ruangkota

Tag: kebakaran hutan

  • WALHI Kalimantan Barat Soroti Penanganan Kasus Karhutla Masih Menyasar Individu

    WALHI Kalimantan Barat Soroti Penanganan Kasus Karhutla Masih Menyasar Individu

    7cloud.asia – Kepala Divisi WKR, Pendidikan dan Pengorganisasian WALHI Kalimantan Barat, Andre Illu mengingatkan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla sudah agenda peringatan tahunan.

    Sayangnya, ini bukan peringatan yang membanggakan, justru sebagai bentuk kegagalan pemerintah menyelesaikan persoalan karhutla.

    Pasca karhutla hebat tahun 2015, ujarnya, pemerintah menyatakan berkomitmen memulihkan kerusakan gambut akibat karhutla serta melindungi gambut yang masih sehat, tapi setiap tahun kebakaran gambut masih terjadi.

    Andre menyoroti penanganan kasus kejahatan lingkungan dalam konteks karhutla, seringkali menyasar individu, tapi jarang menyentuh korporasi. Padahal dari temuan WALHI, banyak kejadian karhutla berada di lahan korporasi dan daerah konsesi.

    Dalam pernyataan yang dirilis di laman resmi WALHI, Andre menegaskan bahwa Karhutla di Kalimantan Barat tidak lepas dari kerusakan lahan gambut. Karena itu penanganan karhutla harus menyentuh pemulihan lahan gambut ini.

    Baca: Karhutla terus berulang karena lemahnya penegakan hukum

    Dan, perlindungan gambut mestinya menyeluruh dan menyentuh akar masalah. Meskipun beberapa perusahaan telah melakukan penataan air di konsesi, pembukaan kanal di lahan gambut menyebabkan hidrologis pada KHG menjadi rusak, terutama pada kawasan masyarakat yang terkena dampak.

    Andre mengingatkan, musim kemarau masih akan panjang dan saat ini baru awal, tapi kota Pontianak sudah terkena dampak kabut asap dan kualitas udara yang tidak sehat.

    “Jika tidak ada upaya yang benar-benar serius, negara hanya menegaskan kelalainnya dalam memenuhi hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat,“ ujarnya.

    Sepanjang Mei hingga mendekati akhir Juli 2025, terdapat 8644 hotspot yang terpantau di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

    WALHI Kalbar mencatat titik api ditemukan di seluruh wilayah kabupaten dan kota dengan 5 wilayah tertinggi yaitu Sanggau 1816 hotspot, Mempawah dan Sambas masing-masing 1190 hotspot, Landak 807 hotspot, Ketapang 657 hotspot.

    Baca: Titik panas di Kalimantan dan Sumatera meningkat signifikan

    Dijelaskan, sebanyak 2.652 hotspot terpantau di sejumlah konsesi perusahaan, dengan hotspot terbanyak berada di konsesi PT. Perkebunan Nusantara XIII (124),

    Disusul kemudian PT. Kapuas Palm Industri (108), Sumatera Unggul Makmur (106), PT. Global Kalimantan Makmur (103), Mitra Austral Sejahtera (89), Peniti Sungai Purun (60).

    Sementara itu jika dioverlay dengan peta izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), terdapat 1061 hotspot yang berada pada 54 konsesi. Dengan terbanyak berada di PT. Finantara Intiga (143).

    Disusul PT Duta Andalan Sukses (102), PT Fajar Wana Lestari (88), Inhutani Nanga Pinoh (72), PT. Kanya Resources (71), Mayawana Persada (57), Citra Mulia Inti (43) dan Gambaru Selaras Alam (41).

    Kebakaran lahan gambut masih terjadi di tahun 2.025, identifikasi hotspot yang berada di kawasan Hidrologis gambut, ditemukan 2.353.

    Hotspot ini berada di 36 konsesi perkebunan kelapa sawit, dengan terbanyak pada PT Sumatera Unggul Makmur (89), Peniti Sungai Purun (53), Mitra Andalan Sejahtera (18), Muara Sungai Landak (17), Bumi Perkasa Khatulistiwa (16), Sebukit Internusa (14), Buluh Cawang Plantation(13), Condong Garut (8).

