoh buruk dengan membangun dinasti politik

    Perkembangan politik akhir-akhir ini membuat reformasi mundur ke titik nol. Jokowi didesak agar tidak memberikan contoh buruk dengan memperpanjang kebiasaan membangun kekuasaan bagi keluarga.

    Politik dinasti terasa kental ketika Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaanya untuk mengistimewakan keluarganya sendiri.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid dalam Maklumat Juanda yang dibacakan pada Senin (16/10/2023) di Jakarta.

    Baca berita selengkapnya di sini

    2. Trend bocah kosong

    Di dunia hiburan, kita sering kali menyaksikan banyak publik figur yang cepat naik daun, tetapi kariernya berumur sangat pendek.

    Banyak faktor yang dapat memengaruhi kondisi di dunia hiburan ini. Salah satunya adalah lemahnya kemampuan publik figur dalam mengelola engagement dengan penggemarnya.

    Padahal, bagi publik figur yang menekuni panggung dunia hiburan, penting untuk memiliki strategi jitu guna mempertahankan ketenaran dan menjaga daya tariknya.

    Baca berita selengkapnya di sini

    3. Merasa dibodohi Jokowi, GM ajak masyarakat melawan dinasti politik keluarga Jokowi

    Rencana Presiden Jokowi untuk menduetkan Prabowo Subianto dengan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka dengan memanfaatkan gugatan uji materi batas usia minimal capres/cawapres menuai kritik dari banyak pihak.

    Tak kurang budayawan senior Goenawan Mohammad yang dulu gigih membela Jokowi mengecam upaya Jokowi membangun dinasti politik ini. 

    GM merasa dibodohi dan menilai rencana Jokowi untuk membangun dinasti politik ini hars dilawan dan dicegah bersama. 

    Baca berita selengkapnya di sini

    4. Mahfud MD resmi jadi cawapres dampingi Ganjar Pranowo

    Koalisi partai politik pengusung bakal capres Ganjar Pranowo, Rabu (18/10/2023) resmi mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal cawapres yang mendampingi Ganjar di Pilpres 2024.

    Pengumuman Mahfud MD sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo ini berlangsung di Kantor DP PDI Perjuangan, di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat.

    Ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengatakan pilihan kepada Mahfud MD untuk menjadi bakal cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo ini didasarkan pada berbagai problema yang dihadapi bangsa ini.

    Baca berita selengkapnya di sini

    5. MK buka peluang Gibran jadi cawapres, dinasti politik Keluarga Jokowi terwujud?

    Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terkait syarat calon presiden dan wakil presiden atau capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.

    Gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Universitas Surakarta bernama Almas Tsaqibbirru itu dikabulkan hakim MK, pada Senin (16/10/2023).

    “Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusannya, dipantau dari YouTube MK Senin 16 Oktober 2023

      

    Baca berita selengkapnya di sini

  • Adian Napitupulu: Jokowi Marah Karena Keinginannya Jadi Presiden 3 Periode Tak Diloloskan PDIP

    Adian Napitupulu: Jokowi Marah Karena Keinginannya Jadi Presiden 3 Periode Tak Diloloskan PDIP

    7cloud.asia – Politikus PDIP, Adian Napitupulu mengungkap akar persoalan pecah kongsi antara PDIP dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pilpres 2024. 

    Adian menyebut pecah kongsi antara PDIP dengan Jokowi adalah keinginan Jokowi untuk maju lagi di Pilpres 2024 atau yang biasa dikenal dengan  presiden tiga periode.

    Adian menyebut, keinginan Jokowi tersebut tidak mendapat restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan tegas menolak keinginan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

    “Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangannya, Rabu (25/10/2023).

    Baca: Dinasti politik Jokowi khianati cita-cita reformasi

    Adian mengungkap respons PDIP, itu menuai reaksi kemarahan dari salah satu pihak. Padahal, menurut Adian, sikap itu tegas karena perpanjangan masa jabatan presiden bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945.

    “Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ujarnya.

    Wakil Ketua Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar itu mengaku tidak antipati dengan Jokowi.

    Adian mengaku hanya menyesalkan perubahan sikap Jokowi yang begitu cepat terhadap PDIP.

    Baca: Di balik putusan MK soal usia minimal capres/cawapres

    Padahal, PDIP, kata Adian, sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarga. Mulai dari menjadi wali kota Solo dua periode, gubernur DKI Jakarta, dan presiden dua kali.

    Dulu, ujar Adian, ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi.

    “Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi,” ucap Adian.

    “Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar,” imbuhnya.

    Baca: Putusan MK soal usia minimal capres-cawapres berujung pelaporan

    Kini, Adian mengaku tak ambil pusing setelah Gibran resmi maju sebagai cawapres bersama Prabowo Subianto.

    Dia menyebut, jajaran PDIP akan fokus memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

    “Status Gibran anak Jokowi. Soal status mereka diserahkan ke DPP dan Ketua Umum PDI Perjuangan. Tugas saya menggalang suara, menggalang kekuatan untuk memenangkan Ganjar,” ucapnya.

