7cloud.asia – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan batas usia capres dan cawapres tetap 40 tahun atau sudah berpengalaman sebagai kepala daerah dinilai memuluskan jalan bagi Jokowi membangun politik dinasti.
Ratusan warga pun mengungkapkan keprihatinannya atau upaya Jokowi dalam membangun politik dinasti dengan meneken Maklumat Keprihatinan yang disebut dengan Maklumat Juanda.
Para penanda-tangan Maklumat Juanda, dalam jumpa pers yang digelar pada Senin, (16/10/2023) sore di Malacca Toast Juanda, Jakarta Pusat ini menolak politik dinasti yang sedang dibangun oleh Jokowi.
Baca: Gibran berpeluang jadi cawapres, siapa yang akan dipilihnya
Banyak aktivis demokrasi yang menggerakkan reformasi pada 1998 lalu, ikut meneken Maklumat Juanda menentang praktik politik dinasti Jokowi saat ini. Mereka merasa dikhianati.
Mereka menilai Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk mengistimewakan keluarganya sendiri dan mencoba membangun politik dinasti nya sendiri.
“Anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik menikmati jabatan publik maupun fasilitas bisnis yang tak mungkin didapat tanpa status anak Kepala Negara/Presiden yang berkuasa,” ujar Usman Hamid, juru bicara Maklumat Juanda.
Baca: Dari Kaesang hingga AHY, politik dinasti di Indonesia
Usman Hamid menyampaikan, bahwa Maklumat Juanda yang diberi tajuk Reformasi Kembali ke Titik Nol ini berisi keresahan, kecemasan hingga kemarahan terhadap perilaku elite dalam proses Pilpres maupun Pemilu 2024 yang menerabas kepatutan.
Usman Hamid menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia capres dan cawapres merupakan hal yang mesti disoroti.
“Putusan MK yang dalam pandangan kami mengecewakan publik dan menunjukkan apa yang ditawarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak lebih sekarang ini sebagai Mahkamah Keluarga,” tegasnya.
Usman Hamid nenambahkan, para aktivis demokrasi yang menggerakkan reformasi pada 1998 lalu, sekarang ini merasa dikhianati. Apa yang dilakukan regim Jokowi saat ini dinilainya lebih buruk daripada orde baru.
Baca: Demokrasi kembali ke titik nol
“Itulah sebabnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Perbedaannya kenapa hal ini lebih parah dibandingkan Orde Baru, karena Orde Baru tidak sampai kepada tatanan yudikatif. Sekarang ini sampai ke tingkat yudikatif,” kata Usman Hamid.
Usman dan para penandatangan Maklumat Juanda menganggap, politik dinasti yang cukup kental ketika Presiden Jokowi melakukan manuver untuk memuluskan langkah demi kepentingan keluarganya.
Dengan kekuasaan yang dipegangnya Presiden Jokowi dinilai memberi ruang anak-anaknya untuk menikmati fasilitas dan jabatan.
Leave a Reply