    Baca: KLH ingatkan potensi karhutla di bulan Agustus

  • Purwakarta Waspadai Potensi Kekeringan dan Karhutla

    Purwakarta Waspadai Potensi Kekeringan dan Karhutla

    7cloud.asia – Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menetapkan status waspada bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi terjadi di daerah ini pada musim kemarau.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purwakarta Heryadi Erlan, di Purwakarta, Sabtu (2/8/2025) mengatakan pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.2.3/1730-BPBD/2025 terkait kewaspadaan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.

    Surat edaran tertanggal 29 Juli 2025 tersebut ditujukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Purwakarta, termasuk para camat dan masyarakat di wilayah ini.

    Menurut dia, surat edaran itu diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana pada musim kemarau.

    Baca: Cuaca Ekstrem makin sering terjadi akibat perubahan iklim

    Sebagai tindak lanjut dari surat edaran itu, kata dia, BPBD Purwakarta telah dan akan melakukan beberapa langkah strategis, di antaranya melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan.

    Salah satunya meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi vertikal dan kewilayahan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan karhutla.

    Monitoring berkala akan dilakukan untuk mendapatkan informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peran serta masyarakat menjadi fokus utama.

    Baca: Perubahan iklim dapat mengakibatkan kekeringan dan krisis air

    Selain itu, juga dilakukan pemetaan dan deteksi dini, sosialisasi dan edukasi serta sigap melakukan pencegahan dan pemadaman.

    Berdasarkan data BPBD Purwakarta, terdapat 11 kecamatan di daerah tersebut yang sering dilanda karhutla, di antaranya Kecamatan Bungursari, Jatiluhur, Sukatani, Purwakarta, Darangdan.

    Kemudian Kecamatan Babakancikao, Campaka, Wanayasa, Plered, Kiarapedes, dan Pasawahan.

    Adapun daerah yang sering dilanda kekeringan di antaranya Kecamatan Bojong, Cibatu, Darangdan, Kiarapedes, Maniis, Sukasari, Tegalwaru, dan Wanayasa.

     

  • Kemenhut Segel Sejumlah Lahan Konsesi Penyebab Karhutla

    Kemenhut Segel Sejumlah Lahan Konsesi Penyebab Karhutla

    7cloud.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah menyegel dan menyelidiki 10 perusahaan terkait serangkaian kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

    Dua perusahaan dilaporkn dikenai sanksi administrasi karena terbukti memicu Karhutla.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho dalam pernyataan yang dikutip Antaranews.com pada Senin (11/8/2025) mengatakan pihaknya sejauh ini telah menyegel dan menyelidik 10 korporasi serta mengenakan sanksi administratif terhadap dua perusahaan.

    “Sementara itu terdapat delapan pihak non-korporasi juga menjalani proses serupa dan satu pihak non-korporasi telah memasuki tahap penyidikan di Tahura Sultan Syarif Hasyim Riau,” jelasnya.

    Tindakan penyegelan dilakukan di berbagai wilayah, antara lain di Kalimantan Barat (Kalbar) terhadap enam entitas yaitu perusahaan berinisial FWL, CMI, DAS, HKI, MTI, dan UKIJ dan di Riau terhadap tiga entitas yaitu DRT, RUJ, SAU.

    Baca: Impunitas membuat kebakaran hutan terus berulang

    Penyegelan juga dilakukan di Jambi terhadap perusahaan SH, di Sumatera Selatan pada lahan miliki korporasi PML, serta di Bangka Belitung terhadap satu perusahaan BRS.

    Berdasarkan catatan penegakan hukum, sebaran kasus per provinsi meliputi tujuh kasus di Kalbar, 10 kasus di Riau, satu kasus di Jambi, satu kasus di Sumatera Selatan, dan satu kasus di Sumatera Utara.

    Sebelumnya, Kemenhut sudah melakukan 1.689 kali operasi pemadaman di lapangan yang dilakukan oleh Manggala Agni Kemenhut bersama TNI/Polri, BNPB/BPD, pemda dan masyarakat.

    Data tersebut, kata dia, menunjukkan luasnya cakupan operasi penindakan yang dilakukan, sekaligus menegaskan keseriusan Kemenhut dalam menutup ruang gerak pelaku pembakaran hutan di seluruh Indonesia.