    Sementara Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan, hingga Gibran mendaftar sebagai cawapres hari ini, Gibran belum secara resmi mundur dari PDIP.

    Ia hanya pamit untuk menjadi cawapresnya Prabowo. 

     

  • Beda Dinasti Jokowi dan Dinasti Politik di Dalam dan Luar Negeri

    Beda Dinasti Jokowi dan Dinasti Politik di Dalam dan Luar Negeri

    7cloud.asia – Isu dinasti politik langsung disorot, begitu putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep didapuk menjadi Ketua Umum PSI hanya tiga hari setelah menjadi anggota partai tersebut.

    Publik menilai langkah Kaesang ini sebagai awal dinasti politik. Pasalnya,  Kaesang diangkat menjadi Ketua Umum PSI karena dia adalah anak Presiden Jokowi, bukan alasan lainnya.  

    Isu dinasti politik keluarga Jokowi makin menguat, ketika kemudian Gibran Rakabuming Raka bisa  maju menjadi cawapres pasca MK mengabulkan gugatan usia minimal capres/cawapres.

    Tudingan dinasti politik keluarga Jokowi ini makin menguat, ketika publik mengetahui bahwa ketua MK, Anwar Usman adalah adik ipar Presiden Jokowi atau paman Gibran.

    Yang juga tak bisa dilupakan, PSI yang kini dikomandoi Kaesang -adik Gibran- juga menjadi salah satu pihak yang menggugat usia minimal Capres/Cawapres, meski belakangan gugatan itu ditolak MK.

    Dinasti politik yang tengah dipertontonkan keluarga Jokowi ini disoal, karena Jokowi terindikasi menyalah-gunakan kewenangannya sebagai Presiden untuk memuluskan jalan Gibran.

    Baca: Mengapa setiap ganti pemerintahan harus ganti kurikulum

    Majunya Gibran menjadi capwapres ini dinilai sebagai upaya Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. 

    Asumsi publik cukup beralasan, karena sebelumnya pernah ada wacana untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi menjadi presiden tiga periode dengan mengamandemen Konstitusi.

    Selanjutnya, upaya untuk memperpanjang masa pemerintahan Jokowi juga tidak tidak berhasil. Pencalonan Gibran menjadi cawapres saat ini dinilai sebagai upaya Jokowi untuk memperpanjang kekuasaannya. 

    Dugaan ini diperkuat dengan fakta tersingkirnya sejumlah nama politisi yang lebih senior dan punya prestasi yang lebih moncer ketimbang Gibran seperti Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, Airlangga Hartarto, Erick Tohir, Ridwan Kamil. 

    Karpet merah untuk Gibran inilah yang disorot publik sebagai dinasti politik. Sebagian masyarakat lalu membandingkan dinasti politik lain yang ada di Indonesia, seperti keluarga Soekarno, keluarga SBY ataupun keluarga Amien Rais. 

    Tapi bisa dikatakan, apa yang dilakukan keluarga Jokowi ini berbeda dengan yang dilakukan dengan keluarga Soekarno ataupun Yudhoyono.

    Puan Maharani menjadi Ketua DPR seperti saat ini, karena dia telah merintis sejak lama. Sejak masih muda Puan telah berjuang bersama ayah Taufik Kiemas dan ibundanya Megawati Soekarnoputri membela PDIP dari kesewenangan Orde Baru. 

    Pun demikian dengan AHY dan Ibas. Meski di internal Partai Demokrat mereka mendapat previlese, tetapi untuk terpilih di lembaga negara mereka harus berjuang di pemilihan. 

    Baca: Ini alasan PDIP pecah kongsi dengan Jokowi

    Dinasti politik juga dikenal di luar negeri. Di Amerika Serikat (AS), dikenal keluarga Kennedy dan Bush. 

    Presiden George Herbert Walker Bush (senior) adalah Presiden ke-41 AS. Delapan tahun kemudian, putranya, George Walker Bush (Jr), naik juga jadi Presiden Amerika Serikat ke-43.

    Bush (jr) menjadi presiden dengan jerih payahnya sendiri, karena ayahnya sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden ketika ia menjadi calon. 

    Bush (Jr) adalah seorang gubernur di negara bagian Texas dan dikenal luas, sebelum mencalonkan diri jadi presiden.

    Di India, juga dikenal dinasti keluarga Gandhi. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru menjadi Perdana Menteri India I. Ia melahirkan putri yang bernama Indira Gandhi.

    Belakangan Indira menjadi Perdana Menteri India III. Indira Gandhi naik jadi Perdana Menteri India setelah ayahnya meninggal. 

    Indira Gandhi banyak menduduki posisi Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Menteri Informasi dan Dalam Negeri, sebelum jadi Perdana Menteri.

