7cloud.asia – Hasil Survei terbaru Charta Politika menunjukkan kenaikan harga bahan pokok dan sikap Jokowi dalam Pemilu 2024 memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan sikap Jokowi terkait Pemilu 2024 inilah yang membuat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin sedikit menurun dibanding sebelumnya.
Dipantau di akun YouTube Charta Politika, Yunarto menyebut kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat mencapai 75,5 persen atau dianggap masih cukup baik.
“Kami dapat angka 75,5 persen responden yang menyatakan masyarakat puas dengan kinerja pemerintah pusat, yang terdiri atas 11,3 persen responden sangat puas dan 64,2 persen cukup puas dengan kinerja pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya di Jakarta, Senin (6/11/2023).
Baca: Melawan kekuasaan yang dipertontonkan Jokowi, Relawan Ganjar gunakan hati
Yunarto menyebut kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi di periode kedua ini lebih baik dibandingkan kepuasan publik pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY).
Saat itu kepuasan publik terhadap kinerja SBY cenderung berada di angka 60 persen.
Meskipun demikian, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah menurun dibandingkan posisi tertinggi pada Mei 2023 yang sebesar 79 persen.
Secara sektoral, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin di sektor ekonomi masih cukup bagus, karena berada di atas 60 persen atau tepatnya di 61,8 persen.
Baca: Dinasti politik Jokowi terlalu telanjang, sehingga banyak disorot
Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi di sektor hukum juga masih cukup baik, yakni sebesar 63,8 persen.
Namun, kepuasan terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi dinilai masih kurang baik karena hanya mencapai 59,8 persen atau di bawah 60 persen.
“Ini jadi lampu merah karena jauh sekali dari tingkat kepuasan secara umum yang 75 persen. Sementara itu, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang pemberantasan korupsi hanya 59,8 persen,” ujar Yunarto.
Dalam survei ini, Charta Politika juga menanyakan pendapat publik terkait keputusan MK yang melapangkan jalan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.
Baca: Ini bahayanya politik dinasti bagi demokrasi
Dari 62,3 persen responden yang mengetahui keputusan MK soal usia minimal capres/cawapres, 49,9 persen atau hampir separuh responden menilai ada penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan langkah putra sulung Jokowi itu menjadi cawapres.
“Sementara 48,9 persen responden menilai Gibran belum pantas maju menjadi cawapres,” imbuh Yunarto.
Selain itu 59.3% atau mayoritas responden menyatakan tidak setuju dengan praktik politik dinasti yang saat ini sedang dipertontonkan keluarga Jokowi.
Survei Charta Politika ini dilakukan melalui wawancara langsung pada 26-31 Oktober 2023.
Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur terhadap sampel sebanyak 2.400 responden yang tersebar di 38 provinsi Indonesia.
Leave a Reply