    Baca: Puluhan titik panas bermunculan di Pulau Sumatera

    Dia memastikan Kemenhut tidak memberikan toleransi bagi pelaku pembakaran hutan dan siapapun yang terbukti bersalah akan diproses hukum sesuai peraturan yang berlaku, tanpa pandang bulu.

    Langkah tegas diperlukan karena kebakaran hutan bukan hanya merusak ekosistem dan menghilangkan keanekaragaman hayati, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar

    Karhutla juga mengancam kesehatan warga akibat asap, serta meningkatkan emisi karbon yang memperburuk pemanasan global.

    “Oleh karena itu kami memandang penegakan hukum yang tegas sebagai langkah mutlak untuk memberikan efek jera, melindungi sumber daya alam, dan memastikan keberlanjutan hutan bagi generasi mendatang,” kata Dwi Januanto Nugroho.

    Baca: Penegakan hukum dalam kasus karhutla belum banyak menyasar korporasi

  • Kalimantan Barat Alami Lonjakan Kasus Karhutla Tertinggi pada 2025

    Kalimantan Barat Alami Lonjakan Kasus Karhutla Tertinggi pada 2025

    7cloud.asia – Pantau Gambut dan Madani Berkelanjutan menemukan Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan lonjakan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tertinggi pada periode Juli–Agustus 2025.

    Dalam waktu dua bulan saja, Angka Indikatif Terbakar (AIT) di Kalimantan Barat naik dari 1.300 hektare di bulan Juni menjadi 40 ribu hektare di bulan Agustus 2025.

    Pada periode yang sama, tren kenaikan AIT juga ditemukan pada area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang naik dari 327 titik panas, menjadi 7.483 titik.

    Legal Specialist Madani Berkelanjutan menyesalkan karhutla di kawasan lindung dan tutupan gambut, Sadam Richwanudin mengatakan bahwa kondisi ini sebenarnya sudah dapat diprediksi.

    Baca: Titik panas di Kalimantan dan Sumatera meningkat signifikan pada Agustus

    “Tingginya karhutla di periode Juli-Agustus sebetulnya sudah dapat diprediksi. Artinya, pengambil kebijakan seharusnya sudah dapat mengambil langkah mitigasi agar angkanya tidak sebesar itu,“ ujarnya.

    Madani, ujarnya sudah mengetahui bahwa Kalimantan Selatan sudah menetapkan status siaga karhutla, kebijakan ini harus diikuti oleh provinsi lain yang memiliki potensi karhutla yang besar.

    ”Kami juga menyayangkan bahwa karhutla tahun ini turut menyambar kawasan gambut dan lindung, kawasan yang seharusnya dijaga ekosistemnya,” imbuhnya.

    Terkait karhutla di lahan berizin, Saddam mendorong penegak hukum terus menindak para perusahaan yang di areanya terdapat karhutla. Apalagi Indonesia telah memiliki prinsip strict liability yang membuat perusahaan harus bertanggung jawab pada area konsesinya.

    Baca: Impunitas membuat kebakaran hutan terus berulang

    Menjadikan cuaca ekstrem sebagai satu-satunya alasan di balik masifnya karhutla adalah narasi yang berbahaya.

    Argumentasi ini tidak hanya mengabaikan fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan dominasi aktivitas eksploitatif, tetapi juga menjadi dalih bagi pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya.

    Alih-alih bertindak tegas pada pelaku konsesi, pemerintah justru memilih jalan paling mudah dengan menyalahkan kondisi alam, membuat mereka seolah-olah tidak berdaya di hadapan perubahan iklim.

    Padahal, solusi untuk karhutla sudah jelas terpampang di depan mata: pengawasan ketat dan penegakan hukum yang serius terhadap korporasi yang terus mengulang kesalahan yang sama.

  • Riset: Perubahan Iklim Mengakibatkan Kebakaran Hutan Meningkat Secara Global

    Riset: Perubahan Iklim Mengakibatkan Kebakaran Hutan Meningkat Secara Global

    7cloud.asia – Sebuah studi yang dipimpin Australia mengungkap, perubahan iklim telah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hebat meningkat secara global.

    Laporan yang dirilis Jumat (3/10/2025) menyebut, setidaknya 43 persen dari bencana-bencana terburuk tercatat hanya dalam 10 tahun terakhir, seiring perubahan iklim yang membuat musim kering menjadi lebih panas, lebih kering, dan lebih panjang.