    Lalu, putra Indira Rajiv Gandhi naik jadi Perdana Menteri ke-6 India setelah ibunya wafat. Rajiv Gandhi menjadi perdana menteri, setelah malang melintang di partai dan Kongres.

    Baca: Dinasti politik keluarga Jokowi khianati cita-cita reformasi

    Di Filipina juga dikenal dinasti politik lewat keluarga Aquino dan Marcos. Perjuangan pemimpin oposisi Benigno Aquino diteruskan istrinya Corazon Aquino yang kemudian menjadi Presiden.

    Putra pasangan ini, Benigno Simeon Aquino III (Aquino Jr), menjadi Presiden setelah menanam investasi sosial dan politik di Kongres dan Senat Filipina. Aquino (Jr.) mengikuti jejak mendiang ibunya sebagai Presiden Filipina, setelah ibunya wafat. 

    Lalu, Presiden Ferdinand Marcos yang semasa pemerintahan juga dikenal korup pun, anaknya Ferdinand Marcos (III) menjadi presiden setelah sang ayah tak lagi menjabat sebagai presiden.   

    Ferdinand Marcos (Jr) tampil mengikuti langkah sang ayah, setelah menjadi anggota Kongres, Senat, lalu menjadi gubernur. 

    Mendiang Ferdinand Marcos telah lama meninggal sebelum Ferdinand Marcos (Jr) berkontestasi dan terpilih menjadi presiden.

    Simpul kata, baik dinasti Bush di Amerika Serikat, dinasti Gandhi di India, maupun dinasti Marcos dan Aquino di Filipina, semuanya tidak melibatkan adanya unsur penyalahgunaan kekuasaan.

    Putra-putri mereka maju sebagai capres ataupun PM ketika orang tuanya tidak lagi menjabat. Ini yang membedakan dengan apa yang dilakukan keluarga Jokowi saat ini.

    Gibran jadi cawapres saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden, dan Jokowi menggunakan kewenangannya untuk memuluskan pencalonan Gibran. Lebih dari itu, keluarga Jokowi juga mengubah aturan demi meloloskan Gibran. 

    Maka, sangat tidak fair bila membandingkan antara dinasti politik keluarga Jokowi dan dinasti-dinasti yang lain tadi, untuk mengamini pencalonan Gibran.

    Referensi: https://nasional.kompas.com/read/2023/10/26/05450061/dinasti-jokowi-vs-dinasti-gandhi-?page=all#page2

     

     

  • Bolong Hukum dan Politik di Balik Pencalonan Gibran sebagai Cawapres

    Bolong Hukum dan Politik di Balik Pencalonan Gibran sebagai Cawapres

    7cloud.asia – Majunya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 36 tahun menjaid cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto tidak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (16/10/2023).

    Putusan MK ini  memberi ruang kepada kepala daerah di bawah usia 40 tahun untuk dapat menjadi capres dan cawapres. Gugatan ini diajukan seorang pendukung Gibran di Solo Jawa Tengah.

    Majunya Gibran yang adalah putra sulung dari Presiden Jokowi yang saat ini sedang menjabat menuai kritik, baik dari masyarakat awam, aktivis demokrasi maupun pakar hukum Tata Negara

    Masyarakat awam menilai ada etika moral yang dilanggar dalam putusan MK dan majunya Gibran ini. Alasannya, Ketua MK Anwar Usman adalah ipar Jokowi atau paman Gibran, sehingga seharusnya dia tidak ikut mengadili gugatan ini.

    Baca:  Mengapa dinasti politik Jokowi disoal

    Selain itu, Gibran adalah anak presiden yang sedang berkuasa sehingga membuka peluang bagi Presiden untuk menyalahgunakan kewenangannya untuk memenangkan Gibran.

    Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menilai legalitas pasangan Prabowo-Gibran berpotensi digugat secara hukum melalui dua pintu, yaitu UU MK dan peraturan KPU.

    Bivitri Susanti mengatakan terdapat dua pintu hukum yang berpotensi digunakan untuk mengugat legalitas pasangan Prabowo dan Gibran.

    Pertama adalah potensi dugaan ada atau tidaknya konflik kepentingan dalam putusan MK terkait batas usia yang menjadi pintu masuk Gibran menjadi bacawapres Prabowo.

    “Dalam UU MK ada pasal yang mengatakan bila ada benturan kepentingan maka putusan itu tidak sah. Ini masih belum masuk radar, dan belum ada yang memasalahkan, tapi potensi itu ada,” kata Bivitri seperti dikutip BBC Indonesia.

    Baca: Politik dinasti keluarga Jokowi mengkhianati cita-cita reformasi

    Pintu lain, ujar Bivitri, adalah dengan mempermasalahkan mekanisme yang dilakukan KPU dalam menyikapi putusan MK itu, melalui cara mengirimkan surat ke partai politik, bukan dengan perubahan PKPU.