    Studi yang dipimpin Universitas Tasmania, Australia ini menganalisis data bencana global selama 44 tahun dan menemukan bahwa bencana ekonomi meningkat lebih dari empat kali lipat.

    Sementara bencana kebakaran hutan fatal yang menyebabkan 10 atau lebih kematian meningkat tiga kali lipat sejak 1980, dengan peningkatan yang sangat tajam dalam beberapa tahun terakhir.

    Level kerusakan mencapai puncaknya pada 2018, dengan total nilai mencapai 28,3 miliar dolar atau sekitar Rp550 triliun (1 dolar AS = Rp16.612) secara global, lima kali lipat dari rata-rata selama 44 tahun.

    Baca: Perubahan iklim pengaruhi kebakaran hebat di Los Angeles

    Separuh dari semua peristiwa kebakaran dahsyat yang menimbulkan kerugian lebih dari 43 miliar dolar AS sejak 1980 terjadi dalam 10 tahun terakhir, papar studi yang diterbitkan dalam jurnal Science itu.

    “Ini bukan hanya kebakaran yang lebih besar, ini adalah kebakaran yang terjadi di bawah kondisi cuaca yang semakin ekstrem sehingga membuatnya tidak dapat dihentikan,” kata Calum Cunningham, seorang peneliti di Pusat Kebakaran Universitas Tasmania.

    “Kita sedang menyaksikan perubahan mendasar dalam cara karhutla memengaruhi masyarakat,” ujar Cunningham, penulis utama studi ini.

    Para peneliti menemukan bahwa hutan tipe Mediterania di Eropa selatan, California, Australia selatan, dan Chile, serta hutan konifer beriklim sedang di Amerika Utara bagian barat, mengalami bencana karhutla dengan tingkat yang jauh melebihi luas wilayahnya.

    Baca: Perubahan iklim mengakibatkan gelombang panas makin intens

    Studi ini menunjukkan bahwa separuh dari semua bencana terjadi dalam kondisi cuaca ekstrem paling parah yang pernah tercatat, yang kini menjadi lebih sering terjadi.

    Adapun kondisi cuaca yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran parah meningkat lebih dari dua kali lipat, kekeringan atmosfer meningkat 2,4 kali lipat, dan kekeringan parah meningkat 3,4 kali lipat sejak 1980.

    Mengingat Australia merupakan pusat karhutla global, studi ini menyerukan strategi adaptasi komprehensif yang mendesak dengan menggabungkan penanganan kebakaran tradisional dengan pendekatan modern.

    Rekomendasi ini termasuk pengurangan penggunaan bahan bakar, peningkatan standar bangunan, dan perencanaan evakuasi.

    Pewarta: Antaranews.com/Xinhua

  • Kebakaran Hutan Terus Terjadi Tiap Tahun, Walhi Sebut Pemerintah Tak Selesaikan Akar Persoalan

    Kebakaran Hutan Terus Terjadi Tiap Tahun, Walhi Sebut Pemerintah Tak Selesaikan Akar Persoalan

    7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menganggap pemerintah belum ada upaya progresif untuk mengatasi akar persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tiap tahun terjadi.

    Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta Siagian kepada ruangkota Senin (13/10/2025) menjelaskan setiap tahun, di titik yang hampir sama selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan.

    Hal ini menunjukkan adanya tata kelola hutan dan gambut serta perizinan penggunaan lahan secara serampangan.

    “Ini bukan soal menurun atau meningkat, persoalannya adalah kebakaran tetap terjadi setiap tahunnya, dengan titik api dan kebakaran hampir dititik/wilayah yang selalu terbakar tiap tahunnya. Titik api di korporasi yang terus ditemukan setiap tahun,” jelas Uli.

    Baca: Pembukaan Hutan Tanpa Memperhatikan Lingkungan adalah Bentuk Kekerasan Negara

    Menurutnya selama ini pemerintah hanya terus berfokus pada modifikasi cuaca, dan lain-lain. Meski hal ini juga penting, tetapi upaya tersebut hanya bersifat untuk memadamkan kebakaran dan bukan untuk mengatasi akar persoalan karhutla.