    “Persyaratan capres dan cawapres sah atau tidak karena hanya melalui surat KPU, bukan perubahan peraturan KPU. Dua legalitas itu yang menjadi ranah abu-abu yang berpotensi dimanfaatkan,” kata Bivitri.

    Lebih luas dari sekedar pasangan Prabowo-Gibran, Bivitri menyoroti dampak buruk dari putusan MK itu pada proses penyelesaian konflik hasil pemilu 2024 di MK, baik pilpres, pileg, hingga pilkada.

    “Bayangkan tahun depan kalau MK sudah diolok-olok dan direndahkan seperti sekarang karena kelakuan sendiri, lalu dia [MK] bilang si X menang. Lawannya sudah tidak percaya dengan MK, publik juga tidak percaya dengan MK.

    Baca: Dari AHY hingga Kaesang, contoh dinasti politik di Indonesia

    “Maka akan dengan mudah meletupkan emosi orang-orang kalah jadi konflik, artinya nanti konflik tidak bisa dikelola kalau lembaga penyelesai konflik sudah tidak punya legitimasi,” kata Bivitri.

    Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai langkah itu menunjukkan bahwa Prabowo mendukung gagasan dinasti politik.

    “Saya yakin kalau pasangan ini menang pun, ikut campur Jokowi dalam berbagai birokrasi yang ditangani anaknya akan tinggi dan itu tidak sehat,“ kata Feri.

     

    Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, melihat, majunya Gibran menunjukkan bahwa Prabowo mendukung gagasan dinasti politik.

    Feri menambahkan, keputusan mengajak Gibran juga akan menjadi bumerang bagi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.

    Baca: Kaum muda di Pemilu 2024, ada yang mewarisi previlese dan ada yang ebrjuang di atas kaki sendiri

    “Saya yakin kalau ini pasangan menang pun, ikut campur Jokowi dalam berbagai birokrasi yang ditangani anakanya akan tinggi, dan itu tidak sehat bagi pemerintahan,” ujar Feri.

    Dari sisi politik, pengamat politik dari Indostrategic, Ahmad Khoirul, menilai keputusan MK itu dapat menjadi amunisi yang sangat efektif untuk mendegradasi kredibilitas pasangan Prabowo-Gibran.

    Sumber: BBC Indonesia

  • Survei Charta Politika: Cawe-cawe Jokowi di Pemilu 2024 Turunkan Kepuasan Publik

    Survei Charta Politika: Cawe-cawe Jokowi di Pemilu 2024 Turunkan Kepuasan Publik

    7cloud.asia – Hasil Survei terbaru Charta Politika menunjukkan kenaikan harga bahan pokok dan sikap Jokowi dalam Pemilu 2024 memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi.

    Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan sikap Jokowi terkait Pemilu 2024 inilah yang membuat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin sedikit menurun dibanding sebelumnya. 

    Dipantau di akun YouTube Charta Politika, Yunarto menyebut  kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat mencapai 75,5 persen atau dianggap masih cukup baik.

    “Kami dapat angka 75,5 persen responden yang menyatakan masyarakat puas dengan kinerja pemerintah pusat, yang terdiri atas 11,3 persen responden sangat puas dan 64,2 persen cukup puas dengan kinerja pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya di Jakarta, Senin (6/11/2023).

    Baca: Melawan kekuasaan yang dipertontonkan Jokowi, Relawan Ganjar gunakan hati

    Yunarto menyebut kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi di periode kedua ini lebih baik dibandingkan kepuasan publik pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY).

    Saat itu kepuasan publik terhadap kinerja SBY cenderung berada di angka 60 persen.

    Meskipun demikian, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah menurun dibandingkan posisi tertinggi pada Mei 2023 yang sebesar 79 persen.

    Secara sektoral, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin di sektor ekonomi masih cukup bagus, karena berada di atas 60 persen atau tepatnya di 61,8 persen.

    Baca: Dinasti politik Jokowi terlalu telanjang, sehingga banyak disorot

    Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi di sektor hukum juga masih cukup baik, yakni sebesar 63,8 persen.

    Namun, kepuasan terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi dinilai masih kurang baik karena hanya mencapai 59,8 persen atau di bawah 60 persen.

    “Ini jadi lampu merah karena jauh sekali dari tingkat kepuasan secara umum yang 75 persen. Sementara itu, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang pemberantasan korupsi hanya 59,8 persen,” ujar Yunarto.

    Dalam survei ini, Charta Politika juga menanyakan pendapat publik terkait keputusan MK yang melapangkan jalan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. 

    Baca: Ini bahayanya politik dinasti bagi demokrasi

    Dari 62,3 persen responden yang mengetahui keputusan MK soal usia minimal capres/cawapres, 49,9 persen atau hampir separuh responden menilai ada penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan langkah putra sulung Jokowi itu menjadi cawapres. 

    “Sementara 48,9 persen responden menilai Gibran belum pantas maju menjadi cawapres,” imbuh Yunarto. 