    “Biayanya juga mahal dan sebagian besar negara yg menanggung, bukan korporasi yang menjadi kontributor besar karhutla,” katanya.

    Dia juga menambahkan, kebakaran hutan terus berulang karena negara tunduk pada perusahaan pembakar hutan dan lahan. Kalaupun mereka dihukum, maka hukuman yang dijatuhkan juga terbilang ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada para pelaku.

    “Keberulangan karhutla ini adalah bukti ketertundukan negara pada perusahaan pembakar hutan dan lahan. Hingga saat ini pemerintah tidak berani mengevaluasi 969 perusahaan sawit yang puluhan tahun beroperasi di wilayah gambut dan hutan seluas 5,6 juta hektar,” urai Uli.

    Baca: Penanganan Kasus Karhutla Masih Menyasar Individu

    “Bahkan ada cukup banyak perusahaan yang telah diputus bersalah oleh pengadilan, namun tidak ada proses ekskusi putusan yang jelas dan tidak pernah dicabut izinnya, dan alhasil tahun ini kembali terbakar,” tambahnya.

    “Impunitas dan ketertundukan negara ini lah yang menjadi akar persoalan karhutla, selama pemerintah tidak menjawabnya, selama itu juga karhutla akan terus terjadi,” lanjut Uli.

    Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mengklaim kebakaran hutan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun 2025 turun menjadi 213 ribu hektare lahan.

    Padahal tahun 2025, kebakaran hutan mencapai 2,6 juta hektare. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya sistem deteksi dini, koordinasi cepat lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga hutan.

    Hal ini disampaikan Raja Juli Antoni dalam pidato kunci (keynote speech) pada Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (10/10/2025) lalu.

    Baca: Kebakaran Hutan di Aceh Paling Banyak Terjadi di Lahan Milik Negara

    Pada kesempatan itu, dia menjelaskan pihaknya telah menetapkan lima program unggulan strategis, yaitu digitalisasi layanan kehutanan, pengelolaan hutan berkeadilan, pengembangan hutan sebagai sumber ketahanan pangan.

    Selain itu juga konservasi hutan sebagai paru-paru dunia, serta penerapan kebijakan Satu Peta (One Map Policy) guna memperjelas status lahan dan mendukung investasi hijau.

    “Melalui tata kelola yang transparan dan inklusif, kita ingin memastikan setiap kebijakan kehutanan berdampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” katanya.

     

  • Kebakaran Hutan Liar Merambah Pemukiman di Luar Kota Sidney

    Kebakaran Hutan Liar Merambah Pemukiman di Luar Kota Sidney

    7cloud.asia – Kebakaran hutan liar di pesisir Mid North dan Central Coast di negara bagian New South Wales, Australia timur pada Sabtu, (6/12/2025) memicu peringatan darurat.

    Lebih dari 16 rumah dilaporkan ikut hangus terbakar akibat kebakaran hutan liar ini.

    Sementara sejumlah daerah lainnya dikhawatirkan mengalami hal yang sama, saat kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Pedesaan negara bagian tersebut mengatakan “peringatan darurat telah dikeluarkan untuk wilayah Nimbin Road Koolewong.

    Hal ini setelah kebakaran hutan liar yang terjadi di arah selatan di belakang Glenrock Parade menuju Lara Street,” 

    Otoritas setempat juga meminta warga di wilayah Nimbin Road, Glenrock Parade, Lara St, dan Nimala Ave untuk segera mengungsi.

    Koolewong adalah sebuah kawasan pinggiran kota di Central Coast negara bagian tersebut, sekitar 87,7 kilometer dari Sydney.

    Dinas pemadam kebakaran juga mengeluarkan peringatan darurat lainnya untuk wilayah Baerami, Baerami Creek, Widden, Yarrawa, dan Kerrabee akibat kebakaran hutan besar.

    Pihak berwenang juga mengimbau penduduk untuk berlindung jika mereka belum pergi, karena “sudah terlambat untuk pergi.”

    Jalur kereta api yang melewati wilayah terdampak juga telah terputus, menurut Australian Broadcasting Corporation.

    Menurut ahli meteorologi senior Dean Narramore, wilayah tersebut mengalami suhu tinggi dan angin kencang, “yang merupakan kombinasi sempurna bagi api untuk berkembang dan membesar jika terjadi.”

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

     

  • Memasuki Peralihan ke Musim Kemarau, Sejumlah Daerah di Pulau Jawa Malah Dilanda Banjir

    Memasuki Peralihan ke Musim Kemarau, Sejumlah Daerah di Pulau Jawa Malah Dilanda Banjir

    7cloud.asia – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan warga untuk bersiap mengantisipasi cuaca terik dan hari tanpa hujan saat musim kemarau di sebagian wilayah Indonesia.

    Dalam keterangan tertulisnya pada media, BNPB menyebut bencana kebakaran hutan dan lahan mulai melanda beberapa daerah.

    Di Kalimantan Tengah, 11 kabupaten dan satu kota dilanda karhutla sejak bulan Januari 2026. Total luasan lahan terbakar per 27 Maret 2026 mencapai 357,69 hektare.

    Sementara itu, di Kalimantan Barat, terjadi kebakaran hutan dan lahan sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 27 Maret 2026 dengan total luas lahan terbakar mencapai 671,933 hektare. Titik karhutla berada di 12 kabupaten dan dua kota.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Indonesia akan memasuki musim kemarau tahun 2026 lebih awal, yaitu pada sekitar bulan April 2026.

    Meskipun demikian di beberapa wilayah mulai terjadi peralihan musim. Adapun wilayah yang diprakirakan mengalami awal kemarau lebih maju meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga sebagian wilayah Papua.

    BNPB mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi selama fase peralihan musim seperti angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, banjir dan gelombang tinggi.

    Di sisi lain, BNPB juga berharap agar masyarakat tidak lengah dengan potensi risiko bencana hidrometeorologi kering seperti karhutla dan kekeringan.

    Sebagai upaya pencegahan, warga diimbau untuk tidak membakar sampah tanpa pantauan langsung, membuka lahan secara sengaja dengan pembakaran, serta memastikan padamnya bara saat membuang putung rokok.

    Masyarakat diimbau menyiapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, kebutuhan makanan sementara, pakaian, alat penerangan, pengisi daya, termasuk kebutuhan darurat lainnya sebagai langkah kesiapsiagaan.

    Meskipun sebagian wilayah di Indonesia mulai memasuki musim kemarau, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi juga terjadi di sejumlah daerah.

    Merangkum laporan kejadian bencana pada periode Jumat hingga Sabtu, 27-28 Maret 2026, BNPB menyebut banjir dan angin kencang dilaporkan terjadi di berbagai wilayah Pulau Jawa.

    Banjir antara lain terjadi di Kabupaten Jombang dan Pasuruan, Jawa Timur dengan ketinggian air berkisar 10 hingga 80 centimeter.

    Menurut Kepala BNPB, Suharyanto mengatakan, banjir yang menjadi langganan tiap tahun itu harus mendapatkan intervensi dari lintas kementerian/lembaga baik pusat maupun daerah.

    BNPB akan mencatat segala kebutuhan yang diperlukan mulai fase percepatan penanganan darurat hingga upaya mitigasi ke depannya agar bencana serupa tidak terulang atau paling tidak dapat diminimalisir dampaknya di kemudian hari.

    Di Jawa Tengah, banjir juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan yang mengakibatkan ratusan keluarga terdampak.

    Atas bencana ini, warga yang terdampak mencapai 300 jiwa termasuk 27 unit rumah. BPBD Kabupaten Demak telah melakukan kaji cepat dan pengumpulan data (asesmen) termasuk memberikan dukungan bagi warga.

  • Fenomena Godzilla El Nino Menjadi Alarm Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

    Fenomena Godzilla El Nino Menjadi Alarm Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

    7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mencatat, Provinsi Riau kembali menjadi wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi di Pulau Sumatera. Namun, potensi kebakaran hutan dan lahan saat ini tidak saja terjadi di Riau, tapi hampir seluruh provinsi di Indonesia.

    Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau 2026 di Indonesia sebagian besar (61 persen) terjadi di Agustus, meliputi 429 zona musim. Sisanya di Juli (13 persen) atau September 14 (persen).

    WALHI mengingatkan, naiknya jumlah titik panas dan menurunnya tinggi muka air tanah meningkatkan kerawanan di enam provinsi yang menjadi prioritas sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang percepatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

    Enam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

    Situasi ini diperparah dengan ancaman fenomena iklim ekstrem yang dikenal sebagai “Godzilla El Nino” yang diperkirakan akan mulai berdampak pada April mendatang.