    Selain itu 59.3% atau mayoritas responden menyatakan tidak setuju dengan praktik politik dinasti yang saat ini sedang dipertontonkan keluarga Jokowi.

    Survei Charta Politika ini dilakukan melalui wawancara langsung pada 26-31 Oktober 2023.

    Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur terhadap sampel sebanyak 2.400 responden yang tersebar di 38 provinsi Indonesia.

     

     

     

  • Selesaikan Krisis Gaza, Indonesia Ajak OKI Bersatu Bela Kemanusiaan dan Keadilan

    7cloud.asia – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerukan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk bersatu dan berada di garda terdepan dalam penyelesaian krisis di Gaza, Palestina.

    Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat berbicara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang digelar di King Abdulaziz International Convention Center (KAICC), Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (11/11/2023).

    “OKI harus bersatu, harus berada di garis depan menggunakan semua cara damai, semua pengaruh, dan semua upaya diplomasi untuk bela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina,” ujar Presiden Jokowi.

    Presiden Jokowi juga mendukung penyelenggaraan KTT OKI yang dinilai sangat tepat untuk dilakukan untuk menghasilkan hal konkret agar kekejaman Israel di Gaza dapat segera dihentikan.

    “Satu bulan telah terjadi kekejaman ini, dunia seolah benar-benar tidak berdaya. Lebih dari 7,9 miliar penduduk dunia, lebih dari 190 pimpinan negara, tapi sampai saat ini tak satu pun mampu hentikan kekejaman ini,” katanya.

    baca: israel akan terapkan jeda operasi militer 4 jam sehari di gaza

    Untuk itu, Presiden Jokowi menyampaikan empat saran konkret saat berbicara di hadapan para pemimpin negara Islam.

    Pertama, Presiden Jokowi mendesak agar gencatan senjata segera dilakukan.

    “Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik. Israel telah gunakan narasi self defense dan terus lakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah collective punishment. Kita semua harus cari jalan agar Israel segera lakukan gencatan senjata,” katanya.

    Kedua, Presiden Jokowi mendorong agar bantuan kemanusiaan dipercepat dan diperluas jangkauannya. OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih bisa diprediksi dan berkelanjutan mengingat situasi kemanusiaan di Gaza sangat memprihatinkan.

    “Situasi kemanusiaan sangat memprihatinkan. Contoh, RS Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel, sejak kemarin sudah kehabisan bahan bakar,” ujarnya.

    Jokowi mengatakan Indonesia meminta semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional.

    Ketiga, Presiden Jokowi menyerukan agar OKI menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan.

    Misalnya, kata Jokowi, dengan cara mendesak diberikannya akses pada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk melaksanakan mandatnya.

    “Dan terus mendukung proses advisory opinion di Mahkamah Internasional,” katanya.

    baca: konflik israel palestina berlangsung lebih 100 tahun

    Keempat, OKI harus mendesak agar perundingan damai segera dimulai kembali demi terwujudnya solusi dua negara dan menolak pemikiran solusi satu negara. Solusi satu negara hanya akan membuat Palestina dikorbankan.

    “Jika memang mekanisme quartet sudah tidak dapat diandalkan, maka OKI harus mendorong proses negosiasi damai dengan format baru dan Indonesia siap berkontribusi dalam negosiasi damai tersebut,” ujarnya.

    Pada penutup pernyataannya, Presiden Jokowi meminta dukungan dari para pemimpin OKI untuk menyampaikan hasil dari KTT Luar Biasa OKI kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

    “Dari Riyadh saya sudah terjadwal melakukan kunjungan bilateral ke Amerika Serikat. Dengan izin para pemimpin, saya akan sampaikan hasil keputusan OKI hari ini kepada Presiden Biden,” katanya.

    Sumber: Antaranews

  • Forum Pemred: Sikap Jokowi Soal Pemilu 2024 Berpotensi Picu Kegoncangan dan Ketidakstabilan Politik

    Forum Pemred: Sikap Jokowi Soal Pemilu 2024 Berpotensi Picu Kegoncangan dan Ketidakstabilan Politik

    7cloud.asia – Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) terus mencermati jalannya pemerintahan Jokowi, sejak pertama (2014-
    2019) hingga saat ini.

    Berbagai masukan diberikan Forum Pemred selama periode ini. Pada 2018 misalnya, Forum Pemred juga menyerukan kepada pemerintah dan semua pihak untuk menyukseskan Pemilu 2019 uang jurdil. 

    Dalam peringatan ulang tahun ke-10, pada Agustus 2022, Forum Pemred juga
    menyampaikan seruan terkait kondisi bangsa menjelang 1,5 tahun Pemilu 2024.

    Seruan Forum Pemred, antara lain mengingatkan para tokoh bangsa pada
    kewajiban mematuhi, menjaga, dan merawat konstitusi UUD NKRI tahun 1945.