    Fenomena ini merujuk pada fase El Nino dengan intensitas sangat kuat yang berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan secara signifikan di wilayah Indonesia, termasuk Riau.

    Baca: Riau kembali mendominasi titik panas di Sumatera

    Kondisi kering berkepanjangan akibat El Nino akan mempercepat pengeringan lahan gambut, sehingga membuatnya sangat rentan terbakar dan sulit dipadamkan.

    WALHI Riau menilai kombinasi antara tingginya titik panas dan ancaman El Nino ekstrem merupakan sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan.

    Tanpa langkah mitigasi yang serius dan terukur sejak dini, Riau berpotensi kembali mengalami krisis kabut asap yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta kerusakan lingkungan yang semakin parah.

    Kondisi ini adalah peringatan keras atas lemahnya upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik pembakaran lahan.

    Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum didesak untuk segera mengambil langkah tegas dan transparan dalam menangani potensi karhutla, serta memastikan perlindungan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

    Indra Jaya, Direktur Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup (LALH) menekankan pentingnya penegakan hukum tegas dan evaluasi izin untuk mencegah impunitas korporasi di kawasan gambut.

    Baca: Warga Sumatera Utara diminta waspadai potensi kebakaran hutan dan lahan

    Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di awal tahun ini adalah alarm keras bahwa perlindungan gambut di Riau belum menjadi prioritas utama.

    “Khususnya perusahaan yang berulang kali menjadi pelaku karhutla dan memiliki catatan pelanggaran lingkungan hidup lainnya sudah layak dicabut perizinannya,” jelas Indra.

    Indra juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin konsesi yang berada di wilayah rawan kebakaran, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengawasan dan pelaporan.

    Ia menambahkan pemerintah tidak bisa terus menerapkan pola pemadaman tanpa pencegahan. Tanpa restorasi yang serius dan penegakan hukum terhadap korporasi, Riau akan terus menjadi langganan bencana asap.

    “Kami mendesak pemerintah untuk berhenti menjadikan karhutla sebagai peristiwa musiman dan mulai menyelesaikannya sebagai krisis ekologis yang sistemik,“ pungkasnya

    Baca: Musim kemarau 2026 diperkirakan akan lebih kering dan lebih lama

  • WALHI: Karhutla Berulang di Konsesi Korporasi Tunjukkan Kegagalan Penegakan Hukum

    WALHI: Karhutla Berulang di Konsesi Korporasi Tunjukkan Kegagalan Penegakan Hukum

    7cloud.asia – Kebakaran hutan dan lahan meningkat signifikan dalam empat pekan pertama Maret 2026 di sejumlah wilayah di Indonesia. Titik panas (hotspot) teridentifikasi sebanyak 11.189 titik dengan tingkat kepercayaan rendah hingga tinggi.

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam keterangan tertulisnya kepada 7cloud.asia Rabu (1/4/2026) mengatakan, sebanyak 1.351 titik berada di dalam konsesi dan sekitar konsesi 15 perusahaan.

    Dengan rincian 699 titik api di dalam dan sekitar konsesi 5 perusahaan sawit; 285 titik api di dalam dan sekitar konsesi 5 perusahaan PBPH; dan 367 titik api di dalam dan sekitar konsesi 5 perusahaan tambang.

    Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain: PT. Limpah Sejahtera (Kalimantan Barat), PT. Lestari Alam Raya (Kalimantan), PT. Meskom Agro Sarimas (Riau), PT. Sumatra Unggul Makmur (Kalimantan/Perbatasan), PT. Trisetya Usaha Mandiri 2 (Kalimantan).

    Juga PT Sekato Pratama Makmur (Riau), PT Bhatara Alam Lestari (Kalimantan Barat), PT Arara Abadi (Riau), PT Wira Karya Sakti (Jambi), PT Grace Putri Perdana (Kalimantan), Kaltim Prima Coal (KPC), Vale Indonesia Tbk, Laman Mining, Weda Bay Nickel, dan Kideco Jaya Agung.

    Bahkan menurut catatan WALHI berulang kali terdapat titik api ataupun terbakar tiap tahunnya.