    “Seruan ini dilakukan karena makin masifnya sejumlah pihak, termasuk dari
    lingkaran kekuasaan, mendorong Jokowi menjadi presiden tiga periode atau
    memperpanjang jabatannya dengan menunda Pemilu 2024,” demikian pernyataan tertulis yang diterima Selasa (14/11/2023).

    Forum Pemred mendorong agar Pemilu 2024 digelar dengan aman, damai, tertib, adil, jujur dan demokratis dan mengingatkan penyelenggara Pemilu dan penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan jujur, bersih dan seadil-adilnya.

    Baca: Lewat pidatonya, Megawati tegaskan PDIP tidak berada di belakang langkah Jokowi yang melanggar konstitusi

    Selama 9 tahun kepemimpinannya, Presiden Jokowi diakui telah melakukan
    banyak hal positif, terutama dalam perbaikan ekonomi dan infrastruktur. Dalam berbagai survei, tingkat kepuasan terhadap pemerintah masih tinggi, di atas 75%.

    Namun, dalam penegakan hukum dan demokrasi, masih banyak catatan. Antara lain, makin banyak orang/pihak yang tidak berani bersuara. Bagi yang bersuara negatif dan mengritik, dianggap sebagai lawan dan berseberangan.

    Pemilu 2024 merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia. Karena itu, proses pemilu harus berjalan secara demokratis, transparan, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

    Mendekati pelaksanaan Pemilu 2024, Forum Pemred melihat banyak hal yang mengejutkan publik.

    Terutama dalam penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum dan juga dalam menjalankan etika-etika demokrasi, terutama yang dilakukan Presiden, para menteri, dan juga para ketua umum partai politik.

    “Kondisi ini berpotensi menimbulkan goncangan dan ketidakstabilan politik dan keamanan serta perekonomian nasional,” tandas Forum Pemred.

    Baca: Tokoh bangsa ingatkan langkah Jokowi yang ciderai prinsip demokrasi lukai masyarakat

    Mencermati situasi politik dan situasi negara ini, pada Kamis (9/11/2023) para anggota Forum Pemred yang beranggotakan para pendiri dan para pemimpin redaksi media arus utama, telah berkumpul dan menyamakan persepsi.

    Dalam pertemuan selama 2,5 jam itu, Forum Pemred menyimpulkan bahwa saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dengan melihat indikasi dan fakta-fakta sebagai berikut:

    1. Usulan 3 periode untuk Presiden Jokowi dan perpanjangan jabatan yang
    disuarakan beberapa menteri, sejumlah ketua umum partai politik, dan
    sejumlah pendukung Jokowi telah mengancam demokrasi. Padahal, UUD
    1945 mengamanatkan jabatan presiden dibatasi 2 periode. 

    2. Ada dugaan politik penyanderaan dengan mengedepankan kasus hukum/pidana kepada seseorang maupun pimpinan partai politik yang
    dianggap berseberangan dengan penguasa terkait Pemilu 2024.

    Dugaan penyanderaan ini yang kemudian membuat para pimpinan partai politik
    tidak berdaya, tidak memliki jalan lain, kecuali menyetujui skenario yang
    disusun pihak penguasa.

    3. Banyak pihak, termasuk dunia internasional, menilai ada penurunan nilai
    demokrasi di Indonesia. 

    Baca: Maklumat Juanda nilai dinasti politik Jokowi mengkhianati reformasi

    4. Masih maraknya kasus korupsi, yang bahkan melibatkan para menteri.Bahkan, Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pun, yang seharusnya
    menjadi teladan, juga terseret dalam tindak pemerasan. 

    5. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi jalan bagi putra Presiden
    Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal cawapres memperlihatkan upaya perekayasaan hukum dengan memanfaatkan intervensi dari pihak penguasa dan mempertontonkan upaya kolusi, nepotisme, dan membangun politik dinasti. 

    6. Ada indikasi penggunaan alat negara oleh Pemerintah, baik dari
    penegak hukum, militer, hingga sumber daya ekonomi yang ada, untuk
    menekan pihak yang tidak sejalan, dan bahkan untuk mendukung pasangan capres dan cawapres tertentu.

    Hal ini berpotensi pada ketidakadilan dalam pelaksanaan Pemilu 2024, yang seharusnya dilandasi asas jujur, adil, bebas, dan rahasia dan berpotensi membuat kecurangan dalam Pemilu 2024,” demikian pernyataan bersama Forum Pemred.

    Ini memperlihatkan ada sekelompok kepentingan yang menghalalkan segala cara untuk bisa menduduki tampuk kekuasaan.

    “Indikasi ini sekarang sudah terlihat dengan nyata, dan patut dikhawatirkan,
    bakal merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun sejak era Reformasi,” demikian pernyataan sikap bersama Forum Pemred.

    Baca: Merasa dibodohi, GM ajak masyarakat melawan pencawapresan Gibran

    7. Di tengah manuver politik jelang Pemilu 2024, pemerintah perlu lebih
    fokus dalam memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang cukup berat di
    tengah konflik geopolitik dan geoekonomi dunia. 

    Dengan melihat kondisi ini, Forum Pemred menyampaikan seruan agar Presiden Jokowi melakukan konsolidasi nasional, agar kehidupan bernegara kembali
    normal dan kualitas demokrasi Indonesia makin membaik.

    Jokowi juga didesak untuk menjaga integritas dan netralitas terhadap semua calon kontestan pemilu, menghindari potensi konflik kepentingan (conflict of interest), berlaku adil dan mengayomi semua peserta pemilu, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

    “Dan menghentikan manuver dalam upaya memenangkan salah satu calon, demi suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur, adil, bebas dan rahasia.” 

  • Jokowi Diusung PDIP Jadi Walikota, Gubernur dan Presiden Lalu Berkhianat, Publik Nilai Ini Tidak Pantas

    Jokowi Diusung PDIP Jadi Walikota, Gubernur dan Presiden Lalu Berkhianat, Publik Nilai Ini Tidak Pantas

    7cloud.asia – Hanya 30 persen publik yang menilai pantas Jokowi sebagai kader  yang telah diusung PDIP menjadi presiden, namun sekarang tidak jelas memberi dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP.

    47 persen menyatakan sikap Jokowi pada PDIP itu tidak pantas dan tidak menjawab 23 persen.

    Demikian hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 29 Oktober – 5 November 2023, soal kepantasan sikap Jokowi dan keluarganya ke PDIP.

    Hasil survei ini dipresentasikan Prof. Saiful Mujani dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode “Meninggalkan PDIP di Mata Publik” yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV pada Kamis, 23 November 2023.

     

    Baca: Polisi menyusup ke rapat internal PDIP

    Dalam survei tersebut, responden diberi penjelasan bahwa Jokowi adalah kader PDIP dan didukung menjadi walikota, gubernur, dan presiden, namun sekarang dia tidak jelas mendukung Ganjar sebagai capres yang diusung PDIP.

    Lalu kepada responden ditanyakan, apakah sikap Jokowi terhadap PDIP itu pantas, kurang pantas, atau tidak pantas sama sekali?

    Ada 30 persen yang menilai hal tersebut pantas, 39 persen menyatakan itu kurang pantas, dan 8 persen menganggap itu tidak pantas sama sekali.

    Sedangkan 23 persen lainnya tidak menjawab. Lantas bagaimana Saiful membaca data ini? 

    Menurut Saiful, ini menunjukkan dukungan moral dari masyarakat tidak kuat atau cenderung negatif terhadap sikap Jokowi yang tidak secara eksplisit memperjuangkan Ganjar Pranowo sebagai capres yang telah secara resmi diputuskan oleh partainya sendiri.

    Baca: Alumni UI desak agar intimidasi dihentikan

    Bahkan dalam deklarasi pencalonan Ganjar, Jokowi hadir. Jokowi juga pernah secara verbal menyatakan menitipkan Ganjar untuk dimenangkan.

    “Namun, seharusnya tindakan dan ucapan itu tidak disertai dengan Gibran maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo,” Ujar Saiful.

    Survei SMRC sini juga memotret sikap publik terhadap tindakan politik Gibran, anak sulung Jokowi.

    Dalam pertanyaan penelitian disampaikan bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah kader PDIP. Dia menjadi walikota karena dicalonkan oleh PDIP.

    Baca: Pendukung Ganjar-Mahfud juga diintimidasi

    Tapi kemudian dia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, tidak mendukung Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP.

    Apakah sikap Gibran terhadap PDIP itu pantas, kurang pantas, atau tidak pantas sama sekali?

    Ada 27 persen yang menyatakan pantas, 40 persen menganggap itu kurang pantas, dan 10 persen menjawab hal itu tidak pantas sama sekali. Sementara 23 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

    Secara umum, lebih banyak yang menyatakan sikap Jokowi dan Gibran terhadap PDIP, di mana Jokowi tidak jelas memberi dukungan pada Ganjar atau Gibran yang maju sebagai Cawapres Prabowo, kurang pantas dilakukan. 

    Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

    Baca: Kawan Ganjar ajak warga bangkit melawan Neo Orba

    Sampel sebanyak 2400 responden dipilih secara acak (stratified multistage random sampling) dari populasi tersebut. 

    Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1939 atau 81%.

    Sebanyak 1939 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 2,3% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling).

    Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Waktu wawancara lapangan 29 Oktober – 5 November 2023.

     

  • SMRC: Perilaku Politik Jokowi Menyimpang dari Pakem Perilaku Politik Elit

    SMRC: Perilaku Politik Jokowi Menyimpang dari Pakem Perilaku Politik Elit

    7cloud.asia – Pendiri Saiful Mujani Research Centre, Prof. Saiful Mujani menjelaskan bahwa sebagian perilaku politik tidak hanya berkaitan dengan boleh dan tidak boleh.