    Baca: Fenomena Godzilla El Nino jadi alarm darurat kebakaran hutan dan lahan

    Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian mengatakan, keberulangan karhutla ini menunjukkan tidak adanya kemajuan dalam perbaikan tata kelola dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan.

    ”Karhutla tahun ini bisa sangat besar dampaknya, sebab fenomena iklim El Niño ekstrem yang sering disebut sebagai “Godzilla” diperkirakan akan menyebabkan peningkatan suhu yang signifikan di Indonesia dan berbagai wilayah dunia dalam beberapa bulan ke depan,” ujarnya.

    Uli menambahkan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksikan bahwa kondisi ini akan terjadi bersamaan dengan fase positif Indian Ocean Dipole (IOD), yang berpotensi memperpanjang dan memperparah musim kemarau.

    Dia mengingatkan, kombinasi kedua fenomena tersebut diperkirakan akan memicu cuaca panas ekstrem yang berlangsung lebih lama, bahkan hingga Oktober 2026.

    Kondisi ini akan lebih parah jika menyandingkan dengan anggaran penanganan yang tersedia di 2026. Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana di tahun 2026 hanya sebesar 4,63 Triliun dan pagu anggaran BNPB hanya Rp491 miliar.

    Baca: Riau kembali mendominasi titik panas di Sumatera

    Sedangkan biaya penanganan karhutla, salah satunya dengan modifikasi cuaca, menghabiskan anggaran sebesar 3 triliun untuk karhutla 2019 dan 1,3 triliun untuk karhutla 2020.

    “Tentunya ini akan menjadi bayang-bayang buruk, tidak menutup kemungkinan dampak karhutla bisa sebesar 2015 lalu. Karhutla 2015 biaya penanganan yang dikeluarkan hanya 500 miliar tetapi dampaknya sangat buruk dan meluas,” tambah Uli.

    Artinya, dalam konteks kemanusiaan, anggaran memang mempengaruhi cukup besar dalam penanganan, tetapi tidak menjawab akar persoalaannya. Disini lah, menurutnya, tuntutan untuk menangih pertanggungjawabab korporasi, penegakan hukum dan perbaikan tata kelola menemukan titik kemendesakkannya

    Provinsi Riau kembali menjadi episentrum krisis dengan jumlah titik panas tertinggi, terutama di wilayah pesisir timur dan pulau-pulau kecil. Kondisi ini mempertegas kegagalan perlindungan ekosistem gambut yang selama ini terus dikonversi untuk kepentingan industri.

    Eko Yunanda, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau menyebut hasil analisis spasial WALHI Riau melalui satelit Aqua dan Terra dengan tingkat kepercayaan di atas 80 persen menunjukkan sepanjang 1 Januari hingga 25 Maret 2026 tercatat 271 hotspot yang tersebar di 8 dari 12 kabupaten di Provinsi Riau.

    Baca: Warga Sumatera Utara diminta mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan

    Sebagian besar titik panas tersebut berada di kawasan lahan gambut. Kondisi ini setidaknya memperlihatkan kepada publik atas tiga persoalan. Pertama, kegagalan Pemda Riau mengimplementasikan Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karhutla.

    Kedua, ketidakmampuan Pemerintah menetapkan korporasi sebagai tersangka karhutla. Ketiga potensi mengulangi kegagalan Pemerintah memastikan restorasi ekosistem gambut, khususnya di areal izin korporasi.

    Pemerintah dinilai hanya bertindak cepat saat upaya pemadaman, namun tidak melakukan perbaikan pada akar persoalan kenapa karhutla selalu berulang setiap tahunnya.

    Data WALHI menunjukkan adanya indikasi 100 hotspot yang tersebar di 10 perusahaan perkebunan sawit dan kayu. Lebih parahnya titik api juga ditemukan di areal izin korporasi di pulau-pulau kecil seperti Pulau Rupat, Bengkalis, dan Mendol.

    ”Hal ini seharusnya menjadi momentum Pemerintah melakukan evaluasi perizinan secara menyeluruh hingga mencabut korporasi yang areal kerjanya berulang kali terbakar. Terlebih perusahaan yang memiliki riwayat pelanggaran dan merusak lingkungan hidup,” ujar Eko.