    Perilaku politik juga terkait dengan patut dan tidak patut atau pantas atau tidak pantas dan wajar atau tidak wajar.

    Biasanya politikus menghitung tentang kepantasan tersebut. Karena itu, apakah suatu tindakan atau perilaku politik itu pantas atau tidak pantas menjadi sesuatu yang penting diketahui oleh politisi.

    Hal ini juga yang dijadikan dasar untuk menilai kepantasan perilaku politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang Pemilu 2024. 

    Saiful menyampaikan bahwa Jokowi adalah seorang politikus yang berkarir dari bawah sampai ke puncak jabatan politik. 

    Baca: Bahaya politik dinasti bagi demokrasi

    Jabatan politik Jokowi melalui pemilihan rakyat (elected official) yang paling rendah adalah bupati atau walikota. Dan jabatan tertinggi adalah presiden.

    Jokowi masuk sebagai elected official dari posisi terendah (walikota) sampai yang tertinggi (presiden) yang didukung oleh PDI Perjuangan atau PDIP.

    “Karena itu, dari ujung ke ujung, Jokowi adalah PDIP banget,” jelas Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta itu dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode Meninggalkan PDIP di Mata Publik yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV pada Kamis, 23 November 2023.

    Dan kebetulan dalam rentang waktu yang panjang itu, pemimpin PDIP adalah Megawati Soekarnoputri. Saiful melihat perilaku dan sikap Megawati tidak banyak yang berubah dalam menyikapi pelbagai isu.

    Menurut Saiful, perilaku Jokowi sebagai kader PDIP yang tidak punya sikap yang definitif terhadap calon presiden dari partainya sendiri adalah sesuatu yang unik.

    Baca: Warga menilai perlakuan Jokowi ke PDIP tidak pantas

    “Bahkan semakin hari semakin banyak yang yakin bahwa Jokowi tidak mendukung Ganjar, kader partainya sendiri, sebaliknya, justru dia terlihat lebih mendukung lawan atau kompetitornya selama dua kali pemilihan presiden.

    “Itu unik. Di dunia, mungkin hal seperti itu hanya terjadi di Indonesia. Setidaknya saya belum tahu ada fenomena seperti ini terjadi di tempat lain,” kata Saiful.

    Saiful mengatakan bahwa langkah atau perilaku politik Jokowi mendukung Prabowo, bukan mendukung Ganjar yang diputuskan oleh partainya menjadi calon presiden, itu bisa disamakan dengan  Obama mendukung Donald Trump di ujung kekuasaannya.

    Menurut dia, itu sebuah langkah politik yang tak terbayangkan bagi masyarakat politik di Amerika Serikat. Namun di Indonesia hal itu terjadi.

    “Tidak kebayang bagaimana seorang Obama yang sudah dua periode menjadi presiden, kemudian partainya memutuskan calon presiden berikutnya adalah Hillary Clinton. Namun Obama tidak mendukung Hillary, malah mendukung Donald Trump.

    Baca: Polisi menyusup ke rapat internal PDIP

    “Itu tak terbayang dalam politik Amerika. Namun di Indonesia hal seperti itu terjadi,” kata Saiful.

    Lebih jauh Saiful menyatakan walaupun Jokowi tidak pernah menyatakan secara langsung pilihan politiknya.

    Namun dia merestui anaknya menjadi calon wakil presiden Prabowo yang merupakan lawan dari calon presiden yang diusung oleh PDIP.

    “Kalau mau bicara positif, itu unik. Kalau mau pakai istilah yang lebih kritis, hal itu menyimpang dari pakem-pakem perilaku politik elit,” jelasnya.

    Di Indonesia, lanjut Saiful, pindah politik itu biasa, namun tidak dalam kasus seperti yang terjadi pada Jokowi, di mana pelakunya sedang berada di puncak kekuasaan seorang presiden.

    Baca: Ganjar Pranowo nilai demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja

    Saiful menyatakan sejauh ini belum ada jawaban yang meyakinkan kenapa hal tersebut terjadi.

    Hal yang sama terjadi pada kasus Gibran Rakabuming Raka. Gibran menjadi Walikota Solo melalui dukungan PDIP melalui proses yang istimewa.

    Saiful menceritakan bahwa sebelumnya Gibran maju, PDI Perjuangan Solo sudah memiliki nama lain untuk menjadi calon Walikota.

    Namun Jokowi datang meminta agar PDIP memajukan Gibran. Melalui hak prerogatif Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Gibran akhirnya diputuskan menjadi calon walikota.

    Ini, menurut Saiful, menunjukkan PDIP memberi keistimewaan pada Gibran. Namun kemudian Gibran maju sebagai calon wakil presiden Prabowo dan tidak membantu calon presiden yang ditetapkan partainya sendiri.